Xcloud.id

Kasus: teror

  • Joe Biden Kecam Serangan Rudal Rusia ke Ukraina Saat Natal: Keterlaluan!

    Joe Biden Kecam Serangan Rudal Rusia ke Ukraina Saat Natal: Keterlaluan!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam serangan rudal Rusia terhadap jaringan listrik Ukraina saat Natal. Biden mengatakan tindakan itu keterlaluan.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (26/12/2024), Rusia meluncurkan lebih dari 170 rudal dan pesawat nirawak ke jaringan listrik Ukraina yang dilanda perang pada hari Natal. Serangan itu menewaskan satu orang dan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.

    “Tujuan dari serangan keterlaluan ini adalah untuk memutus akses rakyat Ukraina terhadap pemanas dan listrik selama musim dingin dan membahayakan keamanan jaringan listriknya,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    Zelensky Juga Kecam

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam serangan Rusia yang meluncurkan lebih dari 170 rudal dan pesawat nirawak ke jaringan listrik negaranya yang dilanda perang pada Hari Natal.

    Dilansir AFP, Rabu (25/12), serangan udara itu terjadi pada pukul 5.30 pagi (0330 GMT) ditandai adanya alarm, serta diikuti oleh laporan angkatan udara bahwa Rusia telah meluncurkan rudal jelajah Kalibr dari Laut Hitam.

    “Putin sengaja memilih Natal untuk diserang. Apa yang lebih tidak manusiawi? Lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari seratus pesawat nirawak serang. Sasarannya adalah sistem energi kita,” kata Zelensky.

    Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga, yang mengecam “teror Natal” Rusia itu mengatakan satu rudal Rusia melewati wilayah udara Moldova dan Rumania.

    “Angkatan udara Ukraina menembak jatuh lebih dari 50 rudal,” kata Zelensky.

    Perusahaan energi DTEK Ukraina mengatakan serangan itu merusak peralatan pembangkit listrik termal.

    “Menolak cahaya dan kehangatan bagi jutaan orang yang cinta damai saat mereka merayakan Natal adalah tindakan bejat dan jahat yang harus dijawab,” kata CEO DTEK Maxim Timchenko, mendesak sekutu untuk mengirim lebih banyak pertahanan udara.

    (whn/whn)

  • PM Inggris Kutuk Keras Serangan Rusia ke Ukraina Saat Natal

    PM Inggris Kutuk Keras Serangan Rusia ke Ukraina Saat Natal

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengecam keras serangan Rusia yang meluncurkan lebih dari 170 rudal dan pesawat nirawak ke jaringan listrik Ukraina yang dilanda perang pada Hari Natal. Serangan itu menewaskan satu orang dan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.

    “Saya mengutuk serangan yang sedang berlangsung terhadap infrastruktur energi Ukraina,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Kamis (26/12/2024).

    Starmer menyampaikan penghormatan atas ketangguhan rakyat dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mengutuk serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina saat Natal.

    “Saya memberikan penghormatan kepada ketangguhan rakyat Ukraina, dan kepemimpinan Presiden Zelensky, dalam menghadapi serangan pesawat nirawak dan rudal lebih lanjut dari mesin perang Putin yang berdarah dan brutal tanpa henti bahkan di hari Natal,” ujarnya.

    Zelensky Juga Kecam

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam serangan Rusia yang meluncurkan lebih dari 170 rudal dan pesawat nirawak ke jaringan listrik negaranya yang dilanda perang pada Hari Natal.

    Dilansir AFP, Rabu (25/12), serangan udara itu terjadi pada pukul 5.30 pagi (0330 GMT) ditandai adanya alarm, serta diikuti oleh laporan angkatan udara bahwa Rusia telah meluncurkan rudal jelajah Kalibr dari Laut Hitam.

    Serangan ini merupakan serangan skala besar ke-13 terhadap sistem energi Ukraina tahun ini, yang terbaru dalam kampanye Rusia yang menargetkan jaringan listrik selama musim dingin.

    Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga, yang mengecam “teror Natal” Rusia itu mengatakan satu rudal Rusia melewati wilayah udara Moldova dan Rumania.

    “Sayangnya, ada beberapa yang terkena. Sampai saat ini, ada pemadaman listrik di beberapa wilayah,” katanya.

    Perusahaan energi DTEK Ukraina mengatakan serangan itu merusak peralatan pembangkit listrik termal.

    “Menolak cahaya dan kehangatan bagi jutaan orang yang cinta damai saat mereka merayakan Natal adalah tindakan bejat dan jahat yang harus dijawab,” kata CEO DTEK Maxim Timchenko, mendesak sekutu untuk mengirim lebih banyak pertahanan udara.

    (whn/whn)

  • Zelensky Kutuk Serangan Tak Manusiawi Rusia ke Ukraina Saat Natal

    Zelensky Kutuk Serangan Tak Manusiawi Rusia ke Ukraina Saat Natal

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan Rusia yang meluncurkan lebih dari 170 rudal dan pesawat nirawak ke jaringan listrik negaranya yang dilanda perang pada Hari Natal. Serangan itu menewaskan satu orang dan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.

    Dilansir AFP, Rabu (25/12/2024), serangan udara itu terjadi pada pukul 5.30 pagi (0330 GMT) ditandai adanya alarm, serta diikuti oleh laporan angkatan udara bahwa Rusia telah meluncurkan rudal jelajah Kalibr dari Laut Hitam.

    “Putin sengaja memilih Natal untuk diserang. Apa yang lebih tidak manusiawi? Lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari seratus pesawat nirawak serang. Sasarannya adalah sistem energi kita,” kata Zelensky.

    Serangan ini merupakan serangan skala besar ke-13 terhadap sistem energi Ukraina tahun ini, yang terbaru dalam kampanye Rusia yang menargetkan jaringan listrik selama musim dingin.

    Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga, yang mengecam “teror Natal” Rusia itu mengatakan satu rudal Rusia melewati wilayah udara Moldova dan Rumania.

    “Angkatan udara Ukraina menembak jatuh lebih dari 50 rudal,” kata Zelensky.

    “Sayangnya, ada beberapa yang terkena. Sampai saat ini, ada pemadaman listrik di beberapa wilayah,” katanya.

    “Menolak cahaya dan kehangatan bagi jutaan orang yang cinta damai saat mereka merayakan Natal adalah tindakan bejat dan jahat yang harus dijawab,” kata CEO DTEK Maxim Timchenko, mendesak sekutu untuk mengirim lebih banyak pertahanan udara.

    Lihat Video Penampakan Sisa-sisa Rudal Rusia di Atap Rumah Warga Odessa Ukraina

    (yld/idn)

  • Ini 9 Poin Sikap PDIP Soal Hasto Tersangka KPK, Seret Nama Jokowi

    Ini 9 Poin Sikap PDIP Soal Hasto Tersangka KPK, Seret Nama Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap atas penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap itu dituangkan dalam sembilan poin. 

    Untuk diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap Harun Masiku. Selain suap, elite PDIP turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

    Atas naiknya status Hasto dari saksi ke tersangka, PDIP menyatakan sembilan poin sikap. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024), atau pada hari yang sama dengan pengumuman Hasto sebagai tersangka oleh KPK. 

    Pertama, status tersangka oleh KPK dinilai hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Hasto akan segera dijadikan tersangka. 

    Kedua, partai menyoroti bahwa penyidik KPK kembali memanggil Hasto pada kasus Harun Masiku ketika dia mulai mengkritik dengan keras kontroversi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 soal batas usia pencalonan di Pilpres. Ronny menyebut Hasto merupakan salah satu pihak yang kritis terhadap kontroversi pada Pemilu 2024 itu. 

    “Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024). 

    Indikasi upaya teror dan kriminalisasi itu, ungkap Ronny, terlihat melalui tiga hal yaitu: pembentukan opini publik soal kasus Harun Masiku, upaya pembunuhan karakter melalui narasi penyerangan pribadi Hasto, serta informasi surat perintah penyidikan (sprindik) yang tersebar di media massa. 

    Ketiga, PDIP mengeklaim tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto dengan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan pada proses persidangan sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bahkan, para terdakwa yang disidang kini sudah selesai menjalani masa kurungan. 

    Keempat, PDIP menilai ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024.

    Kelima, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menduga pengenaan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan merupakan formalitas teknis hukum saja. Mereka menilai alasan penetapan Hastos ebagai tersangka merupakan motif politik. 

    Alasannya, terang Ronny, utamanya karena Hasto tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya perusakan demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Di sisi lain, politisi berlatar belakang pengacara itu menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. 

    Sebagaimana diketahui, sebelum pemecatan secara resmi pada pekan lalu, ketiganya telah dinyatakan bukan lagi bagian dari PDIP karena berada di kubu berbeda saat Pemilu 2024. 

    “Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi,” ungkap Ronny. 

    Keenam, PDIP turut menyoroti tersebarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Hasto ke media massa.  Ketujuh, PDIP dan Hasto menyatakan telah dan akan selalu menaati proses hukum serta bersifat kooperatif. Kedelapan, PDIP menekankan bahwa proses hukum kepada Hasto yang terjadi saat ini merupakan politisasi hukum.

    Kesembilan, penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa partai akan diacak-acak. 

    “Bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” ujar Ronny. 

    Adapun, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIp Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada kasus suap penetapan anggota DPR PAW periode 2019-2024. Pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan bahwa Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap serta perintangan penyidikan. 

    Pada kasus suap, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan Sprindik No.153/DIK.00/01/12/2024 di mana terdapat dugaan Hasto dan tersangka lain, Donny Tri Istiqomah, bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudar HK [Hasto] yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjungan dan Saudara DTI [Donny] selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    Selain kasus suap terhadap Wahyu Setiawan, Hasto turut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

  • Cak Imin Meyakini Kasus Hukum yang Menjerat Hasto Bukan Politisasi: ‘Tidak Ada yang Seberani itu’ – Halaman all

    Cak Imin Meyakini Kasus Hukum yang Menjerat Hasto Bukan Politisasi: ‘Tidak Ada yang Seberani itu’ – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meyakini kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukan politisasi. 

    Menurutnya, tidak ada yang berani membuat kasus hukum dipermainkan.

    “Saya kira tidak ada yang seberani itu ya,” kata Cak Imin kepada awak media kawasan Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

    Di sisi lain, Cak Imin mengaku kaget sekaligus prihatin terhadap penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Dia berharap Hasto bisa melalui kasus hukum tersebut dengan sabar.

    “Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, semoga Pak Hasto melalui ini dengan sabar dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, DPP Partai PDIP mencium aroma politisasi dan kriminalisasi dari penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. 

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024) malam.

    “Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi,” kata Ronny.

    Hasto menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku.

    Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/-153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

    Hasto dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Selain terjerat pasal suap dalam perkara eks caleg PDIP Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan.

    Berdasarkan informasi, Hasto dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Mengapa Tidak dari Dulu?

    Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan mempertanyakan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan. 

    Menurut Asep Iwan Iriawan, jika penetapan tersangka tersebut sudah berdasarkan bukti awal dari persidangan, itu artinya sudah tepat dan benar. 

    “Kalau sudah tercantum dalam putusan Wahyu (Eks Komisioner KPU) yang disuap dan penyuapnya disebut namanya dalam putusan dan putusan itu juga telah berkekuatan hukum, maka penyuap yang dijadikan tersangka adalah tepat dan benar,” kata Asep dihubungi Rabu (25/12/2024).

    Menurut Asep, jika faktanya demikian, ia mempertanyakan mengapa penetapan tersangka Sekjen PDIP tersebut tidak dilakukan dari dahulu. 

    “Kenapa tidak dari dulu? Tersangka itu karena perbuatannya atau keadaannya diduga melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (KUHP),” terangnya. 

    Menurutnya jika ada bukti permulaan putusan di persidangan, KPK bisa periksa Wahyu, siapa yang suap Rp 900 juta dan melalui siapa. 

    “Maka harusnya tidak berhenti di HM (Harun Masiku) dan HK (Hasto Kristiyanto). Tapi yang meloloskan ke luar negeri HM,” terangnya. 

    Untuk menguji penetapan tersangka tersebut, Sekjen PDIP bisa mengajukan praperadilan. 

    “Praperadilan hak tersangka atau ahli warisnya. Buktikan di pengadilan,” tandasnya.

    Kecukupan Alat Bukti 

    Diketahui kecukupan alat bukti menjadi alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sekarang menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku sebagai buronan.

    Perkara yang menyeret Harun Masiku ini diketahui telah bergulir sejak 2020 silam. 

    Itu artinya butuh waktu empat tahun bagi KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Harun Masiku.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024) mengatakan bahwa lembaganya menemukan kecukupan alat bukti dari hasil pemeriksaan, penggeledahan, hingga penyitaan.

    “Ini karena kecukupan alat buktinya. Di situlah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan,” kata Setyo.

    Kata Setyo, penyidik tidak begitu yakin untuk menjerat Hasto sebagai tersangka pada 2020. 

    Namun saat ini buktinya sudah diyakini cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.

    “Tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di kedeputian penindakan. Baru kemudian diputuskanlah terbit surat perintah penyidikan. Jadi, sebetulnya alasan pertimbangan itu,” kata dia. 

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto

    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. 

    Yakni kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. 

    Dalam kasus suap, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu, Wahyu Setiawan. 

    Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan.

    KPK menemukan bukti bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu guna meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR berasal dari Hasto. 

    Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponsel dalam air dan melarikan diri. 

    Sebelum diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan lembaga antirasuah. 

    Selain itu, Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

  • Profil Komjen Marthinus Hukom, Kepala BNN Teman Satu Angkatan Kapolri

    Profil Komjen Marthinus Hukom, Kepala BNN Teman Satu Angkatan Kapolri

    loading…

    Komjen Pol Marthinus Hukom merupakan Perwira Tinggi Polri yang sejak 8 Desember 2023 menjabat Kepala BNN. Marthinus merupakan teman satu angkatan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komjen Pol Marthinus Hukom merupakan Perwira Tinggi (Pati) Polri yang sejak 8 Desember 2023 menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Marthinus merupakan teman satu angkatan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Keduanya sama-sama lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Selain Kapolri, Marthinus juga satu angkatan dengan Komjen Pol Fadil Imran yang menjabat Kabaharkam, Komjen Pol Wahyu Widada yang menjabat Kabareskrim, serta Komjen Pol Syahar Diantono yang menjabat Kabaintelkam.

    Profil Komjen Marthinus HukomMarthinus lahir pada 30 Januari 1969 di Ameth, Maluku Tengah, Maluku. Setelah lulus Akpol 1991, dia menduduki posisi Pama Polda Jabar dan Pama Polres Purwakarta di tahun 1992.

    Selain lulus Akpol, Marthinus juga menyelesaikan pendidikan dari beberapa instansi seperti PTIK (2001), Sespimpol (2005), Lemhannas RI PPRA LIV (2016), dan Kajian Strategi Intelijen Pascasarjana UI (2018).

    Marthinus juga menyelesaikan pendidikan di luar negeri yakni Intelligence Analyst Course, Filipina (2008), dan Major Case Management Course, Filipina (2008).

    Di tahun 2001, Marthinus dipercaya mengisi posisi Kasat Gaops A Pukodalops Polda Metro Jaya. Dari situlah dia mulai menduduki sejumlah jabatan penting di Polda Metro Jaya.

    Marthinus bertugas sebagai Kasiaga I Bagdalops Polda Metro Jaya (2001), Kanit Resmob Dit Serse Polda Metro Jaya Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2002), Kanit Subditranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2002), Kanit Jatanras Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2003), hingga Pamen Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005).

    Pada tahun 2006, Marthinus ditugaskan menjadi Penyidik Madya Unit V Dit I/Kam dan Trannas Bareskrim. Setelah itu, dia aktif menduduki jabatan di Densus 88 Anti Teror Polri.

    Misalnya saja seperti Dirintelijen Densus 88 (2010), Wakadensus 88 AT (2015), Wakadensus 88 (2018), hingga diangkat menjadi Kepala Densus 88 tahun 2020.

    Barulah di tahun 2023, Marthinus diangkat menjadi Kepala BNN. Dari jabatan inilah pria asal Maluku itu mendapat pangkat jenderal bintang 3 atau Komjen Pol.

    (jon)

  • Serangan Rasis Terhadap Migran Melonjak Usai Insiden di Magdeburg – Halaman all

    Serangan Rasis Terhadap Migran Melonjak Usai Insiden di Magdeburg – Halaman all

    Belum jelas motif apa yang menggerakkan tersangka pelaku untuk melancarkan teror mobil terhadap pengunjung pasar natal di Magdeburg, Jumat (20/12) pekan lalu. Warga negara Arab Saudi itu kini berada dalam tahanan kepolisian.

    Sesaat setelah insiden mematikan itu, komunitas ekstrem kanan mulai memobilisasi kampanye nasional anti kaum migran di Jerman.

    “Belum pernah saya mengalami situasi yang sedemikian mengancam,” kata seorang mahasiswa asing di Magdeburg, kepada pusat pencegahan tindak kekerasan “Salam” di negara bagian Sachsen-Anhalt. LSM tersebut melaporkan adanya lonjakan jumlah aduan oleh warga asing yang dibidik kelompok ekstrem kanan.

    Didorong, diludahi dan dihina

    “Warga di jalan yang menyerupai migran asing didamprat sebagai sebagai ‘teroris’, ‘penjahat’ dan ‘dungu’, kadang-kadang didorong dan diludahi”; demikian laporan dari LSM “Salam”.

    Ancaman telah meluas sehingga komunitas migran saling memperingatkan satu sama lain di grup WhatsApp dan Facebook, serta menghimbau agar menghindari tempat keramaian umum.

    Fakta bahwa pelaku serangan di Magdeburg bukan cuma warga negara Saudi, tapi juga diduga kuat berpandangan islamofobia dan berideologi ekstrem sayap kanan, adalah sebuah paradoks, kata peneliti radikalisme Hans Goldenbaum dari “Salam” di Mitteldeutscher Rundfunk.”Hal ini menunjukkan keefektifan wacana ekstremis sayap kanan dan betapa terisolasinya wacana tersebut dari kenyataan.”

    Mobilisasi nasional ekstremis kanan

    Setelah serangan mematikan ke pasar Natal hari Jumat (20/12) lalu, partai-partai, asosiasi dan kelompok ekstremis sayap kanan dan neo-Nazi dikabarkan melakukan mobilisasi di seluruh negeri. Mereka menyerukan deportasi massal terhadap warga asing ilegal dari Jerman.

    Pekan lalu, ratusan neo-Nazi berkumpul dalam demonstrasi ekstremis sayap kanan di Magdeburg. Dilaporkan, peserta demo juga melakukan serangan terhadap jurnalis.

    Salah satu pembicara pada acara tersebut adalah Thorsten Heise, petinggi neo-Nazi yang sangat militan dan sudah berulangkali berurusan dengan aparat keamanan, karena antara lain pernah mencoba menabrak seorang pengungsi dengan mobil.

    Video dari acara tersebut menunjukkan bagaimana Heise meminta peserta demo untuk menyusup ke klub-klub sosial, pemadam kebakaran, dan pemerintahan.

    Jurnalis dan pengamat melaporkan bahwa peserta merespons ajakan Heise dengan meneriakkan yel-yel “Jerman bangkit!”. Slogan tersebut dikenal sebagai milik Nazi dan dilarang diucapkan di Jerman.

    Kampanye pemilu di masa berkabung

    Pada Senin (23/12), partai Alternatif für Deutschland, AfD, menyerukan aksi berkabung, setelah sebelumnya berkampanye memprotes kebijakan keimigrasian.

    Ribuan orang mengikuti seruan tersebut, di mana petinggi partai berkumpul dengan simpatisan, kaum muda dan kaum ekstremis sayap kanan dari kelompok hooligan Magdeburg. Mereka dapat dengan mudah dikenali dari pemakaian penutup wajah, tato, dan pakaian khas. Umumnya, warga berkulit putih tidak mempunyai masalah dengan mereka.

    Selama pidato pemimpin partai AfD Alice Weidel, massa berulang kali meneriakkan “Deportasi, deportasi, deportasi.” Usai acara yang umumnya sepi pengunjung, para peserta muda berparade di jalanan. Mereka menyerang fotografer, meneriakkan slogan-slogan ekstremis sayap kanan sembari menyeringai dan mencibir. Tidak ada jejak kedukaan.

    Peringatan terhadap instrumentalisasi

    Pakar ekstremisme sayap kanan Magdeburg David Begrich dari asosiasi Miteinander e.V. memperkirakan Insiden di Magdeburg akan ramai dieksploitasi secara politik, terutama oleh AfD.

    Dalam wawancara dengan DW, Begrich mengkritik keras gaya kampanye di Magdeburg. Menurutnya, setelah serangan yang menewaskan lima orang dan melukai sekitar 200 orang itu, fokus semua elemen masyarakat harus tertuju pada para korban dan mereka yang terkena dampak.

    “Saya merasakan kebingungan dan kelumpuhan yang luar biasa di Magdeburg. Serangan ini telah menimbulkan luka yang mendalam di kota ini. Hal ini juga mempengaruhi saya secara pribadi: rekan-rekan istri saya juga termasuk di antara yang terluka.”

    “Selama korban masih berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit, instrumentalisasi serangan amok untuk kepentingan apapun harus dilarang,” kata Begrich. “Nasib para korban sekarang harus menjadi fokus. Urusan lain belakangan. Masyarakat kota tidak menginginkan instrumentalisasi apa pun.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Hasto Tersangka, Petinggi PDIP Singgung Omongan Megawati Jadi Nyata

    Hasto Tersangka, Petinggi PDIP Singgung Omongan Megawati Jadi Nyata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara terkait dengan status tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (HK) atas kasus suap kepada Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melibatkan Harun Masiku (HM).

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy menyebut penetapan status tersangka tersebut merupakan politisasi hukum dan pemidanaan yang di paksakan. Pandangan tersebut berdasarkan sejumlah faktor.

    Menurutnya, status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu.

    “Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai Pemilu, hilang lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/12).

    Pihaknya menduga bahwa kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.

    Adapun beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

    Lalu, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi, pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat rahasia kepada media massa/publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan.

    “Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari Pengadilan Tipikor hingga Kasasi tidak satu pun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan.

    “Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024,” imbuhnya.

    Menurutnya, pengenaan pasal Obstruction of Justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo.

    “Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, pihaknya telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. “PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum,” ungkapnya.

    Sementara, Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Partai Komaruddin Watubun mengatakan, penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tgl 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan.

    Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka atas kasus suap kepada Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melibatkan Harun Masiku (HM).

    Tak hanya Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Donny disebut sebagai orang kepercayaan Hasto dalam perkara yang dimaksud.

    Menyikapi informasi ini, PDIP memastikan akan menyiapkan bantuan hukum untuk membela Hasto.

    “Tim hukum Partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah, dikutip dari detikcom Selasa (24/12/2024).

    Said mengatakan, sebagai warga negara, Hasto memiliki hak hukum. PDIP masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Bagaimana langkah-langkah hukum ke depan, hal itu sepenuhnya menjadi hak Mas Hasto. Selebihnya tentu kami menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, terkhusus sikap Partai kedepan adalah prerogatif Ibu Ketum dan kami berharap agar publik berpegang pada azas praduga tak bersalah,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto baru saja membeberkan kronologi penetapan Hasto sebagai tersangka.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum pada Surat Penyidikan Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    “Dengan uraian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017 – 2022,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, saat konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

    Gelar perkara atau ekspose terkait Hasto dilakukan KPK pada Jumat, 20 Desember 2024.

    Setyo menjelaskan, KPK telah menetapkan 4 tersangka pada 8 Januari 2020, yakni Harun Masiku (HM) dan Saeful Bahri selaku pemberi suap, serta Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F. selaku penerima suap.

    Dia menjelaskan, peran Hasto berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

    Saat pemilu legislatif tahun 2019, Harun Masiku hanya mendapatkan suara 5.878, sedangkan calon legislatif (caleg) atas nama Riezky Aprilia mendapatkan suara 44.402.

    Saat itu seharusnya yang memperoleh suara dari Nazarudin Kiemas yang almarhum, adalah Saudari Riezky Aprilia. Namun menurut Setyo, ada upaya dari HK untuk memenangkan Harun Masiku melalui beberapa upaya.

    “Saudara HK mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019. Menandatangani surat nomor 2576/ex.dpp/viii/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Judicial Review,” kata Setyo.

    Namun setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, KPU tidak melaksanakan putusan tersebut. Sehingga Hasto meminta fatwa kepada MA.

    Selain upaya itu, menurut Setyo, Hasto secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri untuk digantikan oleh Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Riezky Aprilia.

    Hasto juga disebut pernah memerintahkan Saeful Bahri untuk menemui Riezky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Itu pun ditolak oleh Riezky. “Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh Saudara HK, dan meminta Saudari Riezky mundur setelah pelantikan,” kata Setyo.

    (ayh/ayh)

  • Pernyataan Lengkap PDIP soal Hasto Tersangka, Tuding KPK Kriminalisasi

    Pernyataan Lengkap PDIP soal Hasto Tersangka, Tuding KPK Kriminalisasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDIP menyampaikan pernyataan resmi merespons penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menilai penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan kriminalisasi.

    Dia menyebut Hasto diproses hukum karena suara kritisnya terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Ronny juga mengatakan hal ini bagian dari manuver mengacak-acak PDIP.

    Berikut pernyataan lengkap PDIP tentang penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku:

    Status Tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu.

    Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi.

    Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain:

    Adanya upaya pembentukan opini publik yang terus menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

    Adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi.

    Pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat rahasia kepada media massa/publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik.

    Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkracht(berkekuatan hukum tetap) dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari Pengadilan Tipikor hingga Kasasi tidak satu pun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan.

    Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12). Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

    Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo.

    Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi.

    Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait.

    PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif.

    PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum.

    Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan di-awut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan.

    (end/end)

  • PDIP Yakin Hasto Tersangka Kental Aroma Politisasi Hukum

    PDIP Yakin Hasto Tersangka Kental Aroma Politisasi Hukum

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Koruosi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. PDI Perjuangan (PDIP) pun yakin penetapan tersebut kental aroma politisasi.

    “Keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, Selasa (24/12/2024) malam.

    Dia pun memaparkan, beberapa indikasi yang dapat dilihat untuk membuktikan aroma politisasi tersebut. Yakni, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kemudian, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi.

    Begitu juga dengan pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat rahasia kepada media massa/publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik.

    “Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik,” kata Ronny.

    Dia juga menyebut, status Tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu.

    Dia juga menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. “Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai Pemilu, hilang lagi,” paparnya. [hen/but]