Kasus: teror

  • Grab dan Gojek Bersatu Lawan Bom Medan

    Grab dan Gojek Bersatu Lawan Bom Medan

    JAKARTA – Pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, diduga menggunakan atribut ojek online (ojol). Dua perusahaan penyedia jasa ojek online, Grab dan GoJek mengutuk keras aksi bom bunuh diri tersebut.

    Gojek melalui Chief Corporate Affairs, Nila Marita menyampaikan duka cita mendalam terhadap para korban dari aksi teror tersebut. Gojek mengaku siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses investigasi

    Kendati demikian, Gojek enggan berkomentar lebih jauh mengenai atribut ojek online yang digunakan oleh pelaku. Gojek, menurut Nila, mengutuk aksi teror yang terjadi di Polrestabes Medan.

    “Gojek menentang keras segala tindakan anarki dan akan memberikan dukungan penuh upaya pihak berwajib dalam menjaga keamanan masyarakat,” kata Nila dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 13 November.

    Sementara Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dalam pernyataan resminya mengatakan, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait informasi pelaku yang mengenakan atribut ojek online. Oleh karena itu Grab, siap membantu proses investigas bila diminta polisi.  

    “Sejak mengetahui informasi tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait untuk memberikan dukungan penuh dalam proses investigasi lebih lanjut,” ujar Ridzki dalam keterangan tertulisnya.

    Grab ikut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Grab juga turut berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang terkena dampak dari kejadian ini.

    Sebelumnya diberitakan Ledakan bom di Polrestabes Medan, Rabu (13/11) pukul 08.45 WIB, diduga merupakan bom bunuh diri yang dilakukan seorang pelaku yang mengenakan atribut ojek online. Insiden itu melukai empat orang petugas dan dua warga sipil.

    Bom meledak di sekitar kantin Polrestabes Medan, tak jauh dari tempat pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Kini polisi masih melakukan olah TKP. 

    Dari informasi yang dihimpun, pelaku meninggal dunia setelah melakukan aksinya dengan tubuh hancur akibat bom bunuh diri. Lingkungan Polrestabes Medan pun kini tertutup dan proses SKCK dialihkan ke tempat lain.

  • Berkas Perkara Kasus Bully dan Pemerasan Mendiang Dokter Aulia Risma Tebalnya Nyaris Setengah Meter

    Berkas Perkara Kasus Bully dan Pemerasan Mendiang Dokter Aulia Risma Tebalnya Nyaris Setengah Meter

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Polda Jawa Tengah telah menyerahkan berkas kasus pemerasan Aulia Risma Lestari mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

    Berkas itu sebelumnya dikembalikan oleh Jaksa ke Polda Jateng untuk dilengkapi.

    Selepas melengkapi, Polda Jateng kini telah mengembalikannya lagi.

    “Berkasnya sudah dilengkapi, kami sudah  kembalikan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Selasa (4/2/2025). 

    Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Artanto menuturkan, berkas kasus tersebut cukup tebal.

    Bahkan, tinggi berkas ketika disusun mencapai 40 sentimeter.

    “Cukup lama karena berkasnya cukup teba jadi wajar harus diteliti satu-satu dan butuh kecermatan dari Jaksa Penuntut Umun (JPU) untuk menelaah berkas tersebut,” paparnya.

    Sebelumnya, kasus pemerasan  dr Aulia Risma Lestari mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip menemui titik terang selepas penetapan tersangka pada Selasa (24/12/2024) sore.

    Tiga tersangka kasus pemerasan mahasiswi PPDS Undip Aulia Risma meliputi TEN (pria) Ketua Program Studi (Kaprodi) Anestesiologi Fakultas Kedokteran UNDIP,  SM  (perempuan)  staf administrasi di prodi Anestesiologi dan ZYA (perempuan) senior korban di program anestesi.

    Polisi mengendus ada perputaran uang senilai Rp2 miliar setiap semester dalam kasus ini. Namun, polisi hanya bisa mengantongi bukti uang tunai sebesar Rp97, 7 juta.

    Meskipun tidak ditahan, ketiga tersangka dicekal pergi ke luar negeri.

    Ketiga tersangka dijerat tiga pasal berlapis meliputi kasus pemerasan pasal 368 ayat 1 KUHP, penipuan pasal 378 KUHP,  pasal 335 soal pengancaman atau teror terhadap orang lain.Untuk ancaman hukumannya maksimal 9 tahun.  (Iwn)

  • Dia Tak Masalah dengan Penjahat Demi Kepentingannya Sendiri

    Dia Tak Masalah dengan Penjahat Demi Kepentingannya Sendiri

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjamu Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih dipandang sebagai dukungan terhadap perang yang dilakukan Israel di Gaza.

    Netanyahu, yang dicari karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi DC minggu ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.  

    Serangan itu telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi di kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari.  Kelompok aktivis Doctors Without Borders (MSF) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.

    Kekuasaan di Atas Segalanya

    Sementara itu Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.

    “Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah.

    “Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri,” kata Kuttab.

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza minggu ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.

    Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Trump tentang kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya.

    Perluasan Perjanjian Abraham?

    Warga Palestina Amerika mengatakan bahwa Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam kesepakatan bisnis menuju tujuan akhir untuk memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Minggu lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan meminta Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk pembersihan etnis di Gaza.

    Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.

    Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada minggu kedua bulan Februari telah menimbulkan kecurigaan.

    “Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi,” kata Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People’s Forum di New York City.

    “Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia berniat untuk memperluas apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’,” kata Fuleihan.

    Kuttab setuju bahwa ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau dengan tujuan akhir menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.

    Trump Periode Kedua

    Trump telah melangkah ke masa jabatan keduanya dengan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang telah mengguncang lembaga politik dan membuat marah warga Amerika biasa dengan napas dan cakupannya.

    Perintah eksekutif tersebut akan memengaruhi perawatan kesehatan, pendidikan, dan imigrasi, serta masa depan aktivisme politik di AS.

    Sebagai bagian dari tindakan presiden yang luas, Trump juga memberlakukan versi baru larangan perjalanan yang konon bertujuan untuk mendeportasi individu yang “menganut ideologi kebencian” serta menetapkan bahwa mahasiswa asing dapat dideportasi karena memprotes perang Israel di Gaza.

    Taher Herzallah, dari American Muslims for Palestine (AMP), mengatakan bahwa mengundang Netanyahu ke Gedung Putih adalah hal yang wajar bagi Trump.

    Ia mengatakan bahwa mengingat apa yang telah dicapai Trump selama masa jabatan pertamanya mulai dari memindahkan kedutaan ke Yerusalem hingga pengakuan Dataran Tinggi Golan, hingga Perjanjian Abraham tidak mengherankan melihatnya berdiri teguh bersama Israel.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ‘Godzilla’ di Dunia Nyata Teror Lautan 72 juta Tahun Lalu

    ‘Godzilla’ di Dunia Nyata Teror Lautan 72 juta Tahun Lalu

    Jakarta

    Godzilla jadi salah satu monster paling terkenal di dunia fiksi ilmiah. Di dunia nyata, ilmuwan menemukan makhluk serupa, yakni kadal air besar yang mendominasi lautan Pasifik 72 juta tahun lalu.

    Wakayama Soryu yang dalam bahasa Jepang berarti Naga Biru, merupakan makhluk sebesar hiu putih besar dan menggunakan keempat siripnya yang besar untuk bergerak cepat di dalam air. Meskipun secara fisik mungkin tidak sebesar Godzilla radioaktif seperti di film, temuan makhluk yang dipublikasikan pada 2023 ini benar-benar unik.

    “Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya,” kata Profesor Takuya Konishi dari Cincinnati University yang mengklasifikasikan spesimen tersebut, dikutip dari Daily Mail.

    Wakayama Soryu berukuran hampir sama dengan hiu putih besar modern dan menjadi salah satu predator air terbesar pada masanya. Ilmuwan menemukan mosasaurus besar itu di sekitar Sungai Aridagawa di Prefektur Wakayama, Jepang. Kerangkanya ditemukan secara tidak sengaja pada 2016 oleh rekan penulis studi Akihiro Misaki saat mencari fosil amonit.

    Misaki menemukan tulang gelap di batu pasir yang ternyata merupakan ruas tulang belakang spesimen mosasaurus terlengkap yang pernah ditemukan di Jepang atau Pasifik Barat Laut.

    Foto: University of Alberta via Daily Mail

    Kemudian, butuh waktu empat tahun untuk mengeluarkan kerangka itu dari batu pasir tempat ia terperangkap. Meskipun mungkin tidak sebesar Godzilla, Wakayama Soryu tetap berada di puncak rantai makanan prasejarah.

    Profesor Konishi mengatakan bahwa ia menamai monster laut tersebut berdasarkan prefektur tempat ia ditemukan dan naga dalam mitologi Jepang.

    “Di China, naga mengeluarkan guntur dan hidup di langit. Mereka menjadi hewan akuatik dalam mitologi Jepang,” katanya.

    Kadal Raksasa Zaman Prasejarah

    Perbandingan ukuran Wakama Soryu dengan hiu putih besar (great white shark) Foto: via Daily Mail

    Makalah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Systematic Palaeontology mengklasifikasikannya sebagai jenis mosasaurus, kadal raksasa zaman prasejarah.

    Mosasaurus bukanlah dinosaurus, dan sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan kadal dan ular modern. Mereka adalah predator puncak lautan prasejarah sekitar 100 juta hingga 66 juta tahun yang lalu.

    Mereka biasanya memangsa ikan yang lebih kecil, meskipun beberapa fosil menunjukkan bahwa mereka juga akan memakan anggota spesies mereka sendiri.

    Sisa-sisa fosil osasaurus kini telah ditemukan di seluruh dunia dari Antartika hingga Gurun Sahara. Mereka hidup pada masa yang hampir sama dengan Tyrannosaurus Rex, dan dengan panjang 11 meter, spesimen terbesar yang pernah ditemukan hampir sama besarnya.

    Mosasaurus juga punah ketika sebuah asteroid menghantam tempat yang sekarang menjadi Teluk Meksiko, yang memicu kepunahan massal dinosaurus.

    Ciri-ciri tulang belakang fosil menunjukkan bahwa ‘Naga Biru’ ini memiliki sirip punggung, yang membuatnya benar-benar unik di antara mosasaurus lainnya.

    Namun, klasifikasi Naga Biru tidak sesederhana itu. Yang unik di antara mosasaurus, sirip belakang spesimen Jepang lebih besar dari sirip depannya dan bahkan lebih panjang dari kepalanya.

    Ada pula bukti bahwa ia memiliki sirip punggung seperti hiu atau lumba-lumba, sesuatu yang tidak pernah terlihat di antara mosasaurus. Profesor Konishi menemukan bahwa duri saraf di sepanjang tulang belakang fosil tersebut sangat mirip dengan lumba-lumba pelabuhan.

    Para ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan yang jelas pada duri saraf dari satu bagian tulang belakang tersebut cocok dengan yang ditemukan pada lumba-lumba dan paus bergigi masa kini. Peneliti percaya bahwa Naga Biru akan menggunakan sirip depannya yang besar untuk bermanuver dengan cepat sementara, seperti di pesawat, sirip belakangnya menyediakan navigasi untuk menyelam atau naik ke permukaan.

    Mosasaurus lain seperti Gavialimimus almaghribensis tidak memiliki sirip punggung dan memiliki sepasang sirip belakang yang lebih kecil dari sepasang sirip depan. Sementara itu, seperti mosasaurus lainnya, makhluk itu akan menggunakan ekornya yang besar untuk memberikan akselerasi cepat yang membuatnya menjadi predator yang mematikan.

    “Kami tidak memiliki analog modern yang memiliki morfologi tubuh seperti ini, dari ikan hingga penguin hingga penyu laut, tidak ada yang memiliki empat sirip besar yang mereka gunakan bersama sirip ekor,” ujar Profesor Konishi.

    Beberapa makhluk laut prasejarah lainnya seperti mosasaurus juga menggunakan sirip dayung besar tetapi tidak ada yang melakukannya sebaik menggunakan ekor besar.

    “Ini membuka banyak hal yang menantang pemahaman kita tentang bagaimana mosasaurus berenang. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana kelima permukaan hidrodinamik ini digunakan.M ana yang untuk kemudi? Mana yang untuk propulsi?,” kata Profesor Konishi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Peresmian Sentra Fauna Lenteng Agung Batal, Pramono: Saya yang Batalin”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/afr)

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Washington DC

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    BBC

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

    Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang pria Irak yang memicu kecaman dari seluruh dunia pada 2023 lalu karena membakar Al-Quran di depan umum ditemukan telah ditembak mati di Swedia.

    Menurut laporan media lokal Swedia, polisi mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria yang diduga berusia 40-an ditembak mati pada Rabu malam, yang mengungkapkan bahwa lima orang telah ditangkap atas dugaan pembunuhan tersebut.

    Pria yang dimaksud terungkap sebagai Salwan Momika yang berusia 38 tahun, seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia. Ia menjadi terkenal karena melakukan banyak protes anti-Islam dan membakar salinan Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm pada tahun 2023.

    Tindakan itu memicu protes dan kemarahan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim.

    Seperti apa krolonologi penembakannya dan siapa itu Salwan Momika?

    Penembakan dan Penangkapan

    Menurut The Local yang berbasis di Swedia, penembakan terjadi sekitar pukul 11 ​​malam, di mana Momika sedang melakukan live streaming langsung pada saat itu. Polisi menahan lima orang terkait dengan kasus tersebut tetapi belum mengonfirmasi identitas korban atau rincian luka-lukanya. Investigasi masih berlangsung sementara pihak berwenang memeriksa kemungkinan motif di balik serangan tersebut.

    Pembakaran Al-Quran dan Tanggapan Global

    Pembakaran Al-Quran yang dilakukan Momika dan Najem pada tahun 2023 menyebabkan kecaman luas, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim. Insiden tersebut memicu protes keras, termasuk serangan terhadap kedutaan besar Swedia di Baghdad.

    Di Teheran, para pengunjuk rasa melambaikan bendera Iran sambil meneriakkan yel-yel menentang Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Swedia. Pihak berwenang Swedia telah mengutuk penodaan tersebut tetapi mengatakan bahwa mereka menegakkan undang-undang kebebasan berbicara negara tersebut. Menanggapi masalah keamanan, badan intelijen Swedia menaikkan tingkat kewaspadaan teror menjadi empat dari lima.

    Siapakah Salwan Momika?

    Momika, yang berasal dari Qaraqosh di provinsi Nineveh, Irak utara, lahir dalam keluarga Katolik Asiria. Selama kekerasan sektarian antara tahun 2006 dan 2008, ia bergabung dengan Partai Patriotik Asiria dan bekerja sebagai penjaga keamanan di Mosul.

    Setelah ISIS merebut Mosul pada tahun 2014, ia menjadi bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), muncul dalam rekaman dengan mengenakan perlengkapan militer dan menyatakan kesetiaan kepada Brigade Imam Ali. Pada tahun 2017, ia pindah ke Jerman menggunakan visa Schengen, di mana ia secara terbuka meninggalkan keyakinannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis.

    Pada tahun 2018, ia mencari suaka di Swedia dan diberi status pengungsi. Dia kemudian menerima izin tinggal sementara pada tahun 2021, tetapi permohonannya untuk mendapatkan tempat tinggal tetap ditolak karena ketidakkonsistenan dalam permohonan suakanya, termasuk klaim yang disengketakan tentang hubungannya dengan Brigade Imam Ali.

    Di Swedia, dia terlihat berinteraksi dengan politisi, termasuk Anggota Parlemen Demokrat Kristen Robert Halef dan Julia Kronlid dari Demokrat Swedia, dan kemudian menjajaki potensi karier politik dengan Demokrat Swedia.

    Status Imigrasi Momika

    Momika melarikan diri ke Swedia setelah menghadapi masalah hukum di Irak. Pada Oktober 2023, Swedia mencabut izin tinggalnya, dengan alasan informasi palsu dalam permohonan suakanya. Irak meminta ekstradisinya, tetapi pihak berwenang Swedia menghentikan sementara deportasinya.

    Momika kemudian mencari suaka di Norwegia tetapi dideportasi kembali ke Swedia, di mana ia diberi izin selama satu tahun. Pihak berwenang Swedia melanjutkan penyelidikan mereka atas penembakan tersebut sambil menilai potensi risiko keamanan yang terkait dengan kasus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Rencana CDU Perketat Perbatasan Diperkarakan? – Halaman all

    Kenapa Rencana CDU Perketat Perbatasan Diperkarakan? – Halaman all

    Jelang pemilihan dini legislatif di Jerman, partai terbesar Uni Kristen Demokrat mengusulkan pengetatan kebijakan keimigrasian. Inisiatif tersebut digerakkan oleh insiden tewasnya dua orang di tangan seorang warga Afganistan di Kota Aschaffenburg belum lama ini.

    Ketua Umum CDU Friedrich Merz menegaskan, ingin melaksanakan rencana tersebut jika memenangkan pemilu dini, yang akan digelar 23 Februari nanti. Usulannya ditolak kedua partai pemerintah, dan sebaliknya menjaring dukungan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD.

    Partai Hijau dan Partai Sosialdemokrat SPD, mengatakan rencana Merz berpotensi melanggar konstitusi dan hukum internasional. Berikut di antaranya:

    Kontrol perbatasan vs. rezim Schengen

    Pemeriksaan perbatasan sejatinya ingin dihindari dalam rezim visa Schengen. Kodeks Perbatasan Schengen hanya mengizinkan pemeriksaan dalam waktu terbatas, “dalam kasus ancaman keamanan nasional dan ketertiban umum.”

    Atas dasar tersebut, Kementerian Dalam Negeri Jerman yang dipimpin SPD telah menjalankan kontrol perbatasan, sejak serangan teror mematikan di Solingen, Agustus 2024. Tersangka pelaku adalah pemohon suaka asal Suriah, yang seharusnya sudah dideportasi ke Bulgaria.

    Menurut Hukum Uni Eropa, pemeriksaan perbatasan adalah “ultima ratio” atau senjata pamungkas yang hanya bisa digunakan dalam batas waktu tertentu. Artinya, kontrol permanen di perbatasan internal Uni Eropa tidak diizinkan.

    Pengusiran pencari suaka di perbatasan?

    Berdasarkan Peraturan Dublin III, Uni Eropa mewajibkan negara anggota tempat pencari suaka pertama kali berjejak untuk bertanggung jawab atas prosedur suaka.

    Itu sebabnya Jerman terbebas dari kewajiban memproses pengungsi karena bukan negara singgahan pertama.

    Namun, Uni Eropa juga menentukan prosedur spesifik, yang berarti Jerman tidak bisa begitu saja menolak pencari suaka di perbatasan. “Hukum Eropa menetapkan bahwa pencari suaka harus terlebih dahulu diizinkan masuk,” kata pengacara migrasi Daniel Thym dari Universitas Konstanz, dalam program berita televisi ARD, Tagesschau.

    “Kemudian mereka akan diberikan prosedur, dan kemudian kita dapat mencoba mengirim orang-orang itu kembali ke negara-negara yang bertanggung jawab.” Elemen utama dalam prosedur ini adalah wawancara pribadi untuk menentukan negara mana yang bertanggung jawab atas prosedur suaka.

    Bahkan jika pencari suaka sebelumnya tinggal di negara Uni Eropa lainnya, pemerintah dapat bertanggung jawab, jika terdapat anggota keluarga yang sedang menjalani prosedur suaka di Jerman.

    Jika semua pencari suaka ditolak di perbatasan tanpa kecuali, Jerman mengambil risiko konflik dengan negara jiran. Austria, misalnya, telah mengumumkan tahun lalu, tidak akan “menerima kembali” migran mana pun yang ditolak oleh Jerman.

    Celah terakhir lewat status darurat nasional?

    Menurut pasal 72 Perjanjian mengenai Berfungsinya Uni Eropa, TFEU, Jerman berwenang mendeklarasikan darurat keimigrasian dan dibebaskan dari aturan UE. Rencana ini sudah diumumkan calon kanselir Merz pada Agustus 2024 di Solingen.

    CDU bersikeras, Jerman berkewajiban “menggunakan hukum nasional, jika regulasi Eropa tidak lagi ditaati.”

    Namun, penerapannya tidak mudah. Pemerintah pertama-tama harus membuktikan bahwa Jerman benar-benar dalam situasi darurat, yaitu adanya ancaman serius terhadap ketertiban atau keamanan nasional.

    Dalih tersebut sulit dubuktikan karena kontrol perbatasan sejauh ini telah secara signifikan mengurangi migrasi ilegal. “Mayoritas entri ilegal sudah bisa dicegah melalui pengusiran di perbatasan,” menurut koalisi pemerintah.

    Jika Merz berhasil menjadi kanselir Jaerman seperti yang diperkirakan, pemerintahannya harus menemukan argumen yang kuat untuk membuktikan keadaan darurat. Karena rintangannya tinggi: aktivasi klausul pengecualian dikontrol oleh Mahkamah Keadilan Eropa, ECJ. Dan sejauh ini, semua upaya negara anggota untuk mengajukan situasi darurat ditolak oleh ECJ .

    “Jika Jerman bersikeras menutup perbatasannya bagi pencari suaka, negara-negara Eropa lainnya tentu akan melakukan hal yang sama,” prediksi pengacara dan pakar migrasi Daniel Thym. “Dan kemudian kita harus berkumpul dengan cepat di Brussels, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kita dapat mendesain ulang hukum suaka Eropa secara mendasar.”

  • Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kami hadirkan tiga kabar dari Australia yang menjadi perbincangan di belahan bumi selatan ini untuk Anda.

    Kabar yang pertama datang dari Australia Selatan.

    Pulau Kanguru akan jadi rumah bagi koala

    Suaka bagi 1.000 koala dan satwa liar lainnya akan didirikan di Pulau Kanguru, Australia Selatan bulan depan.

    Pemerintah berencana memfasilitasi penelitian tentang masa depan yang berkelanjutan bagi hewan berkantung itu di pulau tersebut.

    Koala Sanctuary Limited didirikan oleh peneliti koala Karen Burke da Silva dan Julian Beaman, serta filantropis lingkungan Alan Noble.

    Dr Julian mengatakan sumbangan filantropis telah memungkinkan badan amal tersebut membeli properti seluas 530 hektar di barat laut pulau tersebut dari perusahaan perkebunan Kiland Limited.

    Selengkapnya tentang suaka koala ada di artikel ini.

    Perusahaan Queensland kembangkan pesawat bertenaga hidrogen

    Stralis Aircraft yang berbasis di Brisbane, Queensland, tengah mengembangkan pesawat bertenaga hidrogen ramah lingkungan.

    Stralis Aircraft dan CQ University telah bermitra untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan, dengan rencana untuk penerbangan komersial antara Brisbane dan Gladstone pada tahun 2027.

    Mereka berencana menjadi perusahaan pertama yang menerbangkan pesawat di Australia menggunakan hidrogen.

    “Teknologi ini tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih senyap,” kata kepala kemitraan Stralis Aircraft, Emma Whittlesea.

    “Kami juga berharap dengan harga hidrogen yang diproyeksikan … lebih hemat biaya.”

    Lebih lanjut soal pesawat bertenaga hidrogen ini bisa dibaca melalui tautan ini.

    Karavan penuh dengan bahan peledak ditemukan di Sydney

    Meski demikian, Kepolisian New South Wales (NSW) masih belum menetapkan temuan itu sebagai insiden teroris, dengan alasan bahwa bukti lebih lanjut diperlukan.

    Pada Rabu (29/01) sore, kepolisian negara bagian NSW mengonfirmasi sebuah karavan telah ditemukan di pinggiran kota Sydney, Dural, 10 hari sebelumnya.

    Di dalam, bahan peledak gel berdaya ledak tinggi yang berpotensi menyebabkan “peristiwa korban massal” dengan radius ledakan hingga 40 meter ditemukan.

    Polisi juga menemukan dokumen yang memuat sentimen antisemit dan daftar target.

    Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess mengatakan tingkat ancaman teror akan tetap dianggap “mungkin” setelah penemuan tersebut.

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu