Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Menlu AS Rubio Sebut Iran Harus Menjauh dari Semua Pengayaan Uranium

    Menlu AS Rubio Sebut Iran Harus Menjauh dari Semua Pengayaan Uranium

    JAKARTA – Iran harus ‘menjauh’ dari pengayaan uranium dan pengembangan rudal jarak jauh, harus mengizinkan inspektur Amerika Serikat untuk memeriksa fasilitasnya, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, saat putaran perundingan nuklir ditunda.

    Komentar Menlu Rubio menggarisbawahi perpecahan utama yang tersisa dalam perundingan antara kedua negara untuk menyelesaikan pertikaian yang telah berlangsung lama mengenai program nuklir Iran, dengan Presiden Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika tidak ada kesepakatan.

    “Mereka harus menjauh dari mensponsori teroris, mereka harus menjauh dari membantu Houthi (di Yaman), mereka harus menjauh dari membangun rudal jarak jauh yang tidak memiliki tujuan lain selain memiliki senjata nuklir, dan mereka harus menjauh dari pengayaan,” kata Menlu Rubio dalam wawancara dengan Fox News, melansir Reuters 2 Mei.

    Menlu Rubio mengatakan Iran harus mengimpor uranium yang diperkaya untuk program tenaga nuklirnya, daripada memperkaya uranium ke tingkat apa pun.

    “Jika Anda memiliki kemampuan untuk memperkaya pada 3,67 persen, hanya butuh beberapa minggu untuk mencapai 20 persen, lalu 60 persen, lalu 80 dan 90 persen yang Anda butuhkan untuk senjata,” jelas Menlu Rubio.

    Iran sendiri mengatakan mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium berdasarkan ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Mereka menyangkal keinginan untuk membuat bom nuklir.

    Menlu Rubio juga mengatakan Iran harus menerima, Amerika Serikat dapat terlibat dalam rezim inspeksi apa pun dan bahwa inspektur akan memerlukan akses ke semua fasilitas, termasuk fasilitas militer.

    Iran telah berulang kali mengatakan tidak akan menghentikan program rudalnya atau pengayaan uraniumnya, proses yang digunakan untuk membuat bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga dapat menghasilkan bahan untuk hulu ledak atom.

    Pada Hari Kamis, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters, putaran keempat pembicaraan yang dijadwalkan akan berlangsung di Roma pada Hari Sabtu telah ditunda, sementara tanggal baru akan ditetapkan “tergantung pada pendekatan AS”.

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • AS Bilang Iran Harus Tinggalkan Pengayaan Uranium-Rudal Jarak Jauh

    AS Bilang Iran Harus Tinggalkan Pengayaan Uranium-Rudal Jarak Jauh

    Washington DC –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyerukan Iran untuk “menjauhi” pengayaan uranium dan pengembangan rudal jarak jauh. Rubio juga mencetuskan agar Teheran mengizinkan para pemeriksa Amerika untuk menginspeksi fasilitas-fasilitas di wilayahnya.

    Seruan-seruan itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (2/5/2025), disampaikan Rubio dalam wawancara dengan media terkemuka Fox News pada Kamis (1/5), setelah putaran terbaru perundingan nuklir antara Washington dan Teheran ditunda.

    Pernyataan Rubio itu menggarisbawahi perpecahan utama yang tersisa dalam perundingan antara kedua negara itu untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai program nuklir Iran, dengan Presiden Donald Trump mengancam akan mengebom Teheran jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

    “Mereka (Iran-red) harus menjauh dari mensponsori teroris, mereka harus menjauh dari membantu Houthi (di Yaman), mereka harus menjauh dari mengembangkan rudal jarak jauh yang tidak memiliki tujuan lainnya selain memiliki senjata nuklir, dan mereka harus menjauh dari pengayaan (uranium),” cetus Rubio dalam wawancara tersebut.

    Iran telah berulang kali menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan program rudal atau pengayaan uranium mereka — sebuah proses yang digunakan untuk membuat bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga dapat menghasilkan material untuk hulu ledak atom.

    Pada Kamis (1/5) waktu setempat, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa putaran keempat perundingan nuklir dengan AS yang dijadwalkan akan berlangsung di Roma, Italia, pada Sabtu (3/5) besok telah ditunda.

    Disebutkan pejabat senior Iran itu bahwa tanggal baru akan ditetapkan “bergantung pada pendekatan AS”.

    Rubio, dalam wawancara dengan Fox News, mencetuskan Iran seharusnya mengimpor uranium yang diperkaya untuk program tenaga nuklirnya daripada memperkayanya sendiri ke level apa pun.

    “Jika Anda memiliki kemampuan untuk memperkaya (uranium) pada 3,67 persen, hanya dibutuhkan beberapa minggu untuk mencapai 20 persen, lalu 60 persen, kemudian 80 persen dan 90 persen yang Anda butuhkan untuk senjata,” ujarnya.

    Iran telah mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium berdasarkan ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Teheran juga terus menyangkal mereka ingin membuat bom nuklir.

    Ditambahkan Rubio dalam pernyataannya bahwa Iran juga harus menerima bahwa AS dapat terlibat dalam inspeksi apa pun dan bahwa para pemeriksa akan memerlukan akses ke semua fasilitas di Iran, termasuk fasilitas militer.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Jakarta –

    Jammu dan Kashmir yang dikelola India, tengah mengalami pergulatan berat akibat serangan paling mematikan dalam dua dekade.

    Baru-baru ini, sekelompok orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di kota populer Pahalgam, menewaskan 26 orang.

    Sebuah kelompok bersenjata kurang dikenal yang menamakan dirinya Front Perlawanan (TRF) diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut.

    Pada hari-hari berikutnya, India menangguhkan perjanjian pembagian air yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Pakistan, mengumumkan penutupan perbatasan utama, mencabut visa bagi warga negara Pakistan, dan menuduh Islamabad memungkinkan terjadinya terorisme lintas batas.

    Pejabat Pakistan membantah terlibat apa pun. Sebagai tanggapan, Islamabad membatalkan visa yang dikeluarkan untuk warga India dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat India.

    Serangan itu telah menarik perhatian berbagai kalangan terhadap jaringan kelompok militan yang aktif di Kashmir.

    Meskipun banyak dari kelompok ini secara resmi dilarang di Pakistan, pejabat India menuduh mereka terus berfungsi dengan dukungan intelijen militer Pakistan, yang beroperasi bebas melintasi perbatasan.

    Beberapa kelompok sebelumnya telah berjuang bersama Taliban dan al-Qaida, membingkai tujuan mereka sebagai bagian dari jihad global yang lebih luas.

    Lanskap militan di Kashmir bersifat cair. Faksi-faksi sering kali mengubah kesetiaan, dan berbagi pejuang sehingga membuat pemberontakan sulit dilacak, dibendung, atau dihapuskan.

    Berikut ini adalah kelompok pemberontak utama yang saat ini aktif di Jammu dan Kashmir:

    Front Perlawanan (TRF)

    Front Perlawanan (TRF) muncul pada tahun 2019 setelah India mencabut Pasal 370, yang mencabut status konstitusional khusus Jammu dan Kashmir.

    TRF menggunakan alias “Perlawanan Kashmir” di media sosial dan forum daring, di mana ia konon bertanggung jawab atas serangan Pahalgam baru-baru ini.

    Kelompok ini menggambarkan dirinya sebagai gerakan sekuler, yang menjauhkan diri dari retorika islamis yang terang-terangan.

    Namun, pihak berwenang India menegaskan bahwa kelompok itu merupakan cabang Lashkar-e-Taiba (LeT), yang menggunakan jaringan logistik dan sumber daya LeT. India menetapkan TRF sebagai organisasi teroris.

    Lashkar-e-Taiba (LeT)

    Didirikan pada tahun 1990, Lashkar-e-Taiba (diterjemahkan sebagai ‘Tentara Orang Benar,’ atau ‘Tentara Orang Murni’) adalah salah satu kelompok militan islamis paling terkenal di wilayah tersebut.

    Ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh negara-negara termasuk Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan utama kelompok ini adalah mengakhiri pemerintahan India atas Jammu dan Kashmir.

    Meskipun dilarang oleh Islamabad pada tahun 2002, kelompok yang berbasis di Pakistan ini tetap aktif.

    Pakistan dituduh tidak berbuat cukup banyak untuk mengekang kegiatan LeT, meskipun ada larangan.

    Kelompok ini sering disalahkan oleh India atas serangan-serangan bersenjata tingkat tinggi, tidak hanya di Kashmir, tetapi di seluruh India.

    LeT tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Beberapa anggota LeT dihukum karena serangan Benteng Merah tahun 2000 di salah satu landmark paling terkenal di India, di mana tiga orang tewas, meskipun kelompok itu tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab.

    Para anggotanya terlibat dalam serangan Mumbai 2008, menurut investigasi India dan internasional, yang menewaskan lebih dari 160 orang dan melumpuhkan ibu kota keuangan India selama tiga hari.

    Tidak seperti kelompok Salafi-jihadi lainnya di Pakistan, LeT secara terbuka mengecam kekerasan sektarian terhadap sekte muslim lainnya dan melarang pejuangnya menargetkan pemerintah Pakistan.

    Hizbul Mujahidin (HM)

    Hizbul Mujahideen (HM), yang didirikan pada tahun 1989, pernah menjadi kelompok militan paling terkemuka di Kashmir.

    Telah lama dikaitkan dengan gerakan fundamentalis Jamaat-e-Islami Pakistan, pengaruh kelompok tersebut telah memudar dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kematian komandan utamanya, termasuk Burhan Wani pada tahun 2016 dan penggantinya, Sabzar Ahmed Bhat, pada tahun 2017.

    Jaish-e-Mohammed (JeM)

    Pemain kunci lainnya adalah Jaish-e-Mohammed (JeM), kelompok Islam Sunni yang berbasis di Pakistan yang didirikan pada tahun 2000 oleh ulama Islam radikal Masood Azhar setelah dibebaskan dari penjara India dengan imbalan 155 sandera di dalam pesawat Indian Airlines yang dibajak.

    Meskipun dilarang di Pakistan pada tahun 2002, JeM terus beroperasi secara terbuka di beberapa wilayah negara tersebut, serta di India dan Kashmir yang dikelola India.

    Tujuan kelompok ini adalah untuk menyatukan Kashmir dengan Pakistan. Golnya juga sudah lama ingin mengusir pasukan Barat dari Afganistan.

    JeM telah melancarkan sejumlah serangan besar, termasuk pengeboman bunuh diri di gedung majelis legislatif negara bagian Jammu dan Kashmir pada tahun 2001 yang menewaskan lebih dari 30 orang. Lalu pengeboman Pulwama pada tahun 2019 yang menewaskan sedikitnya 40 personel paramiliter India saat seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi mereka.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain menetapkan JeM sebagai organisasi teroris asing.

    Kelompok ini memiliki hubungan operasional dengan LeT, Taliban, dan al-Qaida, dengan pejuang dari Pakistan, Kashmir, serta veteran Afganistan dan Arab dari perang Soviet-Afganistan.

    Badr: Jammu dan Kashmir

    Al Badr (diterjemahkan sebagai ‘bulan purnama’), dibentuk pada awal tahun 1990-an sebagai kelompok sempalan Hizbul Mujahideen, dikenal karena para pejuangnya yang tangguh dalam pertempuran, banyak di antaranya sebelumnya bertugas bersama Hizb-i-Islami pimpinan komandan milisi Afganistan Gulbuddin Hekmatyar di Afganistan.

    Kelompok ini memelihara hubungan dengan jaringan jihad transnasional dan dilaporkan bentrok dengan pasukan India di sepanjang Garis Kontrol, perbatasan de facto antara pasukan India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Akan tetapi, laporan-laporan ini tetap sulit diverifikasi secara independen.

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH)

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH), yang didirikan pada tahun 2017, mewakili kehadiran al-Qaida dalam konflik Kashmir. Secara resmi diakui sebagai cabang al-Qaida di Subbenua India (AQIS), kelompok ini secara ideologis berkomitmen untuk mendirikan negara Islam di bawah hukum Syariah di Kashmir.

    Pendirinya, Zakir Musa, mantan komandan Hizbul Mujahideen, memisahkan diri karena perbedaan ideologi.

    AGH sejak itu memposisikan dirinya sebagai kelompok jihadis murni, yang menolak tujuan-tujuan nasionalis demi tujuan-tujuan islamis global.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Menteri Pakistan Sebut India Bakal Serang Negaranya!’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jelang Perundingan Nuklir, Iran Kecam Keras Sanksi Baru AS, Sebut sebagai ‘Terorisme Ekonomi’ – Halaman all

    Jelang Perundingan Nuklir, Iran Kecam Keras Sanksi Baru AS, Sebut sebagai ‘Terorisme Ekonomi’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran mengecam sebagai “terorisme ekonomi” atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam, Kamis (1/5/2025).

    Kecaman ini disampaikan beberapa hari sebelum putaran perundingan nuklir berikutnya antara musuh bebuyutan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya AS “untuk mengganggu hubungan persahabatan dan hukum antara negara-negara berkembang melalui terorisme ekonomi.”

    Dilansir Al Arabiya, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “bukti nyata dari pendekatan yang kontradiktif dari para pengambil keputusan Amerika dan kurangnya niat baik serta keseriusan mereka dalam memajukan jalur diplomasi.”

    Pada Rabu (30/4/2025), AS mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan yang berkantor pusat di luar Iran yang terlibat dalam penjualan minyak Iran.

    “Selama Iran berupaya menghasilkan pendapatan dari minyak dan petrokimia untuk mendanai kegiatan-kegiatan destabilisasinya, dan mendukung kegiatan-kegiatan teroris dan proksi-proksinya, Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban Iran dan semua mitranya yang terlibat dalam penghindaran sanksi,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, Rabu.

    Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden AS Donald Trump telah menerapkan kembali kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencerminkan pendekatannya selama masa jabatan pertamanya, sembari menyerukan dialog.

    Pada Maret 2025, ia mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang memiliki keputusan akhir dalam kebijakan utama negara, mendesak perundingan dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, serta menerapkan kembali sanksi yang keras, yang mendorong Republik Islam itu untuk menarik kembali komitmennya.

    Pembicaraan dengan Kekuatan Eropa

    Iran akan mengadakan perundingan di Roma pada Jumat (2/5/2025) dengan pihak-pihak Eropa terkait kesepakatan nuklir.

    Teheran telah mengusulkan pertemuan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, yang berpegang teguh pada kesepakatan 2015 yang dimaksudkan untuk mengekang aktivitas nuklir Iran, yang gagal pada tahun 2018 ketika Presiden AS Donald Trump meninggalkannya selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    “Menurut pendapat saya, ketiga negara Eropa telah kehilangan peran mereka (dalam masalah nuklir) karena kebijakan yang salah yang telah mereka ambil.”

    “Tentu saja, kami tidak menginginkan ini dan siap untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka di Roma,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi kepada media pemerintah.

    Diberitakan Dawn, tindakan AS pada hari Rabu adalah langkah terbaru yang menargetkan Teheran sejak Trump memulihkan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencakup upaya untuk menekan ekspor minyaknya hingga nol dan membantu mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan sanksi baru AS selama negosiasi mengirimkan “pesan yang salah”.

    Tindakan ini dilakukan setelah AS memulai kembali perundingan dengan Iran mengenai program nuklirnya.

    Para negosiator AS dan Iran akan bertemu lagi di Roma pada Sabtu (3/5/2025).

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    GELORA.CO – Menteri Penerangan Pakistan Attaullah Tarar mengonfirmasi bahwa mereka mendapat informasi intelijen bahwa India sedang bersiap melancarkan serangan militer terhadap negaranya dalam beberapa jam mendatang. Peringatan ini di tengah seruan Amerika dan Arab untuk tenang. 

    Dalam rekaman pidato yang disiarkan di televisi pemerintah pada Rabu, menteri Pakistan memperingatkan konsekuensi dari eskalasi India di wilayah tersebut. Agence France-Presse mengutip seorang pejabat senior yang mengatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah memberikan “kebebasan penuh” kepada militer untuk bertindak dalam menanggapi serangan apa pun selama pertemuan tertutup pada Selasa. 

    Namun Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menegaskan negaranya tidak akan melancarkan serangan.

    Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat pada tanggal 22 April setelah orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di distrik Pahlgam di Jammu dan Kashmir (di bawah kendali India), menewaskan 26 orang dan melukai lainnya. 

    Para pejabat India mengatakan para penyerang berasal dari Pakistan, sementara Islamabad menuduh India melancarkan kampanye disinformasi terhadap mereka. Serangan tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance dan keluarganya ke India, di mana mereka bertemu dengan Perdana Menteri India. 

    Pasca serangan tersebut, kedua negara bertetangga tersebut mengambil tindakan timbal balik, termasuk menurunkan hubungan diplomatik dan militer, membatalkan visa, dan tindakan lainnya.

    Pemerintah India mengumumkan penutupan wilayah udaranya bagi maskapai penerbangan Pakistan, beberapa hari setelah Islamabad melarang maskapai penerbangan India terbang di atas wilayahnya. Pemberitahuan kepada penerbang yang dikeluarkan oleh pemerintah India menyatakan bahwa larangan terhadap pesawat Pakistan akan berlaku mulai 30 April hingga 23 Mei.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menuduh India terlibat dalam apa yang disebutnya “provokasi” dan “mencari eskalasi.” Sharif mendesak Amerika Serikat, dalam panggilan yang diterimanya dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, untuk menekan India agar “mengurangi retorikanya dan bertindak secara bertanggung jawab.” 

    Kantor Perdana Menteri mengatakan Sharif menyatakan penyesalannya atas pilihan India untuk “menggunakan air sebagai senjata” dan menekankan bahwa Perjanjian Perairan Indus tidak mengizinkan India untuk secara sepihak mengingkari kewajibannya. 

    Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mencatat panggilan Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri Pakistan, di mana ia “berbicara tentang perlunya mengutuk serangan teroris tanggal 22 April di Pahlgam” di Kashmir yang dikelola India. Bruce menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa Rubio “mendesak para pejabat Pakistan untuk bekerja sama dalam melakukan penyelidikan atas serangan tidak masuk akal ini.” Dalam panggilan terpisah dengan Menteri Luar Negeri India, Rubio juga mendorong New Delhi untuk bekerja sama dengan Islamabad untuk meredam ketegangan dan menjaga perdamaian di Asia Selatan. []

  • Dubes: Prabowo berbela sungkawa atas serangan teror di India

    Dubes: Prabowo berbela sungkawa atas serangan teror di India

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas serangan teror yang terjadi di India.

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa, keprihatinan, serta pandangannya tentang serangan teror di India,” ujar Chakravorty.

    enurut Chakravorty, Prabowo mengatakan bahwa aksi teror tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam yang dianut di Indonesia.

    Sebagai pemimpin negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Presiden disebut sangat terkejut dengan kekejaman serangan yang menargetkan wisatawan tak bersalah.

    “Dia sangat tersentuh dengan kekejaman serangan itu, bagaimana turis tak bersalah dibunuh tanpa ampun hanya karena agama mereka. Jadi saya memberi briefing tentang situasi terkini, sejarah hubungan kami, dan juga menindaklanjuti kunjungannya ke India,” ujarnya.

    Selain menyampaikan duka cita, pertemuan tersebut juga membahas tentang kerja sama di bidang investasi, digitalisasi, dan perdagangan. Delegasi Indonesia sebelumnya telah berkunjung ke India untuk membahas kolaborasi di sektor digital.

    “Banyak bidang yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat besar dalam kerja sama India – Indonesia. Kami membahas isu perdagangan, Danantara, berbagai topik didiskusikan. Pertemuan ini cukup mendetail,” pungkas dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo telah menyampaikan keprihatinan atas serangan teroris yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India.

    “Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme,” kata Prabowo dalam unggahan pada akun media sosial X @prabowo, Kamis (25/4).

    Prabowo mengatakan kekejaman seperti itu tidak dapat dibenarkan-apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya.

    “Belasungkawa dan simpati yang terdalam saya sampaikan kepada keluarga korban, dan saya mendoakan agar semua yang terluka segera pulih,” kata dia.

    Pada Selasa (22/4), kelompok bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah wisatawan di wilayah Kashmir yang dikelola India sehingga menewaskan setidaknya 26 orang tewas.

    Insiden penembakan terjadi di kawasan Baisaran, Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di wilayah selatan Kashmir. Wilayah Himalaya diklaim baik oleh India maupun Pakistan tetapi dikuasai sebagian-sebagian oleh masing-masing negara.

    Wilayah itu telah lama dilanda siklus kekerasan sejak pecahnya pemberontakan bersenjata anti-India pada 1989, tetapi serangan terhadap wisatawan tergolong jarang terjadi.

    India menyebut serangan tersebut sebagai “serangan teror” oleh kelompok dengan jaringan “lintas batas”, sehingga menuduh Pakistan mempunyai andil dalam aksi tersebut.

    Namun, Islamabad membantah terlibat dalam serangan, lantas menyatakan “prihatin” dan berbelasungkawa terhadap keluarga korban.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh – Halaman all

    Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh – Halaman all

    Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh

    TRIBUNNEWS.COM- Rusia pada hari Rabu mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki (OPT) menyebabkan “krisis legalitas dan kemanusiaan,” saat sidang publik tentang kewajiban Israel berlanjut untuk hari ketiga.

    “Hari ini, kita menghadapi krisis legalitas dan kemanusiaan mengingat adanya pelemahan sistematis Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel dan kelalaiannya terhadap keseluruhan kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk kewajiban yang bersumber dari status Israel sebagai kekuatan pendudukan,” kata Maksim Musikhin, yang berbicara atas nama Moskow.

    “Urgensi masalah ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Gaza berada di ambang kelaparan. Rumah sakit hancur.”

    Musikhin memperingatkan bahwa dengan blokade total Israel sejak 2 Maret dan dimulainya kembali operasi militer, Gaza terus mengalami kehancuran yang dahsyat dan “bencana kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Ia juga menyuarakan kekhawatirannya atas operasi militer Israel yang kembali dilancarkan di Tepi Barat pada 21 Januari, dengan peringatan bahwa hal itu “berisiko mengulangi skenario mengerikan di Gaza.”

    Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap UNRWA, dengan menyebut peran lembaga tersebut “penting” dan mengatakan “pekerjaannya didukung kuat oleh sebagian besar masyarakat internasional.”

    “Tanpa UNRWA, sistem kemanusiaan Gaza akan runtuh,” ia memperingatkan.

    Rusia berpendapat bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan terikat oleh (hukum humaniter internasional) IHL, termasuk Konvensi Jenewa Keempat dan peraturan Den Haag.”

    “Semua itu tidak terjadi hari ini,” kata Rusia kepada pengadilan, menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya untuk memastikan dan memelihara layanan makanan, kesehatan, dan kebersihan.

    “Undang-undang Israel yang melarang kegiatan UNRWA melanggar norma dan prinsip yang sebenarnya,” kata Musikhin, seraya mendesak pengadilan untuk menjadikan pendapatnya “sebagai mercusuar harapan” dan penegasan kembali hukum internasional.

    AS juga menyampaikan pidato di hadapan pengadilan selama sesi pagi, menyatakan dukungannya terhadap dimulainya kembali aliran bantuan kemanusiaan.

    “Yang jelas, Amerika Serikat mendukung aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan jaminan untuk memastikan bantuan tersebut tidak dijarah atau disalahgunakan oleh kelompok teroris,” kata Joshua Simmons.

    “Kami mendorong masyarakat internasional untuk fokus pada upaya mencapai gencatan senjata dan memikirkan kembali masa depan yang lebih baik bagi warga Israel dan Palestina.”

    Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Hampir 52.400 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

     

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI

  • Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 36 Jam

    TRIBUNNEWS.COM- Pakistan mengatakan akan ‘menanggapi dengan tegas’ setiap tindakan militer karena ketegangan dengan India meningkat setelah serangan Kashmir.

    Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan mengatakan Islamabad memiliki “informasi intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, karena ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu pagi, Attaullah Tarar menuduh India menggunakan serangan minggu lalu di Pahalgam , yang menewaskan 26 wisatawan, “sebagai dalih palsu” untuk berpotensi menyerang Pakistan.

    Menteri tersebut tidak memberikan informasi konkret untuk mendukung klaimnya, dan pemerintah India tidak segera mengomentari tuduhan tersebut secara terbuka.

    “Setiap tindakan agresi akan ditanggapi dengan respons yang tegas. India akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi serius di kawasan tersebut,” kata Tarar dalam unggahannya di X.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif juga mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Senin bahwa serangan militer oleh India “akan segera terjadi”.

    Islamabad berada dalam kondisi siaga tinggi tetapi hanya akan menggunakan senjata nuklirnya jika “ada ancaman langsung terhadap keberadaan kami”, kata Asif.

    Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters mengenai pernyataan terbaru Tarar.

    Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India mengatakan ada elemen Pakistan yang terkait dengan serangan pada 22 April di resor pegunungan Pahalgam.

    Itu adalah serangan paling mematikan terhadap turis di Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari dua dekade, dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk mengejar para penyerang.

    Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Front Perlawanan (TRF), yang diyakini sebagai cabang Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Namun Islamabad membantah terlibat dalam apa yang terjadi dan menyerukan penyelidikan yang netral.

    Setelah serangan itu, kedua negara tetangga itu melancarkan serangkaian tindakan diplomatik terhadap satu sama lain, termasuk pencabutan visa dan penutupan wilayah udara Pakistan untuk maskapai penerbangan India.

    India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus , yang mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak-anak sungainya antara kedua negara.

    Tindakan tersebut memicu protes di Pakistan, dan pemerintah Pakistan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan tindakan hukum atas keputusan New Delhi.

    Baku tembak juga terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC), perbatasan de facto sepanjang 740 km (460 mil) yang memisahkan wilayah Kashmir yang dikuasai India dan Pakistan, sehingga memicu seruan internasional untuk meredakan ketegangan.

    Pada hari Selasa, Amerika Serikat mendesak kedua negara untuk bekerja sama menuju “solusi yang bertanggung jawab”.

    “Kami menghubungi kedua belah pihak, dan memberi tahu … mereka untuk tidak memperburuk situasi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada wartawan, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

    Juru bicara itu menambahkan bahwa Rubio akan berbicara kepada menteri luar negeri India dan Pakistan pada hari Selasa atau Rabu dan mendorong menteri luar negeri lainnya untuk melakukan hal yang sama.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan “menekankan perlunya menghindari konfrontasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi tragis”.

     

    Berikut Isi Pesan dari Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar:
     
    “Pakistan mempunyai informasi intelijen yang kredibel bahwa India bermaksud melakukan tindakan militer terhadap Pakistan dalam 24-36 jam ke depan dengan dalih tuduhan tidak berdasar dan dibuat-buat tentang keterlibatan dalam insiden Pahalgam.

    Peran sombong yang diambil India sebagai Hakim, Juri, dan Algojo di wilayah tersebut adalah tindakan yang gegabah dan ditolak dengan keras.

    Pakistan sendiri telah menjadi korban terorisme dan benar-benar memahami rasa sakit dari momok ini.

    Kami selalu mengutuknya dalam segala bentuk dan manifestasinya di mana pun di dunia.

    Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan terbuka menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran.

    Sayangnya, alih-alih menempuh jalan yang masuk akal, India tampaknya telah memutuskan untuk menapaki jalan yang berbahaya, yaitu irasionalitas dan konfrontasi, yang akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Penghindaran penyelidikan yang kredibel itu sendiri merupakan bukti yang cukup untuk mengungkap motif sebenarnya India.

    Secara sadar membuat keputusan strategis yang disandera oleh sentimen publik, yang sengaja dibuat-buat untuk mengamankan tujuan politik, merupakan hal yang sangat disayangkan dan menyedihkan.

    Pakistan menegaskan kembali bahwa setiap tindakan militer yang dilakukan India akan ditanggapi dengan pasti dan tegas.

    Masyarakat internasional harus tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi selanjutnya sepenuhnya berada di tangan India.

    Bangsa itu menegaskan kembali tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan dengan segala cara”.

     

    Menteri Informasi Pakistan: Info dari intelijen yang kredibel

    Mengutip “informasi intelijen yang kredibel”, Pakistan mengatakan India berencana melakukan aksi militer terhadap Islamabad dalam 24-36 jam ke depan. 

    Pakistan juga memperingatkan New Delhi tentang konsekuensi “bencana” di seluruh wilayah dan sekitarnya jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan.

    Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan pasukan India tengah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan atas dasar “tuduhan tak berdasar dan dibuat-buat” mengenai keterlibatan negara itu dalam serangan teror Pahalgam, yang menewaskan 26 orang.

    Tarar mengatakan India berperan sebagai “hakim, juri, dan algojo”, sebuah peran yang ditolaknya. “Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan tulus menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad sendiri telah menjadi korban terorisme.

    Menegaskan tekad Pakistan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya, mendesak masyarakat internasional untuk “tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi berikutnya sepenuhnya berada di tangan India”.

    Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada petinggi pertahanan bahwa angkatan bersenjata memiliki “kebebasan operasional penuh” untuk memutuskan cara, target, dan waktu respons India terhadap serangan teror Pahalgam, sumber pemerintah mengatakan kepada PTI . 

    Sebelumnya, ia mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum” para teroris di balik serangan mematikan di padang rumput Baisaran yang indah di Jammu dan Kashmir dan mengejar para pembunuhnya hingga “ujung bumi”.

    Ketegangan di perbatasan meningkat setelah serangkaian tindakan yang diambil oleh India sebagai tanggapan atas serangan teror Pahalgam. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus tahun 1960, mencabut semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan mulai 27 April dan segera menutup pos transit darat Attari.

    Pelanggaran gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol berlanjut untuk hari keenam berturut-turut pada hari Selasa.

    SUMBER: AL JAZEERA, NDTV

  • Perbandingan AU Pakistan Vs India: Jenis Pesawat Tempur hingga Varian Rudal, Siapa yang Mendominasi? – Halaman all

    Perbandingan AU Pakistan Vs India: Jenis Pesawat Tempur hingga Varian Rudal, Siapa yang Mendominasi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI – India sedang menghadapi situasi tegang setelah serangan mematikan terhadap wisatawan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang mengakibatkan kematian 26 orang, termasuk beberapa anggota militer.

    New Delhi menuding Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Perseteruan kedua negara memuncak dan kini di ambang perang.

    Serangan ini dilakukan oleh empat teroris dan memicu kemarahan nasional di India.

    Akibat insiden tersebut, saat ini India telah menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960 dengan Pakistan. 

    Semua perdagangan antara kedua negara, termasuk melalui negara ketiga, telah ditangguhkan. India telah menutup Pos Pemeriksaan Terpadu Attari dengan segera.

    Semua upacara di pos pemeriksaan perbatasan India-Pakistan telah dihentikan. YouTube Pakistan dan saluran media sosial lainnya telah dilarang di India.

    Kriket dan acara olahraga lainnya telah ditangguhkan. Warga negara Pakistan tidak akan diizinkan untuk bepergian ke India berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES). 

    Visa SVES yang telah dikeluarkan untuk warga negara Pakistan di masa lalu dianggap dibatalkan.

    Penasihat Pertahanan, Militer, Angkatan Laut, dan Udara di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi telah dinyatakan sebagai persona non grata. 

    Mereka memiliki waktu seminggu untuk meninggalkan India. India akan menarik Penasihat Pertahanan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Komisi Tinggi India di Islamabad.

    Jabatan-jabatan di Komisi Tinggi masing-masing dianggap dibatalkan. Kekuatan keseluruhan Komisi Tinggi akan dikurangi menjadi 30 dari 55 saat ini melalui pengurangan lebih lanjut pada tanggal 1 Mei.

    Siapa lebih dominan?

    Analisis militer India yang juga mantan perwira tinggi Angkatan Udara negara itu, Marsekal Purn Anil Chopra mengatakan, militer India tengah mempersiapkan kemungkinan terburuk.

    Ia juga meyakini jika terjadi konfrontasi terbuka, India dapat mengungguli Pakistan di medan perang.

    “Pakistan sedang mengalami kekacauan finansial. Rakyat menderita. Pemimpin populer Imran Khan telah dipenjara atas tuduhan yang dibuat-buat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tetap bertahan di kursinya dan bergantung pada belas kasihan Angkatan Darat Pakistan,” katanya.

    “India akan menggunakan kekuatan finansial dan diplomatiknya untuk memberi pelajaran kepada Pakistan,” kata Anil Chopra.

    Di sisi lain, India dapat melakukan serangan multidomain yang besar dan dahsyat. Serangan artileri terhadap kamp-kamp milisi pendukung Pakistan di seberang perbatasan dapat diluncurkan.

    “Pakistan akan kehabisan amunisi lebih cepat. Udara masih menjadi pilihan terbaik untuk respons cepat. Angkatan Darat dan Angkatan Laut dapat mendukung tindakan tersebut dengan tindakan lanjutan,” ujarnya.

    Keunggulan Angkatan Udara India

    Anil menilai AU India punya keunggulan dibandingkan Pakistan.

    Ia membandingkan AU India yang memiliki hampir 31 skuadron tempur, jauh dibandingkan dengan Pakistan yang hanya memiliki 18 skuadron. 

    Di antara pesawat generasi ke-4 adalah Su-3-MKI, Rafale, Mirage 2000, dan MiG-29.

    “Di sisi Pakistan, mereka hanya punya F-16 dan J-10CE yang setara dengan pesawat tempur kami. Jumlah pesawat tempur mereka hanya setengah dari India.”

    Rafale India, katanya, dapat membawa rudal jelajah Scalp-EG (dengan jangkauan 550 km) dan Meteor AAM (dengan jangkauan 150-200 km). Su-30 MKI, MiG-29 yang ditingkatkan, dan Mirage-2000 merupakan aset yang ampuh.

    Sedangkan Pakistan memiliki sekitar 500 rudal AIM-120C-5 AMRAAM, dengan jangkauan 100 km. 

    Jangkauan PL-12 adalah 70-100 kilometer. Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa PAF memiliki varian ekspor China dari PL-15E AAM, dengan jangkauan 145 km, pada J-10 dan juga JF-17 Block III.

    Namun, Air to Air Missile (rudal udara ke udara) seperti Meteor, memberi AU India keuntungan yang signifikan.

    Rudal

    AU India memiliki inventaris besar rudal jelajah yang diluncurkan dari udara (ALCM). 

    Rudal BrahMos memiliki jangkauan 450-800 km. 

    ALCM Kh-35 memiliki jangkauan 260 kilometer. India memiliki bom luncur Spice 2000 dengan perangkat tambahan untuk hulu ledak 450/900 kg dan CEP kurang dari 3 meter. Biasanya, jangkauannya sekitar 60 kilometer.

    Di sisi lain, Pakistan memiliki rudal udara-ke-darat (AGM) Maverick, yang memiliki jangkauan 25 kilometer dan hulu ledak seberat sekitar 100 kg. 

    Kemudian Ra’ad-II adalah rudal jelajah jarak jauh dan peluncuran udara (ALCM) yang berasal dari Hatf-VIII Ra’ad, dengan jangkauan 600 kilometer dan hulu ledak seberat 450 kg.

    H-2 dan H-4 adalah bom luncur berpemandu presisi SOW (Senjata Jarak Jauh) dengan jangkauan sekitar 60 km. Kedua belah pihak juga memiliki beberapa senjata peluncuran udara lainnya.

    AU India memiliki keunggulan yang jelas dalam jumlah landasan udara, termasuk sejumlah besar landasan udara penggunaan ganda. 

    AU Pakistan atau PAF memiliki 19 stasiun terbang, yang sekitar 15 di antaranya akan diaktifkan jika terjadi operasi.

    Bagaimana dengan sistem pertahanan udara?

    AU India memiliki inventaris sistem pertahanan udara (AD) berbasis darat S-400, Barak MR-SAM, Akash, Spyder, S-125, OSA-8, dan Igla yang lebih besar. 

    Sementara Pakistan “hanya” memiliki sistem pertahanan udara Spada-2000, Crotale, HQ-9 & HQ-16, Anza MK-II, RBS 70 yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

    Pesawat peringatan dini

    Pesawat AEW&C atau Airborne Early Warning and Control. 

    Pesawat ini memiliki sistem radar dan digunakan untuk mendeteksi dan melacak pesawat, rudal, kapal, dan kendaraan, serta memberikan koordinasi dan kontrol terhadap pasukan di darat dan di udara. 

    Pesawat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi target pada jarak yang jauh dan memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan untuk melakukan tindakan strategis. 

    AU India memiliki enam pesawat jenis ini, sedangkan PAF masing-masing memiliki empat varian Saab 2000 Erieye dan Shaanxi Y-8 ZDK-03 untuk AEW&C.

    Meskipun perang skala penuh antara dua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir tidak mungkin dan tidak diinginkan, AU India dinilai Anil berada pada posisi yang tepat untuk mendominasi langit dan menekan PAF.

    “India memiliki persediaan amunisi dan rudal yang jauh lebih baik. Jika terjadi misi PAF yang gegabah, India dapat memberikan respons yang sangat kuat,” ujarnya.