Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Tepi Barat –

    Otoritas Israel dilaporkan membunuh ratusan buaya di sebuah peternakan di Lembah Yordan, yang terletak dekat permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menyebut alasan pemusnahan itu demi mencegah reptil tersebut digunakan dalam potensi serangan sabotase di wilayah Tepi Barat.

    Hal itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), dilaporkan oleh media lokal Israel, Ynet News, dalam artikelnya pada Kamis (4/12) waktu setempat, yang mengutip laporan Administrasi Sipil dan Otoritas Alam dan Taman Israel.

    Menurut laporan tersebut, “para pelaku jahat” kemungkinan telah menerobos perimeter peternakan buaya Petza’el yang memiliki pengamanan buruk, dan melepaskan hewan-hewan tersebut ke masyarakat sekitarnya.

    Para pejabat setempat, yang tidak disebut identitasnya, mengatakan kepada Ynet News bahwa iklim keamanan yang lebih luas menimbulkan kekhawatiran jika reptil-reptil tersebut mungkin sengaja dilepaskan sebagai bagian dari sebuah serangan.

    Pemusnahan massal terhadap ratusan buaya di peternakan Petza’el di Lembah Yordan itu terjadi pada Agustus lalu.

    Namun, menurut laporan Ynet News, badan-badan Israel menegaskan tidak akan membuka penyelidikan atas pemusnahan massal itu, dengan alasan bahwa pemusnahan buaya itu dilakukan secara sah menurut hukum dan di bawah izin berburu yang valid.

    Mereka menambahkan bahwa kondisi yang memburuk di peternakan buaya tersebut juga menimbulkan risiko langsung terhadap keselamatan publik, dengan menyebutkan insiden buaya nyaris lepas yang berulang dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya insiden orang asing masuk properti itu secara ilegal.

    Kelompok-kelompok pembela hak hewan, termasuk Let the Animals Live dan Animals Now, mengatakan kepada media lokal Israel bahwa pihaknya mengutuk operasi pemusnahan massal tersebut.

    Mereka juga menuntut transparansi yang lebih besar, dengan mengatakan otoritas Israel mengandalkan informasi yang ditahan-tahan sebagai respons atas kebebasan informasi yang diajukan empat bulan lalu mengenai hal ini.

    Dalam pernyataannya, kelompok pembela hak hewan mempertanyakan apakah pemusnahan seluruh populasi buaya sungguh diperlukan, mengingat banyak buaya yang dilaporkan dalam kondisi sehat.

    Otoritas Israel menggambarkan keputusan itu sebagai tindakan ekstrem yang hanya dilakukan sekali saja untuk mencegah ancaman keamanan dan penderitaan hewan lebih lanjut.

    Tonton juga Video: Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Baghdad –

    Pemerintah Irak akan menghapus nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris yang dirilisnya. Otoritas Irak menyebut kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu, telah secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang dipublikasikan sebelumnya, yang memicu kebingungan dan kritikan.

    Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak, bulan lalu, mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, dengan mencantumkan nama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Langkah itu sebenarnya akan disambut baik oleh Amerika Serikat (AS), dan di sisi lain, akan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

    Namun, sebuah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang memuat nama kedua kelompok tersebut.

    Perintah penghapusan itu diungkapkan oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip Reuters dalam laporannya.

    Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyetujui pembekuan hanya aset-aset entitas dan individu yang terkait kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.

    Dia juga mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut “untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab”.

    Al-Sudani menambahkan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait “agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina” bersifat “prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan”.

    Kritikan atas kekeliruan itu datang dari seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebutnya sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab”.

    Dia menuduh pemerintah sebagai “otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak”.

    Komite Irak, dalam penjelasannya. menyebut daftar yang dipublikasikan tanggal 17 November itu dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.

    Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan, menurut Komite Irak, karena daftar itu dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak mengatakan bahwa versi yang telah diperbaiki akan muncul dalam buletin resmi negara.

    Belum ada tanggapan dari Hizbullah maupun Houthi terhadap kekeliruan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Militer AS Tembak Lagi Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 4 Orang Tewas

    Militer AS Tembak Lagi Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 4 Orang Tewas

    Jakarta –

    Militer Amerika Serikat (AS) kembali menyerang sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Samuda Pasifik Timur. Empat orang tewas dalam peristiwa ini.

    “Serangan tersebut menargetkan kapal di perairan internasional yang dioperasikan oleh organisasi teroris yang telah ditetapkan,” kata Komando Militer AS sebagaimana dilansir AFP, Jumat (5/12/2025).

    Militer AS mengatakan penyerangan itu dilakukan setelah mereka mengonfirmasi barang bawaan kapal itu. Dia memastikan kapal itu mengedarkan narkoba.

    “Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal tersebut membawa narkotika ilegal dan transit di sepanjang rute perdagangan narkoba yang diketahui di Pasifik Timur,” katanya.

    Awak kapal berjumlah empat orang. Keempatnya dinyatakan meninggal di lokasi.

    (zap/idn)

  • Rusia Blokir Platform Game Roblox

    Rusia Blokir Platform Game Roblox

    Bisnis.com, JAKARTA – Rusia telah memblokir akses ke platform permainan anak-anak AS, Roblox (RBLX.N), dan menuduhnya mendistribusikan materi ekstremis dan “propaganda LGBT”.

    Pengawas komunikasi Roskomnadzor mengatakan Roblox “penuh dengan konten yang tidak pantas yang dapat berdampak negatif pada perkembangan spiritual dan moral anak-anak”.

    Roskomnadzor memiliki rekam jejak panjang dalam membatasi akses ke media dan platform teknologi Barat yang dianggap memuat konten yang melanggar hukum Rusia.

    Tahun lalu, aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo menghapus referensi tentang apa yang disebut Rusia sebagai “hubungan seksual non-tradisional” setelah diperingatkan oleh pengawas tersebut tentang penerbitan konten LGBT.

    Pada tahun 2023, Rusia menetapkan apa yang disebutnya “gerakan LGBT internasional” sebagai ekstremis dan mereka yang mendukungnya sebagai teroris, yang membuka jalan bagi kasus pidana serius terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta para pendukungnya.

    Pada bulan Agustus tahun ini, Rusia mulai membatasi beberapa panggilan di WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta Platforms (META.O), dan di Telegram, menuduh platform milik asing tersebut menolak berbagi informasi dengan penegak hukum dalam kasus penipuan dan terorisme. Roskomnadzor minggu lalu mengancam akan memblokir WhatsApp sepenuhnya.

    Roblox Corp tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Roblox, yang rata-rata memiliki 151,5 juta pengguna aktif harian pada kuartal ketiga tahun ini, telah dilarang oleh beberapa negara termasuk Irak dan Turki karena kekhawatiran tentang predator yang mengeksploitasi platform tersebut untuk melecehkan anak-anak.

    Perusahaan tersebut menyatakan di situs webnya bahwa mereka berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan pengguna, termasuk melalui perangkat AI, tim moderasi, dan kolaborasi dengan penegak hukum serta pakar keselamatan anak.

  • Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Gaza City –

    Pemerintah Israel mengumumkan akan membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan perlintasan perbatasan ini memungkinkan penduduk Gaza untuk keluar dari daerah kantong Palestina tersebut ke Mesir “dalam beberapa hari mendatang”.

    Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan oleh COGAT, yang merupakan badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina.

    “Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata… Perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari mendatang secara eksklusif untuk keluarnya penduduk dari Jalur Gaza ke Mesir,” kata COGAT dalam pernyataannya pada Rabu (3/12) waktu setempat.

    COGAT menambahkan bahwa perlintasan perbatasan Rafah akan beroperasi di bawah pengawasan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa, yang “mirip dengan mekanisme yang beroperasi pada Januari 2025”, ketika perbatasan dibuka singkat selama gencatan senjata enam minggu.

    Dua sumber diplomatik Eropa mengatakan kepada AFP bahwa mereka pada awalnya telah mempersiapkan pembukaan perlintasan perbatasan untuk pejalan kaki pada 14 Oktober setelah pengumuman serupa, namun mengalami penundaan.

    Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah merupakan bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Jalur Gaza. Hal ini juga sejak lama diserukan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok kemanusiaan lainnya.

    Militer Israel mengambil alih kendali sisi Palestina di perlintasan perbatasan Rafah pada Mei 2024, dengan klaim bahwa perlintasan itu “digunakan untuk tujuan teroris”, dengan kecurigaan perdagangan senjata.

    Perlintasan perbatasan itu sempat dibuka kembali selama gencatan senjata pada 19 Januari lalu, yang awalnya mengizinkan orang-orang untuk meninggalkan Jalur Gaza, sebelum akhirnya mengizinkan truk untuk keluar.

    Perlintasan perbatasan Rafah merupakan titik masuk krusial bagi para pekerja kemanusiaan dan truk-truk pengangkut bantuan, makanan, dan bahan bakar, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di wilayah yang kekurangan listrik.

    Untuk waktu yang lama, perlintasan perbatasan itu menjadi titik keluar utama bagi warga Palestina dari Jalur Gaza yang diizinkan meninggalkan wilayah tersebut, yang telah diblokade Israel sejak tahun 2007.

    Tonton juga video “Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Teleponan, Trump Tolak Rentetan Permintaan Maduro

    Teleponan, Trump Tolak Rentetan Permintaan Maduro

    Washington DC –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro kehabisan opsi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak rentetan permintaan yang diajukannya dalam percakapan telepon bulan lalu. Maduro, dalam percakapan telepon itu, mengatakan bersedia mundur dan meninggalkan Venezuela, dengan jaminan keamanan AS.

    Trump, pada Minggu (30/11), mengakui telah berbicara via telepon dengan Maduro, namun menolak untuk mengungkapkan pembahasan keduanya. Percakapan telepon itu langsung singkat pada 21 November lalu, beberapa bulan setelah ketegangan meningkat antara Caracas dan Washington.

    Diungkapkan empat sumber yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/12/2025), Maduro telah memberitahu Trump bahwa dirinya bersedia meninggalkan Venezuela, dengan syarat dirinya dan keluarganya mendapatkan amnesti hukum penuh.

    Amnesti hukum itu, menurut tiga sumber di antaranya, mencakup pencabutan semua sanksi AS dan berakhirnya kasus penting yang dia hadapi di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Maduro, menurut ketiga sumber yang dikutip Reuters, juga meminta pencabutan sanksi bagi lebih dari 100 pejabat pemerintah Venezuela, yang banyak di antaranya dituduh oleh AS melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perdagangan narkoba, atau korupsi.

    Ditambahkan oleh dua sumber di antaranya bahwa Maduro meminta agar Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, untuk menjalankan pemerintahan sementara menjelang pemilu baru.

    Trump, menurut sumber-sumber yang dikutip Reuters, menolak sebagian besar permintaan Maduro yang disampaikan dalam percakapan telepon yang berlangsung kurang dari 15 menit tersebut.

    Namun, Trump memberitahu Maduro bahwa dia memiliki waktu seminggu untuk meninggalkan Venezuela menuju ke tujuan pilihannya bersama keluarganya.

    Dua sumber yang dikutip Reuters itu menambahkan bahwa batas waktu tawaran “jalur pelarian aman” untuk Maduro berakhir pada Jumat (28/11) pekan lalu, yang mendorong Trump untuk menetapkan pada Sabtu (29/11) bahwa wilayah udara Venezuela ditutup.

    Gedung Putih menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Sementara Kementerian Informasi Venezuela belum memberikan tanggapannya.

    AS semakin meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Karibia, ancaman berulang kali oleh Trump untuk memperluas operasi militer AS ke daratan, dan penetapan Kartel de los Soles — yang menurut Washington dipimpin oleh Maduro — sebagai organisasi teroris asing.

    Maduro dan pemerintahannya selalu membantah semua tuduhan kriminal. Mereka balik menuduh AS mengupayakan perubahan rezim untuk mengendalikan sumber daya alam Venezuela yang melimpah, termasuk minyak.

    Saat berbicara kepada demonstran di luar Istana Kepresidenan Caracas pada Senin (1/12), Maduro bersumpah dirinya akan memberikan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. Dia menyatakan akan mempertahankan kedaulatan Venezuela.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Geram Diancam AS, Presiden Venezuela Ogah Damai Kalau Jadi Budak

    Geram Diancam AS, Presiden Venezuela Ogah Damai Kalau Jadi Budak

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam ancaman militer Amerika Serikat (AS) dengan menegaskan negaranya tidak ingin berdamai kalau harus menjadi budak. Maduro menyebut pengerahan militer Washington secara besar-besaran telah “menguji” Caracas selama 22 pekan terakhir.

    Presiden AS Donald Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro dengan pengerahan angkatan laut secara besar-besaran di kawasan Karibia, pengeboman kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, dan merilis peringatan keras untuk menghindari wilayah udara Venezuela.

    Saat berpidato di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP dan TRT World, Selasa (2/12/2025), Maduro mengatakan Venezuela menginginkan perdamaian “dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan”. Dia menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai “perdamaian budak”.

    “Kita menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan! Kita tidak menginginkan perdamaian budak, atau perdamaian koloni!” tegas Maduro, yang menuduh AS berupaya menggulingkan dirinya dari kekuasaan.

    “Rakyat Venezuela telah menunjukkan cinta mereka kepada tanah air,” sebutnya.

    Dikatakan oleh Maduro bahwa Venezuela telah mengalami “22 minggu agresi yang dapat digambarkan sebagai terorisme psikologis”. Dia mengklaim bahwa pengerahan angkatan laut AS dimaksudkan untuk menggoyahkan pemerintahannya.

    Pernyataan itu disampaikan saat Trump dilaporkan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi keamanan nasionalnya untuk membahas Venezuela. Trump, pada Minggu (30/11), mengakui dirinya telah berbicara via telepon dengan Maduro, namun menolak untuk mengungkapkan pembahasan keduanya.

    Maduro sendiri belum mengomentari percakapan telepon itu. Namun sebelumnya dia menyatakan siap untuk melakukan pertemuan langsung dengan Trump.

    AS telah melancarkan setidaknya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Laut Karibia dan perairan Pasifik Timur sejak September lalu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 83 orang.

    Trump juga mengancam akan memperluas operasi militer AS ke daratan, memperingatkan bahwa wilayah udara Venezuela “harus dianggap ditutup”, dan menetapkan Kartel de los Soles — yang menurut Washington dipimpin oleh Maduro — sebagai organisasi teroris asing. Maduro membantah terlibat dalam aktivitas kriminal.

    Maduro saat berbicara di luar istana kepresidenan di Caracas pada Senin (1/12), dengan didampingi para pejabat seniornya, menegaskan dirinya akan memberikan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. Dia menyatakan akan mempertahankan kedaulatan Venezuela.

    “Saya bersumpah kepada Anda, kesetiaan mutlak hingga akhir hayat, ketika kita bisa menjalani sejarah yang indah dan heroik ini. Yakinlah bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/whn)

  • BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengungkapkan, jaringan terorisme era sekarang merekrut anggota melalui game online hingga media sosial.
    Hal itu diketahui BNPT usai Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri mengungkap 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun yang direkrut oleh salah satu
    jaringan terorisme
    .
    “Jaringan teroris bernama Jamaah Ansharut Daulah melakukan rekrutmen terhadap anak-anak di bawah umur melalui media
    game online
    atau media YouTube,” ujar Eddy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Eddy menjelaskan bahwa ada dua metode yang digunakan.
    Pertama, melalui game online yang memiliki fitur percakapan pribadi dan
    voice chat
    , sehingga para pemain dapat saling berkomunikasi.
    “Nah itulah yang digunakan sebagai media untuk rekrutmen,” ungkap Eddy.
    Metode kedua dilakukan melalui pola yang disebut memetik.
    Cara ini umumnya memanfaatkan platform seperti TikTok, dengan penyebaran simbol-simbol tertentu untuk menjaring individu yang memiliki kesamaan pandangan.
    Setelah dianggap berada dalam satu frekuensi, mereka kemudian diarahkan untuk masuk ke grup tertutup di Telegram atau WhatsApp.
    “Nah disitulah tahapan doktrin, kalau istilah psikologi itu namanya normalisasi perilaku. Nah disitulah dimasukkan,” kata dia menjelaskan.
    Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun dari 23 provinsi diduga telah terekrut oleh jaringan terorisme.
    “Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Trunoyudo menjelaskan bahwa anak-anak tersebut diduga terekrut melalui
    media sosial
    (medsos).
    Atas temuan tersebut, Polri telah menangkap dua tersangka dewasa di Sumatera Barat dan Jawa Tengah yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Klaim Temukan 9 Jasad Pasukan Hamas di Terowongan Gaza

    Israel Klaim Temukan 9 Jasad Pasukan Hamas di Terowongan Gaza

    Gaza –

    Tentara Israel mengklaim menemukan 9 jasad militan Hamas dalam terowongan di Gaza, Palestina. Diketahui, saat ini pasukan Israel berupaya membongkar jaringan terowongan di Jalur Gaza bagian selatan.

    “(Tentara Israel) menemukan sembilan teroris tambahan yang telah dieliminasi di infrastruktur teror bawah tanah,” pernyataan militer Israel dilansir AFP, Sabtu (29/11/2025).

    “Sejauh ini, lebih dari 30 teroris yang berusaha melarikan diri dari infrastruktur teror bawah tanah di Rafah timur telah dieliminasi,” kata militer Israel.

    Beberapa sumber mengatakan kepada AFP bahwa negosiasi sedang berlangsung mengenai nasib puluhan pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan Gaza selatan. Wilayah itu di bawah kendali militer Israel.

    Pada Rabu (26/11), Hamas meminta negara-negara penengah untuk menekan Israel agar mengizinkan jalur yang aman. Ini pertama kalinya Hamas secara terbuka mengakui situasi tersebut.

    Gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Berdasarkan ketentuannya, tentara Israel harus mundur ke belakang ‘Garis Kuning’ di Jalur Gaza, sebuah batas yang ditandai di permukaannya dengan blok beton kuning.

    (isa/isa)

  • Hamas Minta Israel Izinkan Anggotanya Keluar dari Terowongan Gaza

    Hamas Minta Israel Izinkan Anggotanya Keluar dari Terowongan Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas menyerukan kepada negara-negara mediator untuk menekan Israel agar mengizinkan akses aman bagi puluhan anggotanya yang bersembunyi di dalam terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan, yang kini dikuasai pasukan Israel.

    Permintaan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (28/11/2025), muncul setelah militer Israel mengatakan pasukannya telah menewaskan lebih dari 20 anggota Hamas dalam sepekan terakhir. Para anggota Hamas yang tewas itu, menurut Israel, “berusaha melarikan diri dari infrastruktur bawah tanah di area tersebut”.

    Militer Israel juga mengatakan bahwa pasukannya menangkap delapan anggota Hamas lainnya di area yang sama.

    “Kami menganggap (Israel) sepenuhnya bertanggung jawab atas nyawa para petempur kami dan menyerukan kepada para mediator kami untuk segera mengambil tindakan untuk menekan (Israel) agar mengizinkan putra-putra kami pulang,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Rabu (26/11).

    Ini merupakan pertama kalinya Hamas secara terbuka mengakui bahwa para petempurnya terjebak di dalam terowongan Gaza, sejak gencatan senjata berlangsung.

    Media Israel melaporkan bahwa selama berminggu-minggu, antara 100-200 militan Hamas terjebak dalam jaringan terowongan di bawah kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang kini berada di bawah kendali militer Tel Aviv.

    Berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) dan mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, pasukan militer Israel harus menarik diri dari area-area pesisir di daerah kantong Palestina tersebut, hingga ke apa yang disebut sebagai “garis kuning” yang menandai area yang dikuasai pasukan Tel Aviv.

    Awal bulan ini, utusan khusus AS Steve Witkoff menyinggung soal “200 petempur yang terjebak di Rafah” saat berbicara dalam konferensi bisnis di Miami. Witkoff menyebut penyerahan diri mereka, yang mencakup penyerahan senjata, dapat menjadi “ujian” bagi kedua belah pihak dalam gencatan senjata, Israel dan Hamas.

    Namun, Israel tampaknya tidak bersedia untuk berkompromi terkait pembebasan para petempur Hamas itu dengan aman dari terowongan Gaza.

    Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan kepada AFP pada awal bulan bahwa Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu “tidak mengizinkan perjalanan aman bagi 200 teroris Hamas”.

    Ditegaskan juga bahwa Netanyahu “tetap teguh pada pendiriannya untuk membongkar kemampuan militer Hamas dan melakukan demiliterisasi Jalur Gaza”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (26/11), Hamas menuduh Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata melalui “pengejaran, likuidasi, dan penangkapan para petempur perlawanan yang terkepung di terowongan Rafah”.

    Tonton juga video “Hamas Tolak Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)