Kasus: Praktik prostitusi

  • 5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    Jakarta

    Sosok Chairman Prince Holding Group, Chen Zhi menjadi sorotan setelah otoritas AS mendakwanya terlibat dalam organisasi kriminal transnasional terbesar di Asis. Dia dituduh sebagai dalang penipuan kripto besar-besar dengan skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita lebih dari 14 miliar dolar AS dalam bentuk bitcoin. Chen dituduh mendalangi penipuan kripto besar-besaran yang melibatkan kamp kerja paksa.

    1. Skema ‘Sembelih Babi’

    Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (26/10), jaksa federal AS mendakwa Chen terkait konspirasi penipuan dan pencucian uang. Chen dan komplotannya diduga mengeksploitasi kerja paksa untuk menipu calon investor yang kemudian hasil kejahatannya digunakan untuk membeli yacht, jet pribadi, hingga lukisan Picasso.

    Ada sejumlah tindak kejahatan yang terungkap dalam dakwaan yang dijatuhkan jaksa federal. Chen (38) dituduh merestui kekerasan terhadap para pekerja, menyuap pejabat asing, serta memanfaatkan bisnis lain seperti judi daring dan penambangan kripto untuk mencuci hasil perolehan ilegal.

    Selain itu, Chen disebut sebagai ‘dalam di balik imperium penipuan siber yang luas’. Bahkan Jaksa AS Joseph Nocella menyebutnya sebagai salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah.

    Jaksa mengungkap modus penipuan ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ yang dijalankan Chen mampu meraup 30 juta dolar AS setiap hari.

    2. Hasil Tipu-tipu Mengalir ke Jet-Lukisan

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), penipuan tersebut dikabarkan menghasilkan 30 juta dolar AS per hari bagi Chen dan kaki tangannya. Jaksa AS sebelumnya juga telah mengumumkan penyitaan kripto senilai 15 miliar dolar AS dari Chen setelah penyelidikan bertahun-tahun.

    Hasil kejahatan tersebut diduga dipakai Chen untuk membeli karya seni Picasso, jet pribadi, properti mewah di kawasan elite London hingga untuk menyuap pejabat publik.

    Chen dituduh sebagai gembong di balik dunia gelap penipuan daring di Asia Tenggara. Otoritas AS menyebut kejahatan ini dilindungi oleh politisi berkuasa dan menipu korban di AS saja pada tahun lalu sedikitnya 10 miliar dolar.

    Selain itu, otoritas AS juga telah menyatakan bahwa perusahaan milik Chen, yang bergerak di sektor properti hingga perbankan, sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen didakwa secara in absentia di New York atas dugaan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan menggunakan jaringan.

    Otoritas AS dan Inggris menuduh Prince Group menjadi payung bagi lebih dari 100 perusahaan cangkang dan entitas yang digunakan untuk menyalurkan uang hasil pencucian ke 12 negara dan wilayah, mulai dari Singapura hingga St Kitts dan Nevis.

    “Chen Zhi bukan bos mafia seperti yang biasa kita bayangkan. Ia merupakan wajah rapi dari ekonomi kriminal yang dilindungi negara,” kata Jacob Sims, peneliti tamu di Harvard University Asia Center dan pakar kejahatan transnasional.

    Prince Group sebelumnya menyangkal seluruh tuduhan dalam pernyataannya sebagai fitnah. Namun pernyataan itu kini telah dihapus dari situs mereka.

    3. Ada Dugaan Kerja Paksa

    Jaksa Amerika Serikat (AS) mendakwa Taipan Chen Zhi, membangun setidaknya 10 kompleks di Kamboja yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa. Para pekerja, mayoritas migran yang ditahan paksa, dipaksa menghubungi ribuan calon korban melalui media sosial dengan janji investasi kripto berimbal hasil besar.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (26/10), uang korban tersebut pada kenyataannya dialirkan ke bisnis Prince Holding Group dan perusahaan cangkang. Uang hasil penipuan kripto skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ itu diduga untuk membiayai gaya hidup mewah seperti perjalanan liburan, jam tangan mewah, karya seni langka, bahkan sebuah jam tangan Rolex untuk istri seorang eksekutif.

    Berdasarkan dakwaan tersebut, kamp-kamp yang dibangun Prince Group dilengkapi asrama yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, serta pusat kendali seperti call center otomatis dengan ribuan ponsel yang mengoperasikan puluhan ribu akun palsu. Salah satu lokasi dikaitkan dengan Jinbei Casino Hotel milik Prince Holding Group, dan lainnya dikenal dengan nama ‘Golden Fortune’.

    Departemen Keuangan AS menyatakan para pekerja dikurung, diisolasi dan kerap dipukuli. Foto dalam dakwaan menunjukkan pria dengan luka di wajah, sekelompok pria dengan tangan terikat, serta korban dengan bekas cambukan di dada dan lengan.

    Selain itu, disebutkan bahwa Chen secara pribadi menyetujui pemukulan terhadap seseorang yang dianggap membuat masalah. Dia disebut hanya mengingatkan agar korban ‘tidak dipukuli sampai mati’. Beberapa orang melaporkan melihat pekerja yang melarikan diri dari Golden Fortune dipukul ‘sampai hampir meninggal’.

    4. Chen Zhi Masih Buron

    Chen saat ini masih buron usai didakwa secara in absentia di AS. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman hingga 40 tahun penjara.

    Selain itu, jika pengadilan mengizinkan, aset 127.271 bitcoin yang disita AS dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban. Nilai koin tersebut, sekitar 113.000 dolar AS.

    Pada tahun lalu, warga Amerika disebut kehilangan sedikitnya 10 miliar dolar AS terkait skema penipuan berbasis Asia Tenggara atau meningkat 66 persen dibandingkan dari 2023. Menurut Departemen Keuangan AS, Chen merupakan pemain dominan dalam bisnis gelap tersebut. Di sisi lain, otoritas China juga sudah menyelidiki perusahaan itu atas dugaan penipuan siber dan pencucian uang sejak 2020.

    Laporan CNA menyebutkan bahwa upaya permintaan respons telah disampaikan kepada juru bicara Prince Holding Group, Gabriel Tan telah. Situs perusahaan itu mengklaim berpegang pada “standar bisnis global.” Juru bicara pemerintah Kamboja Pen Bona belum memberikan respons.

    5. Sosok Chen Zhi

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), Chen sebelumnya dikenal sebagai Vincent dan lahir di Fujian, China pada 16 Desember 1987. Otoritas AS menyebutkan bahwa bisnis awalnya Chen berupa warnet dan pusat gim di Fuzhou, ibu kota Fujian.

    Pada 2011, dia terjun ke bisnis investasi real estat di Kamboja menurut profil di lama DW Capital holdings, sebuah perusahaan manajemen dana di Singapura yang mencantumkan Chen sebagai pendiri dan ketua, serta termasuk dalam daftar sanksi AS.

    Pada dekade 2010-an, disebutkan bahwa banyak pengembang dari Tiongkok yang mulai membangun kasino di Sihanoukville, Kamboja bagian barat. Kota pantai yang tenang itu berubah menjadi pusat judi dengan regulasi longgar dan kemudahan izin kasino.

    Dengan masuknya kasino dan judi daring, masuk pula kejahatan terorganisir, pencucian uang, prostitusi, peredaran narkoba dan penipuan online. Kota tersebut digambarkan sebagai ‘wild west’ dengan keterhubungan erat antara bisnis dan kriminal.

    Tak lama setelah kedatangannya, Chen menjadi warga negara Kamboja melalui naturalisasi. Analis mengatakan bahwa dia mendapatkan gelar kehormatan dan pengaruh kuat di kalangan elite Kamboja.

    Dia diangkat setelah sebagai penasihat senior pemerintah setinggi menteri, penasihat pribadi Perdana Menteri Hun Sen dan putranya Hun Manet, serta dianugerahi ‘neak oknha’, gelar bagi pengusaha terkemuka.

    Berdasarkan dakwaan AS, Chen pernah berkunjung ke AS pada April 2023 menggunakan paspor diplomatik, yang diduga diperolehnya setelah memberikan jam tangan mewah kepada pejabat senior pemerintahan.

    Halaman 2 dari 5

    (wnv/wnv)

  • Houthi Bebaskan Model Wanita yang Ditangkap Sejak 2021

    Houthi Bebaskan Model Wanita yang Ditangkap Sejak 2021

    Sanaa

    Pemberontak Houthi di Yaman membebaskan model Entisar al-Hammadi (23) setelah hampir 5 tahun mendekam di penjara. Hammadi ditangkap saat melakukan pemotretan di Sanaa.

    Dilansir AFP, Minggu (26/10/2025), Hammadi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan percabulan.

    Pengacara Hammadi dan kelompok hak asasi manusia menyebut tuduhan Houthi itu palsu dan menyasar kebebasan perempuan.

    “Entisar al-Hammadi dibebaskan kemarin malam dan kini berada di rumahnya. Entisar menderita berbagai penyakit dan kondisinya memburuk akibat ketidakadilan yang dialaminya,” ujar pengacaranya, Khaled al-Kamal.

    Hammadi telah mencoba bunuh diri pada tahun 2021. Ibu Hammadi merupakan warga Etiopia dan ayahnya merupakan warga Yaman.

    Hammadi telah mengunggah lusinan foto daring mengenakan pakaian tradisional, celana jin, atau jaket kulit, baik dengan maupun tanpa jilbab. Dia juga memiliki ribuan pengikut di Instagram dan Facebook.

    “Dia dipaksa untuk ‘mengaku’ atas beberapa pelanggaran termasuk kepemilikan narkoba dan prostitusi,” ujar Amnesty International.

    Kekerasan terhadap perempuan, terutama di wilayah yang dikuasai Houthi, melonjak setelah Yaman dilanda perang saudara pada tahun 2014. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut konflik itu telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    (haf/imk)

  • 5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    Siapa Taipan Chen Zhi, Otak Kasus Penipuan Kripto Skema ‘Sembelih Babi’?

    Jakarta

    Nama Taipan Chen Zhi menjadi sorotan setelah otoritas AS mendakwanya terlibat dalam organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Chairman Prince Holding Group itu dituduh sebagai dalang penipuan kripto besar-besar dengan skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’.

    Dilansir CNN, Minggu (26/10/2025), Chen sebelumnya dikenal sebagai Vincent dan lahir di Fujian, China pada 16 Desember 1987. Otoritas AS menyebutkan bahwa bisnis awalnya Chen berupa warnet dan pusat gim di Fuzhou, ibu kota Fujian.

    Pada 2011, dia terjun ke bisnis investasi real estat di Kamboja menurut profil di lama DW Capital holdings, sebuah perusahaan manajemen dana di Singapura yang mencantumkan Chen sebagai pendiri dan ketua, serta termasuk dalam daftar sanksi AS.

    Pada dekade 2010-an, disebutkan bahwa banyak pengembang dari Tiongkok yang mulai membangun kasino di Sihanoukville, Kamboja bagian barat. Kota pantai yang tenang itu berubah menjadi pusat judi dengan regulasi longgar dan kemudahan izin kasino.

    Dengan masuknya kasino dan judi daring, masuk pula kejahatan terorganisir, pencucian uang, prostitusi, peredaran narkoba dan penipuan online. Kota tersebut digambarkan sebagai ‘wild west’ dengan keterhubungan erat antara bisnis dan kriminal.

    Tak lama setelah kedatangannya, Chen menjadi warga negara Kamboja melalui naturalisasi. Analis mengatakan bahwa dia mendapatkan gelar kehormatan dan pengaruh kuat di kalangan elite Kamboja.

    Berdasarkan dakwaan AS, Chen pernah berkunjung ke AS pada April 2023 menggunakan paspor diplomatik, yang diduga diperolehnya setelah memberikan jam tangan mewah kepada pejabat senior pemerintahan.

    Skema ‘Sembelih Babi’

    Ada sejumlah tindak kejahatan yang terungkap dalam dakwaan yang dijatuhkan jaksa federal. Chen (38) dituduh merestui kekerasan terhadap para pekerja, menyuap pejabat asing, serta memanfaatkan bisnis lain seperti judi daring dan penambangan kripto untuk mencuci hasil perolehan ilegal.

    Selain itu, Chen disebut sebagai ‘dalam di balik imperium penipuan siber yang luas’. Bahkan Jaksa AS Joseph Nocella menyebutnya sebagai salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah.

    Jaksa mengungkap modus penipuan ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ yang dijalankan Chen mampu meraup 30 juta dolar AS setiap hari.

    Chen Zhi Masih Buron

    Chen saat ini masih buron usai didakwa secara in absentia di AS. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman hingga 40 tahun penjara.

    Selain itu, jika pengadilan mengizinkan, aset aset 127.271 bitcoin yang disita AS dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban. Nilai koin tersebut, sekitar 113.000 dolar AS.

    Pada tahun lalu, warga Amerika disebut kehilangan sedikitnya 10 miliar dolar AS terkait skema penipuan berbasis Asia Tenggara atau meningkat 66 persen dibandingkan dari 2023. Menurut Departemen Keuangan AS, Chen merupakan pemain dominan dalam bisnis gelap tersebut. Di sisi lain, otoritas China juga sudah menyelidiki perusahaan itu atas dugaan penipuan siber dan pencucian uang sejak 2020.

    Laporan CNA menyebutkan bahwa upaya permintaan respons telah disampaikan kepada juru bicara Prince Holding Group, Gabriel Tan telah. Situs perusahaan itu mengklaim berpegang pada “standar bisnis global.” Juru bicara pemerintah Kamboja Pen Bona belum memberikan respons.

    Lihat juga Video: Terlibat Penipuan Rp651 T, Bos Kripto Do Kwon Terancam 61 Tahun Bui

    (knv/imk)

  • Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Jakarta

    Saat mengunjungi Potsdam pekan lalu, Kanserlir Friedrich Merz melontarkan kalimat yang menggegerkan, bahwa “wajah kota kita masih bermasalah,” ujarnya merujuk pada jumlah warga asing di Jerman. “Itulah mengapa menteri dalam negeri sedang berupaya keras untuk melakukan pemulangan paksa.”

    Sontak, dia dihujani tuduhan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Jerman keturunan asing. Para kritikus dari partai oposisi Hijau dan Partai Kiri, bahkan dari partai koalisi pemerintah SPD, menuduh Merz telah menyebarkan permusuhan dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    Awal minggu ini, di kantor pusat CDU Berlin, Merz diperhadapkan banyak pertanyaan seputar “wajah kota”. Apakah sang kanselir akan menarik kembali pernyataannya? Bagaimana tanggapannya terhadap hujan kritik?

    Merz: “Masalah muncul saat malam tiba”

    “Apakah Anda akan meminta maaf kepada para migran di Jerman?”

    Friedrich Merz lantas menatap sang penanya dengan ekspresi sedikit terhibur dengan senyum tipis di bibirnya, lalu menjawab, “Saya tidak tahu apakah Anda punya anak. Dan jika Anda punya anak perempuan, tanyakan pada mereka apa yang saya maksud. Saya yakin Anda akan mendapatkan jawaban yang cukup jelas dan tegas. Saya tidak perlu menarik kembali pernyataan apa pun.”

    Merz yang tidak bisa lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan lanjutan akhirnya menambahkan: “Banyak orang yang mengatakan, menilai, dan berpendapat serupa. Sekali lagi: tanyakanlah pada putri Anda, tanyakan pada teman dan keluarga Anda. Semua akan mengakui bahwa (migran) memang jadi masalah. Terlebih ketika malam tiba,” kata Merz.

    Aktivis: Melindungi perempuan bukan alasan untuk pernyataan rasis

    Pernyataan terbaru kanselir kembali dianggap diskriminatif oleh banyak pihak. Aktivis iklim berusia 29 tahun, Luisa Neubauer, pada kanal Instagramnya mengatakan “Kami adalah bagian dari sekitar 40 juta anak perempuan di negeri ini. Kami peduli terhadap keselamatan perempuan. Tapi yang benar-benar tidak kami inginkan adalah menjadikan halt tersebut sebagai pembenaran untuk pernyataan yang diskriminatif, rasis, dan sangat menyakitkan.”

    Merz dan para migran

    Pernyataan Merz tampaknya merujuk pada masalah kriminalitas, sampah, ketidakteraturan, pelecehan, hingga serangan seksual di kota-kota Jerman, terutama di malam hari. Jika Merz, seperti yang ia katakan, tidak menarik kembali ucapannya, berarti ia bersikukuh pada pandangannya bahwa masalah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh para migran, para pengungsi. Mengurangi jumlah pengungsi adalah kebijakan yang kini dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri, Alexander Dobrindt dari CSU, atas perintah sang kanselir.

    Survei publik: xenofobia atau salah pemilihan kata?

    Selama beberapa hari terakhir, pemberitaan di Jerman didominasi oleh perdebatan soal “tampilan sosial kota”. Bagaimana masyarakat di Berlin menilai pernyataan kanselir?

    Di Friedrichstraße, di jantung ibu kota, minggu ini seorang pria mengatakan, “Saya rasa pernyataan itu kurang bijak. Kalau saya atau Anda yang mengatakannya, mungkin tidak masalah. Tapi kanselir harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-katanya, bukan?”

    Seorang perempuan lanjut usia lantas menunjuk ke jalan yang sebagian ditutup dan berkata: “Para migran tidak menciptakan tampilan sosial kota ini dan tidak menaruh semua tanda-tanda proyek pembangunan itu. Pernyataan yang sungguh mengada-ada.”

    Seorang pria muda lain menambahkan,”Tentu ada beberapa masalah dengan migrasi, tapi hal itu bisa dibahas secara objektif.” Seorang pria tua lainnya berkata: “Terlalu di generalisir. Ada orang miskin dan jujur di antara mereka, dan ada juga yang pandai memanfaatkan kesempatan. Harus dibedakan.”

    Hasilnya kurang lebih serupa dengan survei nasional yang dipublikasikan oleh portal berita “t-online” pekan lalu. Survei dilakukan oleh lembaga riset opini “Civey” terhadap 2500 responden. Hasilnya: 33 persen menganggap pernyataan Merz bersifat xenofobia (kebencian pada yang serba asing), sementara 59 persen mengatakan Merz tidak xenofobia namun lebih mengkritik pilihan katanya, mereka memahami bahwa Merz menyoroti masalah yang nyata.

    Kriminolog Karstedt: “Jerman semakin aman dari tahun ke tahun”

    Lantas apakah kriminalitas meningkat di Jerman? DW sudah menelusuri hal ini sejak September lalu melalui kriminolog Susanne Karstedt. Karstedt mengatakan bahwa kawasan sekitar stasiun di Frankfurt am Main telah lama dikenal sebagai daerah prostitusi: “Hal itu membawa serta kekerasan dan kriminalitas narkoba.”

    Memang ada beberapa wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Seperti di banyak negara lain, tingkat kejahatan di kota memang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun secara keseluruhan menurut Kartstedt, Jerman dapat dianggap sebagai “negara yang sangat aman”. “Seperti di negara-negara Eropa Barat lainnya, tingkat kriminalitas di sini menurun sejak tahun 1980-an dan 1990-an,” jelasnya.

    Statistik resmi Kantor Kriminal Federal menunjukkan pada tahun 2024, dari 10.000 penduduk Jerman, terdapat 1.878 orang berusia delapan tahun ke atas yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan di antara penduduk non-Jerman jumlahnya 5.091. Namun kantor tersebut menambahkan bahwa tingginya angka ini terutama disebabkan oleh kelompok pengungsi muda laki-laki yang sering berasal dari daerah konflik, mengalami trauma, dan hidup dalam isolasi di Jerman.

    Kritik dari mitra koalisi

    Perdebatan tentang “tampilan sosial kota” Friedrich Merz kini juga merambah ke dalam partai koalisi pemerintahan, sosial-demokrat (SPD). Sekretaris Jenderal SPD, Tim Klüssendorf, menyebut pernyataan terbaru Merz “sulit diterima.” Kanselir seharusnya tidak mencampuradukkan berbagai hal, katanya pada Senin(20/10) malam di saluran berita “ntv”. Menurut Klüssendorf, tidak ada larangan untuk membicarakan masalah, namun menyelesaikannya dengan pemulangan atau deportasi adalah langkah yang keliru. Ia pun membayangkan dampaknya terhadap para imigran, “Itu akan menyakiti perasaan mereka dan pernyataan seperti itu harus dihindari.”

    Sampai saat ini Merz masih belum menunjukkan isyarat akan menarik ucapannya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Tunjuk Camat Perempuan, Bupati Lumajang Beri Tugas Berantas Prostitusi di Sumbersuko
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        23 Oktober 2025

    Tunjuk Camat Perempuan, Bupati Lumajang Beri Tugas Berantas Prostitusi di Sumbersuko Surabaya 23 Oktober 2025

    Tunjuk Camat Perempuan, Bupati Lumajang Beri Tugas Berantas Prostitusi di Sumbersuko
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lumajang Indah Amperawati menunjuk Luluk Azizah sebagai camat baru di Kecamatan Sumbersuko.
    Luluk mendapat tugas khusus dari Indah untuk memberantas prostitusi yang ada di Kecamatan Sumbersuko.
    Di Kecamatan Sumbersuko, terdapat kompleks lokalisasi yang biasa disebut Dolog.
    Dulu, saat Bupati Indah masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lumajang, tempat prostitusi ini sempat ditutup oleh pemerintah.
    Sejak penutupan itu, nama Dolog berubah menjadi Kampung Anggur. Sebab, banyak tanaman anggur di sepanjang jalan kampung tersebut.
    Namun, Indah meyakini tempat prostitusi tersebut tetap beroperasi secara diam-diam.
    “Prostitusi yang sudah ditutup saya meyakini masih ada secara sembunyi-sembunyi,” kata Indah di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Kamis (23/10/2025).
    Indah mengatakan, alasan menunjuk camat perempuan di Kecamatan Sumbersuko agar bisa memberantas prostitusi tersebut.
    Caranya, Indah meminta Luluk untuk mengajak bicara para pekerja seks komersial (PSK) dari hati ke hati.
    Indah juga berharap Luluk bisa menyediakan solusi pekerjaan baru untuk para PSK yang bekerja di lokalisasi tersebut.
    “Di tangan camat perempuan saya ingin (PSK) diajak bicara dari hati ke hati, carikan solusi tidak hanya melarang,” kata dia.
    Indah mengakui, memang sangat sulit memberantas prostitusi sepenuhnya.
    Namun, setidaknya Indah ingin ada penurunan drastis atas prostitusi terselubung di Lumajang.
    “Prostitusi itu mungkin tidak bisa hilang 100 persen, tapi paling tidak penurunan yang drastis itu berkurang,” kata Indah. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah prostitusi liar, warga diminta tak dirikan lapak di Gang Royal

    Cegah prostitusi liar, warga diminta tak dirikan lapak di Gang Royal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengimbau warga agar tidak lagi mendirikan lapak di kawasan Gang Royal, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, untuk mencegah kembali terjadinya prostitusi liar di lokasi tersebut.

    “Setelah (lapak liar Gang Royal) ditertibkan, kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi membangun bangunan liar di kawasan itu. Lahan ini aset PT KAI yang harus dijaga dan berbahaya jika terus dimanfaatkan secara ilegal,” kata Camat Tambora Holi Susanto di Jakarta, Rabu.

    Holi mengatakan, keresahan warga terhadap aktivitas prostitusi ilegal telah direspon dengan penertiban 35 bangunan liar di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

    Karena itu, ia meminta warga untuk sama-sama menjaga kawasan itu agar tidak lagi dibangun bangunan ilegal yang menjadi sarang prostitusi ilegal.

    “Tentunya hal ini didukung oleh semua pihak dan keinginan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” kata Holi.

    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat membongkar puluhan bangunan ilegal di kawasan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

    Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto mengatakan, pembongkaran 35 bangunan liar itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari PT KAI, sebagai pemilik lahan yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di area tersebut.

    Hal ini tindak lanjut dari surat permohonan PT KAI terkait adanya bangunan liar dan juga aktivitas ilegal di area PT KAI.

    Setelah rapat koordinasi di tingkat kota bersama TNI, Polri, camat dan seluruh unsur wilayah, disepakati pembongkaran dilakukan hari ini,” ujar Agus.

    Sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial dan tokoh masyarakat untuk melancarkan operasi pembongkaran tersebut.

    “Ada 35 bangunan dan Alhamdulillah atas dukungan dari TNI dan Polri, semua kekuatan kita ada 500 personel. Dari Satpol PP, dari unsur Dinas Sosial dan semuanya yang terlibat. Dan juga tokoh masyarakat terlibat dalam kegiatan ini,” kata Agus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Oktober 2025

    Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta Surabaya 19 Oktober 2025

    Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sejumlah polisi datang menggerebek pesta gay di salah satu kamar hotel di kawasan Ngagel Surabaya, Sabtu (18/10/2025) malam dalam operasi tersebut.
    Sebanyak 34 pria diamankan petugas dalam acara pesta tersebut.
    Saat petugas mendobrak pintu kamar, puluhan pria di dalam ruangan langsung panik.
    Sebagian mereka saat itu sedang keadaan tanpa pakaian.
    Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra menjelaskan, penggerebekan itu dilakukan bersama Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonokromo.
    Operasi tersebut berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas tidak wajar di salah satu kamar hotel.
    “Polsek Wonokromo dan Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di kamar Hotel di Surabaya. Totalnya ada 34 orang,” ujar AKBP Erika, Minggu (19/10/2025).
    Dari hasil pendataan, mereka yang digerebek tidak seluruhnya berasal dari Surabaya.
    Beberapa di antaranya ada yang dari luar kota, seperti Bandung, Malang, dan Sidoarjo.
    Mereka diduga saling terhubung melalui media sosial sebelum akhirnya berkumpul di lokasi.
    Mengenai ada salah satu peserta yang merupakan aparatur sipil negeri (ASN), polisi masih menelusuri keterlibatan PNS tersebut dalam acara itu.
    Hingga Minggu malam, pemeriksaan terhadap 34 orang masih berlangsung.
    Salah satu yang terlibat ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
    Polisi fokus mengumpulkan keterangan serta bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik prostitusi sesama jenis.
    Tidak menutup kemungkinan pihak hotel juga dimintai keterangan.
    “Ini masih dalam pemeriksaan. Nanti setelah semua rampung, akan kami sampaikan,” kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Oktavianus Edi Mamoto.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Kronologi Pesta Gay Lintas Kota Di Hotel Di Surabaya Digerebek Polisi
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satpol PP tangkap tiga PSK di Gang Royal Jakut

    Satpol PP tangkap tiga PSK di Gang Royal Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menangkap tiga Pekerja Seks Komersial (PSK) saat merazia lokalisasi prostitusi “Gang Royal” Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari.

    “Mereka mengaku jualan kopi doang, tapi terciduk di dalam kamar saat dilakukan razia,” kata Kasatpol PP Kecamatan Penjaringan, Selvi Rachmawati di Jakarta.

    Ketiga PSK berinisial MU, AGP dan WN tersebut bukan warga Jakarta dan pendatang dari luar daerah. Ketiganya melawan dan meminta agar dilepaskan.

    Selain itu mereka juga menangis karena diamankan oleh petugas dalam operasi penertiban PSK tersebut.

    Ia mengatakan, meski kawasan itu telah ditertibkan sebelumnya tapi keberadaan praktik prostitusi di kawasan itu masih terjadi.

    Biasanya para PSK yang mangkal di kawasan itu kerap “kucing-kucingan” kepada petugas Satpol PP. “Razia kali ini menindaklanjuti laporan warga mengenai aktivitas di eks lokalisasi royal wilayah Kelurahan Penjaringan,” kata dia.

    Selanjutnya, ketiga wanita PSK itu dibawa ke Kantor Kecamatan Penjaringan untuk dilakukan pendataan. Kemudian mereka dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial di wilayah Jakarta Timur.

    “Dibawa ke Panti Cipayung,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Ia menilai, hingga lebih dari sebulan sejak rencana itu disampaikan, komite tersebut belum juga terbentuk, sementara Polri justru sudah bergerak mendahului Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi internal.

    “Bapak Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Sudah lebih sebulan komite yang ditunggu-tunggu masyarakat belum terbentuk. Anehnya, Polri sudah menyalib kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri,” ujar Gatot dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Gatot, langkah Polri yang membentuk tim sendiri tanpa menunggu komite resmi dari pemerintah justru memperlihatkan bahwa reformasi total di tubuh kepolisian semakin mendesak dilakukan. “Dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri ini semakin menunjukkan pentingnya reformasi total segera dilakukan,” tegasnya.

    Ia menilai, penundaan pembentukan Komite Reformasi Polri menimbulkan kesan pemerintah kurang serius menata ulang institusi penegak hukum tersebut. “Ironisnya, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin,” sindir Gatot.

    Gatot mengingatkan kembali dua kasus besar yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yakni kasus Ferdy Sambo dan kasus Teddy Minahasa.

    Dalam kasus Sambo, Gatot menyebut adanya tindakan pembunuhan ajudan secara sistematis oleh pejabat tinggi Polri di rumahnya sendiri, disertai dengan upaya obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum melalui intimidasi saksi, manipulasi barang bukti, hingga pemalsuan keterangan.

    “Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Mengancam saksi, menghancurkan bukti, memberikan keterangan palsu, bahkan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum,” kata Gatot.

    Sementara pada kasus Teddy Minahasa, Gatot menyoroti perintah untuk menyisihkan barang bukti narkoba dan menggantinya dengan bahan lain, serta dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam peredaran narkotika. “Ini kurang jahat apa dua contoh ini,” ujarnya. “Inilah puncak dari sorotan masyarakat. Polri harus berani bercermin dan berubah.”

    Gatot kemudian menyamakan praktik-praktik yang terjadi di sebagian oknum kepolisian dengan pola organisasi mafia. Ia menjelaskan, mafia merupakan organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya.

    “Kita tahu kejahatan mafia itu narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, pemerasan, dan pembunuhan. Ketika aparat negara menunjukkan pola yang serupa, maka publik wajar menyebutnya mafia berseragam,” ujarnya tegas.

    Gatot juga menyoroti posisi strategis Polri yang memiliki kekuatan luar biasa di luar struktur kementerian. Menurutnya, kepolisian saat ini memiliki kewenangan dan persenjataan yang bahkan melebihi TNI di beberapa satuan.

    “Brimob saja persenjataannya melebihi infanteri. Ini yang dikhawatirkan. Kepolisian menjadi institusi dengan kekuatan hukum dan senjata yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari wakil presiden sekalipun,” kata Gatot.

    Ia menegaskan bahwa amanat asli UUD 1945 sejatinya menempatkan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan kekuatan yang menakutkan masyarakat. “UUD 1945 yang asli menegaskan bahwa polisi itu pelindung, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus segera mengembalikan roh itu,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Gatot Nurmantyo menyerukan agar Presiden Prabowo segera membentuk Komite Reformasi Polri tanpa menunda lebih lama. Ia menilai, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menegakkan prinsip negara hukum.

    “Reformasi Polri adalah amanat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai rakyat kehilangan harapan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka,” pungkas Gatot.

  • Cerita Warga soal Lorong Bawah Tanah di Gang Royal, Jalur Kabur PSK Saat Razia
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Oktober 2025

    Cerita Warga soal Lorong Bawah Tanah di Gang Royal, Jalur Kabur PSK Saat Razia Megapolitan 17 Oktober 2025

    Cerita Warga soal Lorong Bawah Tanah di Gang Royal, Jalur Kabur PSK Saat Razia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga sekitar Gang Royal, Penjaringan, Jakarta Utara, mengungkap adanya jalan bawah tanah yang dulu kerap dijadikan jalur kabur para pekerja seks komersial (PSK) saat razia berlangsung.
    Juju (bukan nama sebenarnya, 53), salah satu warga, mengatakan lorong bawah tanah itu sudah ada sejak lama, sebelum puluhan bangunan liar tempat prostitusi di RW 13 dibongkar total pada 2023.
    “Enggak ada sekarang mah. Dulu atas rel ada kafe, bawahnya buat tempat begituan, nah itu bisa tembus ke bawah,” kata Juju saat ditemui di lokasi, Jumat (17/10/2025).
    Para PSK biasanya melarikan diri melalui akses bawah kafe tersebut ketika petugas Satpol PP datang melakukan razia.
    Kini, jalur bawah tanah itu sudah tidak lagi ada di kawasan Jakarta Utara.
    “Akses bawah tanah itu sekarang udah enggak ada. Cuma kalau di sisi barat kemarin masih ada,” ujar Juju.
    Gang Royal sendiri berada di perbatasan antara Jalan Bandengan III, Tambora, Jakarta Barat, dan RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara.
    Keduanya dipisahkan oleh rel kereta api.
    Dulunya, di sepanjang sisi kanan dan kiri rel itu berdiri puluhan bangunan liar yang dijadikan tempat prostitusi.
    Setelah pembongkaran total di RW 13 Jakarta Utara pada 2023, kawasan itu disulap menjadi taman bermain anak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara.
    Namun, aktivitas prostitusi di Gang Royal tak langsung berhenti.
    Puluhan bangunan liar di sisi Jakarta Barat masih terus beroperasi hingga akhirnya ikut dibongkar pada Kamis (16/1/2025).
    Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, mengatakan penertiban dilakukan atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di lahan miliknya.
    “Ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan PT KAI terkait adanya bangunan liar dan juga aktivitas ilegal di area PT KAI,” ujar Agus di lokasi.
    Pembongkaran paksa dilakukan setelah pihaknya beberapa kali memberikan imbauan dan peringatan kepada warga yang masih menempati bangunan liar tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.