Kasus: serangan siber

  • Data Internal Pegawai Bocor, Komdigi Buka Suara

    Data Internal Pegawai Bocor, Komdigi Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Data internal pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bocor karena dugaan peretasan. Saat ini, Komdigi mengatakan tengah melakukan investigasi.

    Adapun data yang terdampak dikatakan bersifat umum. Komdigi langsung bertindak cepat untuk menjaga keamanan dan mengungkap oknum yang bertanggung jawab atas insiden ini.

    Dalam keterangan resminya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

    “Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber,” kata Alexander, dikutip Selasa (4/1/2025).

    Investigasi yang dilakukan Komdigi mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi.

    Selain itu, seluruh unit di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan untuk melakukan audit keamanan internal dan meningkatkan kapasitas respons terhadap insiden siber.

    Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelas Alexander.

    Komdigi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Lembaga tersebut berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

    (fab/fab)

  • Data Internal Pegawai Diduga Diretas, Komdigi: Kami Minta Maaf

    Data Internal Pegawai Diduga Diretas, Komdigi: Kami Minta Maaf

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Komdigi.

    Meskipun data yang terdampak bersifat umum, Komdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil untuk menjaga keamanan informasi dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber,” ujar Alex dalam dikutip dari siaran pers yang diterima detikINET.

    Investigasi yang dilakukan mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi. Selain itu, seluruh unit di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan untuk melakukan audit keamanan internal dan meningkatkan kapasitas respons terhadap insiden siber.

    Alex mengungkapkan perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelas Alexander.

    Disampaikannya Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

    Bersamaan dengan insiden ini, Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

    Komdigi akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.

    (agt/afr)

  • Pusat Data dan Sarana Informatika Komdigi Diduga Alami Peretasan

    Pusat Data dan Sarana Informatika Komdigi Diduga Alami Peretasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan investigasi guna menyelidiki dugaan kebocoran data yang terjadi di Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) lingkungan kementerian digital tersebut.

    Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) merupakan satuan kerja di Komdigi yang bertanggung jawab menyediakan layanan teknologi informasi (TI) untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Komdigi.

    PDSI memiliki peran penting dalam menjaga aset digital dan mendukung operasional kementerian.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menegaskan bahwa meskipun data yang terdampak bersifat umum, tetapi instansinya memastikan bahwa langkah cepat telah diambil untuk menjaga keamanan informasi dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

    Dia melanjutkan bahwa saat ini kementerian telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

    “Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber,” ujarnya di Kantor Kemkomdigi, Jl Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta, Selasa (3/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa investigasi ini mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi.

    Tak hanya itu, kata Sabar, seluruh unit di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan untuk melakukan audit keamanan internal dan meningkatkan kapasitas respons terhadap insiden siber.

    Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” tuturnya.

    Dia memastikan bahwa instansinya juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

    Kemkomdigi berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

    “Kami akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik,” pungkas Sabar.

  • Jurus OJK Tangani Ancaman Siber di Perbankan – Page 3

    Jurus OJK Tangani Ancaman Siber di Perbankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Serangan siber yang mengancam sektor perbankan semakin meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan teknologi informasi (TI) dan keamanan siber untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi risiko yang dihadapi industri perbankan.

    Beberapa regulasi penting yang diterbitkan termasuk POJK Nomor 11/POJK.03/2022, SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022, dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023.

    Ketentuan tersebut bertujuan untuk untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan teknologi informasi agar penyelenggaraan teknologi informasi, bank dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk menjaga keamanan Sistem Elektronik yang dimiliki dari serangan siber.

    Namun juga perbankan perlu memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden siber, hingga kematangan dalam penyelenggaraan TI.

    Seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor perbankan, risiko terjadinya insiden siber di industri perbankan Indonesia menjadi semakin signifikan.

    “Salah satu ancaman utama adalah serangan dari peretas (hackers) yang melihat peluang keuntungan besar, di antaranya melalui pencurian data sensitif yang dimiliki oleh perbankan dan pembobolan rekening nasabah,” kata Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (31/1/2025).

    Menruutnya, sebagai salah satu fondasi perekonomian, sektor perbankan perlu dijaga dengan memastikan keamanan seluruh infrastruktur teknologi informasinya dari potensi ancaman siber.

    Ancaman ini tidak hanya berpotensi mengganggu operasional bank, tetapi juga dapat merusak reputasi industri perbankan serta mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

    Oleh karena itu, kata Dian, peran aktif dari setiap bank, khususnya melalui Chief Information Security Officer (CISO), menjadi sangat penting untuk memastikan operasional bisnis yang aman serta penerapan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di masing-masing bank.

     

  • YLKI Usul Pemerintah Bentuk Badan Khusus Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan – Page 3

    YLKI Usul Pemerintah Bentuk Badan Khusus Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan – Page 3

    Adapun untuk menghadapi ancaman siber ini, Paul menilai hampir seluruh bank telah mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko. Namun, pengamanan ini tidak murah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tinggi untuk menjaga keamanan siber seringkali berdampak pada harga layanan perbankan.

    Biaya tambahan ini bisa mempengaruhi nasabah, terutama yang bergantung pada layanan perbankan dengan tarif tertentu. Dengan demikian, ada keseimbangan yang harus dicapai antara pengamanan yang efektif dan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah.

    “Semua bank pasti sudah mitigasi risiko serangan siber. Ketika biayanya terlalu besar bisa jadi berdampak pada biaya layanan perbankan,” ujar dia.

    Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Perbankan

    Paul menjelaskan, dampak serangan siber terhadap sektor perbankan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga berimbas pada kepercayaan masyarakat.

    Serangan siber besar dapat merusak reputasi bank, yang kemudian memengaruhi kepercayaan nasabah. Ketika kepercayaan terhadap sistem perbankan terganggu, masyarakat cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan perbankan, yang dapat berdampak pada konsumsi dan investasi.

    Jika masyarakat merasa tidak aman dalam bertransaksi melalui bank, mereka bisa mencari alternatif lain yang lebih aman, yang pada gilirannya akan menurunkan aktivitas ekonomi.

    “Tentu saja, serangan siber yang amat besar dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Itu disebut risiko reputasi,” ujar Paul.

    Sejauh ini, kata Paul, kebijakan dan regulasi pemerintah sudah cukup efektif dalam melindungi sektor perbankan dari serangan siber. Aturan-aturan ini diharapkan dapat menjaga sistem perbankan tetap aman dan berfungsi secara optimal.

    “OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan sudah menerbitkan aturan tentang itu. Hal itu bertujuan untuk melindungi bank dan nasabahnya,” pungkasnya.

  • Pentingnya Melek Digital Hindari Serangan Siber di Perbankan – Page 3

    Pentingnya Melek Digital Hindari Serangan Siber di Perbankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Semakin berkembangnya teknologi digital, sektor perbankan sering menjadi sasaran potensial bagi serangan siber. Meningkatnya insiden peretasan dan penipuan siber pada bank-bank besar membuat banyak nasabah merasa khawatir.

    Salah satunya Handrio (32) yang merasa khawatir dengan meningkatnya serangan siber terhadap sektor perbankan.

    Kasus-kasus peretasan yang terjadi di bank-bank besar menjadi kekhawatiran tersendiri baginya, terutama karena kejahatan siber dapat mengancam keamanan data dan transaksinya.

    “Saya sih cukup khawatir ya, apalagi melihat beberapa kasus serangan siber yang terjadi di beberapa bank besar. Keamanan data dan transaksi jadi semakin penting, dan saya merasa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber,” kata Handrio kepada Liputan6.com, Senin (3/2/2025).

    Baginya, meskipun bank sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data dan transaksi nasabah, namun celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber tetap ada.

    Menurut Handrio, autentikasi dua faktor yang diterapkan oleh bank merupakan langkah positif dalam menjaga keamanan data. Namun, ia tetap merasa bahwa sistem keamanan yang ada masih bisa ditingkatkan lebih lanjut.

    “Saya rasa bank sudah melakukan yang terbaik dalam hal proteksi data, seperti autentikasi dua faktor. Tapi, saya tetap merasa sih kalau keamanan bisa terus ditingkatkan, terutama kan zaman sekarang teknologi terus berkembang,” ujar Handrio.

    Lantaran, kata pria berusia 32 tahun ini, teknologi terus berkembang sehingga keamanan perbankan membutuhkan pembaruan sistem yang terus-menerus, serta edukasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai ancaman seperti phishing.

    “Saya berharap bank terus memperbarui sistem keamanannya, terus mengedukasi nasabah tentang phishing dan ancaman siber lainnya, dan memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi yang terkena dampak serangan,” ujarnya.

    Meski belum mengalami langsung dampak serangan siber, Handrio sering mendengar cerita dari teman-temannya yang menjadi korban penipuan atau serangan siber di bank tempat mereka bertransaksi.

    Hal ini membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dan selalu memastikan langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh banknya.

    “Saya alhamdulillah belum pernah mengalami langsung, dan jangan sampai terkena ya. Tapi saya sering banget denger dari beberapa temen yang ngalamin bank yang dipakainya terkena serangan siber seperti penipuan gitu. Hal itu sih yang bikin saya sedikit lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh bank saya,” ungkapnya.

     

  • Jurus OJK Tangani Ancaman Siber di Perbankan – Page 3

    Ancaman Serangan Siber Berpotensi Lumpuhkan Ekonomi Indonesia? Ini Kata Pengamat – Page 3

    Sebelumnya, raksasa minyak asal Amerika Serikat, Halliburton mengungkapkan pihaknya tengah menghadapi masalah sistem komputer yang dilaporkan terkait dengan serangan siber.

    Mengutip CNN Business, Kamis (22/8/2024) seorang sumber mengatakan bahwa Halliburton terkena serangan siber yang tampaknya memengaruhi operasi bisnis di fasilitas Houston milik perusahaan dan beberapa jaringan global.

    Sementara itu, pihak Halliburton tidak mengonfirmasi atau membantah adanya serangan siber, tetapi perusahaan jasa ladang minyak tersebut mengakui adanya “masalah” yang tidak disebutkan.

    “Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi sistem perusahaan tertentu dan kami bekerja keras untuk  menemukan penyebab dan dampak potensialnya,” kata juru bicara Halliburton dalam sebuah pernyataan.

    “Kami telah mengaktifkan rencana respons yang telah direncanakan sebelumnya dan bekerja secara internal dan dengan para ahli terkemuka untuk memperbaiki masalah tersebut,” terangnya.

    Halliburton menolak menjelaskan sifat insiden tersebut. Serangan siber semakin mengganggu operasi di berbagai bisnis.

    Sebelumnya, ransomware sempat melanda penyedia perangkat lunak CDK Global, menyebabkan masalah di ribuan dealer mobil di seluruh Amerika Serikat awal tahun ini.

    CDK tampaknya telah membayar tebusan sebesar USD 25 juta kepada para peretas untuk mengatasi gangguan besar-besaran tersebut, menurut laporan sebuah sumber.

    Selama musim semi tahun 2021, serangan ransomware melumpuhkan Colonial Pipeline, menyebabkan aksi belanja panik yang memusnahkan persediaan di stasiun pengisian bahan bakar di sepanjang Pantai Timur.

    Jadi Perhatian Terhadap Kerentanan 

    Eric Noonan, CEO penyedia keamanan dan TI CyberSheath mengatakan, serangan siber yang tampak terhadap Halliburton adalah pengingat lain tentang kerentanan perusahaan yang mengoperasikan infrastruktur penting seperti energi.

    “Operator infrastruktur penting di AS dapat memutuskan seberapa baik mereka menggunakan atau tidak menggunakan kontrol keamanan siber,” kata Noonan.

    “Ini adalah situasi yang tidak dapat terus berlanjut tanpa biaya yang sangat besar bagi rakyat Amerika,” ia menambahkan.

     

  • Nyaris 20 Juta Serangan Siber di RI Incar Aset Kripto pada 2024

    Nyaris 20 Juta Serangan Siber di RI Incar Aset Kripto pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Hampir 20 juta upaya serangan siber berbasis web terhadap aset kripto terdeteksi dan berhasil diblokir sepanjang 2024 di Indonesia. Angka ini turun 34,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 29 juta serangan.

    General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky Yeo Siang Tiong menyebut penurunan berasal dari beberapa faktor, termasuk peningkatan teknologi dan pencegahan, pergeseran taktik penyerang ke arah yang lebih canggih, peningkatan nilai target, serta kenaikan investasi keamanan siber.

    “Penjelasan komprehensif ini menunjukkan gambaran yang kompleks mengenai lanskap ancaman siber dan bukan sekadar penurunan keseluruhan aktivitas siber yang berbahaya,” kata Tiong dalam siaran pers, dikutip Bisnis, Senin (3/2/2025).

    Dia menyontohkan serangan yang menargetkan platform perdagangan kripto dengan kerugian sekitar Rp300 miliar di Indonesia. Tak hanya di sektor finansial, insiden ini juga berpotensi menimbulkan kerugian reputasi.

    Tantangan di depan pun berpotensi kian bervariasi. Tahun lalu, Kaspersky mengamati lonjakan aktivitas drainer di dark web yang dirancang untuk mencuri aset kripto seperti token atau NFT. Kendati tidak masif, jumlah utas unik yang membahas drainer di dark web meningkat dari 55 pada tahun 2022 menjadi 129 pada tahun 2024.

    Peningkatan intensitas kejahatan dunia maya ini beriringan dengan akseleratifnya adopsi aset digital alias kripto di Tanah Air. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp650,61 triliun pada 2024. 

    Agar tetap terlindungi, Kaspersky menyarankan pengguna untuk melakukan sejumlah hal. Pertama, memantau rutin dark web secara proaktif untuk mencari tanda-tanda aktivitas kejahatan dunia maya yang dapat mengancam aset digital.

    Kedua, tidak mengunduh dan memasang aplikasi dari sumber yang tidak tepercaya. Ketiga, tidak mengeklik tautan apa pun dari sumber yang tidak dikenal atau iklan daring yang mencurigakan.

    Ketiga, membuat kata sandi yang kuat dan unik, termasuk campuran huruf kecil dan huruf besar, angka, dan tanda baca, serta aktifkan autentikasi dua faktor. Keempat, selalu memasang pembaruan.

    Kelima, abaikan pesan yang meminta untuk menonaktifkan sistem keamanan untuk kantor atau solusi keamanan dunia maya.

  • Kaspersky: 19 Juta Kasus Serangan Siber Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024 – Page 3

    Kaspersky: 19 Juta Kasus Serangan Siber Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024 – Page 3

    Baru-baru ini, tim Riset dan Analisis Global (GReAT) dari Kaspersky mendapati sebuah aksi atau kampanye berbahaya menggunakan strategi rekayasa sosial melalui undangan pernikahan palsu.

    Lewat kkampanye ini, secara cerdik pelaku kejahatan siber memikat korban agar mengunduh sebuah aplikasi berbahaya yang oleh tim Kaspersky beri nama “Tria Stealer”.

    Bagaimana Cara Kerja Malware Tria Stealer?

    Pelaku menyebarkan undangan melalui pesan teks, email, dan obrolan pribadi di aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram, sebagaimana dikutip dari keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

    Korban tertarik untuk melihat kartu undangan tersebut kemudian diarahkan untuk mengunduh berkas instalasi APK secara langsung, tanpa melalui toko aplikasi resmi seperti Google Play.

    Setelah aplikasi terpasang, malware Tria Stealer ini meminta izin akses ke data sensitif seperti pesan teks, log panggilan, dan aktivitas jaringan, dan mampu menjalankan perintah di latar belakang meskipun perangkat di-boot ulang.

  • 5 Negara Ini Waspadai hingga Larang Penggunaan DeepSeek – Page 3

    5 Negara Ini Waspadai hingga Larang Penggunaan DeepSeek – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Chatbot dan modul AI besutan startup Tiongkok, DeepSeek, menjadi fenomena AI baru di dunia teknologi yang membuat perhatian banyak orang.

    Perusahaan-perusahaan teknologi AS pun sempat was was dibuatnya. Pasalnya, dengan biaya yang disebut jauh lebih sedikit, startup Tiongkok ini membuat DeepSeek AI memiliki hasil pengujian yang melampaui ChatGPT.

    Tokoh-tokoh di perusahaan teknologi seperti Mark Zuckerberg, Sam Altman, bahkan sekelas Presiden AS Donald Trump juga ikut mengomentari DeepSeek AI.

    Dalam waktu singkat, DeepSeek merajai toko aplikasi App Store dan Google Play Store di Amerika Serikat dan 51 negara lainnya.

    Sayangnya, tak lama setelah ramai jadi bahan pembicaraan, kecerdasan buatan DeepSeek  justru terkena serangan siber. Hal ini membuat sejumlah negara mewaspadai DeepSeek, apalagi startup ini menyimpan data pengguna di server Tiongkok dan mengatur data tersebut berdasarkan hukum setempat.

    Tidak butuh waktu lama, beberapa negara bahkan sudah membatasi hingga melarang penggunaan DeepSeek, yuk simak di sini negara mana saja yang dimaksud, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber:

    1. Italia

    Otoritas perlindungan data Italia, Garante, akhirnya mengumumkan pemblokiran terhadap model kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok, DeepSeek. Mengutip laman CNA, pemblokiran ini dilakukan karena kurangnya informasi terkait penggunaan data pribadi.

    Untuk diketahui, sejak Rabu (27/9/2025), DeepSeek tidak lagi dapat diakses di toko aplikasi Apple App Store maupun Google Play Store di Italia.

    Langkah ini diambil setelah Garante meminta klarifikasi mengenai data pribadi apa saja yang dikumpulkan, dari mana sumbernya, untuk tujuan apa, berdasarkan dasar hukum apa, dan apakah data tersebut disimpan di China?

    “Garante menilai informasi yang diberikan oleh perusahaan Tiongkok penyedia layanan chatbot AI untuk DeepSeek sama sekali tidak mencukupi,” demikian pernyataan resmi di situs web mereka.

    Keputusan Italia blokir DeepSeek diambil untuk melindungi data pengguna di Italia. Garante menambahkan bahwa keputusan ini “berlaku segera” dan mereka juga telah membuka investigasi lebih lanjut.

    DeepSeek AI hadir sebagai pesaing baru ChatGPT. Apakah AI China ini lebih unggul?