Kasus: serangan siber

  • Transaksi ATM Bersama Artajasa Naik 17,5% Lebaran 2025, Perkuat Keamanan Siber

    Transaksi ATM Bersama Artajasa Naik 17,5% Lebaran 2025, Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), penyedia sistem pembayaran digital, mencatat peningkatan transaksi di mesin ATM Bersama selama momen Ramadan – Lebaran 2025.

    Peningkatan tersebut tak terlepas dari upaya perusahaan yang terus menjaga kenyamanan transaksi dengan meningkatkan infrastruktur keamanan siber. 

    Artajasa mencatat jumlah transaksi yang diproses melalui jaringannya mengalami kenaikan pada Maret 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

    Transaksi melalui ATM Bersama dan ATM Bersama QR meningkat sekitar 17,5%, sementara ATM Bersama Debit tumbuh 18,3%. Peningkatan ini mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat, baik dalam pengiriman uang antar keluarga maupun transaksi bisnis. 

    Selain itu, perputaran uang elektronik serta penggunaan kartu debit dan kredit juga mengalami kenaikan , seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. 

    Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan seiring dengan meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan menjadi perhatian utama. Potensi risiko kejahatan siber, seperti phishing dan skimming, makin meningkat seiring dengan melonjaknya jumlah transaksi. 

    Artajasa memastikan bahwa setiap transaksi yang diproses dalam jaringannya dilindungi oleh sistem keamanan berlapis yang sesuai dengan standar global. 

    “Keamanan dan perlindungan pelanggan adalah prioritas utama kami. Kami bekerja sama dengan mitra strategis yang merupakan pakar keamanan siber serta menerapkan standar global yang ketat untuk memastikan setiap transaksi tetap aman dan terlindungi,” kata Armand, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Isu keamanan siber menjadi sorotan seiring dengan maraknya serangan yang menyasar sektor tersebut. Pada 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cyber Security Guidelines). 

    Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem perusahaan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan. 

    Pedoman keamanan siber mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness.

    Sementara itu, sebagai langkah nyata dalam memperkuat keamanan, Artajasa telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional, termasuk ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001 untuk standar manajemen mutu, serta PCI DSS yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. 

    Artajasa juga memantau sistem secara ketat selama 24 jam setiap hari guna mengantisipasi potensi ancaman keamanan  real-time.

    “Sinergi dengan regulator serta berbagai institusi lintas industri juga menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman, andal, dan inklusif, sehingga dapat terus berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Armand. 

    Aspek Manusia

    Sementara itu pada awal 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi  mengingatkan selain penguatan keamanan siber dari sisi perusahaan, masyarakat juga haru senantiasa menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

    Friderica memperkirakan laporan konsumen dan masyarakat terkait fraud eksternal masih akan tinggi pada  2025, seiring dengan tingginya penggunaan teknologi dan masih perlunya edukasi terkait pentingnya kerahasiaan dan keamanan data bagi masyarakat.

    “Diimbau kepada konsumen dan masyarakat untuk senantiasa memahami dan menerapkan akan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data-data pribadi,” ujar Friderica.

    Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan penerapan standar keamanan seperti ISO dan PCI DSS secara disiplin memang dapat mengamankan data dan transaksi. Namun, penerapan tersebut hanyalah salah satu dari rangkaian proses keamanan data. 

    Dia mengatakan lingkup serangan siber tidak hanya pada sisi penyedia jasa layanan, juga dari sisi pengguna. Oleh sebab itu, pengguna layanan juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan siber. 

    “Spektrum ancaman bukan hanya pada sisi penyedia layanan tetapi pada sisi penggunanya,” kata Alfons. 

  • Pemprov DKI Pastikan Pemeliharaan Sistem Bank DKI Aman

    Pemprov DKI Pastikan Pemeliharaan Sistem Bank DKI Aman

    Jakarta: Pemeliharaan sistem yang dilakukan Bank DKI dinilai bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah. Selama pemeliharaan, Bank DKI tidak melayani transfer antar bank dan QRIS.

    Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim mengatakan pihaknya terus memantau situasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bank DKI.

    “Ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah. ATM enggak ada masalah, semua jalan, kecuali transfer antar bank dan QRIS,” kata pria yang akrab disapa Chico Hakim.

    Ia menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno telah memberi perhatian khusus pada persoalan ini. Ia berharap masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    Terkait isu dugaan serangan siber, Chico menyebut belum ada informasi resmi yang mengarah ke dugaan tersebut. “Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI melakukan pemeliharaan sistem e-channel sebagai bagian dari upaya preventif dalam memperkuat sistem keamanan transaksi dan meningkatkan keandalan infrastruktur layanan digital, termasuk jaringan ATM dan kanal elektronik lainnya.

    Manajemen Bank DKI memastikan selama pemeliharaan berlangsung, dana dan data nasabah tetap aman. Nasabah diimbau tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dan mengutamakan penggunaan kanal resmi Bank DKI dalam memperoleh informasi.

    Terapkan Layanan Terbatas Selama Libur Lebaran

    Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas selama cuti bersama dan libur nasional, pada tanggal 31 Maret 2025, 1-5 April 2025, dan 7 April 2025 pada lokasi Kantor Cabang yang telah ditentukan berikut dengan jam operasionalnya.

    Layanan terbatas yang dilakukan, di antaranya pembukaan rekening, tarik/setor tunai, pemindahbukuan antar rekening Bank DKI, dan penanganan pengaduan nasabah.

    750 unit ATM dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. ATM tersebar di berbagai titik di Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kantor Kelurahan dan Kecamatan.

    Selain itu, seiring perluasan jaringan layanan kantor pada beberapa wilayah kota besar lainnya, Bank DKI memiliki jaringan ATM yang berada di beberapa kota besar di luar Jakarta, di antaranya Bandung, Semarang Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Pemeliharaan sistem Bank DKI upaya jaga keamanan nasabah

    Pemeliharaan sistem Bank DKI upaya jaga keamanan nasabah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Stafsus Gubernur: Pemeliharaan sistem Bank DKI upaya jaga keamanan nasabah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 06 April 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Pemeliharaan sistem yang dilakukan Bank DKI saat ini turut mendapatkan atensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang dikenal dengan nama Chico Hakim. Ia menyatakan bahwa, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

    “Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antar bank dari Bank DKI, ATM nggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antar bank dan QRIS. Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2025).

    Dalam keterangannya, Chico menegaskan bahwa, pihaknya terus memantau situasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bank DKI. Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno telah memberi perhatian khusus pada persoalan ini.

    Dirinya berharap, masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    “Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” ucap Chico.

    Lebih lanjut, menanggapi isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengarah ke dugaan tersebut. Ia tidak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

    “Kami dari pihak Gubernur dan Wakil Gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI melakukan pemeliharaan sistem e-channel sebagai bagian dari upaya preventif dalam memperkuat sistem keamanan transaksi dan meningkatkan keandalan infrastruktur layanan digital, termasuk jaringan ATM dan kanal elektronik lainnya. Manajemen Bank DKI memastikan bahwa selama periode pemeliharaan berlangsung, dana dan data nasabah tetap aman, sekaligus berkomitmen untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi nasabah sebagai akibat dari aktivitas pemeliharaan sistem ini akan diselesaikan sebaik-baiknya.

    Manajemen Bank DKI memahami adanya ketidaknyamanan yang terjadi, dan oleh karena itu Bank DKI membuka ruang seluas-luasnya bagi nasabah yang sebelumnya mengalami kendala transaksi untuk dapat menghubungi Call Center Bank DKI di 1500-351, mengunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat, atau menyampaikan pengaduan melalui kolom pesan langsung (Direct Message/DM) pada kanal media sosial resmi Bank DKI.

    Bank DKI turut mengimbau seluruh nasabah Bank DKI untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dan mengutamakan penggunaan kanal resmi dalam memperoleh informasi. Untuk kebutuhan informasi dan bantuan layanan, nasabah dapat menghubungi Call Center Bank DKI di 1500351 atau mengunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat.

    Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama dan libur nasional, pada tanggal 31 Maret 2025, 1-5 April  2025, dan 7 April 2025 pada lokasi Kantor Cabang yang telah ditentukan berikut dengan jam operasionalnya. Adapun layanan terbatas yang dapat dilakukan, diantaranya mencakup pembukaan rekening, tarik/setor tunai, pemindahbukuan antar rekening Bank DKI, dan penanganan pengaduan nasabah.

    Termasuk, total 750 unit ATM yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, yang beroperasi dan tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kantor Kelurahan dan Kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi publik lainnya. Selain itu, seiring perluasan jaringan layanan kantor pada beberapa wilayah kota besar lainnya, Bank DKI juga memiliki jaringan ATM yang berada di beberapa kota besar di luar Jakarta, diantaranya Bandung, Semarang Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dugaan serangan siber yang menyerang sistem perbankan Bank DKI jadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim, Pram-Rano tak menampik adanya gangguan sistem layanan perbankan di bank pelat merah tersebut.

    “Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antarbank dari Bank DKI. Untuk ATM enggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antarbank dan QRIS,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (5/4/2025).

    Politus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini bilang, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

    “Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan, masalah ini terus dipantau oleh Pram-Rano dan koordinasi dengan pihak Bank SKI juga terus dilakukan guna memastikan masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    “Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Lebih lanjut terkait isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengadah ke dugaan tersebut.

    Ia pun mengaku tak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

    “Kami dari pihak gubernur dan wakil gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico.

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

  • Video: Keamanan Siber Jadi Tantangan Transformasi Digital Industri RI

    Video: Keamanan Siber Jadi Tantangan Transformasi Digital Industri RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- CEO & Founder Deltadata Mandiri, Steven Law menyebutkan transformasi digitalisasi di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi dan produktivitas industri.

    Dalam mendukung transformasi digital RI, Deltadata Mandiri mengembangkan solusi informasi dan teknologi (IT) yang membantu industri untuk mempercepat proses transformasi digital.

    Namun demikian persoalan kesiapan SDM hingga teknologi dan keamanan siber menjadi tantangan dalam transformasi digital. Dimana saat ini serangan siber semakin meluas dan menyasar data pribadi sehingga dibutuhkan penguatan solusi keamanan dari semua lini teknologi.

    Seperti apa tantangan dan prospek pengembangan transformasi digital industri? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan CEO & Founder Deltadata Mandiri, Steven Law dalam Profit,CNBCIndonesia (Senin, 24/03/2025)

  • Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

    Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

    Jakarta

    Jerman melihat Rusia sebagai ancaman di masa depan. Peningkatan kemampuan militer dinilai sebuah kebutuhan, mencoba melepas ingatan kelam mereka sebagai agresor di Eropa.

    Kepulan asap debu berwarna cokelat berhembus ke udara ketika kendaraan peluncur rudal melintasi ladang menuju garis tembak.

    Beberapa saat kemudian, seorang prajurit menghitung mundur, dan memberikan aba-aba: “Tembak!”. Sontak sebuah roket melesat ke langit.

    Suara ledakan dan dentuman roket tersebut tak hanya sekali dua kali terdengar di telinga penduduk di kota kecil Munster. Sedemikian seringnya, mereka mulai terbiasa mendengar kebisingan latihan tentara Jerman.

    Namun, itu belum seberapa. Militer Jerman alias Bundeswehr diperkirakan akan semakin giat berlatih di kawasan tersebut karena baru-baru ini mereka mendapat lampu hijau dari parlemen untuk meningkatkan anggaran di bidang pertahanan secara signifikan.

    Jenderal Carsten Breuer selaku panglima militer Jerman mengatakan kepada BBC bahwa suntikan dana sangat dibutuhkan karena dirinya yakin agresi Rusia tidak berhenti hanya sampai Ukraina.

    “Kami terancam oleh Rusia. Kami terancam oleh Putin. Kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegahnya,” kata Jenderal Carsten Breuer.

    “Ini bukan tentang seberapa banyak waktu yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak waktu yang diberikan Putin kepada kami untuk bersiap,” kata sang jenderal secara blak-blakan.

    “Semakin cepat kami bersiap, semakin baik.”

    Perubahan sikap Jerman setelah invasi Rusia di Ukraina

    Invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah cara berpikir khalayak Jerman tentang militer.

    Sejak Perang Dunia II, penolakan terhadap militerisme ditanamkan pada benak masyarakat Jerman. Hal ini tak lepas dari masa lalu Jerman yang dikenal sebagai agresor di Eropa.

    “Kami memulai dua perang dunia. Meskipun Perang Dunia II sudah berakhir 80 tahun, pandangan bahwa orang Jerman harus menjauhi konflik masih sangat melekat dalam diri banyak orang,” kata Markus Ziener dari German Marshall Fund di Berlin.

    Baca juga:

    Getty ImagesInvasi besar-besaran Rusia ke Ukraina perlahan mulai mengubah sikap masyarakat Jerman terhadap militer dan perang.

    Sampai sekarang masih ada sebagian kalangan yang mewaspadai segala hal terkait militer. Bahkan angkatan bersenjata Jerman telah lama mengalami kekurangan anggaran.

    “Ada suara-suara yang memperingatkan: ‘Apakah kita benar-benar berada di jalur yang benar? Apakah persepsi kita soal ancaman sudah benar?’”

    Soal Rusia, Jerman punya pendekatan khusus.

    Saat negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik waspada agar tidak terlalu dekat dengan Moskow sembari berupaya meningkatkan anggaran pertahanan mereka, Jerman di bawah kendali mantan Kanselir Angela Merkel tetap berbisnis dengan Rusia.

    Jerman membayangkan bahwa mereka sedang mewujudkan demokratisasi melalui pendekatan khusus. Nyatanya Rusia terus berbisnis tapi tetap menginvasi Ukraina.

    Pada Februari 2022, Kanselir Olaf Scholz mengumumkan perubahan prioritas nasional atau “Zeitenwende” untuk menanggapi invasi Rusia atas Ukraina.

    Saat itulah ia mengalokasikan dana sebesar 100 miliar (Rp1.792 triliun) untuk meningkatkan kapasitas militer serta mengendalikan “para penghasut perang seperti Putin”.

    Namun, Jenderal Breuer mengatakan itu tidak cukup. “Kami menutup sedikit lubang,” kenangnya. “Namun, itu sangat buruk.”

    Getty ImagesJenderal Carsten Breuer berpendapat Jerman perlu meningkatkan jumlah tentara secara besar-besaran.

    Hal ini kontras dengan Rusia yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk pertahanan, termasuk membiayai ongkos invasi di Ukraina.

    Breuer juga menyorot potensi perang hibrida dengan Rusia: mulai dari ancaman serangan siber hingga pengerahan pesawat nirawak di atas lokasi militer Jerman.

    Belum lagi retorika agresif Vladimir Putin yang kerap ia lontarkan.

    Baca juga:

    Breuer menilai kondisi ini sangat berbahaya.

    “Tidak seperti dunia Barat, Rusia tidak berpikir dalam kotak. Ini bukan tentang masa damai dan perang, ini adalah sebuah kesinambungan: mari kita mulai dengan hibrida, lalu meningkat, lalu kembali. Inilah yang membuat saya berpikir kita menghadapi ancaman nyata.”

    Breuer menilai Jerman harus bertindak cepat.

    Anggaran dan jumlah personel yang minim

    Penilaian Jenderal Carsten Breuer s terhadap kondisi pasukannya saat ini selaras dengan laporan terbaru ke parlemen. Kekuatan Bundeswehr, menurut kesimpulan laporan itu, “terlalu kecil”.

    Penulis laporan tersebut, komisaris angkatan bersenjata Eva Hgl, mengungkap kekurangan yang sangat parah mulai dari amunisi, prajurit, hingga barak yang bobrok.

    Ia memperkirakan anggaran untuk renovasi saja mencapai sekitar 67 miliar (Rp1.196 triliun).

    Breuer mengatakan pencabutan batas utang, yang memungkinkan militer untuk meminjam secara teori tanpa batas akan memberinya akses ke “jalur pendanaan yang stabil”.

    Baca juga:

    Pencabutan batas utang ini dilakukan oleh pengganti Kanselir Scholz, yaitu Friedrich Merz. Langkahnya begitu cepat sampai membuat banyak pihak keheranan.

    Ia mengajukan usulan itu ke parlemen tepat sebelum parlemen dibubarkan menyusul pemilihan umum Februari.

    Secara hitung-hitungan, melihat komposisi parlemen yang dihuni kubu kiri yang anti-militer dan kubu kanan yang bersimpati pada Rusia, pencabutan batas utang tipis untuk lolos.

    Namun, “perubahan” yang dimulai Jerman pada tahun 2022 memperoleh momentum baru tahun ini.

    Getty ImagesWarga Jerman kini semakin curiga terhadap presiden Rusia dan AS

    Jajak pendapat YouGov baru-baru ini menunjukkan bahwa 79% warga Jerman masih melihat Vladimir Putin sebagai “sangat” atau “cukup” berbahaya bagi perdamaian dan keamanan Eropa.

    Sementara itu, 74% berpendapat hal yang sama mengenai Donald Trump.

    Survei tersebut mengemuka setelah wakil Trump, JD Vance, berpidato di Munich dan menentang Eropa dan nilai-nilainya.

    “Itu adalah sinyal yang jelas bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di Amerika Serikat,” kata Markus Ziener.

    “Kami tidak tahu ke mana arah AS, tetapi sejak dulu kami yakin bahwa kami dapat 100% mengandalkan perlindungan Amerika dalam hal keamanan. Kepercayaan itu kini telah sirna.”

    Memudarnya ingatan soal sejarah kelam

    Di Berlin, kehati-hatian orang Jerman tentang semua hal yang berkaitan dengan militer tampak telah memudar.

    Seorang warga, Charlotte Kreft yang berusia 18 tahun mengatakan pandangan pasifisnya telah berubah.

    “Untuk waktu yang sangat lama, kami pikir satu-satunya cara untuk menebus kekejaman yang kami lakukan dalam Perang Dunia Kedua adalah dengan memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi [] dan kami pikir kami perlu melakukan demiliterisasi,” jelas Charlotte.

    “Tetapi sekarang kami berada dalam situasi di mana kami harus memperjuangkan nilai-nilai, demokrasi, dan kebebasan kami. Kami perlu beradaptasi.”

    “Banyak orang Jerman yang masih merasa aneh dengan investasi besar dalam militer,” kata Ludwig Stein.

    “Tetapi saya pikir mengingat hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pilihan nyata lain.”

    Baca juga:

    BBCCharlotte dan Ludwig melihat Jerman perlu meningkatkan anggaran pertahanan.

    Sophie, seorang ibu muda, berpikir peningkatan anggaran pertahanan kini “diperlukan di dunia tempat kita tinggal”.

    Di sisi lain, meski Jerman membutuhkan penambahan jumlah tank dan tentara, Sophie tidak begitu suka jika putranya ikut militer.

    ‘Apakah Anda siap berperang?’

    Bundeswehr hanya punya satu pusat penerimaan tentara yang permanen.

    Pusat penerimaan itu berbentuk bangunan kecil yang diapit apotek dan toko sepatu di samping Stasiun Friedrichstrasse di Berlin.

    Bangunan itu dihiasi boneka yang memakai baju kamuflase serta slogan-slogan seperti “keren dan kuat” guna menarik para pelamar. Namun, hanya sedikit yang menghubungi kantor tersebut setiap harinya.

    Jerman gagal memenuhi target menambah jumlah prajuritnya dari sebanyak 20.000 personel menjadi 203.000 personel. Jerman gagal pula menurunkan usia rata-rata prajurit, yakni 34 tahun.

    Namun, Breuer punya ambisi besar.

    Menurutnya, Jerman perlu 100.000 tentara tambahan untuk mempertahankan diri serta kawasan sebelah timur yang dijaga NATO.

    Secara total mereka membutuhkan 460.000 prajurit, termasuk cadangan.

    Breuer bersikeras bahwa wajib militer “mutlak” diperlukan.

    BBCJerman memberlakukan wajib militer bagi semua pria hingga tahun 2011.

    “Kami tidak akan mendapatkan 100.000 orang ini tanpa wajib militer,” kata sang jenderal.

    “Kami tidak perlu menentukan sekarang model seperti apa yang tepat mendatangkan prajurit. Bagi saya, yang penting kami mendapatkan tentara.”

    Perdebatan soal penambahan prajurit saja dimulai.

    Jenderal Breuer memposisikan dirinya di garis terdepan dalam mendorong perubahan di Jerman terjadi lebih cepat.

    Dengan sikapnya yang santai dan memikat, ia kerap mengunjungi balai kota di berbagai daerah dan menantang hadirin di sana dengan sebuah pertanyaan: “Apakah Anda siap berperang?”

    Suatu hari seorang perempuan menuduh Breuer membuatnya takut.

    “Saya berkata kepadanya, ‘Bukan saya yang menakuti Anda, tapi orang lain!’” kata Breur menirukan ucapannya ke perempuan tersebut.

    Ia merujuk pada Vladimir Putin.

    Breuer menilai alarm ancaman Rusia dan sikap Amerika Serikat yang isolasionis saat ini berdering keras di Jerman.

    “Sekarang kami semua menyadari bahwa kami harus berubah.”

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Peringatan Keras FBI, Waspada Monster Medusa di Gmail Cs

    Peringatan Keras FBI, Waspada Monster Medusa di Gmail Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas federal Amerika Serikat memperingatkan pengguna Gmail, Outlook, dan layanan email populer lainnya tentang ransomware berbahaya.

    Alarm bahaya tersebut terkait dengan sekelompok pengembang yang telah membobol ratusan data korban, termasuk orang-orang di bidang medis, pendidikan, hukum, asuransi, teknologi, dan manufaktur.

    Varian ransomware tersebut disebut “Medusa”, pertama kali diidentifikasi pada Juni 2021, Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA) dan FBI mengumumkan pada 12 Maret.

    “Nasihat Keamanan Siber bersama ini merupakan bagian dari upaya #StopRansomware yang sedang berlangsung untuk menerbitkan nasihat bagi pembela jaringan yang merinci berbagai varian ransomware dan pelaku ancaman ransomware,” kata lembaga tersebut dikutip dari USA Today pada Senin (31/3/2025).

    “Nasihat #StopRansomware ini mencakup taktik, teknik, dan prosedur (TTP) yang baru-baru ini diamati dan secara historis serta indikator kompromi (IOC) untuk membantu organisasi melindungi diri dari ransomware.”

    Hingga Februari 2025, serangan siber tersebut telah memengaruhi lebih dari 300 korban, menurut lembaga tersebut.

    Pengembang Medusa biasanya merekrut pialang akses dan membayar mereka antara US$100 dan US$1 juta untuk bekerja bagi mereka, dan afiliasi ini akan menggunakan teknik umum untuk membobol data calon korban, seperti kampanye phishing dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditambal, kata FBI dan CISA.

    Kelompok yang mengoperasikan ransomware diidentifikasi sebagai Spearwing dalam blog pada tanggal 6 Maret oleh Symantec, merek perangkat lunak keamanan perusahaan.

    “Seperti sebagian besar operator ransomware, Spearwing dan afiliasinya melakukan serangan pemerasan ganda, mencuri data korban sebelum mengenkripsi jaringan untuk meningkatkan tekanan pada korban agar membayar tebusan,” kata posting blog Symantec.

    “Jika korban menolak membayar, kelompok tersebut mengancam akan menerbitkan data yang dicuri di situs kebocoran data mereka.”

    Menurut Symantec, Spearwing telah menjadi korban ratusan orang sejak kelompok tersebut pertama kali aktif pada awal tahun 2023. Kelompok tersebut memiliki sekitar 400 korban di situs kebocoran datanya, dan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, kata posting blog tersebut.

    Tebusan yang diminta oleh Spearwing menggunakan ransomware Medusa berkisar antara US$100.000 hingga US$15 juta, menurut Symantec.

    (dce)

  • TNI Halal Mata-matai Sipil Buntut Pasal Pertahanan Siber? Ini Kata Kemenhan

    TNI Halal Mata-matai Sipil Buntut Pasal Pertahanan Siber? Ini Kata Kemenhan

    PIKIRAN RAKYAT – Usai pengesahan UU TNI, kini tugas pertahanan siber resmi dimiliki para prajurit. Muncul narasi dari kecemasan komunal warga, hal ini berarti dihalalkannya TNI menjadi mata-mata bagi masyarakat sipil. Benarkah demikian?

    Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menanggapi kegelisahan yang belakangan tersebar di kalangan publik. UU TNI memicu berbagai ketakutan dari mulai dwifungsi ABRI hingga kewenangan berlebih bagi para tentara.

    Dalam keterangan terbaru, ia menegaskan bahwa kabar itu sama sekali keliru. Ia memastikan, kegunaan pengamanan siber oleh TNI bukan untuk memata-matai masyarakat sipil.

    Kementerian Pertahanan, imbuhnya, memahami bahwa ada prinsip demokrasi yang harus lestari. Untuk itu, pendapat yang berbeda-beda serta kritik bagi instansi pertahanan atau pemerintah merupakan salah satu bentuk ekspresi yang mesti dilumrahkan.

    “Yang dimaksudkan pertahanan siber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa,” kata Frega, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.

    Dengan demikian, Frega mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap UU TNI yang baru. Semua pasalnya dijamin tidak akan menghambat kebebasan berekspresi dan proses penyampaian aspirasi.

    Terlebih, kata dia, tugas pertahanan siber bakal fokus ke dalam konteks yang lebih besar. Misalnya, operasi-operasi yang dilakukan berbagai pihak eksternal dengan tujuan menciptakan persepsi negatif, misinformasi, disinformasi, hingga malinformasi.

    Dia juga memberikan contoh bahwa banyak negara lain telah mengimplementasikan sistem pertahanan siber dengan mendirikan korps atau komando siber. Bahkan, militer Singapura telah memiliki angkatan siber yang independen.

    Sebagai contoh, dia menyebutkan serangan siber yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara, seperti serangan terhadap fasilitas data milik negara yang dapat mengganggu sektor energi dan transportasi.

    Menurutnya, ancaman tersebut memiliki dampak yang luas dan bersifat strategis bagi negara.

    “Dan ini tentunya membutuhkan juga kontribusi yang lebih luas, sehingga tentunya nanti Kemhan maupun TNI akan bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang sudah ada, seperti BSSN, Komdigi, Polri,” katanya.

    Seperti diketahui, UU TNI yang baru menambah kategori mengenai operasi militer selain perang (OMSP), dari 14 kategori menjadi 16 kategori. Dua kategori yang ditambah yakni membantu menanggulangi ancaman siber dan membantu penyelamatan WNI di luar negeri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemhan Tegaskan Pertahanan Siber yang Dilakukan TNI Bukan Untuk Memata-matai Masyarakat – Halaman all

    Kemhan Tegaskan Pertahanan Siber yang Dilakukan TNI Bukan Untuk Memata-matai Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menegaskan pertahanan siber yang dilakukan TNI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang TNI baru, bukan untuk memata-matai masyarakat sipil.

    Ia meyakinkan tugas baru TNI tersebut tidak akan mengancam kebebasan berpendapat sebagaimana dikhawatirkan sebagian kelompok masyarakat sipil.

    Frega memastikan tugas TNI tersebut akan dilakukan sesuai amanah konstitusi yang berfokus pada penegakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 

    Dia menjelaskan saat ini siber telah menjadi sebuah domain penting dalam operasi militer. 

    Ia mencontohkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, siber menjadi sebuah korps tersendiri sejak tahun 2014.

    Bahkan, lanjut dia, doktrin multidomain operations dan multidomain battle yang berkembang sejak tahun 2017 telah mengintegrasikan siber bersama ruang angkasa dengan darat, maritim, dan udara, serta diadopsi oleh banyak negara termasuk negara-negara NATO. 

    Salah satu negara di kawasan seperti Singapura, kata dia, juga telah membentuk Angkatan Siber yang dinamai Digital and Intelligence Service. 

    Ia menjelaskan perkembangan dan dinamika ancaman tersebut yang menjadi urgensi bagi TNI untuk berperan menanggulangi ancaman siber karena hal itu bersinggungan dengan kedaulatan negara.

    Karena itu, menurut Frega, mencantumkan pertahanan siber sebagai bagian dari salah satu cara melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah sebuah urgensi. 

    “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan disahkannya revisi UU Nomor 34/2004 tentang TNI yang mencantumkan tugas pertahanan siber sebagai tugas dalam OMSP, karena merupakan penguatan profesionalisme TNI sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik selaras dengan kepentingan dan keamanan nasional,” kata Frega dalam keterangan persnya pada Kamis (27/3/2025).

    “Bila ada yang menyuarakan narasi bahwa operasi militer di ruang siber akan memberangus demokrasi karena membatasi kebebasan berpendapat adalah tidak benar. Sebagai negara demokrasi tentunya kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik menjadi sebuah hal yang wajar,” lanjut dia.

    Ia menjelaskan ancaman siber yang dihadapi oleh TNI nantinya bisa berupa serangan-serangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer seperti peretasan, sabotase digital, atau pencurian data strategis. 

    Selain itu ancaman tersebut juga dapat berupa ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional seperti serangan terhadap jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi dan beberapa lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas negara. 

    Bahkan, kata dia, pertahanan siber nantinya juga akan menghadapi operasi informasi dan disinformasi dari pihak-pihak tertentu yang mengancam kedaulatan negara, termasuk yang memiliki motif untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah, hingga yang berpotensi memecah belah bangsa.

    Di samping itu, sambungnya, ancaman serangan siber dari aktor negara atau non-negara yang dapat berdampak pada keamanan nasional, baik dalam bentuk spionase maupun cyber warfare.

    “Tentunya, dalam operasionalisasinya TNI akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki tugas yang beririsan dengan siber seperti Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kementerian Kominfodigi, dan Polri,” ungkapnya.

    “Karena peran TNI dalam domain siber bersifat defensif dan strategis untuk mendukung pertahanan negara sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan,” sambung Frega.

    Ia juga menegaskan dengan penguatan pertahanan siber, TNI tidak akan mengambil alih tugas lembaga lain tetapi akan beroperasi dalam lingkup pertahanan negara dan pada konteks keamanan nasional yang beririsan dengan kedaulatan negara. 

    Kominfodigi tetap bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan infrastruktur digital nasional, sementara BSSN berfokus pada pengamanan siber secara nasional, dan Polri menangani aspek penegakan hukum. 

    Koordinasi lintas lembaga, lanjut dia, akan diperkuat agar tugas masing-masing tetap berjalan optimal tanpa tumpang tindih.

    “Semua tindakan yang dilakukan TNI nantinya akan tetap berada dalam kerangka hukum dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap operasi pertahanan siber yang dilakukan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tetap transparan dan tidak melanggar hak masyarakat dalam mengakses informasi,” ungkap dia.

    “Pada prinsipnya pelibatan TNI dalam ranah pertahanan siber adalah sejalan dengan amanah konstitusi untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

    Sebagai catatan, revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (revisi UU TNI) memberikan tugas baru untuk TNI dalam menangani ancaman siber melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    Hal tersebut termuat pada Pasal 7 ayat (2) angka 15 tentang tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana termuat draf revisi UU TNI baru, yang diterima.

    Dalam draf UU TNI baru khususnya pada bagian penjelasan angka 15 juga disebutkan yang dimaksud dengan “membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber” adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (cyber defense).

    Tugas pokok baru dalam revisi UU TNI tersebut pun menimbulkan kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat khususnya para pegiat demokrasi dan juga mereka yang menaruh perhatian pada isu-isu kebebasan berekspresi di media sosial.

  • Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Jakarta

    Apakah kamu punya persediaan yang cukup untuk bertahan selama 72 jam dalam keadaan darurat nasional?

    Makanan, air, uang tunai, obat-obatan, dokumen penting, senter, dan radio yang bisa menangkap frekuensi gelombang panjang hanyalah beberapa di antara barang-barang yang seharusnya ada dalam daftar perlengkapan darurat.

    Pada hari Rabu (26/03), Uni Eropa (UE) meminta pemerintah nasional untuk menerapkan langkah-langkah yang memastikan warga serta layanan-layanan penting, seperti sekolah dan rumah sakit, untuk lebih siap menghadapi berbagai krisis di masa depan. Krisis yang dimaksud adalah di antaranya kebakaran hutan, kecelakaan industri, hingga konflik bersenjata.

    Strategi baru ini muncul setelah penelitian yang didanai UE tahun lalu menemukan adanya kelemahan dalam rencana tanggap bencana di berbagai negara serta pendekatan yang masih terfragmentasi di seluruh blok. Kini, UE berupaya menyelaraskan protokol dan mendorong tindakan lebih lanjut di negara-negara anggota.

    “Kita perlu tahu bagaimana bertindak, bagaimana merespons, jika listrik padam, jika terjadi gempa bumi, banjir besar, atau ancaman lainnya. Bagaimana cara melindungi diri? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Bagaimana kita mengambil tanggung jawab sendiri?,” ujar Roxana Minzatu, Komisaris Uni Eropa untuk kesiapsiagaan, kepada wartawan di Brussel.

    “Kita harus keluar dari pola pikir reaktif yang hanya merespons setelah krisis terjadi, dan beralih ke pendekatan yang lebih proaktif, yang berfokus pada perkiraan, antisipasi risiko, serta pencegahan,” tambahnya.

    Apa saja yang termasuk dalam rencana kesiapsiagaan Uni Eropa?

    Rencana yang diumumkan oleh eksekutif UE pada hari Rabu (26/03), mengusulkan agar otoritas nasional memperkenalkan atau memperkuat sistem peringatan, menyesuaikan kurikulum sekolah, dan meluncurkan program pelatihan agar warga lebih memahami risiko yang mereka hadapi.

    Selain itu, latihan kesiapsiagaan berskala Uni Eropa akan digelar untuk meningkatkan kerja sama sipil dan militer. Komisi Eropa juga berencana menyusun daftar periksa kesiapsiagaan minimum untuk layanan penting, seperti sekolah, transportasi, dan telekomunikasi.

    Namun, banyak dari langkah-langkah ini tetap bergantung pada keputusan masing-masing pemerintah negara anggota, apakah mereka akan mengikuti rekomendasi dari UE atau tidak.

    Sebagian negara lebih siap daripada yang lain

    Komisi Eksekutif UE menyatakan bahwa kesiapsiagaan akan berbeda di setiap negara. Misalnya, kebakaran hutan lebih sering terjadi di Spanyol dan Yunani, sementara gempa bumi lebih mungkin melanda sering Rumania dan Bulgaria.

    Jerman telah merilis dokumen setebal 68 halaman yang merinci langkah-langkah yang harus diambil warga jika terjadi banjir, kebakaran, atau keadaan darurat nuklir. Dokumen tersebut juga merekomendasikan warga untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok selama 10 hari.

    “Setiap negara anggota harus menyesuaikan pesan kesiapsiagaan sesuai dengan kondisi mereka,” kata Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, Rabu (26/03).

    Namun, seorang pejabat Uni Eropa yang berbicara sebelum pengumuman tersebut mengakui bahwa tingkat kesiapan dalam menghadapi bencana masih sangat bervariasi di seluruh blok.

    Finlandia adalah model kesiapsiagaan di Uni Eropa

    Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang lebih dari 1.300 kilometer, sering dianggap sebagai contoh terbaik UE dalam hal kesiapsiagaan darurat.

    Negara ini telah lama mempertahankan tempat perlindungan bawah tanah untuk menghadapi ancaman bom atau nuklir, serta memiliki badan penyediaan darurat nasional yang bertugas mengamankan pasokan barang-barang penting saat krisis terjadi.

    “Hal ini sudah tertanam cukup baik dalam pola pikir warga Finlandia,” ujar Emma Hakala, peneliti dari Institut Urusan Internasional Finlandia, kepada DW.

    Namun, Hakala juga mencatat bahwa kesiapan Finlandia dalam menghadapi risiko lingkungan mungkin tidak sebaik yang mereka perkirakan. “Secara keseluruhan, saya rasa suasana di Finlandia masih cukup optimistis terkait hal ini,” tambahnya.

    Ancaman yang kian meningkat

    Seorang pejabat Uni Eropa pada hari Rabu (26/03) menyatakan bahwa ancaman terhadap Uni Eropa dan keamanannya terus meningkat. Ketegangan geopolitik di sekitar blok tersebut, seperti perang Rusia di Ukraina, telah membuat semakin banyak warga mulai memikirkan isu keamanan.

    “Saya tidak akan mengatakan bahwa ada ancaman serangan militer yang mendesak, tetapi tentu saja, kami kini menganggap Rusia sebagai ancaman yang jauh lebih nyata dibanding sebelumnya,” kata peneliti Emma Hakala.

    Hakala juga menekankan bahwa banyak negara di Eropa kini lebih menyadari risiko iklim, mengingat bencana seperti banjir, hujan lebat, dan badai yang semakin sering terjadi di seluruh benua.

    Selain itu, ia menyoroti ancaman hibrida, seperti serangan siber terhadap rumah sakit, yang dapat melumpuhkan infrastruktur kesehatan publik, sebagai ancaman yang kini semakin diakui dan dianggap serius.

    Bersiap, jangan panik

    Komisioner Uni Eropa, Hadja Lahbib, menepis tudingan bahwa blok tersebut menyebarkan ketakutan yang tidak perlu.

    “Menyadari risiko dan bersiap menghadapinya justru kebalikan dari menciptakan kepanikan dan tindakan irasional, seperti yang kita lihat selama pandemi COVID-19. Jangan lupa, saat itu orang-orang berbondong-bondong membeli tisu toilet. Apakah itu benar-benar melindungi mereka dari pandemi? Tidak. Kesiapsiagaan berarti mengetahui apa yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri,” ujarnya.

    Namun, menurut peneliti Emma Hakala, menemukan keseimbangan antara meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjaga ketenangan bukanlah hal yang mudah.

    “Warga perlu menyadari potensi ancaman dan bersiap menghadapinya. Tapi di saat yang sama, terlalu takut terhadap segala sesuatu juga tidak baik. Apalagi di era media sosial, di mana potensi disinformasi sangat besar,” katanya.

    Hakala juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa insiden seperti kebakaran atau gangguan teknologi selalu terkait dengan sabotase.

    “Bisa jadi itu hanya kecelakaan atau kejadian biasa. Rasa krisis yang berlebihan tidak selalu baik bagi masyarakat,” tambahnya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini