Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    GELORA.CO – Ketegangan antara India dan Pakistan semakin memanas setelah serangan penembakan di Pahalgam, negara bagian Jammu dan Kashmir, disusul terjadinya balasan tembakan antara pasukan kedua negara.

    Pada Kamis (24/4) malam, terjadi penembakan di beberapa pos India oleh pasukan Pakistan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di Jammu dan Kashmir. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan teroris mematikan di Pahalgam yang menewaskan 26 orang, termasuk seorang warga negara Nepal.

    Angkatan Darat India membalas tembakan tersebut, dengan sumber militer menyatakan bahwa pasukan keamanan India merespon secara efektif dan tidak ada korban jiwa di pihak India, seperti dikutip dari NDTV, Jumat (25/4).

    “Ada insiden kecil penembakan di beberapa tempat di sepanjang LoC yang dilakukan Pakistan tadi malam. Penembakan itu telah ditanggapi secara efektif,” jelas sumber militer India kepada NDTV.

    Serangan teroris di Pahalgam, yang diduga terkait dengan kelompok teroris di Pakistan, telah mendorong India untuk mengambil sejumlah tindakan tegas. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, dan menutup pos transit darat Attari. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad India untuk meminta pertanggungjawaban Pakistan atas serangan tersebut dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi, dalam sebuah pernyataan, berjanji untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukung mereka yang berada di balik serangan Pahalgam.

    Penangguhan Perjanjian Air Indus, khususnya, merupakan langkah yang signifikan mengingat pentingnya perjanjian tersebut bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin PM Modi.

    Kementerian Sumber Daya Air India melayangkan surat kepada Syed Ali Murtuza, Sekretaris di Kementerian Sumber Daya Air Pakistan, mengatakan, “Kewajiban untuk menghormati perjanjian dengan itikad baik merupakan hal mendasar bagi sebuah perjanjian. Namun, yang telah kita lihat adalah terorisme lintas batas yang berkelanjutan oleh Pakistan yang menargetkan Wilayah Persatuan India di Jammu dan Kashmir”.

    Disebutkan juga bahwa Pakistan secara konsisten mengabaikan upaya India untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang muncul dengan “perubahan mendasar dalam keadaan yang telah terjadi sejak Perjanjian tersebut ditandatangani”.

    Sementara itu, Pakistan mengancam akan menangguhkan semua perjanjian antara kedua negara, termasuk pakta Simla tahun 1972, yang mengesahkan Garis Kontrol di Jammu dan Kashmir serta Ladakh.

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Udara Israel Tewaskan 36 Orang di Gaza

    Serangan Udara Israel Tewaskan 36 Orang di Gaza

    Gaza –

    Israel terus melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina. Serangan udara tersebut mengakibatkan 36 orang tewas.

    Dilansir AFP, Kamis (24/4/2025), serangan Israel ini juga menyasar sebuah rumah di Gaza yang menjadi tempat tinggal satu keluarga. Seluruh anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan empat anak, tewas.

    Nidal al-Sarafiti, seorang kerabat keluarga tersebut, mengatakan serangan itu terjadi saat keluarga tersebut sedang tidur.

    “Apa yang bisa saya katakan? Kehancuran itu tidak menyisakan siapa pun,” katanya kepada AFP.

    Sembilan orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan lain di bekas kantor polisi di wilayah Jabalia di Gaza utara, menurut sebuah pernyataan dari rumah sakit Indonesia, tempat para korban dibawa.

    “Pengeboman itu sangat hebat dan mengguncang seluruh wilayah,” kata warga Gaza, Abdel Qader Sabah.

    Militer Israel mengklaim mereka menyasar “pusat komando dan kendali” Hamas di wilayah Jabalia tapi tidak menyebutkan apakah targetnya adalah kantor polisi.

    “Pusat komando dan kendali itu digunakan oleh para teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Kutuk Serangan Teroris Tewaskan 26 Orang di India: Kekejaman Ini Tak Bisa Dibenarkan – Halaman all

    Prabowo Kutuk Serangan Teroris Tewaskan 26 Orang di India: Kekejaman Ini Tak Bisa Dibenarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutuk keras aksi terorisme brutal yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India, pada Selasa (22/4/2025). Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk dua warga negara asing dan dua warga lokal, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya.

    Dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial X @prabowo, Kamis (24/4/2025), Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam dan solidaritas penuh terhadap pemerintah serta rakyat India.

    “Saya sangat prihatin dengan serangan teroris yang kejam yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India. Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme,” tulis Prabowo.
     
    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri bersama India dalam menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme.

    Ditegaskannya, serangan terhadap warga sipil tak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

    “Kekejaman seperti ini tidak dapat dibenarkan, apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya,” lanjutnya.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan belasungkawa dan doa bagi korban luka-luka, serta harapan agar para penyintas segera pulih dari tragedi tersebut.

    Serangan Brutal di Kashmir Tewaskan 26 Orang

    Serangan berdarah ini terjadi di distrik Anantnag, wilayah Kashmir, saat para turis sedang menikmati panorama padang rumput di Baisaran, sekitar 5 km dari kota Pahalgam. Aksi teror terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat, saat suasana wisata tengah ramai.

    Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk dua warga negara asing dan dua warga lokal, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya.

    Dalam daftar korban, terdapat wanita dan orang tua yang sedang menikmati liburan. Insiden ini menjadi serangan teror paling mematikan di wilayah Kashmir sejak tragedi Pulwama pada 2019, yang kala itu juga mengguncang dunia.

    Kelompok militan The Resistance Front (TRF)—yang diketahui merupakan afiliasi dari organisasi teror Lashkar-e-Taiba—mengklaim bertanggung jawab atas insiden ini.

    Menanggapi serangan ini, pemerintah India menetapkan status siaga tinggi di ibu kota Delhi, terutama di titik-titik wisata dan fasilitas publik. Penjagaan keamanan diperketat dan patroli intensif dilakukan oleh kepolisian setempat.

    Perdana Menteri Narendra Modi turut mengutuk keras insiden ini.

    Ia bahkan mempersingkat waktu kunjungan luar negerinya di Arab Saudi demi memantau langsung situasi dalam negeri.

     

  • Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Sedikitnya 26 orang, termasuk wisatawan asing, tewas dalam serangan teroris di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir, Selasa, 22 April 2025. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik antara India, Pakistan, dan China.

    Menurut laporan surat kabar The Hindustan, sekelompok orang bersenjata melepaskan tembakan membabi buta ke arah rombongan wisatawan yang sedang menunggang kuda. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut menjelang musim ziarah Amarnath, salah satu ritual suci umat Hindu yang berlangsung selama 38 hari dan dijadwalkan dimulai pada 3 Juli.

    Kelompok The Resistance Front (TRF), yang berafiliasi dengan organisasi militan terlarang Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diketahui aktif dalam beberapa tahun terakhir dan sering dituding sebagai dalang di balik berbagai serangan di wilayah sengketa tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyampaikan bahwa ia telah memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan segera mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi.

    “Kami tidak akan membiarkan tindakan teroris ini lolos. Mereka yang bertanggung jawab akan diadili,” ujarnya. Shah juga dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    Hanya sehari setelah insiden di Pahalgam, pasukan keamanan India kembali terlibat dalam baku tembak di distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Dua orang teroris dilaporkan tewas dalam upaya penyusupan ke wilayah India. Korps Chinar dari Angkatan Darat India menyatakan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi berhasil disita dalam operasi tersebut.

    Serangan terhadap wisatawan jarang terjadi di Kashmir, meskipun wilayah itu telah lama menjadi pusat pemberontakan anti-India sejak 1989. Umumnya, kekerasan terfokus pada bentrokan antara pasukan keamanan India dan kelompok militan. Namun, insiden ini menandai peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, apalagi menjelang ziarah besar-besaran ke Gua Amarnath.

    Situasi keamanan di Jammu dan Kashmir telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah India pada tahun 2019 mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut dengan menghapus Pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat Jammu dan Kashmir kehilangan hak legislatifnya sendiri dan dibagi menjadi dua wilayah persatuan, Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat di New Delhi.

    Keputusan tersebut memicu kecaman dari Pakistan, yang mengklaim seluruh wilayah Kashmir, serta dari sebagian besar penduduk Muslim lokal yang menganggap pencabutan status khusus sebagai langkah penindasan. Selain itu, India juga menghadapi ketegangan perbatasan dengan China, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh, karena belum adanya garis batas resmi yang diakui kedua negara. Ketegangan ini pernah memuncak dalam bentrokan militer pada tahun 2020 di Lembah Galwan.

    Para analis menilai bahwa serangan terbaru ini bisa memperburuk stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mengganggu agenda diplomatik serta pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah India di kawasan yang sensitif ini.

    Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh wilayah dan memperketat pengawasan menjelang ziarah Amarnath. Namun, kekhawatiran tetap tinggi bahwa kelompok bersenjata mungkin kembali melancarkan serangan serupa dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    28 Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Sedikitnya 28 orang, termasuk wisatawan asing, tewas dalam serangan teroris di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir, Selasa, 22 April 2025. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik antara India, Pakistan, dan China.

    Menurut laporan surat kabar The Hindustan, sekelompok orang bersenjata melepaskan tembakan membabi buta ke arah rombongan wisatawan yang sedang menunggang kuda. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut menjelang musim ziarah Amarnath, salah satu ritual suci umat Hindu yang berlangsung selama 38 hari dan dijadwalkan dimulai pada 3 Juli.

    Kelompok The Resistance Front (TRF), yang berafiliasi dengan organisasi militan terlarang Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diketahui aktif dalam beberapa tahun terakhir dan sering dituding sebagai dalang di balik berbagai serangan di wilayah sengketa tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyampaikan bahwa ia telah memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan segera mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi.

    “Kami tidak akan membiarkan tindakan teroris ini lolos. Mereka yang bertanggung jawab akan diadili,” ujarnya. Shah juga dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    Hanya sehari setelah insiden di Pahalgam, pasukan keamanan India kembali terlibat dalam baku tembak di distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Dua orang teroris dilaporkan tewas dalam upaya penyusupan ke wilayah India. Korps Chinar dari Angkatan Darat India menyatakan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi berhasil disita dalam operasi tersebut.

    Serangan terhadap wisatawan jarang terjadi di Kashmir, meskipun wilayah itu telah lama menjadi pusat pemberontakan anti-India sejak 1989. Umumnya, kekerasan terfokus pada bentrokan antara pasukan keamanan India dan kelompok militan. Namun, insiden ini menandai peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, apalagi menjelang ziarah besar-besaran ke Gua Amarnath.

    Situasi keamanan di Jammu dan Kashmir telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah India pada tahun 2019 mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut dengan menghapus Pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat Jammu dan Kashmir kehilangan hak legislatifnya sendiri dan dibagi menjadi dua wilayah persatuan, Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat di New Delhi.

    Keputusan tersebut memicu kecaman dari Pakistan, yang mengklaim seluruh wilayah Kashmir, serta dari sebagian besar penduduk Muslim lokal yang menganggap pencabutan status khusus sebagai langkah penindasan. Selain itu, India juga menghadapi ketegangan perbatasan dengan China, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh, karena belum adanya garis batas resmi yang diakui kedua negara. Ketegangan ini pernah memuncak dalam bentrokan militer pada tahun 2020 di Lembah Galwan.

    Para analis menilai bahwa serangan terbaru ini bisa memperburuk stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mengganggu agenda diplomatik serta pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah India di kawasan yang sensitif ini.

    Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh wilayah dan memperketat pengawasan menjelang ziarah Amarnath. Namun, kekhawatiran tetap tinggi bahwa kelompok bersenjata mungkin kembali melancarkan serangan serupa dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap kecanggihan alat perekam data masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Tito menuturkan alat perekam data bisa merekam data berupa biometrik sidik jari, wajah hingga iris mata.

    “Data ini penting untuk mengetahui secara pasti tentang data spesifik yang dimiliki masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (24/4/2024).

    Bahkan, menurut Tito, alat perekam data masyarakat tersebut bisa mengidentifikasi pelaku kasus tindak pidana terorisme yang melakukan aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu di Indonesia.

    Tito menjelaskan alat perekam data itu bisa mengungkap identitas pelaku teror dengan cepat dan jaringan terorisme pelaku juga bisa terungkap dengan tepat.

    “Tentu hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat,” katanya.

    Kendati memiliki teknologi yang canggih, sayangnya kata Tito, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data tersebut.

    Maka dari itu, Tito meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk jemput bola dan mendata masyarakat yang belum merekam data.

    “Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah,” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

    Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” tuturnya.

  • Teror Mematikan Guncang India, 28 Wisatawan Tewas di Jammu dan Kashmir, New Delhi Berlakukan Siaga 1 – Halaman all

    Teror Mematikan Guncang India, 28 Wisatawan Tewas di Jammu dan Kashmir, New Delhi Berlakukan Siaga 1 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI – Ibu kota nasional India, Delhi, dalam keadaan siaga penuh setelah kelompok yang merupakan cabang dari Lashkar-e-Taiba bernama The Resistance Front (TRF) membunuh 28 wisatawan pada Selasa, 22 April 2025.

    Insiden ini terjadi di wilayah Pahalgam, Jammu dan Kashmir, seperti dilaporkan oleh kantor berita ANI.

    Menurut laporan, polisi Delhi telah diperintahkan untuk memantau tempat-tempat wisata dan situs-situs penting lainnya di sekitar kota dengan ketat, menurut pejabat polisi Delhi yang mengetahui perkembangan tersebut, seperti dikutip dari laporan agen berita.

    Menurut beberapa laporan media lokal, serangan itu terjadi sekitar pukul 14:30 pada Selasa, di mana tembakan dilepaskan di padang rumput atas lembah Baisaran, dekat resor wisata Pahalgam di distrik Anantnag, Jammu dan Kashmir.

     

    Wanita dan orang tua termasuk di antara mereka yang menjadi korban serangan teroris, yang menewaskan 26 orang, termasuk wisatawan, dua warga negara asing, dan dua warga lokal, dan melukai lebih dari 20 orang di Pahalgam.

    Serangan teroris di Pahalgam pada 22 April disebut sebagai serangan teroris terburuk sejak serangan Pulwama pada 2019. Ini terjadi saat Wakil Presiden AS J D Vance mengunjungi India, dan menjelang musim wisata dan ziarah puncak yang akan datang.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengutuk serangan teroris dan menyampaikan belasungkawa bagi orang-orang yang kehilangan nyawa dan berdoa bagi mereka yang terluka.

    “Saya sangat mengutuk serangan teroris di Pahalgam, Jammu dan Kashmir. Belasungkawa bagi mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai. Saya berdoa agar yang terluka pulih secepatnya. Semua bantuan yang mungkin diberikan kepada mereka yang terkena dampak,” kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam posting media sosial di X.

    Presiden Rusia Vladimir Putin termasuk di antara banyak orang lain yang menyampaikan belasungkawa bagi orang-orang yang terkena dampak serangan teroris pada 22 April.

    Putin menyampaikan belasungkawa yang tulus bagi para korban.

    “Kejahatan brutal ini tidak memiliki pembenaran apa pun. Kami berharap bahwa para dalang dan pelakunya akan menghadapi hukuman yang pantas,” kata Putin.

    Menurut laporan, pejabat mengatakan bahwa kemungkinan teroris dapat menyeberang dari Kishtwar di Jammu dan mencapai wilayah Baisaran melalui Kokernag di Kashmir Selatan.

    Kedatangan Wapres AS

    Sebagai informasi, setidaknya 28 wisatawan tewas dan banyak lainnya terluka pada Selasa ketika teroris melepaskan di Baisaran dekat kota Pahalgam.

    Baisaran berjarak sekitar enam kilometer dari kota resor Pahalgam.

    Tempat ini dianggap sebagai Swiss di India, dengan padang rumput yang luas dikelilingi hutan pinus yang lebat dan gunung di mana orang-orang datang untuk berkunjung dari seluruh negeri dan dunia.

    The Resistance Front, sebuah proksi dari LeT yang didukung ISI (intelijen Pakistan), mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut.

    Serangan itu bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS J D Vance selama empat hari ke India dan kedatangan PM Narendra Modi di Arab Saudi untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara Islam yang berpengaruh tersebut. 

    Sama pentingnya, serangan itu terjadi setelah pidato provokatif Asim Munir, kepala tentara Pakistan, yang merupakan pendukung utama teroris.

    Di sisi lain, ini adalah serangan paling mematikan terhadap wisatawan sejak militansi dimulai di Kashmir pada 1990-an. 

    Serangan itu membangkitkan kembali kenangan akan pembantaian Chittisinghpora di distrik Anantnag pada Maret 2000, di mana 36 anggota komunitas Sikh dibunuh beberapa hari sebelum kunjungan Presiden AS Bill Clinton ke India. 

    Sinkronisasi serangan itu sesuai dengan upaya Pakistan untuk mendapatkan intervensi internasional di J&K dengan menggambarkannya sebagai pemicu potensi konflik nuklir antara tetangga yang berseteru.

  • Buka Rakernis Densus 88 Antiteror Polri, Kapolri Kunjungi Lapak Usaha Eks Narapidana Teroris – Page 3

    Buka Rakernis Densus 88 Antiteror Polri, Kapolri Kunjungi Lapak Usaha Eks Narapidana Teroris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88 Antiteror) di Auditorium PTIK, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan piagam penghargaan kepada tiga sosok yang dinilai telah mendukung kinerja satuan, hingga mengunjungi lapak dagang mantan narapidana terorisme.

    Berdasarkan keterangan tertulis Humas Polri, Selasa (22/4/2024), Listyo menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis kepada perwakilan Sahabat Densus yang merupakan mantan narapidana terorisme.

    Adapun mereka yang mewakili penerimaan bantuan itu adalah Imam Santosa, dengan jenis usaha makanan bernama Diet Special Needs. Dia merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jakarta.

    Selanjutnya, penyerahan bantuan juga diberikan kepada Badri, dengan jenis usaha kopi bernama Koperasi Bina Ikhwan Mandiri (BIM). Dia adalah Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Banten.

    Tidak ketinggalan, Listyo juga menyerahkan bantuan usaha kepada Joko, Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jawa Tengah dengan jenis usaha makanan berupa budidaya Melon Hidroponik dan madu.

  • Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis

    TRIBUNNEWS.COM- Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat Prancis hanya dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke negara tersebut dan Tepi Barat yang diduduki, kata delegasi tersebut.

    Tujuh belas anggota kelompok tersebut, termasuk perwakilan dari Partai Ekologi Prancis dan Partai Komunis Prancis, mengutuk tindakan tersebut sebagai “hukuman kolektif” pada hari Minggu dan meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menanggapi.

    “Pencabutan izin kami untuk memasuki Israel 48 jam sebelum keberangkatan kami merupakan pelanggaran besar terhadap hubungan diplomatik dengan negara Prancis dan mandat kami sebagai perwakilan terpilih republik tersebut,” kata delegasi tersebut dalam sebuah pernyataan, menurut Haaretz .  

    “Hal ini memerlukan sikap tegas dari otoritas tertinggi negara kita.”

    Haaretz melaporkan bahwa kelompok itu seharusnya tiba pada hari Minggu dan diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Kamis sebelumnya.

    Konsulat Prancis di Yerusalem telah menyelenggarakan kunjungan lima hari untuk mempromosikan “kerja sama internasional dan budaya perdamaian” di seluruh Israel dan wilayah Palestina, kata delegasi tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri Israel membela keputusan tersebut, dengan mengutip undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang menolak masuknya individu yang secara terbuka menyerukan atau berpartisipasi dalam boikot Israel. 

    Kementerian tersebut mengklaim bahwa delegasi tersebut bertujuan untuk “menunjukkan dukungan bagi Palestina dan bagi organisasi yang mendukung boikot Israel dan berupaya menghapus Hamas dari daftar organisasi teroris.” 

    Camille Naget, seorang anggota dewan kota Paris dan anggota Partai Ekologi, mengatakan kepada Haaretz bahwa dia tidak mengetahui adanya seruan boikot yang dilakukan oleh organisasi AJPF yang dimaksud kementerian tersebut, yang menurutnya mempromosikan hubungan antara kotamadya Prancis dan kamp pengungsi Palestina, dan membantah pernah menganjurkan agar Hamas dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Pencabutan visa terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, menyusul pernyataan terbaru Macron yang mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin akan segera mengakui negara Palestina.

    Ia juga secara terbuka mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    Partai Ekologi dan Komunis telah lama mendukung pengakuan negara Palestina.

    Netanyahu menanggapi komentar Macron dengan marah, menyebut pengakuan potensial tersebut sebagai ‘hadiah besar bagi terorisme’.

    Awal bulan ini, Israel juga melarang masuknya dua anggota parlemen Partai Buruh Inggris , yang menuai kritik dari pejabat Inggris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE