Xcloud.id

Kasus: serangan siber

  • AMSI Sampaikan Masukan Strategis untuk Komite Percepatan Reformasi Polri

    AMSI Sampaikan Masukan Strategis untuk Komite Percepatan Reformasi Polri

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menghadiri audiensi dengan Komite Percepatan Reformasi Polri di Gedung Sekretariat Negara, Rabu (26/11/2025).

    Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, bersama Ketua Badan Pengawas dan Pertimbangan AMSI Wenseslaus Manggut, serta jajaran Pengurus Nasional AMSI seperti Darojatun (Pemred Merdeka.com), Andi Muhyiddin (Pemred Republika), Fathan Qorib (Pemred Hukumonline), dan Elin Kristanti selaku Direktur Eksekutif AMSI.

    Dari Komite Percepatan Reformasi Polri tampak hadir tiga tokoh senior kepolisian: Badrodin Haiti, Idham Aziz, dan Ahmad Dofiri. Dalam sambutannya, Badrodin menegaskan pentingnya perspektif media dalam proses reformasi institusi kepolisian.

    “Masukan ini sangat berarti karena teman-teman pers erat kaitannya dengan kepolisian. Silakan jika teman-teman ingin menyampaikan masukan hingga solusi,” ujar mantan Kapolri tersebut.

    Keamanan Siber Media Dinilai Bagian dari Keamanan Nasional

    AMSI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya terkait hasil riset serangan siber Distributed Denial of Service (DDoS) yang dialami media pada tahun lalu. Serangan tersebut membuat berbagai situs media tidak bisa diakses serta menyebabkan biaya server membengkak.

    Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengungkapkan bahwa empat dari tujuh media yang menjadi responden riset mengalami serangan siber ketika sedang memberitakan isu yang berkaitan dengan kepolisian.

    “Reformasi Polri di era digital harus menempatkan keamanan siber media sebagai bagian dari keamanan nasional, karena serangan siber terhadap media pada hakikatnya adalah serangan terhadap demokrasi,” tegas Wahyu.

    Keselamatan Jurnalis Masih Rentan

    AMSI juga menyoroti isu keselamatan jurnalis yang ditemukan melalui riset kolaboratif AMSI, Populix, dan Yayasan TIFA pada 2024 bertajuk “Keselamatan Jurnalis di Era Digital.” Riset tersebut menunjukkan ancaman terhadap jurnalis hadir dalam dua bentuk: kekerasan fisik di lapangan dan serangan digital yang sistematis.

    Menurut AMSI, Polri memerlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman, sehingga publik tetap memperoleh informasi yang akurat dan independen.

    Wenseslaus Manggut, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, menegaskan masih banyak aparat daerah yang belum memahami mekanisme penanganan sengketa pers sesuai aturan Dewan Pers.

    “Banyak polisi di luar Jakarta tidak paham bahwa kasus pers atau laporan masyarakat terhadap kerja jurnalistik mekanismenya di Dewan Pers,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa dialog seperti ini harus terus diperkuat. “Jika ada jurnalis yang terancam, kami pindahkan dulu ke Jakarta, karena kami merasa polisi di Jakarta lebih paham hal tersebut,” kata Wenseslaus.

    AMSI Kritik Pelabelan Hoaks oleh Aparat

    AMSI juga memberikan catatan penting terkait praktik aparat dalam melabeli berita media mainstream sebagai hoaks. Menurut AMSI, tindakan tersebut merupakan praktik yang tidak dibenarkan karena sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme UU Pers—dari hak jawab, hak koreksi, hingga penyelesaian di Dewan Pers.

    AMSI menilai pelabelan hoaks oleh aparat kerap disertai intimidasi, permintaan informal penghapusan berita, hingga ancaman proses hukum. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka ruang kriminalisasi jurnalis dan melemahkan produk jurnalistik yang legal dan dilindungi undang-undang.

    Dorongan Penguatan Komitmen Kebebasan Pers

    Dalam pertemuan tersebut, AMSI juga mengapresiasi Polri karena selama ini masih merujuk pada UU Pers dalam banyak kasus yang melibatkan media. Organisasi ini mendorong agar komitmen tersebut diperkuat hingga ke jajaran kepolisian daerah dan petugas lapangan.

    AMSI menyerukan agar Polri lebih proaktif menjaga kebebasan pers dan memastikan jurnalis bekerja tanpa intimidasi. AMSI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap media sebagai penopang hak publik atas informasi akurat, independen, dan terpercaya.

    Dengan masukan ini, AMSI berharap proses reformasi Polri berjalan lebih komprehensif, adaptif terhadap era digital, dan berpihak pada nilai demokrasi. (ted)

  • Diretas Hacker Rusia, Raksasa Bir Jepang Tegaskan Tolak Bayar Tebusan

    Diretas Hacker Rusia, Raksasa Bir Jepang Tegaskan Tolak Bayar Tebusan

    JAKARTA – Raksasa bir Jepang, Asahi, mengonfirmasi tidak akan bernegosiasi dengan hacker atau peretas di balik serangan ransomware yang telah mengganggu operasi selama hampir tiga bulan.

    CEO Asahi, Atsushi Katsuki menyatakan perusahaan tidak akan membayar tebusan apa pun.

    “Kami belum menghubungi penyerang. Jadi, kami tidak tahu permintaan spesifik mereka,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di mana perusahaan kembali menunda laporan keuangan, dikutip dari AFP, Kamis 27 November.

    Asahi pertama kali mengungkapkan menjadi korban serangan siber canggih tersebut pada 29 September.

    Katsuki mengakui serangan tersebut melampaui persiapan keamanan mereka meskipun langkah-langkah komprehensif telah diterapkan.

    Menurut media Jepang, kelompok peretas yang berbasis di Rusia, Qilin, dilaporkan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

    Akibat dari serangan hacker itu, Asahi juga telah menunda laporan keuangan kuartal ketiga dan setahun penuh karena gangguan sistem.

    Perusahaan mengatakan akan mengungkapkan dampak peretasan terhadap kinerja perusahaan setelah sistem dipulihkan dan data diverifikasi.

    Pengiriman produk secara bertahap dilanjutkan seiring dengan pemulihan sistem. 

    Laporan media Jepang mengindikasikan pemulihan sistem secara penuh mungkin akan memakan waktu hingga Februari 2026.

  • Appdome Ingatkan Musim Belanja 12.12 Sasaran Empuk Serangan Siber Berbasis AI

    Appdome Ingatkan Musim Belanja 12.12 Sasaran Empuk Serangan Siber Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform layanan keamanan aplikasi seluler Appdome memperingatkan bahwa musim belanja akhir tahun menjadi periode paling rawan terhadap serangan siber, terutama yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Chief Customer Officer Appdome Jamie Bertasi menyebut para penyerang kini memanfaatkan AI untuk memperkuat teknik kejahatan di aplikasi seluler.

    “AI membuat pelaku kejahatan dapat meniru pengguna asli, membajak sesi, dan memicu transaksi penipuan,” kata Bertasi dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (27/11/2024).

    Menurut Bertasi, menghentikan serangan langsung di dalam aplikasi menjadi sangat penting guna melindungi konsumen maupun pendapatan perusahaan selama puncak musim belanja.

    Laporan tahunan kelima Appdome Consumer Expectations of Mobile App Security Report memproyeksikan rekor belanja seluler terjadi mulai Black Friday hingga 31 Desember. 

    Lonjakan transaksi ini menciptakan kondisi ideal bagi maraknya penipuan, termasuk identitas sintetis dan pengambilalihan akun (account takeover).

    Para penyerang disebut semakin agresif memanfaatkan AI untuk memperbesar skala dan kecepatan serangan, sehingga meningkatkan risiko penipuan secara signifikan.

    Laporan tersebut juga menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen sangat bergantung pada seberapa jelas perlindungan keamanan yang diterapkan di sebuah aplikasi. 

    Pengguna lebih cenderung merekomendasikan aplikasi yang terbukti menjaga keamanan mereka, terutama pada periode belanja besar.

    Sebanyak 42,7% responden mengaku akan mempromosikan aplikasi yang aman di media sosial, 30,8% akan memberikan ulasan positif, dan 98,4% menyatakan bersedia merekomendasikan aplikasi yang mampu melindungi pengguna.

    Di sisi lain, CEO sekaligus Co-Creator Appdome Tom Tovar menegaskan AI kini memicu gelombang baru penipuan yang berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan bisnis seluler untuk merespons.

    “AI mengubah lanskap penipuan lebih cepat daripada kemampuan bisnis seluler untuk menanganinya,” ujar Tovar.

    Menurutnya, konsumen kini menginginkan bukti aplikasi mampu mencegah penipuan sebelum transaksi terjadi, bukan sekadar mengganti kerugian setelah insiden.

    Pada 2025, penipuan berbasis AI seperti persetujuan pembayaran deepfake, serangan vishing, dan pengambilalihan akun berbasis bot diperkirakan menjadi pemicu utama maraknya penipuan seluler selama musim liburan.

    Appdome mencatat 81,5% konsumen Indonesia melihat AI sebagai peluang, sementara 18,5% menganggapnya ancaman. Selain itu, 90% responden berharap aplikasi dapat memblokir ancaman berbasis AI seperti bot, deepfake, impersonation, dan pengambilalihan akun. Sebanyak 72,3% percaya aplikasi sudah memiliki kemampuan tersebut.

    Appdome menyebut fenomena ini sebagai “paradoks AI”, yang menempatkan tekanan besar pada aplikasi perbankan, ritel, fintech, travel, dan jasa pengiriman untuk membuktikan kemampuan perlindungan secara nyata selama puncak musim belanja.

    Tahun ini juga menjadi kali pertama konsumen Indonesia masuk dalam survei global Appdome. Hasilnya menunjukkan penipuan sintetis, pencurian identitas, dan penipuan berbasis AI merupakan alasan utama pengguna lokal meninggalkan aplikasi seluler selama Black Friday dan musim liburan.

    Data industri dari NordLayer, SEON, dan Kaspersky bahkan mengungkap upaya penipuan meningkat antara 22% hingga lebih dari empat kali lipat selama Cyber Week.

    Sebanyak 56,7% konsumen Indonesia mengaku paling takut terhadap penipuan identitas sintetis saat berbelanja lewat perangkat seluler, sementara 40,7% mengatakan akan menghapus atau meninggalkan aplikasi karena khawatir pencurian identitas. Selain itu, 75,3% responden mengaku pernah meninggalkan aplikasi akibat masalah privasi atau keamanan.

    Di tengah tingginya diskon dan volume transaksi, konsumen Indonesia kini menuntut aplikasi untuk lebih proaktif melindungi data mereka. Sebanyak 84,8% responden mengutamakan pencegahan penipuan sebelum terjadi, bukan penggantian kerugian setelahnya.

    Sementara itu, 53,7% menilai pengembang aplikasi, bukan perangkat, sistem operasi, maupun operator seharusnya bertanggung jawab menghentikan penipuan. Privasi juga menjadi perhatian utama, dengan 79,2% menyatakan perlindungan privasi sangat penting dan 8,4% menyebut tidak akan menggunakan aplikasi yang tidak memberikan jaminan privasi secara jelas.

  • Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Jakarta –

    Inggris resmi meluncurkan ajang International Defence Esports Games (IDEG) sebagai sarana melatih kemampuan tempur digital prajurit masa depan.

    Acara ini digelar dengan melibatkan lebih dari 40 negara sekutu mereka dan secara resmi diperkenalkan di London, menyusul keputusan pemerintah Inggris yang mengakui esports sebagai olahraga militer pada 2024.

    IDEG dirancang sebagai arena kolaborasi bagi negara-negara sekutu untuk mengasah keterampilan siber dan pengambilan keputusan digital, yang kini menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Pemerintah Inggris menyebut inisiatif ini selaras dengan Plan for Change, program nasional untuk memperkuat keamanan dan kesiapan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman digital global.

    Inggris saat ini menghadapi lebih dari 90.000 serangan siber setiap tahun. Lewat IDEG, personel militer dilatih mengembangkan keterampilan kunci seperti memantau banyak ancaman secara bersamaan, mengoordinasikan unit di lapangan, menjaga performa di bawah tekanan ekstrem, hingga menyesuaikan strategi berdasarkan intelijen waktu nyata.

    Beberapa negara yang dipastikan berpartisipasi antara lain Inggris, Kanada, dan Polandia. Ukraina juga menjadi contoh penting dalam pemanfaatan teknologi gaming untuk kebutuhan militer, khususnya dalam pengembangan simulator drone. Melalui game simulasi tersebut, operator drone Ukraina mampu meningkatkan akurasi penargetan dan kecepatan reaksi, sehingga misi di medan tempur menjadi lebih efektif.

    Menteri untuk Veteran dan Personel Inggris, Louise Sandher-Jones, mengatakan bahwa karakter peperangan saat ini sudah berubah dan menuntut adaptasi signifikan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pasukan siap menghadapi medan tempur digital, di mana keterampilan siber dan penguasaan perangkat digital sama pentingnya dengan kemampuan tempur konvensional.

    “Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa teknologi gaming dapat digunakan untuk melatih operator drone dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan cepat yang sangat dibutuhkan dalam peperangan modern. IDEG menempatkan Inggris di garis depan transformasi ini dan memastikan angkatan bersenjata siap menghadapi konflik masa depan,” ujar Sandher-Jones, seperti dikutip dari Techspot, Kamis (27/11/2025).

    Final kompetisi IDEG26 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di National Gaming and Esports Arena yang baru dibangun di Sunderland. Acara ini tidak hanya menghadirkan turnamen esports antarpersonel militer, tetapi juga rangkaian forum strategis yang membahas keamanan siber, kecerdasan buatan, dan operasi drone. Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung untuk menjangkau komunitas pertahanan dan teknologi global.

    Wakil Komandan Cyber and Specialist Operations Command Inggris, Jenderal Sir Tom Copinger-Symes, menegaskan bahwa IDEG merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapan tempur digital. Ia menilai konflik modern telah membuktikan nilai nyata teknologi gaming dalam pelatihan operator drone dan penguatan kemampuan siber militer.

    Sementara itu, Presiden British Esports Chester King menyebut peluncuran IDEG sebagai momen bersejarah bagi dunia esports dan komunitas militer global. Ia juga menekankan peran Sunderland sebagai pusat inovasi digital baru di Inggris melalui fasilitas National Esports Performance Campus.

    Peluncuran IDEG mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis seperti BAE Systems, Babcock International, dan British Forces Broadcasting Service (BFBS) sebagai mitra media resmi. Untuk IDEG26, agensi global M&S Saatchi ikut bergabung sebagai mitra pendiri, memperkuat posisi turnamen ini sebagai ajang kolaborasi antara industri pertahanan, teknologi, dan esports.

    Tonton juga video “Wajah Atlet Timnas Esports Indonesia yang Akan Berjuang di SEA Games 2025”

    (asj/rns)

  • Data Alumni dan Donatur Harvard Bocor, Hacker Retas Melalui Voice Phishing

    Data Alumni dan Donatur Harvard Bocor, Hacker Retas Melalui Voice Phishing

    Bisnis.com, JAKARTA —  Universitas Harvard dihadapkan pada risiko keamanan privasi setelah pihak kampus mengungkap adanya peretasan pada sistem Urusan Alumni dan Pengembangan (Alumni Affairs and Development).

    Peretasan tersebut terjadi melalui serangan voice phishing atau penipuan berbasis suara yang mengekspos informasi pribadi mahasiswa, alumni, donatur, hingga staf fakultas. 

    Pihak universitas mulai melaporkan notifikasi pelanggaran data kepada individu terdampak pada 22 November 2025.

    Wakil Presiden dan Chief Information Officer Harvard, Klara Jelinkova, dan Wakil Presiden Urusan Alumni, Jim Husson, mengatakan bahwa meskipun sistem telah disusupi, peretas tidak berhasil mengakses informasi keuangan yang krusial.

    Namun, kata Jelinkova, faktanya sejumlah besar “informasi biografis” telah terekspos. Artinya, data seperti alamat email, nomor telepon, alamat rumah, riwayat kehadiran acara, hingga detail donasi kini berada di tangan pihak yang tidak berwenang.

    “Pada Selasa, 18 November 2025, Harvard menemukan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh Urusan Alumni dan Pengembangan diakses oleh pihak tidak berwenang akibat serangan phishing berbasis telepon,” bunyi surat pemberitahuan tersebut melansir dari Bleeping Computer, Selasa (25/11/2025).

    Pihak universitas menegaskan bahwa nomor Jaminan Sosial (Social Security numbers), kata sandi, dan informasi kartu pembayaran tidak termasuk dalam data yang bocor.

    Meskipun data keuangan aman, tereksposnya data kontak tetap membawa risiko tinggi. Pihak Harvard memperingatkan bahwa pelaku kejahatan dapat menggunakan data biografis tersebut untuk melancarkan serangan lanjutan yang lebih meyakinkan.

    Pihak universitas mengimbau semua individu yang berpotensi terdampak untuk berhati-hati pada panggilan, pesan teks, atau email yang mengatasnamakan universitas, terutama yang meminta pengaturan ulang kata sandi atau data sensitif.

    “Universitas bertindak segera untuk menghapus akses penyerang ke sistem kami dan mencegah akses tidak sah lebih lanjut,” tambah pernyataan resmi tersebut.

    Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya fokus serangan siber terhadap institusi pendidikan elit. Universitas Harvard menjadi institusi Ivy League ketiga yang mengumumkan pelanggaran data dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, Princeton University dan University of Pennsylvania juga mengonfirmasi peretasan data donatur mereka.

    Saat ini, Harvard tengah bekerja sama dengan penegak hukum dan pakar keamanan siber pihak ketiga untuk menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Microsoft Hentikan Update Windows 10, Serangan Malware Mengintai Pengguna

    Microsoft Hentikan Update Windows 10, Serangan Malware Mengintai Pengguna

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha pengguna Windows 10 dihadapkan pada risiko alami serangan siber setelah Microsoft menghentikan dukungan pada sistem tersebut.  

    Diketahui, Microsoft berhenti mendukung penggunaan Windows 10 di seluruh dunia pada 14 Oktober 2025. Namun, tidak semua perusahaan langsung bermigrasi ke windows 11 Pro. 

    Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia Lie Heng mengatakan sejumlah perusahaan masih menganggap migrasi ke Windows Pro 11 sebagai hal yang tidak mendesak. 

    Namun, kata Lie, faktanya Microsoft telah menghentikan pembaruan keamanan pada sistem tersebut. Artinya, perusahaan pengguna Windows 10 sangat rentan menghadapi serangan siber. 

    “Perusahaan [pengguna Windows 10] berisiko mengalami serangan malware dan ransomware yang memanfaatkan celah keamanan lama,” kata Lie dikutip, Senin (2/11/2025).

    Lie juga mengatakan perusahaan berisiko mengalami pencurian data akibat sistem yang tidak lagi terlindungi. 

    Adapun jika data perusahaan berhasil dibobol dan dikunci, perusahaan akan menelan biaya perbaikan yang tidak sedikit akibat kerusakan data dan sistem. 

    Lie mengatakan dalam dunia bisnis pemadaman sistem selama beberapa jam berdampak besar pada kepercayaan pelanggan hingga performa keuangan. 

    Menurut Lie, untuk mengantisipasi hal tersebut pelaku usaha perlu segera mempertimbangkan untuk beralih ke Windows 11 Pro yang telah dirancang dengan keamanan tingkat lanjut dan pengalaman kerja yang lebih efisien. 

    “Windows 11 Pro dirancang untuk membantu bisnis tetap aman, produktif, dan fleksibel menghadapi tantangan era digital” kata Lie. 

    Pelaku bisnis yang telah mengupgrade ke Windows 11 Pro juga mengalami penurunan biaya pemeliharaan IT hingga 64%, menurut studi Microsoft. Windows 11 Pro dirancang dengan fitur kecerdasan buatan (AI) yang sudah terintegrasi seperti Microsoft Copilot. AI tersebut akan menghemat penggunaan waktu serta mengoptimalkan alur kerja.

    Untuk memudahkan transisi yang halus ke Windows 11 Pro, terdapat langkah-langkah penting yang wajib diikuti. 

    Pertama, pastikan perangkat sudah melengkapi persyaratan sistem untuk Windows 11.

    Lakukan pemindaian kesehatan untuk memverifikasi kompatibilitas. Selanjutnya, kembangkan peta jalan yang menggambarkan proses peningkatan dan jadwal untuk meminimalkan gangguan bisnis.

    Setelah itu, manfaatkan bantuan gratis untuk menyelesaikan masalah kompatibilitas selama transisi. Yang terakhir, uji peningkatan dengan kelompok pengguna terpilih sebelum melanjutkan ke implementasi penuh.  (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Serangan Siber Meningkat, Sistem Keamanan Nasional Masih Terfragmentasi

    Serangan Siber Meningkat, Sistem Keamanan Nasional Masih Terfragmentasi

    Jakarta –

    Lonjakan ancaman siber yang terus terjadi di Indonesia kian menegaskan urgensi percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Di saat serangan digital makin masif dan kompleks, sistem keamanan siber nasional dinilai belum siap karena masih terfragmentasi dan belum memiliki kerangka hukum yang menyatukan seluruh elemen pertahanan siber.

    Pakar pertahanan dan kebijakan publik Andi Widjajanto menyebut tanpa RUU KKS, Indonesia belum memiliki satu sistem pertahanan siber nasional yang solid. Menurut dia, ekosistem digital Indonesia berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan regulasi yang menopangnya.

    “Tanpa regulasi ini, bisa dikatakan pertahanan siber kita masih lemah dan belum ada satu sistem nasional,” kata Andi dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 403 juta anomali trafik terjadi sepanjang 2024. Di saat yang sama, laporan internasional menunjukkan serangan siber global tumbuh lebih dari 20 persen setiap tahun, dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat paparan serangan tertinggi di Asia Tenggara.

    Namun, menurut Andi, ancaman yang meningkat itu belum diimbangi dengan sistem pertahanan yang terkoordinasi. Saat ini, pengamanan ruang siber masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing kementerian, lembaga, maupun sektor industri, tanpa satu standar nasional yang mengikat.

    “Itu masalah utama kita. Sudah ada banyak inisiatif, tapi tidak terintegrasi. RUU KKS dibutuhkan untuk menyatukan, bukan menggantikan,” ujarnya.

    Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, juga menilai ancaman siber kini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut langsung kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan layanan publik. Serangan terhadap infrastruktur informasi kritikal, seperti perbankan, energi, transportasi, hingga sistem pemerintahan, bisa berdampak sistemik jika tidak ditangani secara terpadu.

    RUU KKS dirancang untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional, termasuk mekanisme penanganan insiden, penguatan ketahanan siber, perlindungan infrastruktur kritikal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Regulasi ini juga diharapkan bisa menjadi pelengkap UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE yang selama ini lebih fokus pada aspek hukum data dan konten digital.

    Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menegaskan RUU KKS tidak bertujuan membentuk lembaga superbody baru, melainkan memperkuat fungsi koordinasi nasional. Di tengah peningkatan intensitas serangan maupun kompleksitas ancaman, negara dinilai tak bisa lagi menunda pembenahan sistem pertahanan digitalnya.

    Jika tidak ada langkah cepat dan terstruktur, Indonesia berisiko terus berada dalam posisi reaktif: sibuk menangani insiden satu per satu, tanpa fondasi sistemik yang kuat untuk mencegah dan menanggulanginya secara nasional.

    (asj/asj)

  • SIG buat tim keamanan siber perkuat transformasi digital industri

    SIG buat tim keamanan siber perkuat transformasi digital industri

    pembentukan Tim SIG CSIRT langkah strategis meningkatkan ketahanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) memperkuat keamanan siber (cybersecurity) dengan membentuk Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memacu transformasi dan infrastruktur digital industri.

    Wakil Direktur Utama SIG Andriano Hosny Panangian dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan tim yang secara resmi terbentuk pada tahun 2024 itu bertujuan untuk memitigasi insiden keamanan siber dengan sigap.

    Menurut dia, pembentukan Tim SIG CSIRT menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital perusahaan.

    ”SIG juga menjalankan Program SIG Agent of Security Education, Training and Awareness (SETA) untuk memberikan sosialisasi secara periodik kepada seluruh karyawan tentang pentingnya keamanan siber. Dengan kolaborasi dan sinergi dari seluruh insan perusahaan, kami meyakini dapat membangun teknologi digital yang andal dalam rangka melanjutkan perjalanan transformasi digital Perusahaan,” ujar dia.

    Ia menyampaikan keamanan siber atau cybersecurity merupakan pilar transformasi digital SIG untuk mewujudkan infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan dalam mendukung kelancaran operasional bisnis perusahaan.

    Adapun dalam ajang kompetisi simulasi keamanan siber bertajuk Industrial Cyberdrill Exercise (ICE 4.0) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tim SIG CSIRT meraih Juara I.

    Trofi penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas kepada Group Head Of Technology, Digitalization & Process Excellence SIG, Anindio Daneswara dalam acara Industrial Cybersecurity Top Level Forum (TLP 5.0) yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan National Cybersecurity Connect 2025 di Jakarta, pada akhir Oktober 2025.

    ICE 4.0 merupakan kompetisi simulasi tanggap insiden siber sektor industri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CSIRT dan organisasi di sektor industri dalam menghadapi serangan siber.

    Tim SIG CSIRT berhasil meraih Juara I setelah menyisihkan 43 tim CSIRT Organisasi di sektor industri yang telah terdaftar di BSSN.

    Kompetisi ini sendiri dikemas dalam bentuk gamifikasi, di mana masing-masing tim harus melalui empat babak yang meliputi simulasi serangan untuk menguji kemampuan ofensif (eksploitasi dan penetrasi), simulasi pertahanan dan respons terhadap insiden (analisis forensik, log, dan deteksi ancaman), simulasi serangan dan pertahanan secara real time, serta fase puncak yang menuntut kecepatan dan ketahanan sistem dalam mempertahankan kendali dari serangan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SIG buat tim keamanan siber perkuat transformasi digital industri

    SIG buat tim keamanan siber perkuat transformasi digital industri

    pembentukan Tim SIG CSIRT langkah strategis meningkatkan ketahanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) memperkuat keamanan siber (cybersecurity) dengan membentuk Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memacu transformasi dan infrastruktur digital industri.

    Wakil Direktur Utama SIG Andriano Hosny Panangian dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan tim yang secara resmi terbentuk pada tahun 2024 itu bertujuan untuk memitigasi insiden keamanan siber dengan sigap.

    Menurut dia, pembentukan Tim SIG CSIRT menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital perusahaan.

    ”SIG juga menjalankan Program SIG Agent of Security Education, Training and Awareness (SETA) untuk memberikan sosialisasi secara periodik kepada seluruh karyawan tentang pentingnya keamanan siber. Dengan kolaborasi dan sinergi dari seluruh insan perusahaan, kami meyakini dapat membangun teknologi digital yang andal dalam rangka melanjutkan perjalanan transformasi digital Perusahaan,” ujar dia.

    Ia menyampaikan keamanan siber atau cybersecurity merupakan pilar transformasi digital SIG untuk mewujudkan infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan dalam mendukung kelancaran operasional bisnis perusahaan.

    Adapun dalam ajang kompetisi simulasi keamanan siber bertajuk Industrial Cyberdrill Exercise (ICE 4.0) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tim SIG CSIRT meraih Juara I.

    Trofi penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas kepada Group Head Of Technology, Digitalization & Process Excellence SIG, Anindio Daneswara dalam acara Industrial Cybersecurity Top Level Forum (TLP 5.0) yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan National Cybersecurity Connect 2025 di Jakarta, pada akhir Oktober 2025.

    ICE 4.0 merupakan kompetisi simulasi tanggap insiden siber sektor industri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CSIRT dan organisasi di sektor industri dalam menghadapi serangan siber.

    Tim SIG CSIRT berhasil meraih Juara I setelah menyisihkan 43 tim CSIRT Organisasi di sektor industri yang telah terdaftar di BSSN.

    Kompetisi ini sendiri dikemas dalam bentuk gamifikasi, di mana masing-masing tim harus melalui empat babak yang meliputi simulasi serangan untuk menguji kemampuan ofensif (eksploitasi dan penetrasi), simulasi pertahanan dan respons terhadap insiden (analisis forensik, log, dan deteksi ancaman), simulasi serangan dan pertahanan secara real time, serta fase puncak yang menuntut kecepatan dan ketahanan sistem dalam mempertahankan kendali dari serangan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos ITSEC (CYBR) Beberkan Pola Baru Serangan Siber di Sektor Manufaktur

    Bos ITSEC (CYBR) Beberkan Pola Baru Serangan Siber di Sektor Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) melihat telah terjadi pergeseran tren serangan siber di sektor manufaktur Indonesia dari yang awalnya menyasar sektor perkantoran beralih ke pabrik, yang mengancam jalannya produksi.

    Presiden Direktur & CEO, Patrick Dannacher mengatakan profil risiko bagi pelaku industri manufaktur berubah sangat cepat seiring meningkatnya konektivitas cloud, adopsi IoT, serta penyatuan sistem operational technology (OT) dan information technology (IT).

    Menurutnya, serangan yang sebelumnya berfokus pada jaringan perkantoran kini mulai menyasar lini produksi dan lingkungan pabrik. Artinya, serangan kini bertujuan untuk melumpuhkan operasional, tidak lagi mencuri data krusial.

    “Gangguan operasional yang berlangsung hanya selama beberapa menit dapat langsung berdampak pada hilangnya output, potensi risiko keselamatan, hingga penalti kontraktual,” kata Dannacher dikutip Jumat (21/11/2025).

    ITSEC Asia, lanjutnya, menemukan pola ransomware dan serangan supply-chain yang kini telah berkembang pesat di Indonesia dan kawasan regional.

    Berdasarkan catatan ITSEC, organisasi industri dan manufaktur mengalami pemantauan dan percobaan serangan setiap hari, dengan sejumlah insiden yang telah berdampak pada sistem produksi.

    Sementara itu, tingkat kesiapan sektor manufaktur Indonesia masih bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan kontrol keamanan yang kuat, namun banyak pabrik kecil hingga menengah yang masih berada pada tahap awal perjalanan keamanan sibernya.

    “Satu perangkat laptop yang terinfeksi, akun pemasok yang dibajak, atau koneksi jarak jauh yang tidak aman dapat langsung mengganggu jalur produksi dan menimbulkan dampak bisnis yang signifikan,” ujarnya.

    Dia menambahkan sumber kerentanan lain muncul dari integrasi peralatan lama dengan sistem digital modern. Banyak pabrik masih mengoperasikan mesin OT berusia puluhan tahun yang tidak dirancang untuk konektivitas always-on.

    Ketika perangkat ini terhubung langsung ke jaringan IT atau cloud tanpa pengaman yang tepat, risiko terbuka seperti jaringan datar (flat network), protokol industri yang tidak aman, firmware kedaluwarsa, hingga kredensial bawaan yang tidak pernah diganti dapat muncul.

    Pada praktiknya, kondisi ini dapat menjadi jalur pergerakan serangan dari meja kerja menuju PLC atau HMI di lingkungan produksi, membuka peluang ransomware atau malware destruktif yang dapat menghentikan operasi.

    Menurut Dannacher, pendekatan integrasi yang lebih disiplin dapat mengubah risiko ini menjadi peluang.

    Dia merekomendasikan agar pabrik memisahkan lingkungan OT dan IT melalui segmentasi jaringan yang jelas, penggunaan industrial gateway, penyaringan protokol lama, kontrol akses berbasis identitas yang kuat untuk seluruh koneksi jarak jauh termasuk akses vendor, serta continuous monitoring untuk mendeteksi perilaku anomali.

    Tantangan Terbesar

    ITSEC Asia juga mengungkap tantangan terbesar dalam pengamanan smart factory lebih terkait tata kelola daripada teknologi. Perangkat tersedia dan SDM dapat dilatih, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, standar seragam, dan pendanaan berkelanjutan, upaya keamanan sering tidak terintegrasi.

    Dannacher menyarankan perusahaan manufaktur menunjuk pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keamanan siber OT dan IT secara menyeluruh, menetapkan standar kontrol dasar yang wajib diterapkan di semua pabrik, dan memantau kinerja melalui indikator seperti persentase aset teridentifikasi, kecepatan penutupan kerentanan, serta waktu pemulihan insiden.

    Terkait ancaman ransomware di lingkungan produksi, ITSEC Asia menekankan bahwa organisasi harus menganggap risiko ini sebagai “kapan”, bukan “jika”.

    “Ketika OT dan IT terhubung, peluang pergerakan lateral dari aset IT tersebar menuju sistem OT meningkat drastis. Dampaknya berkisar dari berhentinya lini produksi hingga isu keselamatan dan kerugian reputasi,” kata Dannacher.

    Dari sisi sumber daya manusia, ITSEC Asia menilai bahwa Indonesia belum memiliki jumlah profesional siber yang memadai untuk mengamankan infrastruktur industri yang berkembang pesat, khususnya dalam peran OT Security, incident response, dan governance untuk sektor teregulasi. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan berinvestasi melalui Cybersecurity & AI Academy dan inisiatif terkait guna membangun talenta lokal dan jalur karier yang lebih jelas bagi para tenaga ahli di Indonesia.