Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • 100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat membongkar upaya mengacaukan sistem komunikasi di Kota New York selama berlangsungnya Sidang Umum PBB.

    Menurut Politico, paspampres AS yang dikenal sebagai US Secret Service menemukan jaringan telekomunikasi tersembunyi yang terpasang di penjuru kota New York. Jaringan tersembunyi itu mampu membuat seluruh BTS lumpuh dan mengganggu panggilan telepon darurat 911.

    Infrastruktur di balik jaringan tersembunyi terdiri dari lebih dari 300 server SIM dan lebih dari 100.000 kartu SIM, yang berlokasi di area radius 35 KM dari markas PBB. Penyelidik dari Secret Services menyatakan sistem itu mampu mematikan seluruh layanan seluler di New York. Infrastruktur itu bisa mengirim 30 juta SMS dalam semenit.

    Server yang ditemukan berfungsi seperti HP. Mereka bisa difungsikan untuk mengirim SMS dan melakukan panggilan telepon secara massif sehingga jaringan seluler kewalahan.

    Pejabat pemerintah AS menyatakan temuan oleh Secret Services menandakan ancaman baru yang “tak kasat mata” di saat kota New York dipenuhi oleh diplomat dan pemimpin negara. Jaringan itu terungkap dalam upaya penyelidikan oleh Secret Services tas ancaman telekomunikasi dengan target pejabat tinggi pemerintah.

    “Ini bisa melumpuhkan menara BTS, sehingga orang-orang tak bisa berkomunikasi. Anda tak bisa mengirim SMS, atau menggunakan HP Anda. Bersamaan dengan berbagai peristiwa lain terkait Sidang Umum PBB, bayangkan saja. Ini bisa jadi bencana,” kata Matt McCool dari Secret Service.

    Namun, pejabat pemerintah menyatakan mereka tidak menemukan bukti jaringan itu dibangun untuk mengganggu berjalannya Sidang Umum PBB.

    Analisis forensik, jelas McCool, masih dalam tahap sangat awal. Namun, ia menduga jaringan digunakan oleh pelaku untuk mengirim pesan rahasia ke kelompok kejahatan, kartel kriminal, atau kelompok teroris.

    “Kami harus melakukan forensik 100.000 HP, yaitu semua panggilan telepon, semua SMS, apapun terkait komunikasi,” katanya.

    Agen yang menemukan lokasi itu melaporkan sederet rak dan server yang bertumpuk berbaris penuh dengan kartu SIM. Selain lebih dari 100.000 kartu SIM sudah aktif, agen juga menemukan masih banyak perangkat yang belum “dihidupkan.” McCool menyatakan infrastruktur tersebut masih punya kapasitas untuk ditingkatkan hingga 3 kali lipat.

    “Misi pelindungan Secret Service adalah pencegahan. Penyelidikan ini menunjukkan potensi penjahat yang bisa mengancam objek perlindungan kami. Kami akan selidiki, lacak, dan bongkar,” kata Direktur Secret Service Sean Curran.

    Kepala negara dan pemerintahan dari 150 negara beserta ratusan perwakilan dan diplomat sedang berada di New York untuk mengikuti KTT Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung dari 23-27 September 2025, dan rangkaian acara di sekitarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Brazil Sindir Ulah Trump yang ‘Jajah’ Palestina di Sidang PBB

    Presiden Brazil Sindir Ulah Trump yang ‘Jajah’ Palestina di Sidang PBB

    Jakarta –

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyindir Presiden Amerika (AS) Serikat Donald Trump yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Lula menyesalkan keputusan tersebut.

    Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Lula mulanya menjelaskan tentang konflik yang berkecamuk di Palestina. Dia mengatakan serangan yang dilancarkan Hamas memang tidak bisa dibenarkan, namun rentetan serangan Israel jelas salah dan termasuk dalam genosida.

    “Tidak ada situasi yang lebih menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan ilegal daripada yang terjadi di Palestina. Serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun,” kata Lula dilihat dalam siaran langsung YouTube United Nations, Rabu (24/9/2025).

    “Namun, tidak ada satu pun yang dapat membenarkan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di sana, di bawah berton-ton reruntuhan, terkubur puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa,” imbuhnya.

    Lula juga menyoroti kelaparan di Gaza yang dijadikan celah untuk memindahkan para penduduknya. Dia mendorong konflik yang terjadi di Palestina untuk segera diakhiri.

    “Pembantaian ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bisa mencegahnya. Di Gaza, kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan pemindahan paksa penduduk tidak dihukum,” ujarnya.

    Lula mengatakan kondisi di Gaza ini seharusnya bisa disampaikan langsung di Sidang Umum PBB. Namun, dia menyesalkan sikap pemerintahan Trum yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB.

    “Ini adalah solusi yang dipertahankan oleh lebih dari 150 anggota PBB yang ditegaskan kembali kemarin di sini. Di sidang paripurna yang sangat paripurna, namun dihalangi oleh satu hak veto. Sangat disesalkan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dicegah oleh negara tuan rumah dengan ‘menduduki’ (menjajah) bangku Palestina pada momen bersejarah ini,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    Halaman 2 dari 2

    (wnv/wnv)

  • AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB

    AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB

    New York –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan ketat terhadap delegasi Iran yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini. Washington tidak hanya membatasi pergerakan delegasi Iran, tetapi juga melarang akses ke toko grosir dan barang-barang mewah.

    Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott, seperti dilansir Reuters, Selasa (23/9/2025), mengatakan bahwa langkah semacam itu bertujuan untuk “memaksimalkan tekanan” terhadap kepemimpinan ulama yang berkuasa di Iran.

    Pigott menuduh pemimpin Teheran membiarkan para pejabat menikmati belanja mewah di luar negeri, sementara rakyat Iran menghadapi “kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan kekurangan air serta listrik”.

    Para pemimpin dunia berkumpul di New York, AS, setiap bulan September untuk menyampaikan pidato selama beberapa hari dalam Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung tahunan. Untuk tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dimulai pada Selasa (23/9) waktu setempat.

    Dikatakan oleh Pigott bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio telah memerintahkan delegasi Iran untuk dibatasi pada rute antara hotel mereka dan markas besar PBB hanya untuk urusan resmi.

    Markas besar PBB terletak di area Midtown Manhattan, New York. Sebelum adanya pembatasan, para anggota delegasi Iran diizinkan melakukan perjalanan antara markas PBB, kantor misi Iran untuk PBB, kediaman Duta Besar Iran untuk PBB, dan Bandara Internasional John F Kennedy di area Queens, New York.

    “Keamanan warga Amerika tetap menjadi prioritas utama kami,” kata Pigott, sembari menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan rezim Iran mengeksploitasi Majelis Umum PBB untuk memajukan apa yang mereka sebut sebagai “agenda teroris” atau menikmati hak istimewa yang tidak diberikan kepada rakyatnya sendiri.

    “Langkah-langkah ini mengirimkan pesan yang jelas: Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam upaya mereka untuk menegakkan akuntabilitas dan mengupayakan masa depan yang lebih baik,” tegas Piggott dalam pernyataannya.

    Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentarnya terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh AS terhadap delegasinya tersebut.

    Namun diketahui bahwa perekonomian menjadi tantangan utama bagi para ulama yang berkuasa di Iran, yang khawatir akan munculnya kembali unjuk rasa yang meletus sejak tahun 2017 oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang marah atas meningkatnya kemiskinan akibat sanksi, salah urus, dan korupsi.

    Meskipun menyimpan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS, khususnya Presiden Donald Trump, Teheran semakin khawatir bahwa kemarahan publik yang meningkat atas kesulitan ekonomi dapat melemahkan pemerintahan.

    Oleh karena itu, terlepas dari sikap keras kepala para pemimpin ulama Iran di depan publik, Teheran lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan puluhan tahun dengan Barat mengenai program nuklirnya.

    AS, sekutu-sekutunya di Eropa, dan Israel menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Teheran telah berulang kali membantah tuduhan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Dua menteri kontroversial Israel mendesak aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat setelah empat negara Barat, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9). Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” cetus Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menggunakan nama sebutan Israel untuk Tepi Barat.

    “Saya bermaksud untuk mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” imbuh Ben Gvir yang dikenal kontroversial.

    Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mencetuskan aneksasi terhadap Tepi Barat. Sosok Smotrich sudah berulang kali menyerukan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus secara permanen kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” ujarnya, dalam pernyataan yang ditujukan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu menyebut pengakuan yang diberikan keempat negara itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Dalam pidato di hadapan kabinetnya, Netanyahu menegaskan Israel akan menentang langkah itu dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.

    “Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk negara Palestina, yang akan membahayakan keberadaan kita dan menjadi imbalan yang absurd bagi teroris,” tegasnya.

    “Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    GELORA.CO  – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan negara Palestina yang diumumkan banyak negara Barat pada Minggu (21/9/2025).

    Dia menegaskan penolakan terhadap solusi dua negara seraya menegaskan bahwa Israel tidak sudi hidup berdampingan dengan Palestina. Menurut Netanyahu, gagasan negara Palestina merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Israel.

    “Tidak akan ada negara Palestina. Saya akan memberikan jawaban atas upaya terbaru untuk memaksakan negara teroris di jantung negara kami sekembalinya dari Amerika Serikat,” ujarnya, dikutip dari Sputnik, Senin (22/9/2025).

    Netanyahu juga melontarkan kritik keras terhadap Inggris, Kanada, dan Australia yang baru saja mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Menurut dia, langkah itu justru memperkuat Hamas.

    “Anda memberi terorisme imbalan sangat besar,” kata Netanyahu.

    Selain itu, dia menegaskan Israel akan terus melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, meski dunia internasional berulang kali mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Gelombang pengakuan negara Palestina terus meluas. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah menyatakan dukungan resmi. Lebih banyak negara lain akan mengumumkan pengakuan serupa di Sidang Umum PBB ke-80 pekan ini

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta –

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)

  • Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Yogyakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al Fadhat mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tampil lebih vokal membela Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato.

    “Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau ‘two-state solution’,” ujar Faris kepada ANTARA di ruang kerjanya itu, Sabtu.

    Dia menilai Indonesia memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, di tengah melemahnya upaya diplomasi sejumlah negara Arab.

    Menurut Faris, peran itu penting karena perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan, serta Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    “Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris,” katanya.

    Faris melihat negara-negara Arab tidak lagi serius menyuarakan secara vokal, bahkan dalam rekomendasi PBB terbaru justru lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel tanpa menyertakan kecaman terhadap negara yang terus membombardir Gaza itu.

    “Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” ujarnya.

    Selain mendorong Indonesia bersikap lebih vokal di PBB, lanjut Faris, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global.

    “Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina. Saat ini proses pembentukan dan mendiskusikan opsi nama, mungkin Palestine Center for Global Peace. Pusat studi ini akan fokus pada riset, advokasi kebijakan luar negeri, dan edukasi publik soal perjuangan Palestina,” ungkap Faris.

    Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, dia menyebut gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan, salah satunya lewat konser amal di Inggris yang berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina.

    “Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada bahkan AS mulai bersuara. Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global,” katanya.

    Faris menuturkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon jika tidak ada desakan kuat agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.

    “Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak diakui dan diperlakukan setara. Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung,” tutup Prof Faris.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggal 20 Memperingati Hari Apa? Ini Perayaan Unik yang Jarang Diketahui – Page 3

    Tanggal 20 Memperingati Hari Apa? Ini Perayaan Unik yang Jarang Diketahui – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setiap tanggal memiliki makna dan peringatan tersendiri. Bukan hanya soal hari dalam kalender, di balik tanggal 20 September seperti hari ini, Sabtu (20/9/2025) ada peringatan penting yang perlu kita ketahui. Apa saja?

    Yang pertama adalah Pekan Kebahagiaan Internasional di Tempat Kerja atau International Week of Happiness at Work diperingatkan setiap tanggal 20-25 September.

    Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebahagiaan di tempat kerja melalui tindakan nyata yang dapat membuat karyawan merasa lebih bahagia.

    Dilansir dari National Today, beragam tindakan ini membantu karyawan untuk merasa lebih bahagia di tempat kerja mereka, dan sebagai hasilnya, berdampak positif pada kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas mereka.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa emosi positif dapat menimbulkan kreativitas, kesejahteraan, ikatan, dan kesehatan fisik.

    Banyak cara untuk merayakan peringatan ini, seperti:

    1. Membawa camilan untuk dibagikan ke rekan-rekan kerja dan menikmati bersama.

    2. Mengapresiasi antar rekan kerja dengan mengucapkan terimakasih ke rekan kerja.

    3. Rayakan pencapaian bersama rekan kerja tim.

    Hari NFT Internasional

    Selain itu, ada pula Hari NFT Internasional setiap tahunnya pada 20 September 2025. Dilansir dari berbagai sumber, pada tahun 2017, istilah NFT (non-fungible token) secara remi diciptakan oleh Chief Technology Officer Dapper Labs Dete Shirley dalam bentuk standar ERC-721.

    ERC-721 akan menjadi templat untuk token yang tidak dapat dipertukarkan dan pertama kalinya istilah “NFT” diperkenalkan secara resmi dan mulai digunakan.

    Hari NFT Internasional merupakan momen untuk merayakan para kreator dan kolektor dalam komunitas NFT.

    Selain itu, hari ini juga menjadi kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang NFT serta mulai koleksi mereka sendiri.

    Hari NFT Internasional juga tidak hanya menandai peringatan tahunan publikasi revolusioner tetapi juga hari ulang tahun NFT yang sebenarnya.

    Headline hari ini berisi tentang peringatan 20 tahun tragedi WTC 11 September. Ribuan orang tewas saat itu akibat serangan teroris. Lalu, apakah dokumen rahasia siap dibuka?

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Trump Ancam Tetapkan Kelompok Anti Fasisme di AS Organisasi Teroris

    Trump Ancam Tetapkan Kelompok Anti Fasisme di AS Organisasi Teroris

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menetapkan gerakan anti-fasisme sayap kiri, Antifa, sebagai organisasi teroris. Trump juga ingin sosok yang mendanai Antifa diselidiki.

    Mekanisme apa yang akan digunakan Trump untuk menetapkannya belum jelas. Antifa sendiri tidak memiliki struktur terpusat atau kepemimpinan yang jelas, sehingga belum jelas siapa atau apa yang akan menjadi target.

    “Dengan senang hati saya sampaikan kepada banyak Patriot AS bahwa saya akan menetapkan ANTIFA, SEBUAH BENCANA KIRI YANG SAKIT, BERBAHAYA, DAN RADIKAL, SEBAGAI ORGANISASI TERORIS UTAMA,” tulis Trump DI platform Truth Social miliknya, dilansir CNN, Kamis (18/9/2025).

    “Saya juga akan sangat merekomendasikan agar mereka yang mendanai ANTIFA diselidiki secara menyeluruh sesuai dengan standar dan praktik hukum tertinggi. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan hal itu hanyalah salah satu dari banyak yang diambil Trump. Trump disebut ingin menangani organisasi sayap kiri yang dianggapnya memicu kekerasan politik.

    Trump mengisyaratkan langkah tersebut awal pekan ini dalam pidato dari Ruang Oval. Hal itu disampaikannya usai pembunuhan aktivis konservatif pendukungnya, Charlie Kirk.

    Sejumlah pejabat pemerintahan telah mengisyaratkan setelah pembunuhan Kirk bahwa mereka akan menargetkan apa yang mereka klaim sebagai upaya terkoordinasi sayap kiri untuk memicu kekerasan. Langkah-langkah tersebut telah memicu protes dari beberapa anggota Partai Demokrat, yang menuduh Trump menciptakan dalih untuk menindak perbedaan pendapat atau pandangan yang berlawanan.

    Dalam masa jabatan pertamanya, Trump berjanji untuk menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris dan Jaksa Agungnya saat itu, William Barr mengatakan aktivitasnya merupakan ‘terorisme domestik’.

    Namun, Antifa, kependekan dari anti-fasis, bukanlah kelompok yang terstruktur melainkan gerakan sosial yang lebih samar. Meskipun memberikan dukungan material kepada kelompok-kelompok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi teroris asing adalah ilegal, tidak ada hukum yang serupa untuk kelompok-kelompok domestik.

    Istilah Antifa digunakan untuk mendefinisikan sekelompok besar orang yang keyakinan politiknya condong ke kiri–seringkali paling kiri–tetapi tidak sesuai dengan dasar Partai Demokrat. Kelompok ini tidak memiliki pemimpin atau kantor pusat resmi, meskipun kelompok-kelompok di negara bagian tertentu mengadakan pertemuan rutin.

    Selain menetapkan kelompok sayap kiri tertentu sebagai organisasi teror, Trump awal pekan ini juga mengangkat kemungkinan pencabutan status bebas pajak bagi organisasi nirlaba liberal dan jaksa agungnya telah mengangkat kemungkinan mengajukan tuntutan pidana terhadap kelompok atau individu yang diduga menargetkan kaum konservatif.

    “Antifa itu mengerikan. Ada kelompok lain,” kata Trump, Senin (15/9), di Ruang Oval. “Kita punya beberapa kelompok yang cukup radikal, dan mereka lolos dari pembunuhan,” tambahnya tanpa mengutip bukti atau menjelaskan lebih lanjut.

    Trump juga mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Jaksa Agung Pam Bondi mengenai kemungkinan mengajukan tuntutan pemerasan terhadap kelompok-kelompok sayap kiri yang diklaimnya mendanai agitator sayap kiri.

    Lihat juga Video Trump Ancam Sanksi Baru ke Rusia Usai Serang Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)