Xcloud.id

Kasus: teror

  • Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buka suara usai Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai pengakuan itu tidak akan berdampak pada berdirinya Palestina sebagai negara yang merdeka.

    “Saya punya pesan yang jelas bagi para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober: Anda memberikan imbalan besar kepada teror,” kata Netanyahu dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Dan saya punya pesan lain untuk Anda: itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” sambungnya.

    Netanyahu mengatakan pengakuan dari negara-negara Barat itu tidak akan menyurutkan Israel dalam menduduki wilayaH Tepi Barat. Dia menjamin operasi di wilayah tersebut akan diperluas.

    “Kami telah melakukannya dengan tekad dan kebijaksanaan politik. Lebih lanjut, kami telah menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria dan kami akan terus melanjutkan langkah ini,” ujarnya. Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria dalam menamakan wilayah Tepi Barat.

    Dilansir CNN, Netanyahu berjanji Israel akan memberikan langkah lanjutan dari pengakuan Inggris cs sepulangnya dari Amerika Serikat pekan ini.

    “Tanggapan terhadap upaya terbaru untuk memaksakan negara teror kepada kami di jantung tanah kami akan diberikan setelah saya kembali dari Amerika Serikat. Tunggu saja,” tambah Netanyahu.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Upaya Baru Fajar Nugros Bawa Kisah Klasik

    Upaya Baru Fajar Nugros Bawa Kisah Klasik

    JAKARTA – Sutradara Fajar Nugros menghadirkan film terbaru bertajuk Perempuan Pembawa Sial. Film ini tayang perdana di JAFF 2024 sebelum dirilis secara luas di bioskop Indonesia mulai Kamis, 18 September.

    Film Perempuan Pembawa Sial menceritakan Mirah (Raihaanun) yang akan menikah dengan Aryo (Banyu Bening), namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama setelah Aryo meninggal dalam kejadian tragis. Kemudian, Mirah mencari kehidupan baru dengan tetap bekerja di sebuah pabrik.

    Mirah ternyata mengalami Bahu Laweyan di mana semua orang yang menjalani hubungan dengannya akan berakhir mengenaskan. Mirah mencari tempat baru sampai ia memutuskan menikah dengan atasannya, namun kejadian serupa terjadi kepada pasangannya.

    Kejadian dua kali itu membuat masyarakat dan orang-orang sekitarnya mengutuk keberadaan Mirah. Suatu hari, Mirah bertemu dengan Puti (Clara Bernadeth), adik tirinya yang sudah lama tidak berkomunikasi dengannya.

    Di sisi lain, Mirah juga bertemu dengan Bana (Morgan Oey), penjual di restoran Padang yang tertarik dengan Mirah. Meski begitu, teror tetap menghampiri Mirah hingga ia harus menyelesaikan semuanya.

    Fajar Nugros bersama Husein M. Atmodjo berkolaborasi kembali untuk menciptakan Perempuan Pembawa Sial. Film ini mengangkat kisah klasik Bawang Merah Bawang Putih dengan gaya modern dan tentunya horor.

    Adegan pembukanya singkat tapi menegaskan bahwa sebuah teror besar akan hadir dalam hidup Mirah. Adegan ini menanamkan ekspektasi tinggi untuk apa yang terjadi selanjutnya.

    Sinematografinya juga terasa fokus agar penonton bisa melihat siapa yang menjadi fokus utama. Bagian menarik lainnya adalah rangkaian jumpscare yang ditaruh sutradara di adegan-adegan yang tidak terduga. Momen itu membuat terkejut hingga lelah karena timing-nya yang tidak berjauhan.

    Didik Nini Thowok yang hadir sedikit menjadi ikonis dengan penampilannya, meski sebenarnya porsi penceritaannya bisa dikembangkan dalam plot.

    Ceritanya panjang dan rumit membuat penonton harus mengikuti perjalanan Mirah. Beberapa bagian terasa panjang tapi tetap dinantikan.

    Film ini menawarkan bagaimana masyarakat memandang seorang wanita yang seringkali dijadikan obyek, namun hal itu tidak terlalu dieksplor padahal bisa dikembangkan. Sutradara memilih untuk mengulang rangkaian jumpscare demi membuat film ini tetap menjadi horor.

    Apa yang dibangun dengan terasa potensial berakhir dengan datar dan meninggalkan rasa yang mudah terlupakan. Meski begitu, film ini memiliki paduan kisah klasik yang bisa menjadi kesegaran dalam genre-nya.

    Film Perempuan Pembawa Sial bisa disaksikan di bioskop Indonesia mulai Kamis, 18 September.

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Jakarta –

    Seorang pengemudi truk Yordania menembak mati dua warga Israel di perlintasan perbatasan utama antara Tepi Barat yang diduduki Israel dan Yordania. Kementerian Luar Negeri dan militer Israel mengungkapkan kedua korban sempat dirawat namun tak terselamatkan.

    “Hari ini, seorang warga Yordania yang seharusnya mengemudikan truk bantuan kemanusiaan ke Gaza, membunuh dua warga Israel di perlintasan perbatasan Allenby,” tulis kementerian tersebut di X dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    Militer Israel sebelumnya mengatakan pasukan keamanan “menetralisir” penyerang, yang menurut layanan darurat Israel Magen David Adom (MDA) bersenjatakan pistol dan pisau. Kedua pria tersebut, yang berusia sekitar 20 dan 60 tahun, terluka dalam serangan di perlintasan Allenby dan menerima perawatan awal di tempat kejadian sebelum dinyatakan meninggal, ungkap MDA dalam sebuah pernyataan.

    “Kami melanjutkan perawatan medis, termasuk upaya resusitasi, yang pada akhirnya kami harus menyatakan mereka meninggal,” MDA mengutip salah satu petugas medisnya.

    Yordania mengutuk serangan tersebut, yang disebutnya sebagai kejahatan dan membahayakan “kemampuannya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza”.

    Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Yordania menyebutkan bahwa otoritas Yordania telah meluncurkan penyelidikan. Di jembatan, yang menurut Yordania telah ditutup oleh Israel dari sisi mereka, seorang jurnalis AFP melaporkan antrean kendaraan mulai terbentuk.

    Penyeberangan Allenby di Lembah Yordan merupakan satu-satunya pintu gerbang internasional bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang tidak mengharuskan masuk ke Israel, yang telah menduduki wilayah tersebut sejak 1967.

    Jaringan televisi Channel 12 Israel melaporkan bahwa penyerang telah melepaskan tembakan dan menikam para korban, menunjukkan gambar pisau berlumuran darah dan pistol di tanah.

    Mengomentari fakta bahwa ia bepergian dengan truk bantuan, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir menulis di X setelah serangan tersebut: “Serangan teror kemanusiaan.”

    Pada bulan September 2024, seorang pengemudi truk Yordania menembak mati tiga penjaga Israel di penyeberangan tersebut sebelum ia tewas.

    Serangan pada Kamis (18/9) terjadi ketika militer Israel menggempur Kota Gaza dengan tembakan artileri dan serangan udara, yang memaksa ribuan orang mengungsi ke Gaza selatan. Kekerasan di Tepi Barat juga meningkat seiring dengan perang Gaza, yang dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Trump Ancam Tetapkan Kelompok Anti Fasisme di AS Organisasi Teroris

    Trump Ancam Tetapkan Kelompok Anti Fasisme di AS Organisasi Teroris

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menetapkan gerakan anti-fasisme sayap kiri, Antifa, sebagai organisasi teroris. Trump juga ingin sosok yang mendanai Antifa diselidiki.

    Mekanisme apa yang akan digunakan Trump untuk menetapkannya belum jelas. Antifa sendiri tidak memiliki struktur terpusat atau kepemimpinan yang jelas, sehingga belum jelas siapa atau apa yang akan menjadi target.

    “Dengan senang hati saya sampaikan kepada banyak Patriot AS bahwa saya akan menetapkan ANTIFA, SEBUAH BENCANA KIRI YANG SAKIT, BERBAHAYA, DAN RADIKAL, SEBAGAI ORGANISASI TERORIS UTAMA,” tulis Trump DI platform Truth Social miliknya, dilansir CNN, Kamis (18/9/2025).

    “Saya juga akan sangat merekomendasikan agar mereka yang mendanai ANTIFA diselidiki secara menyeluruh sesuai dengan standar dan praktik hukum tertinggi. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan hal itu hanyalah salah satu dari banyak yang diambil Trump. Trump disebut ingin menangani organisasi sayap kiri yang dianggapnya memicu kekerasan politik.

    Trump mengisyaratkan langkah tersebut awal pekan ini dalam pidato dari Ruang Oval. Hal itu disampaikannya usai pembunuhan aktivis konservatif pendukungnya, Charlie Kirk.

    Sejumlah pejabat pemerintahan telah mengisyaratkan setelah pembunuhan Kirk bahwa mereka akan menargetkan apa yang mereka klaim sebagai upaya terkoordinasi sayap kiri untuk memicu kekerasan. Langkah-langkah tersebut telah memicu protes dari beberapa anggota Partai Demokrat, yang menuduh Trump menciptakan dalih untuk menindak perbedaan pendapat atau pandangan yang berlawanan.

    Dalam masa jabatan pertamanya, Trump berjanji untuk menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris dan Jaksa Agungnya saat itu, William Barr mengatakan aktivitasnya merupakan ‘terorisme domestik’.

    Namun, Antifa, kependekan dari anti-fasis, bukanlah kelompok yang terstruktur melainkan gerakan sosial yang lebih samar. Meskipun memberikan dukungan material kepada kelompok-kelompok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi teroris asing adalah ilegal, tidak ada hukum yang serupa untuk kelompok-kelompok domestik.

    Istilah Antifa digunakan untuk mendefinisikan sekelompok besar orang yang keyakinan politiknya condong ke kiri–seringkali paling kiri–tetapi tidak sesuai dengan dasar Partai Demokrat. Kelompok ini tidak memiliki pemimpin atau kantor pusat resmi, meskipun kelompok-kelompok di negara bagian tertentu mengadakan pertemuan rutin.

    Selain menetapkan kelompok sayap kiri tertentu sebagai organisasi teror, Trump awal pekan ini juga mengangkat kemungkinan pencabutan status bebas pajak bagi organisasi nirlaba liberal dan jaksa agungnya telah mengangkat kemungkinan mengajukan tuntutan pidana terhadap kelompok atau individu yang diduga menargetkan kaum konservatif.

    “Antifa itu mengerikan. Ada kelompok lain,” kata Trump, Senin (15/9), di Ruang Oval. “Kita punya beberapa kelompok yang cukup radikal, dan mereka lolos dari pembunuhan,” tambahnya tanpa mengutip bukti atau menjelaskan lebih lanjut.

    Trump juga mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Jaksa Agung Pam Bondi mengenai kemungkinan mengajukan tuntutan pemerasan terhadap kelompok-kelompok sayap kiri yang diklaimnya mendanai agitator sayap kiri.

    Lihat juga Video Trump Ancam Sanksi Baru ke Rusia Usai Serang Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Gaza City –

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) waktu setempat, saat militer Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan terhadap militan Hamas yang diyakini bersembunyi di pusat kota tersebut.

    Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengecam serangan Israel, yang disebut telah memicu “gelombang baru pengungsian” di daerah kantong Palestina tersebut.

    Para wartawan AFP dan saksi mata di lokasi menyaksikan arus warga Gaza yang terus-menerus bergerak ke arah selatan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, dan menaiki gerobak keledai. Tampak barang-barang ditumpuk tinggi di atas transportasi yang mereka gunakan.

    “Ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan quadcopter, dan serangan drone. Pengeboman tidak pernah berhenti,” tutur Aya Ahmed (32) yang berlindung bersama 13 kerabatnya di Kota Gaza.

    “Dunia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka (Israel) ingin kami mengungsi ke selatan — tetapi di mana kami akan tinggal? Tidak ada tenda, tidak ada transportasi, tidak ada uang,” katanya.

    Sejumlah warga Palestina menurutkan bahwa biaya perjalanan ke wilayah selatan Jalur Gaza melonjak drastis, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari US$ 1.000 (sekitar Rp 16,5 juta).

    Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukannya melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, untuk menghancurkan Hamas. Kemudian pada Rabu (17/9), militer Tel Aviv mengumumkan pembukaan “rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din” bagi warga yang meninggalkan Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Kolonel Avichay Adraee, menyebut koridor itu hanya akan dibuka selama 48 jam.

    Serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, terutama Kota Gaza, telah memicu kemarahan di kalangan internasional.

    “Serangan militer dan perintah evakuasi di Gaza bagian utara memicu gelombang pengungsian baru, memaksa keluarga-keluarga yang trauma mengungsi ke wilayah yang semakin menyempit dan tidak layak huni,” ujar Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam kritikannya.

    “Rumah sakit, yang sudah kewalahan, berada di ambang kehancuran karena meningkatnya kekerasan yang menghalangi akses dan mencegah WHO mengirimkan pasokan penyelamat nyawa,” sebutnya.

    Beberapa rumah sakit di Gaza melaporkan ada tiga anak di antara 12 korban tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza semalam. Sementara badan pertahanan sipil Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 64 orang sepanjang Rabu (17/9), termasuk 41 orang di Kota Gaza.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya terus menargetkan “infrastruktur teror Hamas” dan juga beroperasi di wilayah selatan di Rafah dan Khan Younis.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Dulu Batal Mundur, Hasan Nasbi Kini Dicopot Prabowo dari Kepala PCO

    Dulu Batal Mundur, Hasan Nasbi Kini Dicopot Prabowo dari Kepala PCO

    GELORA.CO  – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Posisinya kini digantikan oleh Angga Raka Prabowo.

    Diketahui, Angga dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), lembaga baru hasil transformasi dari PCO. Keputusan Prabowo seperti mengakhiri babak panjang tarik ulur nasib Hasan Nasbi dari kursi Kepala PCO. Sebab, Hasan pernah mundur, batal mundur, hingga akhirnya tetap dicopot.

    April 2025, Hasan tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah menandatangani dan mengirimkan surat mundur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat unggahan di akun Instagram @totalpolitikcom, pada 21 April 2025.

    Dia menyebut keputusannya mundur bukan langkah emosional, melainkan hasil perenungan panjang. 

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” kata Hasan.

    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” tambahnya.

    Pernyataan Kontroversial

    Nama Hasan Nasbi beberapa kali menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait komentarnya soal aksi teror kepala babi yang dikirimkan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, pada Maret 2025.

    Alih-alih mengecam, Hasan justru berkelakar dengan kalimat “sudah dimasak saja, sudah dimasak saja.” Ucapan itu menuai kritik keras karena dianggap tidak sensitif terhadap ancaman kebebasan pers.

    Hasan pun meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

    Dia saat itu menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita. 

    “Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang,” kata Hasan, saat itu.

    Sementara itu, Prabowo juga pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi. Kala itu, Prabowo mengakui bahwa pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru. Namun, dia menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.

    “Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo yang juga meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama menjabat sebagai Presiden.

    Batal Mundur, Kembali ke Istana

    Meski sudah menyatakan mundur, Hasan tetap hadir dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, 5 Mei 2025. Saat itu, Hasan bahkan disapa langsung oleh Presiden Prabowo dengan sapaan singkat “hei.”

    Tak lama kemudian, Hasan memastikan dirinya batal mundur. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden untuk tetap memimpin PCO. “Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo hanya berpesan agar dirinya memperbaiki pola komunikasi yang sempat menuai kritik. “Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” katanya.

    Hasan Nasbi Akhirnya Dicopot

    Meski pernah dipertahankan, akhirnya Hasan Nasbi resmi diberhentikan. Dalam reshuffle kabinet dan transformasi PCO menjadi BKP, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP.

    Pemberhentian Hasan diumumkan langsung di Istana Negara.

     “Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” demikian pengumuman yang dibacakan, Rabu (17/9/2025).

    Kini, kursi komunikasi pemerintah berada di tangan Angga Raka Prabowo. Sedangkan Hasan, akhirnya benar-benar meninggalkan panggung utama

  • 7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional

    7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional

    Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan Presiden RI Prabowo Subianto dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo.
    Angga Raka bakal memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi dari PCO.
    “Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar pemandu acara di Istana, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Sebenarnya, Hasan Nasbi sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu.
    Namun, saat itu, pengunduran diri Hasan Nasbi ditolak Prabowo.
    Bagaimana kisah Hasan Nasbi, yang sebenarnya sudah sempat mundur, tapi akhirnya dicopot sendiri oleh Prabowo?
    Pada April 2025 silam, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” tutur dia.
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucap dia.
    Pernyataan Hasan Nasbi ketika menjadi Kepala PCO sebenarnya memang beberapa kali menimbulkan gaduh.
    Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana.
    Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat “dimasak saja” yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut.
    “Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap Hasan, Jumat (21/3/2025) malam.
    Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
    Ia pun menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita.
    “Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan, saat itu.
    Presiden Prabowo Subianto pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
    Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru.
    Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.
    “Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo, dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.
    Meski mundur, Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.
    Saat itu, Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
    Lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun memasuki ruangan sidang kabinet.
    Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan wamen yang hadir.
    Ketika menyalami Hasan, Prabowo pun menyapanya.
    “Hei,” ucap Prabowo.
    Pada Mei 2025, Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Meski sudah mengajukan mundur, permohonan tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
    Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO.
    “Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
    Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya ditolak oleh Prabowo, dan meminta hal itu ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
    Dia hanya menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Hasan Nasbi mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala PCO.
    “Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan pesan Prabowo kepadanya, yakni agar memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki komunikasinya setelah sempat dianggap teledor oleh Prabowo soal komentarnya mengenai teror terhadap majalah Tempo.
    “Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” kata Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Serang Gaza: 91 Orang Tewas dan 17 Bangunan Hancur Termasuk Masjid

    Israel Serang Gaza: 91 Orang Tewas dan 17 Bangunan Hancur Termasuk Masjid

    Jakarta –

    Tentara Israel terus menggempur wilayah Kota Gaza secara brutal. Serangan itu membuat ribuan warga Gaza mengungsi ke beberapa titik.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (17/9/2025), serangan Israel pada Selasa (16/9) menewaskan setidaknya 91 orang di Gaza. Otoritas kesehatan mengatakan salah satu bom Israel mengenai kendaraan yang membawa orang-orang yang hendak mengamankan diri.

    Kemudian ada 17 bangunan di Gaza hancur. Bangunan yang hancur itu termasuk Masjid Aybaki di lingkungan Tuffah yang menjadi sasaran pesawat tempur Israel.

    Selain bom yang menghujani Gaza, tentara Israel juga terus menghancurkan wilayah Gaza di utara, selatan, dan timur, dengan robot-robot bermuatan bahan peledak.

    Pada masa awal Israel berjanji akan menggempur Gaza habis-habisan, banyak warga Gaza yang berjanji untuk tetap tinggal di sana. Namun, militer Israel mempercepat rencana pengambilalihan Gaza itu dengan membombardir Gaza sehingga gedung-gedung tinggi, rumah warga, dan infrastruktur hancur. Bahkan, warga yang ingin menyelamatkan diri ke zona aman juga ikut diserang.

    Israel Berjanji Serang Gaza

    Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel sedang bersiap melancarkan serangan terbaru di Gaza. Mereka bersiap untuk menduduki Kota Gaza.

    “Dalam dua hari kami telah merobohkan 50 menara teror, dan ini hanyalah tahap awal dari manuver darat yang intensif di Kota Gaza. Saya katakan kepada penduduk: kalian telah diperingatkan, pergi sekarang!” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video dilansir AFP, Selasa (9/9).

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, sebelumnya juga mengatakan bahwa “badai dahsyat akan menghantam langit Kota Gaza dan atap-atap menara teror” jika Hamas tidak menyerah, tidak membebaskan sandera dan tidak meletakkan senjata mereka.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red) melanjutkan operasi sesuai rencana — dan sedang bersiap untuk memperluas manuver guna mengalahkan Gaza secara telak,” tegas sang Menhan Israel.

    Lihat Video ‘Israel Tak Terima Disebut Lakukan Genosida dalam Penyelidikan PBB’:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/yld)