Xcloud.id

Kasus: serangan siber

  • Kemenhan pastikan tugas TNI bidang siber bukan untuk mata-matai sipil

    Kemenhan pastikan tugas TNI bidang siber bukan untuk mata-matai sipil

    Yang dimaksudkan pertahanan siber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang memastikan bahwa tugas pertahanan siber yang kini dimiliki TNI berdasarkan Undang-Undang TNI yang baru, bukan untuk memata-matai masyarakat sipil.

    Dia mengatakan Kementerian Pertahanan memahami bahwa dalam era demokrasi, akan ada pendapat yang berbeda-beda. Sehingga kritik bagi instansi pertahanan atau pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk ekspresi berpendapat yang wajar.

    “Yang dimaksudkan pertahanan siber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa,” kata Frega di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap UU TNI yang baru akan menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Karena tugas pertahanan siber bakal fokus ke dalam konteks yang lebih besar.

    Saat ini, dia menjelaskan bahwa operasi-operasi yang dilakukan berbagai pihak eksternal adalah ingin menciptakan persepsi negatif, misinformasi, disinformasi, hingga malinformasi.

    Selain itu, dia mencontohkan bahwa negara-negara lain sudah mengadopsi sistem pertahanan siber, dengan membentuk korps siber atau komando siber. Bahkan, kata dia, militer Singapura sudah memiliki angkatan siber yang tersendiri.

    Dia mencontohkan bahwa serangan siber yang bisa mengancam kedaulatan dan keselamatan negara, misalnya adanya sejumlah serangan terhadap fasilitas data milik negara, yang bisa mengganggu sektor energi dan sektor transportasi. Menurut dia, contoh ancaman itu memiliki dampak yang luas dan strategis secara nasional.

    “Dan ini tentunya membutuhkan juga kontribusi yang lebih luas, sehingga tentunya nanti Kemhan maupun TNI akan bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang sudah ada, seperti BSSN, Komdigi, Polri,” katanya.

    Seperti diketahui, UU TNI yang baru menambah kategori mengenai operasi militer selain perang (OMSP), dari 14 kategori menjadi 16 kategori. Dua kategori yang ditambah yakni membantu menanggulangi ancaman siber dan membantu penyelamatan WNI di luar negeri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Telkomsel Masuk Top 5 GLOMO Awards 2025 Berkat Telco Verify di BRImo

    Telkomsel Masuk Top 5 GLOMO Awards 2025 Berkat Telco Verify di BRImo

    Bisnis.com, BARCELONA – Telkomsel sukses masuk daftar Top 5 (shortlisted) pada ajang Global Mobile Awards (GLOMO) 2025 untuk kategori Open Gateway Challenge. Prestasi ini menyoroti inovasi Telkomsel melalui Telco Verify, solusi autentikasi berbasis jaringan seluler yang diimplementasikan pada aplikasi mobile banking BRImo dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    GLOMO Awards merupakan penghargaan terkemuka di industri telekomunikasi yang diselenggarakan oleh GSMA, organisasi nirlaba yang mewakili operator seluler di seluruh dunia sejak 1996.

    Ajang tahun ini digelar di Mobile World Congress (MWC) Barcelona pada 5 Maret 2025, menghadirkan panel juri yang terdiri dari 200 analis, perwakilan media, dan pakar industri global.

    GSMA Open Gateway sendiri adalah kerangka kerja common network APIs yang dirancang untuk memberikan akses universal ke jaringan operator bagi para pengembang.

    Dengan demikian, pengembang dan penyedia layanan dapat meningkatkan serta menerapkan layanan dengan lebih cepat di berbagai jaringan operator, cukup melalui satu titik akses – ke platform konektivitas terbesar di dunia.

    Open Gateway Challenge memberikan apresiasi kepada para inovator yang memanfaatkan Public CAMARA APIs guna menciptakan layanan komersial yang:

    ·        Memanfaatkan beberapa API dari satu atau lebih operator seluler,

    ·        Menjadi solusi bagi pasar lokal dan/atau internasional,

    ·        Mampu membuktikan nilai bisnis yang tercipta di industri tertentu, misalnya FinTech (pengurangan risiko penipuan) atau Otomotif (telemetri real-time).

    Melalui Telco Verify, pengguna BRImo dapat melakukan autentikasi secara otomatis tanpa kata sandi maupun kode One-Time Password (OTP). Proses verifikasi berlangsung real-time, serta lebih andal karena memanfaatkan teknologi berbasis jaringan seluler.

    Solusi ini juga mengadopsi kerangka kerja GSMA Open Gateway dan menggunakan API yang terstandarisasi, sehingga kapabilitas keamanan serupa dapat diperluas ke luar jaringan Telkomsel.

    VP Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, menyatakan, “Terpilihnya Telkomsel sebagai Top 5 di GLOMO Awards 2025 menjadi pemicu untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi digital yang lebih aman dan andal. Telco Verify terbukti efektif meminimalisir potensi kerugian finansial serta risiko reputasi akibat serangan siber. Kami akan terus memperkuat komitmen mengakselerasi transformasi digital yang aman, meningkatkan kepercayaan terhadap layanan perbankan digital, sekaligus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.”

    Sejak mengimplementasikan Telco Verify pada November 2024, BRImo telah berhasil menurunkan kasus social engineering attacks hingga 70,21%. Dengan verifikasi identitas otomatis, nasabah BRImo memperoleh perlindungan maksimal atas data pribadinya, sehingga semakin nyaman dan yakin dalam memanfaatkan layanan perbankan digital.

    Informasi selengkapnya tentang solusi Telco Verify dan ragam solusi digital Telkomsel lainnya dapat diakses melalui tsel.id/enterprise.

  • Operasi Siber Targetkan Pihak yang Motifnya Melemahkan Kepercayaan pada Pemerintah

    Operasi Siber Targetkan Pihak yang Motifnya Melemahkan Kepercayaan pada Pemerintah

    GELORA.CO – Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan, TNI akan melakukan operasi informasi dan disinformasi untuk menanggulangi ancaman kedaulatan negara di ruang siber. Operasi itu menargetkan pihak-pihak yang memiliki motif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah.

    “Hingga yang berpotensi memecah belah bangsa,” kata Frega saat dihubungi pada Ahad, 23 Maret 2025.

    Operasi itu dilakukan setelah TNI dilibatkan menanggulangi ancaman di ruang siber. Keterlibatan itu tertuang dalam UU TNI yang baru saja disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025.

    Militer, kata Frega, akan menanggulangi penyerangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer di ruang siber. Bentuk ancamannya seperti peretasan, sabotase digital, atau pencurian data strategis.

    Tidak hanya itu, militer akan menanggulangi ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional, seperti serangan terhadap jaringan listrik dan telekomunikasi.

    “Penanggulangan juga terhadap transportasi dan beberapa lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas negara,” kata dia. 

    Frega menambahkan, militer juga akan menanggulangi serangan siber dari aktor negara atau non-negara yang berdampak pada keamanan nasional. Serangan itu bisa dalam bentuk spionase maupun cyber warfare. 

    Menurut Frega, tujuan revisi UU TNI memasukkan tugas penanggulangan ancaman siber dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ancaman global. Dalam hal ini, TNI berperan dalam menghadapi serangan siber yang dapat mengancam pertahanan negara, baik dalam aspek keamanan nasional maupun operasional militer. 

    “Hal ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur vital pertahanan serta mendukung stabilitas keamanan nasional, termasuk dalam konteks digital. Siber menjadi sebuah domain penting dalam operasi militer,” kata dia. 

    Revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. Terdapat sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanggulangan ancaman siber, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, serta perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

    Pengesahan revisi UU TNI dilakukan di tengah gelombang penolakan berbagai kalangan, dari masyarakat sipil hingga mahasiswa. Kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan RUU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik. Mereka juga khawatir tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta TNI tetap di barak.

    Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan revisi tersebut mengancam ruang digital bagi masyarakat sipil. Nenden menolak UU TNI ini karena berpotensi mengembalikan supremasi militer di Indonesia.

    “Menolak perluasan fungsi TNI dalam ranah sipil termasuk ruang digital karena akan mengembalikan supremasi militerisme di Indonesia,” kata Nenden dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Maret 2025.

    Nenden mengatakan, keterlibatan TNI di ruang siber berpotensi disalahgunakan untuk membuka keran militerisasi ruang siber. Militerisasi itu akan melahirkan kebijakan penyensoran hingga pengetatan regulasi.

    “Militerisasi ruang siber dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang koersif-militeristik seperti penyensoran, operasi informasi, hingga pengetatan regulasi terkait ekspresi daring,” kata dia.

  • Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.

    Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi. 

    Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.

    Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”

    Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.

    Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”

    China terbuka

    Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.

    “China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.

    “China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.

    “Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.

    PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.

    “Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.

    China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.

    Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.

    Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.

    Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.

    Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.

    Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.

    Tak kirim pasukan perdamaian

    China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.

    Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.

    Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.

    “Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.

    “Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.

    Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.

    “Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.

    Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

    “Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.

    Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.

    Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.

    Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.

  • RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China tengah mengkaji rencana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pendirian pusat inovasi AI bersama di kawasan Asia Tenggara.

    Hal tersebut terungkap saat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Sekretaris Partai Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok, Nong Shengwen. 

    “Kerja sama di bidang infrastruktur digital antara Indonesia dan Tiongkok menjadi yang terbesar di antara kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini telah mendukung konektivitas hingga ke pelosok Indonesia melalui teknologi 4G dan 5G,” kata Meutya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (25/03/2025).

    Meutya menyatakan minat untuk memperluas kerja sama di bidang AI dengan Kota Nanning sebagai inspirasi berkat keberhasilannya menjadi pusat smart city yang berbasis AI.

    Menurut Meutya, pengembangan AI di Indonesia juga akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

    “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, dalam mengembangkan teknologi AI. Target kami adalah menciptakan 9 juta talenta digital yang berkapabilitas tinggi di bidang AI pada tahun 2030,” tuturnya.

    Sekretaris Partai Kota Nanning, Nong Shengwen, menyatakan komitmennya untuk mempererat hubungan kedua negara melalui inovasi teknologi.

    Nong Shengwen juga menegaskan kesiapan Nanning untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebijakan dan fasilitas, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama.

    “Kami berharap dapat membangun pusat kerja sama dan inovasi AI antara China dan Asean di Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong peserta didik di Tanah Air untuk bisa menguasai kecerdasan buatan hingga perkembangan teknologi dan sains.

     Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Serangan-serangan siber kian berjalan, untuk itu kita harus bekerja keras terutama menghasilkan anak-anak yang menguasai menguasai teknologi ini, menguasai siber, artificial intelligence,” ujarnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan alasan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan dalam gelontoran APBN 2025 hingga Rp724,3 triliun adalah agar anak didik mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi. 

    “Karena itu kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini akan kita rebut walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga demikian,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemerintah harus selalu waspada. Mengingat banyak pihak yang tak menghendaki Indonesia menjadi Negara maju.

    “Karena itu kita optimistis walaupun tetap harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak yang tidak menghendaki kita maju,” pungkas Prabowo.

  • AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mengenai gencatan senjata perang Ukraina telah selesai.

    Dikatakan, perundingan berlangsung selama 12 jam.

    Dikutip dari TASS, perundingan yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagian.

    Fokus utama pada penghentian serangan terhadap pengiriman di Laut Hitam.

    Hasil perundingan ini akan diumumkan dalam pernyataan bersama yang dijadwalkan pada Selasa (25/3/2025).

    Sebelum pertemuan dengan Rusia, delegasi AS juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Ukraina di Riyadh.

    Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menyebut pembicaraan dengan AS berlangsung produktif dan terfokus, terutama mengenai perlindungan infrastruktur sipil dan energi.

    Delegasi Ukraina dalam perundingan ini dipimpin oleh Umerov dan didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Karasevych, serta Wakil Menteri Energi, Mykola Kolisnyk.

    Menurut Ukrinform, negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Jeddah, di mana Ukraina menerima rencana gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS.

    Sebagai imbalannya, Washington berjanji mencabut suspensi bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Kyiv.

    Delegasi Rusia dan Agenda Perundingan

    Delegasi Rusia tiba di Riyadh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Rombongan Rusia dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Internasional di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Grigory Karasin.

    Ia didampingi oleh Sergey Beseda, penasihat Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

    Menurut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, salah satu isu yang dibahas dalam negosiasi ini adalah kemungkinan dimulainya kembali Inisiatif Gandum Laut Hitam 2022.

    Kesepakatan ini sebelumnya memungkinkan Ukraina mengekspor jutaan ton gandum melalui pelabuhan-pelabuhannya.

    Akan tetapi, Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2023 dengan alasan bahwa Barat gagal menepati komitmennya untuk meringankan sanksi terhadap ekspor pertanian dan pupuk Rusia.

    Selain itu, perundingan juga berfokus pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Laut Hitam, khususnya di Odesa, Kherson, dan Mykolaiv.

    Tidak Ada Terobosan Besar yang Diharapkan

    Meskipun perundingan berlangsung lama, berbagai pihak meragukan adanya terobosan besar dari pertemuan ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa tidak ada ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan di Riyadh.

    Menurut analis Ukraina, Oleksiy Melnyk, kurangnya rasa saling percaya antara Moskow dan Kyiv membuat negosiasi damai tetap sulit tercapai.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan harapannya agar kesepakatan mengenai pembagian pendapatan atas mineral Ukraina dapat segera diselesaikan.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang berdiskusi dengan Kyiv mengenai kemungkinan perusahaan AS memiliki pembangkit listrik Ukraina.

    Gencatan Senjata 30 Hari yang Rawan Dilanggar

    Sebelumnya, setelah pembicaraan terpisah dengan Trump, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kesepakatan ini mencakup komitmen kedua belah pihak untuk tidak menyerang infrastruktur energi satu sama lain.

    Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling menuduh telah melanggar moratorium tersebut.

    Pejabat Ukraina menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rusia.

    Sebaliknya, Kremlin mengklaim Rusia masih mematuhi kesepakatan tersebut meskipun Kyiv terus melakukan serangan terhadap fasilitas energi di wilayahnya.

    Serangan Tetap Berlangsung di Tengah Negosiasi

    Bahkan saat negosiasi berlangsung, serangan militer di Ukraina tetap berlanjut.

    Rusia melancarkan serangan udara ke Kyiv untuk ketiga malam berturut-turut, menyebabkan satu orang terluka dan merusak beberapa rumah di sekitar ibu kota Ukraina.

    Dikutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengecam tindakan Rusia.

    Dia menegaskan kalau Moskow seharusnya menghentikan serangannya daripada “membuat pernyataan kosong tentang perdamaian.”

    Serangan rudal Rusia di Sumy juga melukai hampir 90 orang, termasuk 17 anak-anak, serta merusak sebuah sekolah dan rumah sakit.

    Di sisi lain, serangan siber yang diduga berasal dari Rusia melumpuhkan sistem tiket daring layanan kereta api Ukraina, yang disebut sebagai upaya “mendestabilisasi” situasi di negara tersebut.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menjatuhkan 227 pesawat tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir.

    Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi gas Valuika di wilayah Belgorod dan mencoba menyerang ladang kondensat gas Glebovskoye di Krimea.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Mudik Lebaran Aman: Waspada Phishing dan Lindungi Data Pribadi Kamu – Page 3

    Mudik Lebaran Aman: Waspada Phishing dan Lindungi Data Pribadi Kamu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mudik Lebaran, tradisi tahunan yang dinantikan jutaan orang Indonesia, kini tak lepas dari ancaman kejahatan siber.

    Lonjakan transaksi digital selama periode mudik membuat peluang kejahatan, seperti phishing, semakin besar.

    Tahun ini, peningkatan kasus phishing mencapai 30 persen selama Ramadan, terutama menjelang Lebaran, dibandingkan bulan-bulan lainnya.

    Ancaman phishing ini tak hanya mengincar individu, tetapi juga bisnis di sektor perhotelan dan travel. Modus operandi para pelaku kejahatan siber ini semakin canggih dan sulit dideteksi. Mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap agen perjalanan populer untuk mencuri data pribadi dan informasi keuangan.

    Oleh karena itu, kewaspadaan digital sangat penting untuk melindungi diri dari serangan phishing.

    Dengan memahami modus operandi dan langkah-langkah pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko pencurian data dan transaksi ilegal selama mudik.

    Mari kita jaga keamanan data pribadi dan transaksi keuangan kita agar mudik Lebaran tetap aman dan nyaman. Meningkatnya transaksi digital selama musim mudik Lebaran menjadi lahan subur bagi para pelaku kejahatan siber.

    Mereka memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan phishing dengan berbagai modus. Salah satu contohnya adalah serangan yang menyamar sebagai agen perjalanan online atau hotel.

    National Technology Officer, Microsoft Indonesia, Panji Wasmana, mengatakan, pada masa-masa liburan, ketika transaksi digital meningkat dan kewaspadaan digital cenderung menurun, pelaku kejahatan siber sering memanfaatkan rasa kepercayaan individu dan organisasi terhadap travel agency populer untuk mencuri data. 

    “Dengan mengenali pola serangan dan mengambil langkah-langkah pelindungan, kita bisa mengurangi tingkat keberhasilan serangan siber, menjaga data, serta melindungi dunia digital kita. Mari, tetap waspada selama musim mudik,” ujar Panji Wasmana.

  • CyberArk Ungkap Peran Keamanan Identitas saat Transformasi Digital

    CyberArk Ungkap Peran Keamanan Identitas saat Transformasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – CyberArk menilai perkembangan pesat transformasi digital di Indonesia membuat keamanan identitas menjadi faktor krusial.

    Solutions Engineering Director Asean CyberArk, Koh Ssu Han mengatakan Identity Security Platform dinilai bisa memastikan keamanan dan perlindungan data sensitif bagi perusahaan.

    “Meningkatnya penggunaan teknologi cloud dan layanan digital mendorong perlunya sistem keamanan identitas yang lebih tangguh,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (22/3/2025).

    Dia menuturkan banyak organisasi yang tengah beralih dari aplikasi lama ke platform digital baru. Namun, tanpa pendekatan keamanan identitas yang kuat, risiko serangan siber akan makin meningkat.

    Menurutnya, ancaman terhadap identitas digital tidak hanya menyasar pengguna manusia tetapi juga identitas mesin. Identitas mesin, seperti kunci API dan sertifikat digital, sering menjadi target peretasan karena tidak dapat menggunakan metode autentikasi tradisional seperti biometrik atau kata sandi.

    Dia menambahkan pelaku kejahatan siber dapat mengeksploitasi celah ini untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem bisnis yang kritikal. Guna mengatasi tantangan tersebut, CyberArk menerapkan prinsip Zero Trust, yang menekankan autentikasi berkelanjutan tanpa asumsi kepercayaan.

    Pendekatan ini mencakup penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) berbasis risiko, akses minimal dengan kontrol Just-In-Time (JIT), serta pemantauan anomali secara real-time untuk mencegah penyusupan yang tidak sah.

    “Zero Trust memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada entitas yang benar-benar berhak, mengurangi risiko eksploitasi identitas,” jelasnya.

    Selain itu, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem keamanan identitas turut menjadi fokus utama CyberArk. AI digunakan untuk mendeteksi ancaman secara proaktif, meningkatkan penilaian risiko, serta mengotomatisasi respons terhadap serangan siber.

    Ssu Han juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71/2019 yang mewajibkan pemrosesan dan penyimpanan data di dalam negeri. CyberArk membantu perusahaan memenuhi ketentuan ini dengan menghadirkan solusi berbasis cloud-native yang memastikan keamanan identitas manusia dan mesin tetap terjaga.

  • Komnas Perempuan: Teror Kepala Babi kepada Wartawan Tempo Bentuk Intimidasi terhadap Kerja Jurnalis – Halaman all

    Komnas Perempuan: Teror Kepala Babi kepada Wartawan Tempo Bentuk Intimidasi terhadap Kerja Jurnalis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengecam teror kepala babi untuk wartawan Tempo. 

    “Tentunya Komnas Perempuan mengecam pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo. Ini intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalis,” kata Ami, sapaannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (21/3/2025) malam. 

    Teror kepala babi ini menambah daftar intimidasi terhadap perempuan pembela HAM yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, melalui misalnya profesi jurnalis.

    “Jadi memang di dalam pemantauan Komnas Perempuan, jurnalis perempuan menjadi salah satu mendapatkan serangan intimidasi, ancaman maupun misalnya dalam bentuk serangan siber,” terangnya. 

    Ami juga menilai penggunaan kepala babi sebagai cara dalam intimidasi mengindikasikan unsur merendahkan martabat manusia khususnya perempuan.

    “Karena seperti kita ketahui babi itu kerap disimbolkan sebagai hal yang menjijikkan atau rakus. Mengingat juga babi menjadi pembeda kelompok dalam masyarakat,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai juga ikut angkat bicara soal pengiriman kepala babi kepada wartawan Tempo. 

    Menurutnya hal itu sebagai ancaman dari kerja jurnalistik. 

    “Mengirim kepala babi kepada seseorang simbolnya bisa ditafsirkan macam-macam. Selama ini seringkali disimbolkan sebagai salah satu bentuk ancaman,” kata Dawai. 

    Ancaman itu lanjutnya ditafsirkan lagi karena ditujukan kepada seseorang yang berprofesi jurnalis.

    “Bisa jadi sebagai ancaman karena dia melahirkan sejumlah karya-karya jurnalistik yang mungkin tidak disukai oleh orang tertentu,” terangnya. 

    Sehingga kata Dawai, kemudian seseorang mengirimkan kepala babi itu sebagai salah satu bentuk ancaman agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan kerja jurnalistik. 

    “Kalau memang seperti itu tentunya kita sangat menyesalkan. Karena bagaimanapun setiap orang punya hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi,” imbuhnya. 

    Menurutnya sebagai jurnalis dilindungi dan diberikan hak untuk mencari informasi. 

    “Kalau seorang jurnalis dibatasi ruang geraknya, diancam-ancam itu akan berimplikasi pada tertutupnya informasi kepada publik. Ini berbahaya akhirnya publik hanya dapat informasi yang tertentu saja,” tegasnya. 

  • Komnas HAM & Komnas Perempuan: Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

    Komnas HAM & Komnas Perempuan: Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengecam aksi teror berupa kiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo.

    Diketahui, paket kepala babi itu dialamatkan kepada Fransisca Christy Rosana atau Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik

    Menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, teror kepala babi itu sebagai bentuk upaya pembungkaman terhadap pers.

    Sebab, diduga kuat, pengiriman teror itu berkaitan dengan pekerjaan Cica sebagai jurnalis.

    “Jurnalis itu juga dilindungi dan diberikan hak untuk mencari informasi.

    Jadi mencari informasi dia punya hak, punya kebebasan untuk mencari informasi dan punya kebebasan juga untuk menyampaikan informasi itu kepada publik,” kata Haris saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Haris mengatakan, jika ruang kerja jurnalis dibungkam maka tentu akan berdampak terhadap informasi yang diterima publik.

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.

    Menurutnya, hal itu sangat berbahaya karena masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jadi kalau jurnalis dikekang ruang geraknya itu akan berimplikasi pada tertutupnya informasi kepada publik dan ini berbahaya.

    Akhirnya publik hanya dapat informasi yang tertentu saja, bisa jadi publik tidak mengetahui sesuatu secara utuh,” kata dia.

    Haris menilai teror semacam ini tak boleh dibiarkan. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas untuk mengungkap siapa sosok peneror jurnalis tersebut.

    Abdul Haris Semendawai di kantornya, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (5/7/2018). (TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBAR)

    “Karena mungkin sekarang hanya wartawan Tempo saja ya. Bisa jadi di kesempatan yang lain ada wartawan-wartawan yang lain yang juga mengalami hal yang sama.

    Jadi situasi seperti itu kalau dibiarkan bisa tercipta situasi yang tidak kondusif bagi jurnalistik untuk melakukan tugas-tugas jurnalistiknya.

    Dan kalau itu terjadi yang dirugikan ya publik bukan hanya orang yang bersangkutan,” paparnya.

    Hal senada disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

    “Tentunya Komnas Perempuan mengecam pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo. Karena ini seperti proksi atau perantara intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalis,” kata dia.

    Siti mengatakan, apa yang dialami Cica menambah panjang daftar perempuan yang menjadi korban teror dan intimidasi.

    “Jadi memang di dalam pemantauan Komnas Perempuan, jurnalis perempuan menjadi salah satu perempuan pembela HAM yang mendapatkan serangan baik intimidasi, ancaman maupun misalnya dalam bentuk serangan siber,” tuturnya.

    Karenanya, ia meminta aparat untuk mengungkap siapa peneror yang mengirimkan kepala babi tersebut.

    “Dan yang tak kalah penting kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menguatkan fondasi penghormatan kepada kebhinekaan Indonesia dan mengawal demokrasi yang nir  kekerasan dan memajukan hak asasi manusia,” kata dia.

    Bahkan, Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan.

    “Dan tentu yang terakhir Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan termasuk dengan Komnas HAM dan LPSK untuk bagian dari mekanisme pengembangan respon cepat terhadap perempuan pembela HAM untuk memastikan mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun serangan lebih lanjut,” ujarnya. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya