Xcloud.id

Kasus: serangan siber

  • Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Jakarta –

    Ibu kota Ukraina, Kyiv mengalami serangan udara besar-besaran yang dilakukan Rusia pada Jumat (14/11) dini hari waktu setempat. Hampir setiap distrik di Kyiv diserang secara “masif”, kata wali kota Kyiv.

    Moskow, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur, terutama yang menargetkan fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina, serta kawasan permukiman, dalam beberapa bulan terakhir.

    Rudal dan drone menargetkan berbagai infrastruktur penting di ibu kota pada hari Jumat, kata Mykola Kalashnyk, kepala administrasi militer regional Kyiv, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Wali kota Kyiv, Vitaly Klitschko menyebutnya sebagai “serangan musuh yang masif”, dan mengatakan pasukan pertahanan udara sedang beroperasi.

    Satu orang tewas dan setidaknya 15 orang terluka dalam serangan itu, menurut layanan darurat Ukraina, yang menambahkan bahwa “lebih dari 40 orang telah diselamatkan” dari kebakaran dan kerusakan di seluruh kota.

    Sebelumnya, Klitschko melaporkan kebakaran atau kerusakan bangunan di delapan dari 10 distrik di Kyiv, dan mengatakan tim darurat medis telah dikerahkan ke semua distrik tersebut.

    Ia mengatakan seorang wanita hamil termasuk di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, serta seorang pria dalam “kondisi sangat serius”.

    “Beberapa bagian jaringan pemanas rusak,” tulis Klitschko di Telegram, dengan beberapa bangunan di distrik Desnyansky di timur laut Ukraina untuk sementara tidak mendapatkan pemanas.

    Pasokan listrik dan air juga dapat terganggu, tambahnya.

    “Rusia menyerang bangunan tempat tinggal. Ada banyak bangunan tinggi yang rusak di seluruh Kyiv, hampir di setiap distrik,” tulis Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, di media sosial.

    Serangan itu terjadi seiring negara-negara Barat sekutu Ukraina meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

    Pada hari Rabu, Kanada mengumumkan sanksi baru yang menargetkan produksi drone dan energi Rusia, serta infrastruktur yang digunakan untuk melancarkan serangan siber.

    Para menteri luar negeri G7 pada hari itu menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina, menyuarakan dukungan “tak tergoyahkan” terhadap integritas teritorial negara itu.

    Sementara, Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian aset Rusia yang dibekukan setelah invasinya, untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina guna mendukung anggaran dan militer selama dua tahun ke depan.

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Waspada Modus Penipu Curi Kartu Kredit, Jutaan Orang Jadi Korban

    Waspada Modus Penipu Curi Kartu Kredit, Jutaan Orang Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google menggugat sekelompok penjahat siber asing yang berada di balik operasi besar-besaran penipuan SMS (SMS phishing) atau yang dikenal dengan istilah “smishing.”

    Dalam gugatan yang diajukan, Google menyebut kelompok tersebut dikenal oleh para peneliti keamanan siber sebagai “Smishing Triad.”

    Organisasi ini, yang disebut Google berbasis di China, menggunakan perangkat phishing-as-a-service bernama “Lighthouse” untuk membuat dan melancarkan serangan melalui pesan teks palsu.

    Menurut Google, kelompok kejahatan ini telah menipu lebih dari satu juta korban di 120 negara.

    “Mereka memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap merek-merek ternama seperti E-ZPass, Layanan Pos AS (USPS), dan bahkan kami sendiri, Google,” kata Halimah DeLaine Prado, Penasihat Umum Google, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (13/11/2025).

    “Perangkat lunak ‘Lighthouse’ ini membuat berbagai template untuk menciptakan situs web palsu guna mencuri data pengguna,” imbuhnya.

    Google mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), Undang-Undang Lanham, serta Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA). Tujuan gugatan ini adalah untuk membongkar kelompok tersebut dan menonaktifkan platform Lighthouse.

    Pesan-pesan palsu itu biasanya berisi tautan berbahaya yang mengarahkan korban ke situs web tiruan untuk mencuri informasi finansial sensitif, termasuk nomor Jaminan Sosial, kredensial perbankan, dan data pribadi lainnya.

    Pesan tersebut sering kali muncul dalam bentuk peringatan penipuan palsu, pembaruan pengiriman, notifikasi biaya pemerintah yang belum dibayar, atau teks lain yang tampak mendesak.

    Masih menurut Google, kelompok kejahatan ini telah mencuri antara 12,7 juta hingga 115 juta kartu kredit hanya di Amerika Serikat (AS).

    “Tujuannya adalah mencegah penyebaran lebih lanjut, memberi efek jera bagi pelaku lain, serta melindungi pengguna dan merek yang disalahgunakan dalam situs palsu itu dari kerugian di masa depan,” ujar DeLaine Prado.

    Google menemukan lebih dari 100 template situs web yang dibuat oleh Lighthouse dengan meniru tampilan login Google untuk menipu korban agar percaya situs tersebut resmi.

    Penyelidikan internal dan eksternal juga menemukan sekitar 2.500 anggota sindikat berkomunikasi melalui kanal publik di Telegram untuk merekrut anggota baru, berbagi tips, serta menguji dan memelihara perangkat Lighthouse.

    DeLaine Prado menambahkan bahwa organisasi ini memiliki beberapa divisi, yakni kelompok data broker yang menyediakan daftar calon korban dan kontak, kelompok spammer yang mengirimkan pesan SMS, serta kelompok theft yang mengoordinasikan serangan menggunakan kredensial curian melalui kanal Telegram publik.

    Google menyatakan, perusahaan ini menjadi yang pertama di dunia yang mengambil langkah hukum terhadap penipuan berbasis SMS, sekaligus mendukung tiga rancangan undang-undang bipartisan di AS yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap penipuan dan serangan siber.

    “Gugatan ini hanyalah salah satu cara kami untuk menghentikan aksi tersebut, namun kami juga percaya aktivitas siber semacam ini membutuhkan pendekatan berbasis kebijakan,” jelas DeLaine Prado.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan konflik-konflik modern telah terjadi di luar angkasa dan di masa depan akan dimulai di sana. Macron menyinggung perang luar angkasa sudah mulai dilakukan oleh Rusia.

    “Perang hari ini telah terjadi di luar angkasa, dan perang masa depan akan dimulai di luar angkasa,” kata Macron di Toulouse, pusat antariksa dan penerbangan Prancis, yang merupakan lokasi pusat komando militer luar angkasa barunya, dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    “Luar angkasa bukan lagi tempat perlindungan, melainkan telah menjadi medan perang,” lanjutnya.

    Ia menuding Rusia, setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, sedang melakukan kegiatan “spionase” di luar angkasa.

    “Kendaraan antariksa Rusia memantau satelit-satelit Prancis, terjadi pengacakan massal sinyal GPS, dan serangan siber terhadap infrastruktur luar angkasa,” imbuhnya.

    Tanpa memberikan rincian spesifik, Macron mengumumkan tambahan dana sebesar 4,2 miliar euro (US$4,9 miliar) untuk kegiatan luar angkasa militer hingga tahun 2030.

    Di sektor luar angkasa Eropa yang “rapuh”, ia juga menekankan perlunya “mendorong para juara Eropa kita agar kompetitif di pasar global”.

    Prioritas yang digariskan untuk strategi luar angkasa Prancis mencakup “pengembangan peluncur masa depan” yang dapat digunakan kembali, memiliki propulsi berbiaya rendah, dan mesin berdaya dorong tinggi.

    (maa/maa)

  • Kebocoran Data Hyundai Berdampak ke 2,7 Juta Pelanggan, Libatkan Informasi Pribadi

    Kebocoran Data Hyundai Berdampak ke 2,7 Juta Pelanggan, Libatkan Informasi Pribadi

    JAKARTA – Hyundai memperingatkan pelanggan tentang pelanggaran data yang dilaporkan memengaruhi jutaan orang. Sebuah laporan dari Forbes, menyebut Hyundai AutoEver, anak perusahaan TI dari Hyundai Group, mengalami pelanggaran keamanan awal tahun ini.

    Mengutip dari Caranddriver, Selasa, 12 November, dilaporkan bahwa kebocoran tersebut mencakup nama, nomor SIM, dan nomor jaminan sosial jutaan orang. Menurut versi umum surat yang dikirimkan Hyundai AutoEver kepada pihak-pihak terdampak, perusahaan menyadari adanya pelanggaran keamanan tersebut pada 1 Maret 2025.

    Surat tersebut mengonfirmasi bahwa pelanggaran keamanan tersebut dimulai pada 22 Februari dan baru teratasi pada 2 Maret 2025, yang berarti para penyerang telah melanggar keamanan lebih dari seminggu sebelum mereka tertangkap.

    Menurut keterangan resmi, pelanggaran terjadi pada sistem milik Hyundai AutoEver America (HAEA), anak perusahaan yang menangani layanan digital untuk Hyundai, Kia, dan Genesis di kawasan tersebut. Perusahaan telah menghabiskan tujuh bulan untuk melakukan investigasi dan baru mulai mengirimkan surat pemberitahuan.

    Perusahaan belum mengonfirmasi secara pasti berapa banyak orang yang terdampak serangan tersebut, tetapi perangkat lunak perusahaan telah menjangkau 2,7 juta mobil di seluruh Amerika Utara. Hanya mereka yang terdampak kebocoran yang akan menerima surat pemberitahuan.

    Menanggapi serangan tersebut, perusahaan mendatangkan tim keamanan siber pihak ketiga untuk membantu investigasi dan respons terhadap pelanggaran tersebut. Dalam surat Hyundai AutoEver kepada pihak-pihak terdampak, perusahaan menawarkan layanan pemantauan kredit gratis selama dua tahun dari pihak ketiga.

    Perwakilan Hyundai mengonfirmasi bahwa perusahaan mengetahui kebocoran data tersebut dan mengatakan bahwa produsen mobil tersebut sedang memantau situasi untuk memastikan tindakan pencegahan yang tepat telah diterapkan.

    Menurut perwakilan tersebut, Hyundai tidak mengetahui adanya data pengemudi Hyundai Motor America atau Bluelink yang termasuk dalam kebocoran data tersebut. Diketahui, serangan terhadap Hyundai bukanlah serangan digital pertama terhadap produsen mobil.

    Sebelumnya, Jaguar Land Rover lumpuh akibat serangan siber September lalu yang mengakibatkan penghentian produksi selama berminggu-minggu dan hilangnya pendapatan miliaran dolar. Seiring dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang disimpan di dalam mobil, kemungkinan produsen mobil menjadi target terus meningkat.

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

    “Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

    Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

    Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

    Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

    Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/data breach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

    Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

    Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

    “Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

    Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

    Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

    Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

    Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

    Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

    Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

    Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

    “Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menyebut layanan keuangan digital menyimpan tantangan besar untuk meredam kerugian imbas serangan siber. Berdasarkan sajian data IMF dan FBI, potensi kerugian akibat serangan siber secara global mencapai US$ 23,8 triliun atau Rp 397,26 kuadriliun (kurs Rp 16.690) hingga 2027.

    Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai potensi fraud ini menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi di tengah perkembangan digital yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam meningkatkan ketahanan digitalnya.

    “Potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari US$ 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi US$ 23,8 triliun di 2027, dan kita lihat jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic IP, data-driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ungkap Filianingsih di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi supply atau ketersediaan layanan keuangan digital menyimpan tantangan baru. Manajemen risiko digital belum merata di Indonesia, sementara teknologi pihak ketiga menyimpan kompleksitas dan risiko tersendiri.

    “Dari sisi supply karakter transaksi yang bersifat real time ini mempersempit ruang deteksi dini. Sementara kapasitas manajemen risiko dari pelaku industri, kita ketahui masih belum merata dan ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga juga meningkatkan kompleksitas dan pengendalian risiko itu sendiri,” jelasnya.

    Sementara dari sisi permintaan atau demand, perluasan layanan pada rakyat akar rumput juga menghadirkan tantangan baru mengingat rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.

    “Karena itu, pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system,” jelasnya.

    Filianingsih menambahkan, transaksi digital melalui BI Fast sudah mencapai 9,61 miliar dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun hingga September 2025. Sementara transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar atau tembus 158% dari target transaksi yang telah ditetapkan BI.

    “Hingga 2025 September transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi, atau 158% dari target yang kita tetapkan. Dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat dari 41 juta merchant itu. Mayoritas itu 90% lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas itu menyentuh 75,02%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud”

    (ara/ara)

  • Video: Cara Amankan Transaksi Mesin EDC Dari Penipuan-Serangan Siber

    Video: Cara Amankan Transaksi Mesin EDC Dari Penipuan-Serangan Siber

    Jakarta, CNBC Indonesia- Bank Indonesia menyebutkan sistem transaksi keuangan di Indonesia yang terus berkembang didukung adopsi teknologi digitalisasi yang masif membuat volume ekonomi dan keuangan digital dapat tumbuh 4x lipat menjadi 147,3 miliar pada tahun 2030.

    Dibalik potensi besarnya transaksi digital ini, industri dan masyarakat didorong untuk meningkatkan kewaspadaan sistem keamanan siber guna mengantisipasi ragam dan kecanggihan serangan siber. Hal ini juga yang menjadi perhatian khusus bagi PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) sebagai perusahaan fintech yang menyediakan solusi transaksi sistem pembayaran untuk merchant dan UKM termasuk lewat mesin EDC.

    Director PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH), Oktavianus Wirantha mengatakan pertumbuhan pembayaran digital selaras yang besar selaras dengan besarnya risiko sehingga mendorong CASH untuk memberikan jaminan keamanan transaksi bagi pelanggan.

    Hal ini dilaksanakan melalui peningkatan investasi bidang keamanan, memperkuat kompetensi SDM sekaligus meningkatkan edukasi terkait perlindungan data pribadi hingga mengikuti sistem keamanan tertinggi termasuk memenuhi standar PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

    Salah satu sistem keamanan yang dikembangkan CASH adalah sistem keamanan pada Mesin Electronic Data Capture (EDC) yang memanfaatkan teknologi mutakhir termasuk artificial intelligence (AI). Sistem ini mendeteksi berbagai anomaly transaksi termasuk kesesuaian transaksi dengan data lokasi asli merchant sehingga jika terjadi ketidaksesuaian lokasi transaksi, atau terdapat transaksi janggal seperti transaksi berulang dan anomali transaksi jumbo maka akan dilakukan “pemblokiran transaksi’ secara otomatis.

    Seperti apa strategi hingga tantangan industri solusi pembayaran digital dalam mengantisipasi risiko siber? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Director PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH), Oktavianus Wirantha dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025)

  • Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera memperkuat pertahanan siber negara dengan menjalani dua langkah strategis.

    Langkah pertama, yakni meratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, dan kedua adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Dua langkah tersebut, menurut Bamsoet (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis, harus dijalankan agar Indonesia memiliki pondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara.

    “Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

    Menurut laporan Cybersecurity Ventures yang dimiliki Bamsoet, tercatat perkiraan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai 10,5 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    Lebih parah lagi, kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi menyerang infrastruktur strategis negara, seperti bandara, rumah sakit, jaringan listrik dan sistem keuangan.

    “Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan,” jelas Bamsoet.

    Ia mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan dua langkah strategis tersebut demi memastikan keamanan data nasional sekaligus menjaga infrastruktur strategis negara.

    “Bayangkan bila sistem perbankan diretas atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karenanya RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Pasar, Synology Hadirkan Solusi Data Komprehensif untuk Bisnis

    Perkuat Pasar, Synology Hadirkan Solusi Data Komprehensif untuk Bisnis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan penyedia solusi manajemen data Synology terus memperkuat ekspansi bisnisnya di Indonesia, yang kini menjadi salah satu pasar kunci dalam strategi pertumbuhan perusahaan di Asia Tenggara.

    “Sekitar 90% bisnis di Asia Tenggara saat ini telah menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama. Namun, kenyataannya sekitar 85% di antaranya masih berada pada tahap awal hingga menengah dari perjalanan transformasi digital mereka,” ujar Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia di Synology, dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi banyak perusahaan bukan hanya soal adopsi teknologi baru, tetapi memastikan bahwa investasi digital mereka benar-benar tepat sasaran.
    “Banyak bisnis yang telah menggelontorkan anggaran besar untuk digitalisasi, tetapi belum menempatkan fondasi data dan infrastruktur yang kuat sebagai prioritas. Padahal, kunci keberhasilan transformasi digital terletak pada investasi terhadap solusi IT yang tepat, yang efisien, aman, dan mudah diintegrasikan,” jelasnya.

    Kondisi tersebut juga tercermin di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, bisnis Synology di Tanah Air tumbuh hingga 400%, menandakan semakin banyak perusahaan yang menemukan bahwa solusi Synology mampu menjawab tantangan pengelolaan data dan infrastruktur IT yang semakin kompleks.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia tidak hanya mencari solusi canggih, tetapi juga yang memberikan nilai investasi maksimal. Synology menjadi pilihan karena menghadirkan fitur kelas enterprise dengan efisiensi dan keandalan tinggi,” ujar Clara Hsu, Country Manager Indonesia di Synology.

    Clara menjelaskan, peningkatan ini juga didorong oleh perubahan perilaku bisnis di berbagai sektor, seperti sektor manufaktur, jasa keuangan, hingga sektor publik. “Banyak perusahaan yang dulunya masih bergantung pada dokumen fisik kini mulai beralih ke sistem data yang lebih aman dan efisien. Hal ini mendorong peningkatan kebutuhan terhadap solusi penyimpanan dan manajemen data yang andal,” lanjutnya.

    Foto: dok Synology

     

    Di sisi lain, transformasi digital juga membawa tantangan baru, terutama meningkatnya ancaman ransomware dan serangan siber yang menargetkan bisnis dari berbagai skala. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Synology memperkenalkan ActiveProtect, perangkat backup terintegrasi yang dirancang untuk melindungi berbagai workload lintas lokasi, termasuk lingkungan hybrid dan multi-site.

    Dengan kapasitas mulai dari 8TB hingga 140TB, ActiveProtect menghadirkan kemampuan immutable backup serta fitur air-gap untuk memastikan isolasi keamanan jaringan, sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi data lokal.

    “Banyak perusahaan di Indonesia kini semakin memperhatikan aspek keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Solusi kami dirancang untuk memenuhi kedua aspek tersebut, baik dari sisi perlindungan maupun fleksibilitas penyimpanan,” terang Clara.

    Melangkah ke 2026, Synology menargetkan untuk terus memperkuat inovasi produk dan layanan. Fokus utama perusahaan adalah menghadirkan solusi berbasis digital yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern.

    Foto: dok Synology

     

    “Tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan, mengembangkan teknologi baru, dan memastikan solusi kami semakin relevan bagi pelanggan di Indonesia,” ujar Clara.

    Salah satu inovasi yang akan diperkenalkan tahun depan adalah PAS7700, sistem penyimpanan berskala enterprise dengan arsitektur NVMe berperforma tinggi, mampu mencapai hingga 2 juta IOPS dan 30 GB/s throughput dengan latensi di bawah 1 milidetik.

    Menurut Clara, keunggulan utama Synology terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan seluruh solusi dalam satu ekosistem yang aman, efisien, dan mudah dikelola. Beragam portofolio produk Synology menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi yang komprehensif, efektif, dan pastinya aman.

    “Dengan ekosistem lengkap yang Synology tawarkan, kami terus membantu bisnis melindungi aset terpenting mereka dan memastikan keberlanjutan operasi di era digital yang semakin kompetitif,” tutup Thachawan.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]