Xcloud.id

Kasus: serangan siber

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Cara Aman Gunakan WiFi Publik, Jangan Lupa Pakai VPN

    6 Cara Aman Gunakan WiFi Publik, Jangan Lupa Pakai VPN

    Bisnis.com, JAKARTA— Menggunakan WiFi publik tanpa perlindungan yang memadai dapat menimbulkan risiko besar terhadap keamanan data pribadi maupun perusahaan.

    Jaringan publik yang umumnya tersedia di kafe, bandara, hotel, hingga transportasi umum seperti kereta, memang menawarkan kemudahan dan kepraktisan. 

    Namun, di balik kenyamanan tersebut, jaringan semacam ini kerap tidak aman karena tidak dilengkapi kata sandi atau enkripsi, sehingga siapa pun dapat terhubung tanpa autentikasi. Kondisi ini membuatnya sangat rentan terhadap peretasan dan serangan siber.

    Pada jaringan yang tidak dienkripsi, seluruh data yang dikirimkan pengguna termasuk kata sandi, data pribadi, hingga detail transaksi keuangan dapat disadap dengan mudah. Informasi yang seharusnya bersifat rahasia bisa terbaca oleh pihak tidak bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk tindakan kriminal digital.

    Selain itu, ancaman lain datang dari keberadaan hotspot palsu atau rogue access point yang sengaja dibuat oleh peretas. Jaringan palsu ini dirancang menyerupai jaringan resmi agar pengguna terkecoh dan terhubung. Begitu tersambung, peretas dapat mencuri data penting, menginfeksi perangkat dengan malware, atau mengakses akun pribadi pengguna.

    Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi kunci utama saat bekerja atau berselancar menggunakan WiFi publik. Berikut ini enam rekomendasi yang bisa dilakukan dikutip dari laman Onsecurity pada Senin (3/11/2025): 

    1. Nonaktifkan berbagi file dan AirDrop

    Fitur file sharing atau AirDrop (pada Mac) sebaiknya dinonaktifkan saat menggunakan jaringan publik. Kedua fitur ini memungkinkan pengguna lain yang terhubung ke jaringan yang sama untuk mengakses file di perangkat Anda tanpa izin, sehingga dapat membuka celah bagi peretasan atau pencurian data.

    Bagi pengguna PC, pengaturan ini dapat diubah melalui Network and Sharing Center, kemudian pilih Change Advanced Sharing Settings dan matikan opsi file and printer sharing. Sementara itu, bagi pengguna Mac, buka System Preferences, masuk ke menu Sharing, lalu hilangkan semua tanda centang pada opsi berbagi agar perangkat tetap aman saat terkoneksi dengan WiFi publik.

    2. Waspadai jaringan yang terdeteksi

    Sebelum terhubung, pastikan nama jaringan WiFi benar. Tanyakan langsung kepada staf tempat Anda berada untuk mengonfirmasi nama jaringan resmi. Jika ragu terhadap suatu jaringan, sebaiknya jangan sambungkan perangkat Anda.

    3. Baca syarat dan ketentuan

    Beberapa jaringan WiFi publik, seperti di kafe besar atau bandara, meminta pengguna untuk mendaftar terlebih dahulu. Pastikan Anda membaca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum memberikan data pribadi.

    4. Gunakan VPN (Virtual Private Network)

    VPN membantu mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP Anda, menciptakan koneksi aman antara perangkat dan server VPN. Dengan begitu, aktivitas online Anda tetap terlindungi meskipun menggunakan jaringan publik.

    5. Hindari mengakses informasi sensitif

    Sebisa mungkin, hindari membuka situs perbankan atau melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan WiFi publik. Akses data penting seperti itu hanya melalui jaringan rumah atau server perusahaan yang aman.

    6. Selalu keluar dari akun di perangkat umum

    Jika menggunakan komputer umum, seperti di perpustakaan, pastikan Anda keluar dari semua akun setelah selesai. Tidak menutup sesi login bisa menyebabkan kebocoran data dan penyalahgunaan akun oleh pengguna berikutnya.

  • HP Samsung Galaxy Dukung QRIS Tap, Bayar Pakai NFC Makin Praktis

    HP Samsung Galaxy Dukung QRIS Tap, Bayar Pakai NFC Makin Praktis

    Jakarta –

    Samsung Electronics Indonesia menyambut positif peluncuran resmi QRIS Tap oleh Bank Indonesia (BI). Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mempercepat transformasi digital nasional dan memperkuat ekosistem pembayaran yang praktis, cepat, serta aman.

    “Kami menyambut dengan antusias inisiatif Bank Indonesia yang telah resmi meluncurkan QRIS Tap untuk konsumen Indonesia. Inovasi ini tidak hanya mendorong percepatan digitalisasi dalam pembayaran elektronik dan sektor transportasi. Hal ini juga sejalan dengan visi kami untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih mudah bagi pengguna Samsung Galaxy. ujar Selvia Gofar, Head of Group MX Category Management, Samsung Electronics Indonesia dikutip dari keterangan resmi.

    Melalui teknologi Near Field Communication (NFC) yang sudah tertanam di jutaan perangkat Samsung Galaxy, pengguna kini dapat bertransaksi cukup dengan menempelkan ponsel ke mesin pembayaran yang mendukung QRIS Tap, tanpa perlu memindai kode QR seperti sebelumnya.

    Daftar HP Samsung dukung QRIS Tap

    Samsung memastikan dukungan QRIS Tap dapat dinikmati di berbagai lini produk Galaxy, mulai dari seri entry-level hingga flagship. Pengguna Galaxy A17, A26, A36, hingga seri premium seperti Galaxy S25FE, S25 Edge, S25 Ultra, Z Flip7, dan Z Fold7 sudah bisa merasakan kemudahan transaksi ini.

    “Pengguna Samsung Galaxy, termasuk Galaxy A17 hingga Galaxy Z Fold7, sudah dapat langsung merasakan kemudahan QRIS Tap berkat dukungan teknologi NFC di perangkat mereka. Dengan jutaan perangkat Samsung Galaxy ber-NFC yang aktif di Indonesia, inovasi ini siap diakses oleh berbagai lapisan pengguna,” ungkap Selvia

    Selain kemudahan, Samsung juga menekankan aspek keamanan dalam setiap transaksi digital. Seluruh perangkat Galaxy dibekali sistem keamanan Samsung Knox, yang melindungi data pengguna di berbagai lapisan sistem operasi.

    Teknologi ini memastikan transaksi QRIS Tap berlangsung aman dari risiko pencurian data atau serangan siber, memberikan rasa tenang bagi pengguna saat melakukan pembayaran digital.

    Inovasi QRIS Tap memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan menempelkan perangkat NFC di mesin EDC atau terminal pembayaran yang kompatibel. Teknologi ini tidak hanya berlaku untuk pembayaran di merchant, tetapi juga akan diterapkan di transportasi publik seperti KRL, LRT MRT dan Transjakarta.

    Menariknya, QRIS kini juga sudah mulai digunakan lintas negara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang, memperluas kenyamanan pengguna Galaxy saat bepergian di Asia.

    (afr/afr)

  • Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI

    Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI

    Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat.
    “Tapi yang paling penting adalah menjaga jangan sampai data pribadi kita terekspose ke luar. Perlindungan data pribadi harus dijaga,” ujar Bonifasius di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat berdampak luas, baik bagi individu maupun lembaga.
    “Sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana mencegah penyimpangan penggunaan data-data kita. Jangan sampai para pengelola data pribadi itu diretas,” katanya.
    Bonifasius menambahkan, serangan siber seperti ransomware menjadi ancaman yang paling berbahaya.
    Bahkan, untuk memulihkannya membutuhkan biaya yang tidak murah.
    “Yang paling ngeri itu ransomware dan segala macamnya. Karena kalau kena, biasanya mahal untuk
    recovery
    ,” ujarnya.
    Ia juga menyinggung soal pentingnya etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.
    Menurutnya, meskipun AI membutuhkan konsumsi data dalam jumlah besar, Indonesia tetap harus berhati-hati dalam menyesuaikan teknologi tersebut dengan nilai dan budaya lokal.
    “Untuk AI, konsumsi utamanya adalah data. Memang AI yang dikembangkan negara-negara maju datanya sudah sangat besar, tapi belum tentu cocok dengan etika dan budaya kita. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi tetap harus kita uji,” katanya.
    Pada kesempatan itu, Bonifasius mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan data pribadi serta mendorong inovasi AI yang sesuai dengan konteks Indonesia.
    “Mari kita jaga bersama, dan kita dorong agar inovasi di bidang AI untuk Indonesia terus maju,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumbo! Transaksi Kripto di RI Tahun Ini Sudah Rp 360 Triliun

    Jumbo! Transaksi Kripto di RI Tahun Ini Sudah Rp 360 Triliun

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto sepanjang Januari-September 2025 sudah mencapai Rp 360,3 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan jumlah investor kripto dalam negeri.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan per September 2025 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 18,61 juta konsumen. Jumlah ini tercatat terus mengalami kenaikan 3-5% setiap bulannya (month to month).

    “Ekosistem kripto domestik hingga September 2025 kami di OJK mencatat bagaimana pengguna atau konsumen aset kripto nasional terus mengalami peningkatan pesat. Angkanya sekarang sudah mencapai 18,61 juta konsumen,” jelasnya dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    “Total transaksi yang terjadi year to date sampai September di angka lebih dari Rp 360 triliun,” jelas Hasan lagi.

    Menurutnya aset kripto dan teknologi di belakangnya memiliki potensi besar untuk ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan diversifikasi investasi, efisiensi pelaksanaan transaksi keuangan, serta pengembangan inovasi produk dan model bisnis yang baru.

    “Berdasarkan laporan dari satu publisher, Chainalysis, di tahun 2025 untuk tahun 2024 kemarin Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 151 negara dalam Global Crypto Adoption Index,” terangnya.

    Meski begitu, Hasan mengingatkan inovasi berbasis teknologi seperti aset kripto turut memunculkan tantangan dan risiko baru. Di antaranya terkait ancaman keamanan siber, potensi peretasan dari platform-platform penyelenggara aset kripto, hingga risiko kegagalan penyelenggaraan infrastruktur teknologi dari para pelaku usaha.

    “Risiko lain yang juga terus harus kita waspadai adalah misalnya upaya atau praktik dari manipulasi pasar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini akan mengganggu aspek market integrity yang akan kita hadirkan, dan mungkin juga ada potensi penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang bahkan pendanaan illegal activity seperti terorisme dan lainnya,” terang Hasan.

    Ia mengatakan risiko ini tak hanya dugaan semata mengingatkan dalam data milik Chainalysis, sepanjang 2024 saja kerugian global akibat serangan siber di sektor aset keuangan digital terus meningkat sebanyak 21% mencapai angka US$ 2,2 miliar

    “Prediksi untuk semester I 2025 kerugian akibat serangan di sektor kripto selama 6 bulan pertama tahun ini telah menembus angka US$ 2,3 miliar. Jadi satu semester tahun ini saja sudah melampaui angka catatan aset atau total kerugian keamanan siber di tahun yang lalu,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Indonesia Peringkat ke-12, Negara dengan Serangan Siber Tertinggi di Asia Pasifik

    Indonesia Peringkat ke-12, Negara dengan Serangan Siber Tertinggi di Asia Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA— Microsoft melaporkan Indonesia menempati peringkat ke-12 dalam daftar negara dengan aktivitas siber tertinggi di Asia Pasifik. Indonesia menyumbang sekitar 3,6% dari total aktivitas siber di kawasan tersebut. 

    Temuan ini berdasarkan Microsoft Digital Defense Report 2025 (MDDR 2025), yang juga menunjukkan peningkatan paparan organisasi di Indonesia terhadap berbagai bentuk serangan, seperti pencurian data, ransomware, hingga malware infostealer seperti Lumma Stealer, yang disebut telah menyerang lebih dari 14.000 perangkat di Indonesia selama paruh pertama 2025.

    President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menilai pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia perlu diimbangi dengan kesiapan dan disiplin keamanan yang kuat. 

    Terlebih, selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025, sebanyak 52% serangan siber di seluruh dunia dimotivasi oleh keuntungan finansial, sementara 80% insiden yang diinvestigasi oleh tim keamanan Microsoft melibatkan pencurian atau kebocoran data.

    “Cybersecurity kini bukan hanya tanggung jawab IT, melainkan bagian dari tata kelola bisnis dan fondasi kepercayaan dalam berinovasi,,” kata Dharma dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (30/10/2025). 

    Laporan MDDR 2025 menyoroti tiga pergeseran besar dalam lanskap ancaman siber. 

    Pertama, serangan berbasis identitas masih mendominasi. Tekanan terhadap kredensial, mulai dari password spray hingga penyalahgunaan token terus meningkat. 

    Lebih dari 97% serangan identitas, misalnya, berasal dari upaya menebak kata sandi secara massal. Penerapan multifactor authentication (MFA) yang tahan phishing terbukti mampu mencegah hingga 99% serangan jenis ini.

    Kedua, ransomware berevolusi menjadi pemerasan data. Jika sebelumnya pelaku hanya mengenkripsi sistem, kini mereka juga mencuri data sensitif untuk dijual atau dijadikan alat negosiasi. 

    Sektor publik seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah menjadi sasaran paling rentan karena keterbatasan sumber daya keamanan.

    Ketiga, infostealer menjadi pintu masuk awal serangan. Malware seperti Lumma Stealer kini berperan sebagai akses awal bagi kejahatan siber. Infostealer mencuri informasi pengguna, mulai dari kata sandi, token sesi, hingga data pribadi melalui kampanye malvertising maupun manipulasi hasil pencarian (SEO poisoning).

    “Ancaman ini berkembang pesat karena kemampuannya mencuri kredensial secara otomatis dan memicu rangkaian serangan lanjutan di kemudian hari,” tulis laporan tersebut.

    MDDR 2025 juga menyoroti kemajuan AI yang menciptakan paradoks baru dalam keamanan siber. Di satu sisi, pelaku kejahatan memanfaatkan AI untuk mempercepat pencarian kerentanan dan melipatgandakan skala phishing otomatis, yang kini memiliki tingkat keberhasilan 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan phishing tradisional dari 12% menjadi 54% click-through rates.

    Namun, di sisi lain, AI juga memperkuat pertahanan organisasi. Microsoft memiliki Microsoft Sentinel, Security Copilot, dan rangkaian produk di Microsoft Security Store yang dapat digunakan tanpa kode untuk menganalisis miliaran sinyal ancaman setiap hari, mengotomatiskan deteksi anomali, serta merespons serangan dalam hitungan detik. Pendekatan ini sejalan dengan Secure Future Initiative (SFI) yang dikembangkan Microsoft, dengan prinsip secure by design, secure by default, dan secure operations untuk memastikan keamanan menjadi bagian dari DNA setiap produk dan proses.

    MDDR 2025 juga menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang menyeluruh,  tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan proses. Microsoft pun merekomendasikan empat langkah utama untuk memperkuat ketahanan siber:

        1.    Gunakan MFA tahan phishing

    Batasi hak akses sesuai prinsip least privilege.

        2.    Bangun budaya keamanan siber

    Tingkatkan keterampilan dan kesadaran di seluruh divisi agar keamanan menjadi fungsi bisnis dan tanggung jawab bersama, bukan hanya tim IT.

        3.    Petakan dan awasi aset cloud

    Serangan terhadap cloud meningkat 87% tahun ini. Perkuat perlindungan data dan sistem dengan pembaruan rutin serta deteksi ancaman di seluruh perangkat dan aplikasi.

        4.    Manfaatkan AI secara aman dan bertanggung jawab

    Perlakukan model AI dan data sebagai aset yang harus dilindungi secara menyeluruh, sekaligus dimanfaatkan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat.

  • AHY Titip Pesan ke Warga RI, Jangan Hanya Aktif di Medsos

    AHY Titip Pesan ke Warga RI, Jangan Hanya Aktif di Medsos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap potensi besar Indonesia sebagai pelaku ekonomi digital terbesar dan terkuat, bukan cuma di Asia Tenggara, tetapi juga Asia dan dunia.

    Pasalnya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang masif. Indonesia juga memiliki bonus demografis yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital.

    “Jumlah penduduk kita besar, usia produktif, usia muda, middle class kita terus bertambah, sehingga kita harapkan bukan hanya aktif di media sosial, tapi memang benar-benar aktif di ruang digital, termasuk dalam urusan ekonomi,” kata AHY dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya penguatan di aspek infrastruktur untuk mendukung ekonomi digital, mulai dari jaringan internet yang merata ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), hingga infrastruktur logisit di darat, laut, dan udara.

    Salah satu infrastruktur yang penting untuk dikembangkan adalah data center. Saat ini perkembangan AI mendorong permintaan data center yang membludak di seluruh dunia. Hal ini juga mendatangkan peluang ekonomi yang besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Di situlah kita perlu penguatan, duduk bersama, agar data ini benar-benar menjadi aset yang harus kita kelola dan amankan sebaik mungkin. Dengan AI, kita semua juga berharap ekonomi bukan hanya serba digital, tapi juga serba pintar,” ia menjelaskan.

    Kendati demikian, AHY juga mengingatkan soal konsekuensi peretasan yang kian marak. Serangan siber kerap terjadi di berbagai belahan dunia.

    “Kita harus lindungi keamanan data, termasuk privacy masyarakat kita,” ia berujar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Nurlaili baru saja turun dari ojek online di depan rumah kontrakannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah seharian bekerja di toko pakaian. Saat ingin membuka pintu, ponselnya tiba-tiba berdering nyaring. Ia pikir itu panggilan dari temannya, jadi tanpa pikir panjang langsung diangkatnya. Ternyata panggilan itu dari seorang debt collector.

    “Bayar utang lu sekarang. Kalau kagak, data lu gua sebar,” kata Nurlaili menirukan suara debt collector yang meneleponnya, Selasa (28/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi persis setahun yang lalu. Nurlaili bercerita, dalam kondisi ekonomi yang terdesak karena sudah berbulan-bulan menganggur, ketika itu ia menerima pesan WhatsApp yang menawarkan pinjaman online. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajukan pinjaman. Belakangan baru diketahui kalau aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menawarkan pinjaman itu statusnya ilegal.

    Tidak sampai sehari, uang pinjaman itu langsung masuk ke rekeningnya. Nurlaili sempat merasa lega karena kebutuhannya terpenuhi, tetapi ternyata itu menjadi awal dari kesulitan besar dalam hidupnya. Bunga pinjaman yang sangat tinggi membuatnya kesulitan untuk melunasi. Saat jatuh tempo tiba dan ia belum mampu membayar, dendannya juga mencekik. Berbagai cacian dan ancaman juga datang dari pihak penagih.

    “Saya enggak tahu kalau pinjolnya ilegal. Bukannya enggak mau bayar, tapi memang waktu itu belum ada uang. Bunga sama dendanya juga tinggi banget sampai susah buat dilunasin. Saya malu, semua orang jadi tahu karena ikutan diteror,” cerita Nurlaili.

    Karena tak tahan dengan tekanan dan rasa malu, akhirnya Nurlaili memutuskan untuk menjual sepeda motornya demi melunasi semua utangnya. “Saya kapok,” ucapnya.

    Kisah Nurlaili hanyalah satu dari banyak cerita serupa di berbagai daerah. Di balik kemudahan teknologi digital, banyak masyarakat terjebak dalam jerat pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan dan kecepatan. Bahayanya, pinjol ilegal menerapkan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang tidak wajar. Pinjol ilegal juga bisa mengakses kontak dan data pribadi untuk melakukan tindak pidana.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah menerima 17.531 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total pengaduan itu, sebanyak 13.999 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dan 3.532 pengaduan terkait investasi ilegal.

    Selain pinjol dan investasi ilegal, penipuan atau scam online juga marak terjadi. Pelaku kerap menyamar sebagai kerabat, teman dekat, bahkan tokoh publik. Dengan bantuan teknologi deepfake berbasis artificial intelligence (AI), tak sedikit korban yang akhirnya tertipu.

    Seperti yang dikisahkan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Namanya pernah disalahgunakan oleh pelaku scam online untuk meminta uang kepada korban. Pelaku mengaku sebagai Sadewo yang ingin menjual mobil dan meminta down payment (DP) kepada korban.

    “Ada yang pakai nama saya via WhatsApp, saya butuh duit mau jual mobil dan minta DP, dan ada yang kena Rp 5 juta,” ujar Sadewo dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Mall Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

    Pelindungan Konsumen Jasa Keuangan

    Dalam kegiatan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pengurus pusat dan anggota Dharma Pertiwi yang digelar secara hybrid, Rabu (22/10/2025), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dampak kemajuan teknologi memberikan kemudahan di hampir semua aspek, baik dalam pendidikan, komunikasi, hingga layanan keuangan.

    Namun, di balik kemudahan tersebut, ada bahaya yang mengintai. Mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penipuan atau scam, serangan siber, hingga aktivitas keuangan ilegal. Karenanya, kegiatan meningkatkan literasi keuangan menjadi bagian yang penting. Tidak hanya untuk menghindari risiko kejahatan keuangan digital, tetapi juga meningkatkan daya tahan finansial.

    “Kenapa belajar literasi keuangan itu penting? Ada satu studi yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD), literasi keuangan itu bisa memperkuat financial resilience atau daya tahan finansial keluarga,” kata Friderica.

    Dalam melindungi masyarakat dari risiko di sektor keuangan, OJK memiliki peranan yang sangat penting. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini bertugas mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga fintech dan industri keuangan non-bank (IKNB), serta melindungi konsumen dan masyarakat.

    OJK juga memperkuat upaya pelindungan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

    Friderica menyampaikan, penerbitan POJK tersebut merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

    Ditegaskan Friderica, pelindungan konsumen dan masyarakat bukan hanya soal menangani pengaduan. Konsep pelindungan konsumen dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang dimulai dari edukasi kepada konsumen dan masyarakat, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), dan penanganan pengaduan konsumen.

    “Pelindungan konsumen itu bukan pemadam kebakaran, bukan di akhir, tetapi kita mulai dari awal, dari edukasi, pengawasan market conduct, kemudian penanganan pengaduan,” kata Friderica.

    Edukasi, lanjut Friderica, adalah fondasi utama agar masyarakat memahami produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Untuk itu, OJK secara rutin menyelenggarakan program edukasi bersama stakeholder dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Program ini dilakukan baik secara online maupun offline.

    Infografis program literasi dan inklusi keuangan OJK 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Selama periode Januari-September 2025, OJK telah menyelenggarakan 4.736 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 7.094.592 peserta. Melalui platform digital Sikapi Uangmu, saluran komunikasi khusus edukasi keuangan, OJK telah menerbitkan 252 konten edukasi yang berhasil menarik 2.071.316 viewers.

    Dalam kegiatan edukasi keuangan, OJK memaparkan berbagai modus kejahatan keuangan digital dan tips menghindarinya, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memilih produk atau jasa keuangan.

    Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) juga mencatat 34.597 pengguna dengan total akses modul sebanyak 22.531 kali, serta penerbitan 14.570 sertifikat kelulusan modul. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) juga dijalankan secara masif dengan 38.396 kegiatan yang menjangkau 206.072.665 peserta atau viewers.

    Sementara itu dalam aspek layanan konsumen, sejak Januari hingga 22 September 2025, OJK mencatat 372.958 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 37.295 pengaduan.

    Sinergi Satgas PASTI

    Friderica menambahkan, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, hingga akhir September 2025, OJK telah berhasil menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal. Satgas juga mengajukan pemblokiran 2.422 nomor kontak debt collector pinjaman ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memonitor 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan, yang ditindaklanjuti dengan pemblokiran.

    Sejak peluncuran pada November 2024 sampai 30 September 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan menerima 274.772 laporan penipuan, terdiri dari 163.945 laporan yang disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, dan 110.827 laporan langsung dari korban. Total rekening yang dilaporkan mencapai 443.235, dan 87.819 rekening diblokir. Total kerugian yang dilaporkan senilai Rp 6,1 triliun, sementara dana yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar.

    Salah satu kasus terbaru terungkap di Sumatera Utara (Sumut). Satgas PASTI bekerja sama dengan Polda Sumut berhasil menangkap pelaku kasus penipuan keuangan yang dilaporkan melalui IASC. Korban berinisial RS menderita kerugian mencapai Rp 254 juta. Modus yang digunakan pelaku adalah melalui panggilan telepon dengan taktik rekayasa sosial dengan mengaku sebagai kerabat korban.

    Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (15/10/2025) menyampaikan, keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan kuatnya sinergi antaranggota Satgas PASTI yang terdiri dari regulator, kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku industri jasa keuangan. Ia menekankan, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.

    “Sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, Satgas PASTI akan terus memperkuat kolaborasi serupa untuk menindak aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang merugikan publik,” kata Rizal.

    Sementara itu, dalam rangka pengawasan perilaku PUJK (market conduct), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah mengenakan sembilan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 15 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 394 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan.

    Perkuat Peran TPAKD

    OJK juga terus mendorong program penguatan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

    Dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 pada Jumat (10/10/2025), Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.

    Disampaikan Mahendra, TPAKD perlu melakukan langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional. Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital serta perluasan titik akses keuangan di daerah, agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus terus dioptimalkan, seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD diharapkan menjaga keberlanjutan kegiatan agar konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Keempat, TPAKD perlu meningkatkan kemampuan anggota dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan inovasi keuangan.

    Untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah, OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, yang menjadi panduan pengembangan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Roadmap ini menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM,” kata Mahendra.

    Infografis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat. Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Tantangan Perlindungan Konsumen

    Program perlindungan konsumen dan masyarakat yang dijalankan OJK terus menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan industri keuangan digital. Modus kejahatan finansial kini semakin canggih, sehingga masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan memadai membutuhkan perlindungan ekstra.

    Berdasarkan hasil SNLIK 2025, masih ada sejumlah kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Mereka adalah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di perdesaan, penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah), serta penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan belum bekerja.

    Oleh karena itu, Friderica menegaskan OJK akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok rentan tersebut. Kolaborasi lintas sektor juga akan ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

    Friderica juga berpesan agar masyarakat selalu mempelajari dengan cermat setiap tawaran produk dan jasa keuangan sebelum mengambil keputusan. Pastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko diri, serta pahami seluruh isi kontrak sebelum menandatangani kesepakatan.

    Friderica mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran yang terdengar tidak masuk akal. Banyak kasus penipuan berasal dari produk keuangan ilegal yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko.

    “Supaya terhindar dari skema penipuan, selalu ingat prinsip 2L, legal dan logis. Legal artinya pastikan produk atau layanan yang ditawarkan sudah memiliki izin dari otoritas atau lembaga terkait yang mengawasi. Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak,” pesan Friderica.

    OJK juga meminta pelaku usaha jasa keuangan untuk memperkuat tata kelola internal, mulai dari desain produk, pemasaran, penjualan, hingga layanan purnajual. Diyakini Friderica, sinergi antara konsumen yang melek finansial dan industri yang bertanggung jawab pada akhirnya akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.

  • Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai Technologies, perusahaan global di bidang keamanan siber dan komputasi awan, akan makin gencar membidik pasar korporasi di Indonesia pada 2026. Dengan populasi melek teknologi dan pertumbuhan e-commerce yang pesat, Akamai melihat Indonesia sebagai pasar potensial. 

    Executive Vice President & General Manager Security Technology Group Akamai Technologies Mani Sundaram menjelaskan dalam merangkul lebih banyak pelanggan enterprise di Indonesia, Akamai akan memperluas jangkauan melalui kemitraan lokal dan menggelar acara besar.

    Mani menekankan Indonesia sebagai negara berkembang sedang bergerak cepat dalam mengadopsi standar teknologi baru, sehingga membutuhkan solusi keamanan untuk menjaga pertumbuhan tersebut. 

    “Ketika hal itu [inovasi kuat] terjadi, kami melihat antusiasme besar di pasar, karena masyarakat mulai melakukan hal-hal baru dan berbeda. Bagi kami, itu adalah peluang besar,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    Di sisi lain, Mani mengakui adanya risiko yang menyertai transformasi digital dan inovasi kuat tersebut. Serangan peretas dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyasar berbagai sektor krusial. 

    Untuk memitigasi serangan, Akamai bersama mitra akan terus menginformasikan perkembangan terbaru landskap serangan siber dan langkah untuk menghadapinya. 

    Kinerja

    Mengenai performa bisnis Akamai, Mani menyatakan perusahaan sedang mengalami pertumbuhan positif di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sepanjang 9 bulan pertama 2025.

    Pertumbuhan positif itu akan terus dipertahankan melalui solusi keamanan baru, dan juga memperkuat ekosistem mereka di Asia Pasifik.  

    “Kami selalu berupaya mencapai pertumbuhan pendapatan dua digit. APJ (Asia Pacific & Japan) merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat kami saat ini,” kata Mani.

    Mengenai tantangan di pasar Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kata Mani, banyak negara di Asia Pasifik yang kini mulai menjalankan rencana untuk menyediakan lebih banyak layanan bagi warganya. Namun, belum banyak yang sadar akan ancaman yang mengintai. 

    Kata Mani sangat sedikit organisasi di Asia Pasifik yang memprioritaskan keamanan di tengah transformasi besar-besaran. Hal ini dilihat oleh peretas sebagai sasaran empuk.

    “Hal lain yang bisa anda saksikan adalah para peretas juga memperhatikan hal ini dan mulai menyasar organisasi-organisasi yang memiliki sistem keamanan lemah,” kata Mani.

    3 Sektor Terlemah 

    Mengenai sektor yang paling diincar oleh peretas, menurut Mani, ada tiga sektor yaitu, sektor layanan keuangan, pemerintahan, dan kesehatan.

    Sektor layanan keuangan menjadi yang paling berisiko karena melibatkan aset finansial besar, seperti bank, fintech, dan brokerage. 

    “Para pelaku kejahatan akan selalu mengikuti ke mana uang berada. Jadi, kapan pun ada bank atau lembaga keuangan di mana terdapat uang yang bisa disusupi, di situlah para penyerang biasanya muncul,” kata Mani. 

    Sektor pemerintahan juga tak kalah rentan, terutama karena menyediakan layanan publik esensial yang semakin bergantung pada platform digital. Sementara itu, sektor kesehatan menjadi sasaran karena data medis yang bernilai tinggi di pasar gelap—bisa dijual hingga US$250 per rekam medis. 

    Mani menyebut kombinasi ketiga sektor ini sebagai yang paling rentan secara global, dan di Indonesia, hal ini diperburuk oleh lemahnya profil keamanan di rumah sakit serta platform kesehatan digital. 

  • Ancaman Siber Meningkat, Industri Kreatif Harus Waspada

    Ancaman Siber Meningkat, Industri Kreatif Harus Waspada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan, keamanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif nasional yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.

    Menurut Riefky, pesatnya aktivitas digital di sektor kreatif menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru dalam bentuk ancaman serangan siber.

    “Kita tahu bahwa peluang ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat. Pertumbuhan pesat ini membawa berkah, tetapi juga mempunyai tantangan,” ujar Teuku Riefky dalam acara National Cyber Security 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Ia menjelaskan, kejahatan siber kini menjadi ancaman serius yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selama Januari hingga Juli 2025 tercatat 3,64 miliar serangan atau anomali siber di Indonesia.

    “Jumlah serangan siber ini hampir menyamai total serangan selama lima tahun terakhir,” imbuhnya.

    Riefky menambahkan, berbagai insiden yang menimpa infrastruktur digital publik dan layanan esensial menunjukkan ketahanan siber bukan lagi sekadar fitur pendukung, tetapi sudah menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi digital.

    Ia menuturkan, sektor ekonomi kreatif kini tidak hanya bergantung pada subsektor tradisional seperti fesyen, kuliner, kriya, desain, musik, film, dan animasi, tetapi juga semakin kuat bertumpu pada kreativitas berbasis digital dan teknologi.

    Dengan meningkatnya digitalisasi di sektor kreatif, potensi ancaman siber pun semakin besar. Untuk itu, Riefky menilai perlindungan siber yang kuat menjadi keharusan agar ekosistem kreatif tetap aman dan berdaya saing.

    Saat ini, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional telah mencapai Rp1.500 triliun dan menyerap lebih dari 26,5 juta tenaga kerja.

    “Oleh karena itu, kami percaya keamanan siber mampu menjadi perisai yang melindungi inovasi dan industri kreatif nasional,” tandas Riefky.