Kasus: Teroris

  • Irak Bunuh 9 Komandan Senior ISIS dalam Operasi di Pegunungan Hamrin

    Irak Bunuh 9 Komandan Senior ISIS dalam Operasi di Pegunungan Hamrin

    Jakarta

    Pemerintah Irak mengumumkan pasukannya telah membunuh sembilan komandan senior kelompok ISIS. Para petinggi ISIS itu tewas dalam operasi militer yang terjadi di Pegunungan Hamrin, Irak utara.

    Dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), Komando Operasi Gabungan Irak dalam sebuah keterangan menyampaikan tim operasi gabungan membunuh sembilan teroris ISIS. Salah satu yang berhasil dibunuh ialah ‘Gubernur Irak’ yang mewakili ISIS bernama Jassim al-Mazrouei Abu Adel Qader.

    Analisi keamanan Irak, Fadel Abu Raghif, menyebut Mazrouei merupakan salah satu tokoh penting ISIS di Irak. Mazrouei disebut telah menjadi pemimpin ISIS di Irak dalam setahun terakhir.

    Kantor Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, juga telah mengumumkan ‘pembunuhan Gubernur Irak dan delapan pemimpin senior organisasi teroris Daesh’. Daesh diketahui merupakan akronim bahasa Arab untuk ISIS.

    Pemerintah Irak belum menjelaskan waktu operasi yang menewaskan sembilan komandan ISIS itu digelar. Pihak Irak hanya menyebut operasi militer itu menargetkan tempat persembunyian ISIS di Pegunungan Hamrin.

    Pasukan keamanan Irak, yang didukung oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat, telah melakukan sejumlah penggerebekan terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian ISIS.

    Militer Amerika mengumumkan pada hari Jumat (18/10) bahwa serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Irak awal bulan ini telah menewaskan seorang pemimpin senior ISIS dan tiga militan lainnya.

    Sebuah laporan oleh para ahli PBB yang diterbitkan pada bulan Juli memperkirakan ada sekitar 1.500 hingga 3.000 jihadis yang tersisa di Irak dan Suriah.

    (ygs/haf)

  • Pernyataan Israel, AS, hingga Iran Usai Yahya Sinwar Tewas Dibunuh

    Pernyataan Israel, AS, hingga Iran Usai Yahya Sinwar Tewas Dibunuh

    Jakarta

    Yahya Sinwar telah syahid. Kubu pro-penjajah dan pendukung perlawanan terhadap Zionis sama-sama telah angkat bicara. Berikut adalah pernyataan pihak negara-negara mengenai tewasnya pemimpin Hamas itu.

    Sebagaimana diberitakan berita-berita internasional, antara lain BBC, Reuters, Aljazeera, CNN, dan lain-lain, Yahya Sinwar terbunuh oleh serangan tentara Israel (IDF) di Rafah, Gaza bagian selatan, Palestina, pada Rabu (16/10) lalu.

    Rekaman-rekaman video terkait kematian Yahya Sinwar beredar viral di media sosial. Dari salah satu video yang diklaim berasal dari drone Israel, terlihat Yahya Sinwar yang mengenakan kefiyeh masih sempat memberikan perlawanan terakhir ke drone tentara Zionis dengan cara melempar tongkat.

    Israel sudah mengincar pembunuhan terhadap Sinwar, pemimpin Hamas suksesor Ismail Haniyeh yang sudah dibunuh Israel pada waktu sebelumnya. Israel meyakini Sinwar sebagai dalang utama serangan 7 Oktober, peristiwa yang selalu dijadikan dalih Israel untuk menggenosida warga Gaza dan kini malah menjalar ke penyerangan negara lainnya.

    Berikut adalah pernyataan sejumlah negara terkait kematian Yahya Sinwar:

    1. Israel

    Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayahu mengatakan kematian Sinwar akan mengawali berakhirnya perang di Gaza. Sebagaimana diketahui, Israel telah menghancur-leburkan Gaza sekitar setahun belakangan ini.

    “Meskipun ini bukanlah akhir dari perang di Gaza, ini adalah awal dari akhir,” kata Netanyahu seperti dilansir AFP, Jumat (18/10/2024).

    PM Israel, Benjamin Netanyahu Foto: Reuters

    Dia menyebut kematian Sinwar sebagai “peristiwa penting dalam kemunduran pemerintahan jahat Hamas”. Meski begitu, Netanyahu juga sempat mengucapkan bahwa ini bukanlah akhir perang. Perang masih belum berakhir.

    Halaman selanjutnya, Amerika Serikat hingga Iran:

    2. Amerika Serikat

    Amerika Serikat (AS), sohib kentalnya Israel, menganggap kematian Sinwar sebagai hal yang baik. AS menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, Sinwar juga teroris, dan Israel berhak membunuh pemimpin Hamas itu. Padahal, Hamas adalah kelompok perlawanan pendudukan Israel terhadap Palestina.

    “Ini adalah hari yang baik bagi Israel, bagi Amerika Serikat, dan bagi dunia,” kata Biden dilansir Al Arabiya, Jumat (18/10/2024).

    Biden mengatakan saat ini ada peluang untuk mengakhiri perang di Gaza. Diketahui, serangan Israel meningkat di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    “Hari ini, sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada teroris di mana pun di dunia yang bisa lolos dari keadilan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan,” kata Biden.

    U.S. President Joe Biden stands onstage during Day 1 of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center, in Chicago, Illinois, U.S., August 19, 2024. REUTERS/Mike Segar Purchase Licensing Rights Foto: REUTERS/Mike Segar Purchase Licensing Rights

    AS menegaskan tidak terlibat dalam operasi serangan yang menewaskan Sinwar itu. Juru bicara Pentagon, Mayjen AU Patrick Ryder menyampaikan bahwa tidak ada pasukan AS yang terlibat langsung atas kematian Sinwar.

    3. Iran

    Iran, negara Islam anti-Zionis dan pendukung Hamas, menilai kematin Sinwar justru mengobarkan semangat perlawanan terhadap israel. Iran menyebut Sinwar sebagai martir alias syuhada atau orang yang mati syahid.

    “Semangat perlawanan akan diperkuat. Dia akan menjadi teladan bagi pemuda dan anak-anak yang akan meneruskan jalannya menuju pembebasan Palestina,” kata misi Iran untuk PBB dalam sebuah postingan di X yang dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (18/10/2024).

    “Selama kependudukan dan agresi masih ada, perlawanan akan bertahan, karena para martir yang menjadi sumber inspirasi masih hidup,” imbuhnya.

    Suasana sudut kota Tehran di Iran, 15 April 2024, terdapat bendera Palestina. (REUTERS/Majid Asgaripour)

    4. Hizbullah di Lebanon

    Kelompok politik dengan sayap bersenjata di Lebanon, Hizbullah, tidak terima dengan kelakuan Israel yang telah membunuh rekan mereka di Hamas Palestina, Yahya Sinwar. Sebagaimana diketahui, pemimpin Hizbullah juga sudah dibunuh oleh Israel sebelumnya. Hizbullah akan bergerak ke fase baru dan meningkatkan perang melawan Israel.

    Dilansir Reuters, Jumat (18/10/2024). Hizbullah menegaskan lewat pernyataannya bahwa kelompoknya akan melakukan “transisi ke fase baru dan semakin meningkatkan konfrontasi dengan Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (dnu/dnu)

  • BNPT apresiasi pembentukan pedoman penanganan anak korban terorisme

    BNPT apresiasi pembentukan pedoman penanganan anak korban terorisme

    “Hal ini sejalan dengan kerangka hukum nasional dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan serta mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak,”Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi pembentukan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

    Dalam kegiatan Diseminasi Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono berharap pedoman tersebut dapat menjaga prinsip-prinsip perlindungan anak.

    “Hal ini sejalan dengan kerangka hukum nasional dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan serta mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak,” kata Bangbang seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

    Penyusunan pedoman itu didukung oleh mitra pembangunan seperti Badan PBB untuk pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP), Badan PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC), serta Dana Anak-Anak PBB (United Nations Children’s Fund/UNICEF).

    Menurut Bangbang, bantuan dan dukungan itu merupakan bentuk komitmen berkelanjutan mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan anak korban jaringan terorisme di tanah air.

    Ia menuturkan implementasi pedoman tersebut menjadi bagian dari peraturan Menteri PPPA yang sudah ada, sehingga diharapkan dapat memperkuat berbagai regulasi nasional dan memastikan respons yang terkoordinasi di pemerintahan pusat maupun daerah.

    Selain itu, diharapkan pula dapat memastikan penanganan konsisten dan efektif di tiga aspek bidang yang saling terkait, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta peradilan anak.

    Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau akrab disapa Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa pedoman tersebut menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia.

    Dia mengatakan anak-anak yang terlibat dalam aksi terorisme merupakan korban dari propaganda jaringan teroris.

    “Semoga kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan upaya perlindungan anak-anak Indonesia dari ancaman jaringan terorisme demi mewujudkan anak-anak berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bintang dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Netanyahu Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah!

    Netanyahu Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan dirinya tidak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata apa pun dengan Hizbullah di Lebanon, jika kesepakatan itu tidak mampu menghentikan pasokan senjata dan penyatuan kembali kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Penegasan Netanyahu itu, seperti dilansir Reuters, Rabu (16/10/2024), disampaikan saat berbicara via telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (15/10) waktu setempat.

    Dalam percakapan telepon itu, Macron menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, serta diakhirinya ekspor senjata yang digunakan dalam pertempuran di Jalur Gaza dan Lebanon.

    “Perdana Menteri (Netanyahu) mengatakan kepada Presiden Macron bahwa dirinya menentang gencatan senjata sepihak, yang tidak akan mengubah situasi keamanan di Lebanon dan akan mengembalikan negara tersebut ke keadaan semula,” tegas kantor PM Israel dalam pernyataannya.

    “Dia menekankan bahwa Israel beroperasi melawan organisasi teroris Hizbullah untuk mencegah mereka mengancam warga Israel di perbatasan utara dan untuk memungkinkan warga kembali ke rumah-rumah mereka dengan selamat,” imbuh pernyataan tersebut.

    Prancis, pada Senin (14/10), menolak tuntutan yang dilontarkan Netanyahu agar misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal sebagai UNIFIL, mundur dari posisinya di Lebanon bagian selatan.

    Otoritas Paris juga memanggil Duta Besar Israel atas insiden di mana pasukan militer Tel Aviv melepas tembakan ke tiga posisi yang diduduki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon bagian selatan.

    Dalam pesan kepada Macron, kantor Netanyahu menegaskan bahwa negara Israel didirikan melalui “Perang Kemerdekaan dengan darah para pejuang heroik kami, banyak di antaranya adalah penyintas Holocaust, termasuk dari rezim Vichy di Prancis”. Ditambahkan juga bahwa dalam beberapa dekade terakhir, PBB telah menyetujui ratusan resolusi antisemitisme terhadap Israel.

    Sebelumnya, wakil pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengancam kelompoknya akan menimbulkan “rasa sakit” pada Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon bagian selatan. Di sisi lain, Qassem juga menyerukan gencatan senjata dengan Israel.

    “Solusinya adalah gencatan senjata, kami tidak berbicara dari posisi yang lemah, jika Israel tidak menginginkannya, kami akan melanjutkannya,” tegas Qassem dalam pidatonya terbarunya.

    “Tapi setelah gencatan senjata, berdasarkan perjanjian tidak langsung, para pemukim akan kembali ke wilayah utara dan langkah-langkah lainnya akan diambil,” cetusnya.

    Netanyahu maupun pemerintah Israel belum secara langsung menanggapi seruan Qassem tersebut. Namun Netanyahu, dalam pernyataan pada Senin (14/10), menegaskan negaranya akan terus menyerang Hizbullah “tanpa ampun, di mana pun di Lebanon — termasuk Beirut”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pulau Misterius di Antara RI-Afrika Ini Jadi Pangkalan Rahasia Inggris-AS

    Pulau Misterius di Antara RI-Afrika Ini Jadi Pangkalan Rahasia Inggris-AS

    Jakarta

    Diego Garcia, sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia, adalah surga dengan tanaman hijau subur dan pantai berpasir putih yang dikelilingi air sebening kristal.

    Namun, pulau ini bukanlah destinasi wisata. Tempat ini terlarang bagi sebagian besar warga sipil karena merupakan lokasi pangkalan militer rahasia Inggris-AS yang selama beberapa dekade diselimuti rumor dan misteri.

    Pulau berbentuk tapak kaki ini, yang dikelola jarak jauh dari London, ada di pusaran sengketa batas wilayah antara Inggris dan Mauritius, yang negosiasinya kian intens dalam beberapa pekan terakhir.

    Untuk pertama kalinya, BBC mendapat akses ke pulau tersebut pada awal September lalu.

    “Ada musuh,” canda seorang petugas keamanan swasta saat saya kembali ke kamar pada satu malam di Diego Garcia.

    Pada daftar yang dipegangnya, nama saya ditandai dengan warna kuning.

    Selama berbulan-bulan, BBC telah berusaha mendapat akses ke Diego Garcia, yang berstatus pulau terbesar di Kepulauan Chagos.

    Setelah melalui proses hukum berbelit, tak lama lagi mereka bakal mendengar putusan yang menentukan apakah benar selama ini mereka telah ditahan dengan tidak sah.

    Sebelumnya, kami hanya dapat meliput kasus ini dari jauh.

    Diego Garcia, yang berjarak sekitar 1.600 kilometer dari daratan terdekat, masuk dalam daftar pulau paling terpencil di dunia. Letaknya di Samudra Hindia, antara Indonesia dan Afrika.

    BBCBBC berupaya mendapat akses ke Diego Garcia untuk meliput persidangan mengenai perlakuan terhadap migran Tamil Sri Lanka yang ditahan di sana.

    Tidak ada penerbangan komersial ke sana. Akses laut juga tidak mudah, karena izin hanya diberikan pada kapal dari pulau-pulau terluar Chagos dan hanya agar kapal-kapal bisa berlayar dengan aman melewati Samudra Hindia.

    Untuk memasuki pulau tersebut, Anda memerlukan izin, yang hanya diberikan kepada orang-orang terkait fasilitas militer di sana atau otoritas Inggris yang mengelola wilayah tersebut. Maka, secara historis selama ini wartawan dilarang masuk.

    Pengacara pemerintah Inggris sempat mengajukan gugatan hukum untuk mencoba memblokir BBC agar tidak menghadiri sidang tersebut.

    Dan, bahkan setelah putusan Mahkamah Agung wilayah tersebut memberikan akses kepada BBC, AS pun memberi penolakan.

    Pihak AS mengatakan tidak akan menyediakan makanan, transportasi, atau akomodasi bagi setiap orang yang mencoba mendatangi Diego Garcia demi kasus tersebut, termasuk hakim dan pengacara.

    Baca juga:

    Komunikasi tertulis antara Inggris dan AS pada musim panas ini, yang isinya sempat dilihat BBC, menunjukkan keduanya sangat khawatir bila pers masuk ke Diego Garcia.

    “Seperti telah dibahas sebelumnya, Amerika Serikat setuju dengan posisi HMG [Pemerintah Yang Mulia Raja Inggris] bahwa akan lebih baik jika anggota pers mengamati sidang secara virtual dari London, untuk meminimalkan risiko terhadap keamanan fasilitas,” seperti tertulis di salah satu catatan dari pemerintah AS kepada pejabat Inggris.

    Ketika akhirnya saya mendapat izin menghabiskan lima hari di pulau itu, sejumlah pembatasan ketat mesti ditaati.

    Pembatasan itu tak hanya soal peliputan proses persidangan, tapi juga pergerakan saya di pulau itu. Saya pun dilarang melaporkan apa saja pembatasan yang ada.

    Saya sempat mengajukan sedikit penyesuaian terkait izin tersebut, tapi ditolak oleh pejabat Inggris dan AS.

    Petugas perusahaan keamanan G4S lantas diterbangkan ke wilayah itu untuk mengawal BBC dan para pengacara yang terlibat dalam persidangan.

    Namun, terlepas dari hal tersebut, saya masih dapat mengamati berbagai detail yang memberi pencerahan dan membantu memberi gambaran soal Diego Garcia, salah satu wilayah dengan pembatasan paling ketat di dunia.

    BBCPenampakan Diego Garcia, satu dari sekitar 60 pulau yang membentuk Kepulauan Chagos atau Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT), dari pesawat.

    Jelang tiba di sana, dari pesawat terlihat pohon-pohon kelapa dan dedaunan tebal menutupi pulau karang seluas 44 kilometer persegi tersebut. Kehijauan yang ada hanya diselingi bangunan militer berwarna putih.

    Diego Garcia adalah satu dari sekitar 60 pulau yang membentuk Kepulauan Chagos atau Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT). Ini adalah koloni terakhir yang didirikan Inggris dengan memisahkannya dari Mauritius pada 1965.

    Pulau ini terletak di antara Afrika Timur dan Indonesia.

    Saat memasuki landasan pacu, di samping pesawat militer berwarna abu-abu tampak hanggar dengan papan bergambar bendera AS dan Inggris beserta slogan: “Diego Garcia. Jejak Kebebasan”.

    Ini adalah satu dari banyak papan penanda dengan slogan kebebasan di pulau tersebut, yang jadi jejak kehadiran pangkalan militer Inggris-AS sejak awal 1970-an di sana.

    Pada 1966, Inggris sepakat menyewakan Diego Garcia pada AS selama 50 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 20 tahun. Perpanjangan itu telah dijalankan, sehingga masa sewa AS baru akan berakhir pada 2036.

    Saat melewati pemeriksaan keamanan bandara dan seterusnya, pengaruh AS dan Inggris tampak di mana-mana, seakan saling berkompetisi untuk jadi yang paling unggul.

    Di terminal, ada pintu yang dihiasi cetakan bendera Inggris dan dinding dengan foto-foto tokoh penting Inggris, termasuk Winston Churchill.

    Di pulau, saya melihat mobil-mobil polisi Inggris dan sebuah klub malam bernama Brit Club dengan logo anjing buldog. Kami sempat melewati jalan bernama Britannia Way dan Churchill Road.

    Namun, mobil melaju di sebelah kanan jalan seperti di AS. Saat berkeliling, kami pun diantar dengan bus kuning cerah yang mengingatkan pada bus sekolah AS.

    Mata uang yang digunakan adalah dolar AS dan colokan listriknya pun menggunakan model Negeri Paman Sam.

    Makanan yang ditawarkan kepada kami selama lima hari termasuk tater tots, kentang parut goreng ala AS, serta biskuit Amerika yang mirip dengan scone, kudapan asal Inggris.

    Getty ImagesFoto dari tahun 1981 menunjukkan Batalyon Konstruksi Angkatan Laut AS beraktivitas di kolam renang di Diego Garcia.

    Meskipun wilayah ini dikelola dari London, sebagian besar personel dan sumber daya di sana berada di bawah kendali AS.

    Saat BBC dalam proses memperjuangkan akses ke Diego Garcia, sejumlah pejabat Inggris merujuk pertanyaan-pertanyaan kami kepada staf AS.

    Ketika AS melarang sidang pengadilan berlangsung di Diego Garcia pada musim panas ini, seorang pejabat senior di Kementerian Pertahanan mengatakan Inggris “tidak punya kemampuan untuk memberikan akses”.

    “Penilaian keamanan AS bersifat rahasia… [mereka] telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol ketat di sana,” tulis pejabat itu dalam email kepada koleganya di Kantor Urusan Luar Negeri.

    Penjabat komisaris BIOT mengatakan, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian antara Inggris dan AS, tidak mungkin baginya “memaksa otoritas AS” untuk memberikan akses ke fasilitas militer yang dibangun AS, meskipun itu adalah wilayah Inggris.

    Baca juga:

    Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah tersebut telah merugikan Inggris puluhan juta poundsterling, sebagian besarnya karena pengeluaran yang dikategorikan sebagai “biaya migran”.

    Komunikasi antara pejabat kantor luar negeri pada Juli mengenai orang-orang Tamil Sri Lanka, yang isinya diketahui BBC, menyebutkan bahwa “biayanya terus meningkat dan perkiraan terbaru menunjukkan angkanya akan menyentuh Pound 50 juta (sekitar Rp1 triliun) per tahun”.

    Suasana di pulau itu terasa santai. Pasukan dan kontraktor bersepeda melewati saya, dan saya melihat orang-orang bermain tenis dan selancar angin di bawah sinar matahari sore.

    Sebuah bioskop mengiklankan pemutaran film Alien and Borderlands, bahkan ada tempat main boling dan museum dengan toko suvenir di dalamnya, meskipun saya tidak diizinkan masuk. Kaus dan mug bermerek Diego Garcia dijual di pulau itu.

    BBCMeskipun Diego Garcia serba tertutup dan penuh misteri, kaus polo dan berbagai suvenir lainnya dijual di pulau tersebut.

    Kami melewati restoran cepat saji bernama Jake’s Place, juga satu area dengan pemandangan cantik.

    Di sana, tampak sebidang tanah berdampingan dengan laut dengan papan bertulisan: “Tempat berenang dan area piknik kuno.”

    Di sisi lain, kita seakan terus diingatkan bahwa pulau ini adalah lokasi pangkalan militer rahasia nan sensitif.

    Latihan militer terdengar sejak pagi, dan di dekat tempat tinggal kami ada gudang senjata yang dibatasi pagar.

    Sepanjang waktu, pejabat militer AS dan Inggris mengawasi ketat proses persidangan.

    Pulau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dari vegetasi yang rimbun hingga pantai-pantai putih bersih.

    Getty ImagesPohon palem di sepanjang pantai berpasir putih di Diego Garcia.

    Diego Garcia juga rumah bagi kepiting kelapa, yang dikenal sebagai artropoda darat terbesar di dunia. Sementara itu, personel militer memperingatkan tentang bahaya hiu di perairan sekitar.

    Situs web BIOT mengatakan pulau ini memiliki “keanekaragaman hayati laut terbesar di antero Inggris dan wilayah luar negerinya, serta sejumlah lautan terbersih dan sistem terumbu karang tersehat di dunia”.

    Namun, ada juga petunjuk soal masa lalunya yang brutal.

    Ketika Inggris mengambil alih Kepulauan Chagos dari Mauritius, yang adalah bekas koloninya, Inggris segera berusaha mengusir penduduk setempat yang berjumlah lebih dari 1.000 orang agar dapat membangun pangkalan militer.

    Penghuni Kepulauan Chagos adalah orang-orang yang sebelumnya dibawa dari Madagaskar dan Mozambik untuk bekerja sebagai budak di perkebunan kelapa di bawah kekuasaan Prancis dan Inggris.

    Pada abad-abad berikutnya, orang-orang ini lantas mengembangkan bahasa, musik, dan budaya mereka sendiri.

    Getty ImagesFoto dari tahun 1960 menunjukkan seorang warga di Kepulauan Chagos sedang memanen kelapa.

    Saya melihat bekas area perkebunan di sebelah timur pulau. Di sana, tampak sejumlah bangunan rusak dan terbengkalai, termasuk rumah manajer perkebunan.

    Di depan rumah manajer perkebunan itu, ada papan bertulisan: “Bangunan berbahaya dan tidak aman. Jangan masuk. Atas perintah: perwakilan Inggris.”

    Di sebuah gereja di sana, ada tulisan bahasa Prancis di sebuah papan di bawah salib: “Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita orang Chagos.”

    Keledai liar masih berkeliaran di daerah itu. David Vine, penulis buku Island of Shame: The Secret History of the US Military Base on Diego Garcia (2009), menggambarkan keledai-keledai itu bagai “hantu peninggalan masyarakat yang sempat tinggal di sana selama hampir 200 tahun”.

    Sebuah memo Kantor Urusan Luar Negeri Inggris dari tahun 1966 menyatakan tujuan Inggris di pulau itu adalah untuk “mengumpulkan batu-batu yang akan seterusnya jadi milik kita” dan “tidak akan ada penghuni asli [tersisa] kecuali burung camar”.

    Getty ImagesSeorang anggota keluarga Onesime duduk di dapur rumah yang ia tinggali bersama 26 anggota keluarga lainnya di Port Louis, Mauritius, pada 17 Januari 2005. Keluarga Onesime, yang berasal dari Diego Garcia di Kepulauan Chagos, dipindahkan secara paksa dari pulau itu oleh Inggris pada tahun 1971.

    Menanggapi memo itu, seorang diplomat Inggris mengatakan pulau-pulau Chagos hanya dihuni “beberapa Tarzan atau pekerja pria yang asal-usulnya tidak jelas dan mudah-mudahan ditempatkan saja di Mauritius”.

    Dokumen pemerintah lainnya menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut dipilih “tidak hanya karena lokasinya yang strategis tetapi juga karena, untuk semua tujuan praktis, tidak ada penduduk tetap di sana”.

    “Orang Amerika khususnya menganggap kebebasan bermanuver ini sangat penting, beda dengan pertimbangan umum yang menyertai wilayah yang berpenduduk,” seperti tertulis di dokumen itu.

    Vine, penulis buku Island of Shame, mengatakan rencana penyewaan Diego Garcia muncul pada saat “gerakan dekolonisasi sedang berlangsung dan berkembang cepat” dan AS khawatir akan kehilangan akses ke berbagai pangkalan militernya di seluruh dunia.

    ReutersFasilitas Angkatan Laut AS di Diego Garcia, Kepulauan Chagos

    Diego Garcia adalah salah satu dari banyak pulau yang dipertimbangkan jadi pangkalan militer, kata Vine. Pulau itu disebut menjadi “kandidat utama” karena populasinya yang relatif kecil dan lokasinya yang strategis di tengah Samudra Hindia.

    Bagi Inggris, selain karena alasan finansial, penyewaan Diego Garcia membuat mereka dapat mempertahankan hubungan militer erat dengan AS, imbuh Vine.

    Sebagai bagian dari perjanjian penyewaan, AS setuju menjual rudal nuklir Polaris-nya ke Inggris dengan potongan harga hingga US$14 juta pada 1966 (kini kira-kira setara US$135,6 juta atau Rp2,1 triliun).

    Pada 1967, pengusiran penduduk Kepulauan Chagos dimulai. Hewan-hewan peliharaan, termasuk anjing, ditangkap dan dibunuh.

    Menurut sejumlah penduduk Chagos, saat itu mereka digiring ke kapal kargo dan dibawa ke Mauritius atau Seychelles.

    Inggris memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah orang Chagos pada 2002, dan banyak dari mereka kemudian tinggal di Inggris.

    Getty ImagesPenduduk Kepulauan Chagos dan para pendukung mereka tiba di pengadilan di pusat kota London, 5 Februari 2007, saat mereka bersiap untuk melawan putusan pengadilan yang akan mencegah penduduk pulau tersebut kembali ke rumah mereka di kepulauan Chagos di tengah Samudra Hindia.

    Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Internasional beberapa tahun kemudian, orang Chagos bernama Liseby Elyse mengatakan bahwa penduduk di kepulauan itu menjalani “kehidupan bahagia” yang “tidak kekurangan apa pun” sebelum terjadinya pengusiran.

    “Suatu hari petugas memberi tahu bahwa kami harus meninggalkan pulau kami, meninggalkan rumah kami, dan pergi. Semua orang tidak senang.”

    “Namun, kami tidak punya pilihan. Mereka tidak memberi kami alasan apa pun,” katanya.

    “Tidak seorang pun ingin diusir dari pulau tempat ia dilahirkan, diusir seperti binatang.”

    Orang-orang Chagos telah berjuang selama bertahun-tahun untuk kembali ke kampung halamannya.

    Mauritius, yang merdeka dari Inggris pada 1968, menyatakan pulau-pulau di Chagos adalah miliknya.

    Getty ImagesPerangko British Indian Ocean Territory (BIOT) dari tahun 1969, empat tahun setelah Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius.

    Dalam fatwa hukumnya, pengadilan tertinggi PBB pun telah memutuskan bahwa administrasi Inggris atas wilayah tersebut “melanggar hukum” dan harus diakhiri.

    PBB mengatakan Kepulauan Chagos harus diserahkan kembali kepada Mauritius untuk menuntaskan proses “dekolonisasi” Inggris.

    Clive Baldwin, penasihat hukum senior di Human Rights Watch, mengatakan “pengusiran paksa orang-orang Chagos oleh Inggris dan AS, penganiayaan terhadap mereka atas dasar ras, dan upaya yang kini terus berlangsung untuk mencegah kepulangan mereka ke tanah air mereka merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    “Ini adalah bentuk-bentuk kejahatan paling serius yang dapat dilakukan sebuah negara. Ini adalah kejahatan kolonial yang terus berlangsung selama mereka mencegah orang-orang Chagos untuk kembali ke rumahnya.”

    BBC

    Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan “tidak ada keraguan” mengenai klaimnya atas pulau-pulau tersebut, yang disebut telah “berada di bawah kedaulatan Inggris secara berkesinambungan sejak 1814”.

    Namun, pada 2022, Inggris setuju untuk membuka negosiasi dengan Mauritius mengenai masa depan wilayah tersebut.

    James Cleverly, Menteri Luar Negeri saat itu, mengatakan ia ingin “menyelesaikan semua masalah yang belum terselesaikan”.

    Awal September 2024, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa Jonathan Powell, yang sempat menjadi kepala staf mantan perdana menteri Tony Blair, telah ditunjuk untuk bernegosiasi dengan Mauritius mengenai Kepulauan Chagos.

    David Lammy, Menteri Luar Negeri saat ini, mengatakan Inggris tengah berusaha untuk “mencapai kesepakatan yang dapat melindungi kepentingan Inggris dan para mitranya”.

    Ia menekankan perlunya melindungi operasi pangkalan militer gabungan Inggris-AS “yang aman dan efektif dalam jangka panjang”.

    Getty ImagesWarga Chagos di Inggris berdemonstrasi di Westminster menuntut hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri pada 7 Oktober 2024 di London, Inggris.

    Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri, Lammy berulang kali mengkritik pemerintahan sebelumnya karena selama bertahun-tahun “mengabaikan pendapat” berbagai badan PBB mengenai Kepulauan Chagos.

    Matthew Savill, direktur ilmu militer di lembaga riset pertahanan terkemuka Rusi, mengatakan bahwa Diego Garcia adalah pangkalan yang “sangat penting”, terutama “karena posisinya di Samudra Hindia dan fasilitas-fasilitas di sana”, yang mencakup pelabuhan, gudang, dan lapangan terbang.

    Sebagai perbandingan, fasilitas terdekat dari Inggris berjarak sekitar 3.400 kilometer. Sementara untuk AS, fasilitas terdekatnya terpisah 4.800 kilometer.

    Diego Garcia juga disebut sebagai lokasi penting untuk “pelacakan dan observasi ruang angkasa”.

    Tanker yang beroperasi dari Diego Garcia berperan mengisi bahan bakar pesawat bomber B-2 yang terbang dari AS untuk menyerang Afganistan sebagai respons atas tragedi 9/11 pada 2001.

    Getty ImagesPesawat bomber Angkatan Udara AS meluncur di Diego Garcia sebelum lepas landas menuju Afganistan pada Oktober 2001.

    Dan, pada “perang melawan teror” berikutnya, pesawat juga dikirim langsung dari pulau itu ke Afganistan dan Irak.

    Pangkalan Diego Garcia juga merupakan salah satu dari sangat sedikit tempat di dunia yang dapat memuat ulang kapal selam dengan senjata seperti rudal Tomahawk, kata Savill.

    Selain itu, AS disebut telah menempatkan banyak peralatan dan perbekalan militernya di sana untuk keadaan darurat.

    Walter Ladwig III, dosen hubungan internasional senior di King’s College London, setuju bahwa pangkalan itu memiliki “banyak peran penting”.

    Namun, menurutnya “ada tingkat kerahasiaan” di Diego Garcia yang “tampaknya melampaui apa yang kita lihat di tempat-tempat lain”.

    “Ada fokus yang sangat besar pada pengendalian dan pembatasan akses, yang… tampaknya melampaui apa yang kita ketahui secara publik tentang aset, kemampuan, dan unit yang ditempatkan di sana,” katanya.

    Baca juga:

    Selama berada di pulau itu, saya mesti mengenakan kartu pengunjung berwarna merah dan diawasi dengan ketat setiap saat.

    Tempat tinggal saya dijaga 24 jam sehari dan orang-orang di luar mencatat kapan saya pergi dan kembali. Saya pun selalu dikawal.

    Pada pertengahan 1980-an, jurnalis Inggris bernama Simon Winchester pernah berpura-pura kapalnya mengalami masalah di dekat pulau itu.

    Ia tetap berada di teluk selama sekitar dua hari, dan berhasil melangkah sesaat di pantai sebelum petugas mengawalnya pergi sembari mengatakan: “Pergi dan jangan kembali.”

    Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingat otoritas Inggris di sana “sangat agresif” dan pulau itu “luar biasa indah”.

    Lebih dari dua dekade kemudian, seorang jurnalis majalah Time menghabiskan sekitar 90 menit di pulau itu ketika pesawat kepresidenan AS berhenti di sana untuk mengisi bahan bakar.

    Desas-desus telah lama beredar tentang Diego Garcia, termasuk bahwa pulau itu pernah digunakan sebagai “situs hitam” CIA, atau fasilitas yang digunakan untuk menampung dan menginterogasi tersangka teroris.

    Getty ImagesWilayah ini meliputi sekelompok tujuh atol yang terdiri dari lebih dari 60 pulau, terletak sekitar 500 kilometer di sebelah selatan kepulauan Maladewa. Pulau terbesar adalah Diego Garcia, lokasi fasilitas militer gabungan antara Inggris dan Amerika Serikat.

    Pemerintah Inggris mengonfirmasi pada 2008 bahwa penerbangan rendisi yang membawa tersangka teroris sempat mendarat di pulau itu pada 2002, setelah bertahun-tahun mengatakan sebaliknya.

    “Para tahanan tidak meninggalkan pesawat, dan pemerintah AS telah meyakinkan kami bahwa tidak ada tahanan AS yang pernah ditahan di Diego Garcia,” kata David Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu kepada parlemen.

    “Investigasi AS tidak menunjukkan catatan tentang rendisi lain melalui Diego Garcia, wilayah luar negeri lainnya, atau melalui Inggris sendiri sejak saat itu.”

    Di hari yang sama, mantan Direktur CIA, Michael Hayden, mengatakan bahwa informasi yang sebelumnya “diberikan dengan itikad baik” kepada Inggris tentang penerbangan rendisi, yang menyatakan mereka tidak pernah mendarat di sana, “ternyata salah”.

    “Tak satu pun dari orang-orang itu pernah menjadi bagian dari program interogasi teroris penting CIA. Satu orang akhirnya dipindahkan ke Guantanamo, dan yang lainnya dikembalikan ke negara asalnya. Ini adalah operasi rendisi, tidak lebih,” katanya, sambil membantah laporan bahwa CIA memiliki fasilitas penahanan di Diego Garcia.

    Bertahun-tahun kemudian, Lawrence Wilkerson, kepala staf mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, mengatakan kepada Vice News bahwa sumber intelijen telah memberitahunya bahwa Diego Garcia telah digunakan sebagai tempat “di mana orang-orang dirumahkan sementara dan diinterogasi dari waktu ke waktu.”

    Getty ImagesWilayah Samudra Hindia Britania (BIOT) atau Kepulauan Chagos (sebelumnya Kepulauan Minyak) adalah wilayah seberang laut Britania Raya yang terletak di Samudra Hindia, di tengah-tengah antara Afrika dan Indonesia.

    Saya tidak diizinkan mendekati area militer sensitif di Diego Garcia.

    Setelah meninggalkan tempat tinggal selama saya di Diego Garcia, saya mendapat email berisi ucapan terima kasih dan permintaan saran.

    “Kami ingin setiap tamu merasakan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman,” seperti tertulis di email itu.

    Sebelum terbang, paspor saya dicap dengan lambang wilayah tersebut. Motonya berbunyi: “In tutela nostra Limuria”.

    Ini berarti “Limuria berada dalam kendali kami”, yang merujuk pada benua yang hilang di Samudra Hindia.

    Benua yang hilang tampaknya menjadi simbol yang tepat untuk sebuah pulau yang status hukumnya diragukan dan hanya sedikit orang yang diizinkan untuk melihatnya, terutama sejak pengusiran orang-orang Chagos.

    Terkait persidangan atas perlakuan terhadap orang Tamil Sri Lanka di pulau tersebut, putusan diharapkan segera keluar dan BBC akan melaporkannya pada waktunya.

    Lihat juga Video ‘Wabah Mpox di Afrika Makin Tak Terkendali, Tembus Hampir 3.000 Kasus’:

    (ita/ita)

  • Peraih Nobel Samakan Korban Bom Atom dengan Anak Gaza

    Peraih Nobel Samakan Korban Bom Atom dengan Anak Gaza

    Tokyo

    Salah satu ketua kelompok Nihon Hidankyo yang meraih Nobel Perdamaian menyamakan penderitaan yang dirasakan korban bom atom di Jepang dengan apa yang sekarang dialami oleh anak-anak korban perang di Jalur Gaza. Israel tidak terima dengan perbandingan itu dan melontarkan kritikan keras.

    Duta Besar Israel untuk Jepang, Gilad Cohen, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024), mengucapkan selamat kepada Nihon Hidankyo karena memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini.

    Namun Cohen, dalam postingan media sosial X, juga mengkritik perbandingan yang disampaikan salah satu ketua kelompok tersebut, Toshiyuki Mimaki, sebagai hal yang “sangat keterlaluan dan tidak berdasar”.

    “Gaza dikuasai oleh Hamas, organisasi teroris pembunuh yang melakukan kejahatan perang ganda: menargetkan warga sipil Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, sambil menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng manusia,” sebut Cohen dalam pernyataannya.

    “Perbandingan seperti itu sama saja memutarbalikkan sejarah dan tidak menghormati para korban,” imbuhnya, merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Mimaki, dalam pernyataan pada Jumat (11/10) setelah meraih Nobel Perdamaian, menyebut penderitaan anak-anak di Jalur Gaza, yang kini dilanda perang antara Israel dan Hamas, mirip dengan apa yang dihadapi Jepang pada akhir Perang Dunia II.

    “Di Gaza, anak-anak yang berdarah digendong (oleh orang tuanya). Seperti di Jepang 80 tahun lalu,” sebut Mimaki.

    Belum ada tanggapan dari perwakilan Nihon Hidankyo atas komentar terbaru Cohen tersebut.

    Sekitar 140.000 orang tewas ketika Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan sekitar 74.000 orang lainnya terbunuh akibat bom atom di Nagasaki tiga hari kemudian, atau pada 9 Agustus 1945,

    Korban selamat dari tragedi tersebut kemudian membentuk kelompok Nihon Hidankyo untuk menceritakan kisah-kisah korban bom atom dan untuk mendesak adanya dunia tanpa senjata nuklir.

    Sementara itu, rentetan serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, telah menewaskan sedikitnya 42.175 orang, yang sebagian besar warga sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui angka tersebut kredibel.

    Perang di Jalur Gaza itu dipicu oleh serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang di wilayah Israel bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Israel Tewaskan Tokoh Hizbullah dalam Serangan di Suriah

    Israel Tewaskan Tokoh Hizbullah dalam Serangan di Suriah

    Jakarta

    Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya telah menewaskan seorang tokoh Hizbullah dalam serangannya di dalam wilayah Suriah pada Rabu (9/10) waktu setempat. Ini terjadi seiring militer Israel terus menargetkan posisi dan petempur kelompok tersebut dengan serangan udara yang terus-menerus.

    Militer Israel dalam sebuah pernyataan dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (10/10/2024), mengatakan bahwa Angkatan udara Israel menyerang dan melenyapkan Adham Jahout, seorang teroris dalam ‘Jaringan Teroris Golan’ milik Hizbullah, sel teror Hizbullah di Suriah.”

    Militer Israel menyebut Jahout sebagai perantara yang “menyampaikan informasi dari sumber-sumber rezim Suriah kepada Hizbullah”.

    Militer Israel mengatakan serangan udara tersebut terjadi di wilayah Quneitra di Suriah barat daya, dekat Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel.

    Otoritas Israel jarang mengomentari serangan-serangannya di Suriah, tetapi telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan musuh bebuyutan Iran memperluas kehadirannya.

    Pengumuman serangan udara itu muncul beberapa jam setelah panglima militer Israel Herzi Halevi bersumpah untuk terus menggempur Hizbullah. Dia mengatakan bahwa serangan akan terus berlanjut “tanpa henti” untuk mencegah kelompok itu bangkit kembali.

    Namun, sekutu utama Israel, Amerika Serikat, telah mengingatkan negeri Yahudi itu untuk tidak melakukan aksi militer seperti Gaza di Lebanon. Hal ini disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam Lebanon bisa mengalami “kehancuran” yang serupa dengan Gaza.

    Gedung Putih menyatakan, selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Netanyahu pada Rabu (9/10) waktu setempat, Biden meminta Israel untuk “meminimalkan bahaya” bagi warga sipil di Lebanon, khususnya di “daerah padat penduduk di Beirut”.

    “Tidak boleh ada aksi militer di Lebanon yang mirip dengan Gaza dan menimbulkan hasil yang mirip dengan Gaza,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller kepada wartawan.

    Diketahui bahwa Hizbullah secara historis mengandalkan Suriah, yang menjadi sekutunya, untuk mengangkut senjata dan peralatan lain dari pendukung utamanya, Iran.

    Iran dan kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon itu, juga merupakan sekutu terpenting pemerintah Suriah dalam perang saudara, yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di negara itu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Doha

    Negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran akan netralitas mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Sikap ini diberikan negara-negara Teluk Arab ketika kekhawatiran memuncak bahwa eskalasi konflik yang lebih luas dapat mengancam fasilitas minyak mereka.

    Para menteri dari negara-negara Teluk Arab dan Iran, menurut dua sumber yang dikutip Reuters, Selasa (8/10/2024), menghadiri pertemuan negara-negara Asia yang digelar oleh Qatar, pekan lalu, dengan pembahasan berpusat pada deeskalasi atau meredakan ketegangan.

    Teheran melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Tel Aviv pada 1 Oktober lalu, dalam apa yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan para pemimpin senior Hamas dan Hizbullah oleh Israel serta kejahatan Tel Aviv di Jalur Gaza dan Lebanon.

    Otoritas Iran menegaskan serangannya, yang melibatkan ratusan rudal itu, telah berakhir kecuali ada provokasi lebih lanjut. Israel sendiri bersumpah akan membalas dengan keras serangan Iran tersebut.

    Para pejabat Tel Aviv, yang dikutip media Axios, mengatakan Israel bisa menargetkan fasilitas produksi minyak di dalam wilayah Iran dalam pembalasannya.

    Menurut salah satu sumber yang dikutip Reuters, deeskalasi yang mendesak telah menjadi agenda utama dalam semua diskusi yang berlangsung saat ini.

    Kementerian Luar Negeri Qatar, Kementerian Luar Negeri Iran, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Kementerian Luar Negeri Kuwait dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

    Iran sejauh ini tidak mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Teluk Arab. Namun Teheran telah memperingatkan jika “para pendukung Israel” melakukan intervensi langsung, maka kepentingan mereka di kawasan akan menjadi sasaran.

    “Negara-negara Teluk berpendapat kecil kemungkinannya bahwa Iran akan menyerang fasilitas minyak mereka, namun Iran memberikan petunjuk bahwa mereka akan melakukan serangan semacam itu dari sumber-sumber tidak resmi. Ini adalah alat yang dimiliki Iran untuk melawan AS dan perekonomian global,” sebut komentator Saudi, Ali Shihabi, yang dekat dengan otoritas Kerajaan Riyadh.

    Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar telah memulihkan hubungan politik dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang telah membantu dalam meredakan ketegangan regional. Namun demikian, hubungan kedua negara masih sulit hingga kini.

    Riyadh selama ini mewaspadai serangan Teheran terhadap fasilitas minyak mereka, terutama sejak serangan terhadap kilang minyak utama mereka di Abqaiq tahun 2019 lalu memicu penutupan singkat terhadap lebih dari 5 persen pasokan minyak global. Iran telah membantah terlibat dalam serangan itu.

    “Pesan GCC kepada Iran adalah ‘tolong deeskalasi’,” ungkap Shihabi dalam pernyataannya, merujuk pada Dewan Kerja Sama Teluk yang terdiri atas Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar dan Kuwait.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, saat menghadiri pertemuan di Doha pekan lalu, menegaskan bahwa negaranya akan siap untuk merespons, dan memperingatkan agar negara-negara Arab tidak “diam” dalam menghadapi “penghasutan perang” oleh Israel.

    “Segala jenis serangan militer, aksi teroris, atau pelanggaran garis merah kami akan ditanggapi dengan tegas oleh Angkatan Bersenjata kami,” tegasnya.

    Simak: Video Iran: Israel Mengira Dapat Rebut Gaza, Tapi Setahun Berlalu dan Mereka Gagal

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Jakarta

    Kedutaan Besar Cina di Pakistan mengonfirmasi bahwa dua warga negara Cina tewas dan satu orang terluka dalam ledakan di dekat Bandara Internasional Jinnah di Karachi pada Minggu (6/10).

    Sebanyak tiga orang tewas dan setidaknya 11 orang terluka dalam apa yang digambarkan pihak berwenang Pakistan sebagai “serangan teroris.”

    Menurut pernyataan Kedutaan Besar Cina, sebuah konvoi yang membawa staf Cina dari Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited menjadi sasaran serangan.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Senin (7/10) mengatakan bahwa para pelaku tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman.

    “[…] Badan keamanan dan penegak hukum Pakistan tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap pelaku dan fasilitatornya. Tindakan barbar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman,” demikian pernyataan tersebut.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa kelompok militan separatis Balochistan Liberation Army (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu (06/10) tersebut.

    Apa yang dilakukan warga negara Cina di Pakistan?

    Ribuan pekerja Cina di Pakistan sebagian besar terlibat dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) senilai miliaran dolar dari Beijing.

    Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan provinsi Xinjiang di barat Cina dengan laut melalui Pakistan. Hal ini akan mempersingkat rute perdagangan Cina dan membantu menghindari Selat Malaka, jalur laut sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

    Pakistan, di sisi lain, diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan industri di sepanjang koridor sepanjang 2.000 kilometer tersebut, yang seluruhnya dibiayai oleh Cina.

    Meskipun proyek ini akan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak penduduk provinsi Balochistan, yang merupakan pusat CPEC, menentangnya.

    Ancaman konflik di Balochistan

    Balochistan, provinsi barat daya Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan dan Iran, adalah provinsi termiskin dan paling sedikit penduduknya. Kelompok pemberontak telah melakukan pemberontakan separatis selama beberapa dekade, mengeluh bahwa Islamabad dan provinsi Punjab yang lebih kaya mengeksploitasi sumber daya mereka secara tidak adil.

    Pemerintah Pakistan telah mencoba mengakhiri pemberontakan ini dengan cara militer.

    Separatis Baloch mengeklaim bahwa Cina berinvestasi di Gwadar, kota kecil nelayan di Balochistan yang memainkan peran penting dalam proyek CPEC, untuk mengeksploitasi sumber daya alam provinsi tersebut.

    Proyek-proyek Cina di seluruh provinsi dan di bagian lain negara itu, termasuk kota pelabuhan Karachi, telah menjadi sasaran serangan militan Baloch selama bertahun-tahun.

    Pada 2018, BLA menyerang konsulat Cina di Karachi. Pada April 2021, sebuah serangan bunuh diri di luar hotel mewah di Quetta, tempat duta besar Cina menginap, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BLA semakin meningkatkan serangan, menargetkan militer Pakistan sebagai balasan atas pengamanan proyek-proyek Cina.

    Pada Agustus, BLA meluncurkan serangan terkoordinasi di provinsi tersebut yang menewaskan lebih dari 70 orang.

    “Serangan telah meningkat selama beberapa waktu, mencerminkan militan separatis yang semakin berani dan marah terhadap investasi Cina, serta kapasitas yang semakin besar untuk melaksanakan operasi semacam ini,” ujar Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

    Tuntutan hak untuk Balochistan

    Selain kelompok militan yang berjuang melawan Islamabad, ada beberapa partai politik dan kelompok hak asasi yang menuntut hak bagi provinsi dan masyarakat Baloch secara damai.

    Kelompok-kelompok ini telah mengkritik keras tindakan pihak berwenang Pakistan di provinsi tersebut, menuduh militer dan badan intelijen melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Para analis mengatakan bahwa protes massal baru-baru ini di Balochistan menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di antara penduduk lokal.

    “Sepuluh tahun setelah peluncuran CPEC, janji untuk mengubah Gwadar menjadi kota seperti Shenzhen, Hong Kong, atau Dubai belum terpenuhi,” ujar Kiyya Baloch, seorang jurnalis dan komentator yang telah meliput Balochistan secara luas, kepada DW, menambahkan bahwa gerakan perdamaian dimaksudkan untuk menentang kebijakan Beijing dan Islamabad terhadap provinsi tersebut.

    Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah kelompok hak yang mengkampanyekan hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat Baloch, jadi kelompok yang paling vokal menyuarakan tuntutannya pada aksi demonstrasi baru-baru ini di Balochistan. Gerakan ini telah memobilisasi orang-orang dan menyelenggarakan demonstrasi besar di seluruh wilayah.

    Mahrang Baloch, pemimpin BYC, mengatakan kepada DW bahwa mereka mengorganisir “gerakan melawan genosida Baloch,” menuduh pihak berwenang Pakistan melakukan ribuan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

    “Cina atau negara lain yang berinvestasi di Balochistan terlibat langsung dalam genosida Baloch. Penghilangan paksa dan pengusiran paksa di wilayah pesisir Makran sangat besar. Mereka menjarah sumber daya kami tanpa memberi manfaat kepada penduduk lokal Baloch,” katanya.

    Situasi yang bergejolak

    Militer Pakistan melabeli BYC sebagai “proksi” bagi apa yang disebutnya teroris dan mafia kriminal.

    “Strategi mereka adalah mengumpulkan kerumunan dengan dana asing, menghasut kerusuhan di antara masyarakat, menantang otoritas pemerintah dengan melempar batu, melakukan perusakan, dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal,” ujar Ahmed Sharif Chaudhry, kepala bagian media militer, kepada wartawan pada bulan Agustus.

    “Tapi ketika negara bertindak, mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah,” tambahnya.

    Qamar Cheema, seorang analis pertahanan, menggambarkan situasi keamanan di provinsi tersebut sebagai “bergejolak,” mengutip serangan militan yang merajalela terhadap instalasi militer.

    “Untuk mengatasi situasi di mana Beijing telah berinvestasi secara besar-besaran, harus ada perdamaian dan stabilitas, dan negara harus bertindak untuk mengendalikan situasi,” katanya kepada DW.

    Editor: Srinivas Mazumdaru

    Artikel ini diterjemahkan dari DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)