Xcloud.id

Kasus: serangan siber

  • Perusahaan Teknologi AS Mau Investasi di RI, Bikin Alat Penangkal Deepfake

    Perusahaan Teknologi AS Mau Investasi di RI, Bikin Alat Penangkal Deepfake

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Tools for Humanity Corporation (TFH) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi di sektor digital Indonesia. Kerja sama ini berfokus pada fasilitasi investasi TFH dalam pengembangan dan produksi Orb.

    Alat tersebut merupakan perangkat kamera khusus yang digunakan dalam sistem identitas digital berbasis kecerdasan buatan, World ID. TFH adalah perusahaan teknologi global berbasis di Amerika Serikat yang mengembangkan World ID, sebuah sistem verifikasi digital yang memastikan identitas seseorang.

    World ID memungkinkan pembuktian identitas di website, aplikasi, dan dunia online, tanpa perlu membagikan data pribadi. Kehadiran teknologi ini dipercaya dapat memperkuat keamanan digital dan verifikasi anti-bot, seiring dengan meningkatnya ancaman seperti deepfakes, pencurian identitas, dan serangan siber berbasis AI.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan investasi di sektor digital sejalan dengan Visi Digital 2045 yang bertujuan menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif. Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat agenda ini.

    “Indonesia telah menetapkan Visi Digital 2045 yang berfokus pada inovasi sebagai penggerak utama ekosistem digital. Dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo, transformasi digital menjadi pilar utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing global Indonesia,” jelas Todotua dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Todotua memaparkan potensi besar dalam ekonomi digital yang mencapai US$ 130 miliar pada tahun ini. Pertumbuhan ini akan didorong oleh investasi infrastruktur, peningkatan akses internet, inovasi di berbagai sektor seperti fintech, healthtech, dan edtech, serta populasi muda yang melek teknologi.

    “Proyeksi pasar digital kita yang mencapai US$ 130 miliar pada 2025 dan potensi tumbuh hingga US$ 360 miliar pada 2030 menunjukkan betapa pentingnya investasi di sektor ini, termasuk di bidang kecerdasan buatan yang akan menyumbang signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional,” ujar Todotua.

    Sementara itu, Damien Kieran, Chief Legal and Privacy Officer TFH, menyoroti potensi besar Indonesia dalam ekosistem digital global dan komitmen TFH dalam mendukung pertumbuhan industri teknologi nasional.

    “Indonesia berada di garis depan transformasi digital Asia, dan di bawah visi Presiden Prabowo serta kepemimpinan Menteri Rosan dan Wakil Menteri Todotua, negara ini berada dalam posisi yang tepat untuk semakin mempercepat perannya sebagai pusat teknologi regional dan global,” ungkap Kieran.

    Kieran juga mengakui percepatan ekonomi digital membawa tantangan seperti peningkatan risiko penipuan berbasis AI, deepfake, dan pencurian identitas. Teknologi World ID yang didukung oleh perangkat Orb, menawarkan solusi verifikasi identitas berbasis privasi melalui pemindaian iris unik, tanpa menyimpan data pribadi.

    “Dengan dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kami berkomitmen untuk mengeksplorasi peluang perakitan Orb di Indonesia, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk kawasan Asia Tenggara,” jelas Damien.

    TFH telah memulai kehadirannya di Indonesia sejak Februari lalu melalui peluncuran Orb di Jakarta. Melalui MoU ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memberikan dukungan dalam hal fasilitasi proses perizinan investasi, serta membantu TFH mengidentifikasi insentif yang tersedia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, TFH akan mengidentifikasi mitra industri lokal yang berpotensi mendukung produksi Orb, melakukan investasi dalam pengembangan fasilitas produksi, serta memberikan dukungan teknis dan pelatihan bagi mitra lokal.

    (ily/fdl)

  • Ini Bulan Ramadhan, Jangan Berprasangka Buruk

    Ini Bulan Ramadhan, Jangan Berprasangka Buruk

    PIKIRAN RAKYAT – DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025.

    Meski menuai gelombang kritik dan aksi unjuk rasa dari mahasiswa serta masyarakat sipil, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa proses revisi sudah sesuai mekanisme hukum dan meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk, terutama di bulan Ramadhan.

    “Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mengesahkan undang-undang TNI. Semua prosesnya sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat, mendengarkan partisipasi masyarakat, hingga pihak-pihak yang harus didengar. Bahkan, pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka,” kata Puan Maharani dalam konferensi pers usai sidang paripurna, Kamis 20 Maret 2025.

    Tiga Poin Krusial Revisi UU TNI

    Puan Maharani menjelaskan bahwa revisi UU TNI menyoroti tiga pasal utama:

    Pasal 7

    Menambah cakupan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari 14 menjadi 16, termasuk penanggulangan ancaman siber dan penyelamatan warga negara di luar negeri.

    Pasal 47

    Penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga bertambah dari 10 menjadi 14. TNI aktif hanya boleh menjabat di lembaga terkait bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, prajurit yang menduduki jabatan di luar ketentuan wajib mundur atau pensiun dini.

    Pasal 53

    Perpanjangan masa dinas prajurit TNI sesuai jenjang kepangkatan, dengan perwira maksimal hingga 60 tahun.

    Puan Maharani menegaskan bahwa revisi ini tetap menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama.

    “Kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, hak-hak demokrasi, dan hak asasi manusia, sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional,” tuturnya.

    Menjawab Kritik Soal Pembahasan Tertutup

    Menanggapi kritik soal pembahasan yang dianggap tertutup, Puan Maharani menjelaskan bahwa semua proses berlangsung transparan meski tidak semua tahap bisa langsung dipublikasikan.

    “Dalam pembahasan selalu ada media. Setelah keluar dari ruangan, panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya, tentu saja itu belum bisa menjadi keputusan,” ucapnya.

    Puan Maharani juga memastikan bahwa larangan TNI berbisnis dan berpolitik tetap berlaku.

    “Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi. Itu harus. Bahkan, kalau di luar dari pasal 47, ada cuma 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki TNI aktif. Kalau di luar itu, TNI harus mundur atau pensiun dini,” tuturnya.

    Puan: Jangan Curiga, Ini Bulan Ramadhan

    Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan kritik masyarakat sipil, Puan Maharani mengimbau agar publik tidak terjebak dalam prasangka buruk.

    “Tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berprasangka. Ini bulan Ramadhan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus punya pikiran positif dahulu, sebelum membaca, sebelum melihat. Tolong jangan berprasangka,” katanya.

    Puan Maharani menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan memperkuat pertahanan nasional, bukan mengembalikan militer ke ranah politik. Dia juga membantah isu bahwa TNI akan dilibatkan dalam pengawasan demonstrasi.

    “Tidak ada, nanti bisa dicek. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil,” ucapnya.

    Menjaga Kedaulatan, Bukan Berbisnis

    Di akhir keterangannya, Puan Maharani menegaskan bahwa revisi UU TNI harus dipahami sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi ancaman modern seperti serangan siber dan krisis global yang berdampak pada keamanan nasional.

    “Ini hanya penambahan untuk cyber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan. Insya Allah jangan sampai terjadi (penyalahgunaan). Ini hanya untuk antisipasi dan mitigasi,” ujarnya.

    Puan Maharani menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah akan terus bergotong royong demi kepentingan bangsa.

    “Kami di DPR bersama-sama bergotong royong dengan pemerintah demi bangsa dan negara,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PSSI Sediakan 3 Ribu Tiket Tamu, Suporter Bahrain Pilih Tak Ambil Jatah 

    PSSI Sediakan 3 Ribu Tiket Tamu, Suporter Bahrain Pilih Tak Ambil Jatah 

    JAKARTA – Bahrain akan melawat ke Jakarta untuk melakoni pertandingan kontra Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga pada 25 Maret 2025 itu, PSSI mengalokasikan tiga ribu tiket untuk pendukung tim tamu. 

    Namun, seminggu menjelang pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) tidak kunjung mengambil slot tiga ribu tiket yang dialokasikan bagi suporternya.

    “Kami memberikan slot tiga ribu tiket kepada Bahrain. Namun, sampai hari H mereka tidak mengambil sama sekali,” kata Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita, dalam keterangan dikutip Rabu, 19 Maret 2025. 

    “Jadi, kami tidak bisa menunggu. Kami harus sesuai deadline. Jadi tiga ribu tiket itu terpaksa harus kami jual.”

    “Jadi, tiket itu termasuk yang kami umumkan. Namun, kami sudah kasih kesempatan, sudah ada tenggat waktu. Hanya saja, sampai tenggat waktu ada, mereka tidak mengambil. Ya, sudah,” ujarnya.

    Keputusan BFA tidak mengambil jatah tiket suporter sebagai tim tamu merupakan imbas pertemuan kedua tim sebelumnya. Bahrain yang saat itu menjadi tuan rumah dianggap dapat keuntungan dari keputusan wasit setelah hasil imbang 2-2.

    Karena situasi itu, Bahrain mendapat serangan siber bertubi-tubi dari warganet Indonesia. Hasilnya, BFA pun sempat minta AFC untuk memindahkan laga lawatannya melawan Timnas Indonesia ke venue netral, tapi permintaan itu ditolak. 

    Soal tiga ribu tiket yang tak diambil oleh pihak BFA, PSSI menegaskan bahwa mereka telah berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk Bahrain dengan menyediakan jalur resmi masuk ke SUGBK.

    “Kami tidak tahu. Kalau masuknya melalui jalur resmi yang sudah kami sediakan untuk mereka, yang pasti tidak diambil.” 

    “Kami mau berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik. Soalnya, Pak Ketum PSSI (Erick Thohir) juga bilang bahwa akan ada tamu dari FIFA dan AFC.”

    “Kami mau jadi tuan rumah yang bagus, kami mau pertandingannya nyaman, aman, dan tertib, berharapnya juga bisa menang,” ujar Marsal Masita.

  • Usut Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi, Kejari Jakpus Bakal Periksa 70 Saksi

    Usut Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi, Kejari Jakpus Bakal Periksa 70 Saksi

    loading…

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat masih mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (sebelumnya bernama Kominfo) periode 2020-2024. Foto/Kejari Jakpus

    JAKARTA – Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Jakarta Pusat masih mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara ( PDNS ) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (sebelumnya bernama Kominfo) periode 2020-2024. Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting mengatakan, penyidik telah merencanakan pemeriksaan terhadap puluhan saksi lainnya untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut.

    “Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait untuk menuntaskan penyidikan perkara a quo, hingga saat ini masih ada sekitar 70 orang saksi yang akan diperiksa, ahli serta pemeriksaan dokumen-dokumen terkait,” kata dia, Rabu (19/3/2025).

    Sejauh ini, kata dia, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi pada 17-18 Maret lalu. “Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah 7 orang saksi,” ujar dia.

    Di antara para saksi itu, ada dari pejabat Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi). Meski begitu, ia tidak merincikan sosok pejabat dan saksi lain yang sudah diperiksa.

    Sekadar informasi, perkara dugaan korupsi ini bermula pada 2020 saat Komdigi yang dulunya bernama Kominfo, melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp958 miliar. Di dalam pelaksanaannya, diduga ada pengkondisian pemenangan kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta dalam hal ini adalah PT. AL.

    Pengondisian itu berjalan 2020-2024. Padahal PT. AL tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301. Akibatnya, PDNS sempat mengalami serangan siber pada Juni 2024 lalu.

    Hingga saat ini, belum ada tersangka yang dijerat dalam perkara ini. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

    (rca)

  • Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian ia mengatakan mesti ada pengawasan yang ketat terkait penyaluran itu.

    “Meski begitu, kebijakan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai langkah teknis administratif, melainkan harus dikawal dengan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran tunjangan bagi guru ASN,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    Pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah dan PPPK yang sebelumnya disalurkan melalui Pemda menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik kini langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menghindari keterlambatan pencairan dana kepada 1,47 juta guru akibat administrasi yang berbelit. Namun tanpa sistem yang kuat, Puan menilai, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

    “Meski transfer tunjangan langsung ke rekening guru terdengar sebagai solusi yang lebih praktis, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Yaitu pengawasan terhadap ketepatan data penerima,” ujar Puan.

    “Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara,” sambungnya.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran tunjangan dapat berjalan secara adil. Program ini diharapkan bisa berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan para guru yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan bangsa.

    Selain itu, kata Puan, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas agar dana benar-benar diberikan kepada yang berhak tanpa menghilangkan kontrol atas kinerja dan tanggung jawab guru ASN. Kebijakan ini, menurutnya, juga harus didukung dengan sistem digital yang aman dan bebas dari potensi kebocoran data maupun penyelewengan.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem pencairan langsung ini akan tetap berfungsi secara optimal tanpa kendala teknis atau kendala birokrasi di kemudian hari,” tegas perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    “Penting juga pembaharuan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit guna mencegah penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pencairan tunjangan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat,” ujarnya.

    Ketua DPP PDIP ini mewanti pemerintah agar sistem pencairan tunjangan bebas dari serangan siber. Ia tak ingin hal itu menjadi kendala di kemudian hari.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem ini bebas dari risiko serangan siber yang dapat mengganggu pencairan tunjangan bagi guru ASN,” ungkap Puan.

    Ia juga mendukung kebijakan pemerintah yang tetap memberikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang, per bulan. Termasuk pemberian bantuan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk guru honorer non sertifikasi.

    “Selain guru ASN, guru-guru swasta, honorer, dan santri guru di pesantren juga sangat berjasa dalam layanan pendidikan Indonesia. Negara harus memberikan apresiasi atas kontribusi mereka,” imbuhnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Top 3 Tekno: Serangan Malware Berkedok DeepSeek Jadi Sorotan – Page 3

    Top 3 Tekno: Serangan Malware Berkedok DeepSeek Jadi Sorotan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan keamanan siber Kaspersky melaporkan adanya serangan malware berkedok DeepSeek yang mengancam professional IT. Berita ini menjadi sorotan para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Senin (17/3/2025) kemarin.

    Informasi lain yang juga populer yaitu mengenai Meta AI yang ada di WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Waspada! Serangan Malware Berkedok DeepSeek Ancam Profesional IT

    Serangan malware terbaru memanfaatkan situs web DeepSeek palsu telah teridentifikasi dan menjadi perhatian serius bagi para profesional TI. Laporan ini diungkap secara langsung oleh perusahaan keamanan siber, Kaspersky.

    Mengutip laporan Kaspersky, Senin (17/3/2025), hacker telah menciptakan situs web sangat mirip dengan situs resmi DeepSeek, terutama dalam bahasa Mandarin.

    Hal ini bertujuan untuk menipu dan menarik perhatian pengguna ingin menjalankan sistem AI secara lokal di perangkat keras mereka.

    Situs palsu ini menawarkan layanan yang dikenal sebagai ‘DeepSeek’ atau Penerapan Lokal DeepSeek. Dengan tawaran menggoda ini, banyak profesional TI tergoda untuk mengakses dan mengunduh alat yang seharusnya membantu mereka dalam mengelola sistem AI.

    Akan tetapi, di balik tawaran tersebut menyembunyikan ancaman serius berupa malware menyamar sebagai alat penyebaran AI lokal, seperti Ollama, merupakan framework open source populer.

    Tujuan utama dari serangan siber ini adalah untuk mendapatkan akses ke sistem individu, terutama dikelola oleh para ahli teknologi menangani sistem TI sensitif.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Pakar Siber Ungkap Aplikasi Publik Jadi Target Utama Serangan Siber di 2024

    Pakar Siber Ungkap Aplikasi Publik Jadi Target Utama Serangan Siber di 2024

    JAKARTA – Laporan analis Kaspersky Incident Response memberikan wawasan tentang serangan siber yang diselidiki oleh tim Kaspersky pada tahun 2024. 

    Menurut laporan tersebut, aplikasi yang bisa diakses publik seperti website atau aplikasi seluler, muncul sebagai pintu masuk utama serangan siber, yang mencakup 39,2 persen kasus pada tahun 2024.

    Selain itu, akun pengguna yang sah, seperti akun email atau akun media sosial, juga menjadi sasaran empuk para penjahat siber. Di mana 31,4 persen serangan berhasil dilakukan dengan mencuri atau membobol akun-akun ini. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. 

    Para ahli Kaspersky juga menduga, banyak penjahat siber yang membeli informasi akun curian di pasar gelap (darknet). Informasi ini kemudian mereka gunakan untuk melancarkan serangan yang lebih besar, seperti serangan ransomware. 

    Tren ini kemudian semakin berbahaya dengan adanya Ransomware-as-a-Service (RaaS), di mana kelompok peretas memanfaatkan akses ilegal untuk melancarkan serangan yang lebih besar.

    Data tersebut juga mengungkapkan bahwa korban dalam kasus-kasus ini sering kali disusupi sebelumnya, yang menyebabkan kredensial bocor tanpa deteksi segera.

    “Ancaman dunia maya terus berkembang tanpa henti, dengan penyerang mengadaptasi metode mereka untuk mengeksploitasi titik-titik paling rentan dalam pertahanan perusahaan,” kata Konstantin Sapronov, Kepala Tim Respons Darurat Global di Kaspersky.

    Maka dari itu, Sapronov menegaskan pentingnya bagi organisasi untuk tidak hanya memperkuat langkah-langkah keamanan langsung mereka tetapi juga menumbuhkan budaya respons insiden yang proaktif dan adaptif yang dapat mengatasi risiko-risiko yang muncul ini. 

  • Apa Itu PDNS yang Diusut Kejari Jakpus Gegara Dugaan Korupsi Rp 958 Miliar

    Apa Itu PDNS yang Diusut Kejari Jakpus Gegara Dugaan Korupsi Rp 958 Miliar

    Jakarta –

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengusut dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2020-2024 dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar. Lantas, apa itu PDNS?

    PDNS adalah fasilitas penyimpanan data pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpusat sementara seiring proses pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dilakukan. Kementerian Komdigi bertanggung jawab atas pengelolaan data pemerintah tersebut.

    Fungsi PDNS terdiri dari menyimpan data pemerintah secara aman, terorganisir, yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk saling terhubung, memastikan berbagai layanan publik berjalan lancar dan efisien, Sabtu (15/3/2025).

    Data penting masyarakat yang tersimpan ini, yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, nomor HP, dan data pribadi lainnya. Pihak vendor yang terlibat dalam pengelolaan PDNS itu, Komdigi menggandeng Telkom Sigma dan Lintasarta.

    Namun dugaan korupsi yang terjadi membuat serangan siber terjadi di PDNS dan membuat data pribadi masyarakat terkunci. Kembali ke Juni 2024, publik sempat digemparkan dengan serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2. Alhasil, sejumlah layanan publik pemerintah terkena dampaknya karena ketidakadaan backup data, sehingga operasionalnya tidak berangsur pulih secara cepat.

    Di akhir periode pemerintah lalu, tepatnya September 2024, Komdigi saat bernama Kominfo mengungkapkan kekurangan anggaran dalam mengoperasikan PDNS untuk bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun dalam perjalanannya pemerintah mengungkapkan telah mengatasi persoalan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama, PDNS 2 yang sempat tumbang dinyatakan pulih 100%. Progres tersebut diungkapkan saat rapat dengan Komisi I DPR.

    Tanggapan Komdigi dan Lintasarta

    Terkait dugaan korupsi proyek PDNS senilai Rp 958 miliar, Komdigi menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Jakpus.

    Sekjen Komdigi Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung. “Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

    Komdigi menyebut transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

    Adapun Kejari Jakpus menerangkan kasus ini bermula pada 2020. Saat itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).

    Menanggapi kasus ini, pihak Lintasarta menyatakan menghormati pengusutan yang sedang berlangsung. “Lintasarta menghormati seluruh proses yang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta mengikuti prosedur yang berlaku dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” sebut Dahlya Maryana – Head of Corporate Communications Lintasarta.

    “Dengan dukungan mitra strategis sebagai pakar keamanan siber serta standar global yang ketat, kami memastikan perlindungan optimal terhadap data pelanggan dan enterprise. Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas layanan serta kepercayaan pelanggan,” tambahnya.

    (agt/hps)

  • Elon Musk Tukang Bohong, Bukti Terbaru Bikin Geleng Kepala

    Elon Musk Tukang Bohong, Bukti Terbaru Bikin Geleng Kepala

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti keamanan siber ragu dengan klaim adanya serangan hacker pada X yang membuat platform itu lumpuh awal minggu ini. Menurut pakar, hanya ada sedikit bukti dari klaim yang disebut pemilik X, Elon Musk.

    Tak lama setelah X lumpuh, Musk mengatakan adanya serangan DDoS pada platform miliknya. Tak lama kemudian dalam sebuah wawancara, dia juga mengatakan serangan melibatkan alamat IP dari Ukraina.

    Musk tak pernah memberikan bukti dari dua klaim tersebut. Pernyataan sebaliknya diungkap laporan Wired yang berasal dari peneliti keamanan.

    Pakar itu mengatakan hanya ada sedikit bukti alamat IP Ukraina terkait serangan DDoS. Bahkan negara tersebut tidak masuk dalam 20 negara teratas yang terlibat.

    Bahkan laporan yang sama mengatakan X tidak sengaja membuat platformnya rentan akan serangan DDos. Pernyataan ini berbeda dengan klaim Musk yang menyebut melibatkan banyak sumber daya mengurusi hal tersebut, dikutip dari Engadget, Jumat (14/3/2025).

    “Server asli X, yang merespon permintaan web, tidak sepenuhnya aman dibalik proteksi DDoS Cloudflare milik perusahaan dan sangat terbuka,” kata laporan tersebut.

    Hal inilah yang menyebabkan penyerang bisa melakukan serangan bertarget secara langsung. X disebut telah melakukan pengamanan untuk server tersebut.

    Klaim adanya serangan siber bukan pertama kali disebutkan Musk. Tahun lalu dia pernah menyalahkan serangan DDoS juga karena mengacaukan siaran langsung dengan Donald Trump yang tengah berkampanye sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

  • Pengamat Ragu X Tumbang Kena Serangan Siber Seperti Klaim Elon Musk

    Pengamat Ragu X Tumbang Kena Serangan Siber Seperti Klaim Elon Musk

    Jakarta –

    X, platform media sosial yang sebelumnya bernama Twitter, sempat tumbang selama berjam-jam pada Senin (10/3) malam kemarin. Pemilik X Elon Musk mengatakan insiden itu disebabkan oleh serangan siber, namun sejumlah pakar keamanan siber meragukan penjelasan tersebut.

    Dalam postingannya di X, Musk mengatakan platform miliknya itu tumbang karena serangan siber besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok besar yang terkoordinasi atau negara. Kemudian dalam wawancara dengan Fox News, ia mengatakan serangan tersebut melibatkan alamat IP yang berasal dari wilayah Ukraina.

    Musk tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut. Namun, dalam laporan terbaru dari Wired, sejumlah peneliti keamanan siber memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang serangan tersebut.

    Pakar yang diwawancarai Wired mengatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa alamat IP dari Ukraina memiliki peran besar dalam serangan DDoS yang membuat X tumbang. Salah satu peneliti mengatakan Ukraina bahkan tidak masuk daftar 20 negara teratas yang terlibat dalam serangan.

    Musk mengatakan sistem X sudah sangat dilindungi. Namun laporan Wired mengindikasikan banyak bagian dari sistem X yang rentan terhadap serangan DDoS.

    “Origin server X, yang menanggapi permintaan web, tidak diamankan dengan baik di balik perlindungan Cloudflare DDoS dan terlihat secara publik,” tulis Wired dalam laporannya, seperti dikutip dari Engadget, Kamis (13/3/2025).

    “Akibatnya, penyerangan dapat menargetkan mereka secara langsung. X kini telah mengamankan server tersebut,” sambungnya.

    Ini bukan pertama kalinya Musk menggunakan ‘serangan siber’ yang tidak spesifik sebagai penyebab di balik gagalnya sistem X. Tahun lalu, Musk mengklaim serangan DDoS besar-besaran mengacaukan rencana livestream Spaces dengan Donald Trump yang saat itu mencalonkan diri sebagai presiden.

    Bos Tesla itu tidak pernah menjelaskan bagaimana serangan DDoS hanya melumpuhkan satu fitur saja di X. The Verge kemudian melaporkan bahwa tidak ada serangan seperti yang dimaksud Musk.

    (vmp/fay)