Kasus: Praktik prostitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang remaja berinisial N (15) merupakan satu dari 14 pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP Jakarta Barat, di kawasan RTH Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025) malam. 

N mengaku putus sekolah saat menginjak bangku sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Namun masalah keluarga menghantamnya hingga membuat N terjerat prostitusi.

“Enggak ada yang (nyuruh ke Jakarta). Cuma kan orangtua udah pada nikah, udah punya keluarga sendiri,” kata N di Panti Sosial Jakarta Barat, Selasa (11/3/2025) malam.

“Jadi saya ngerasa (sendiri), orangtua saya bilang, ‘Mau saya hidup, saya mati bodo amat’,” imbuhnya.

N bercerita, kedua orangtuanya itu berpisah pada 2 tahun lalu.

Namun, ayah N menghilang entah ke mana, sementara ibunya sudah memiliki keluarga baru di Bogor, Jawa Barat.

“Saya harus hidupin dua adik saya. Adik saya yang satu SD, yang satu lagi SMP udah mau masuk SMK dia. Saya bingung di situ cari duit ke mana,” tutur N.

“Kalau bapak saya enggak tau di mana. Makanya saya bingung. Saya harus cari duit ke mana buat adik saya,” imbuhnya.

Jangankan untuk adik, N mengaku masih bingung memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kini, N bahkan sudah tidak memiliki niat bersekolah lagi.

Di pikirannya, ia hanya ingin mencari uang dan mengirimkannya ke kampung halaman.

“Saya begini udah dari 3 bulan lalu. Pelanggannya kebanyakan yang muda-muda. Tapi yang tua juga ada. Karena kan kami enggak boleh sampai pilih-pilih gitu, mau yang tua, mau yang muda kami layanin,” ungkap N.

Setiap satu pelanggan, N diberi upah Rp200.000. Namun, apabila pelanggan tersebut memberi tips, ia akan mendapat keseluruhannya. 

N sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun ia masih memiliki utang kepada penyalurnya di sini.

“Sebenernya pengen, cuman kan, karena saya kan udah kerja di sini lumayan 3 bulan, dan saya juga ada kasbonan, karena buat di kampung, adik-adik saya,” tutur N.

“Jadi harus ngasih kasbonan dulu kalau mau pulang, kalau saya masih punya kasbonan gitu, saya enggak enak pulang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penertiban di sekitar lokasi PSK tersebut berada.

Sejumlah penerangan juga sudah dipasang. Namun, hal itu justru dirusak oleh sejumlah orang yang tidak menginginkan hal positif. 

“Karena memang matinya itu bukan tidak ada (yang mengurus) lampunya, tapi sengaja dipecahkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan tempat itu dengan hal yang negatif,” kata Agus kepada wartawan, Selasa malam.

Ke depan, Agus menyampaikan jika pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait masalah penerangan tersebut.

“Kemudian juga kmia akan kembali mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” katanya.

“Tentunya tidak bisa Satpol PP dalam hal ini. Jadi semua kami harapkan untuk dalam menjaga Kamtibmas, semua pihak harus terlibat,” katanya.

Razia di dua lokasi

Satpol PP Jakarta Barat mengangkut 14 pekerja komersial (PSK) pada Selasa (11/3/2025) di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Tubagus Angke dan Gang Royal, Pekojan, Tambora.

Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto meminta andil dari PT KAI dalam menertibkan prostitusi liar Gang Royal, Tambora mengingat lokasi tersebut berada di bantaran rel.

“Kita mengharapkan dari pemilik aset untuk bisa melakukan pemagaran yang masif atau betonisasi yang lebih kelihatan, lebih tidak bisa digunakan untuk masyarakat untuk melintas atau menggunakan hal yang negatif,” kata Agus usai penertiban PSK pada Selasa (11/3/2025) malam.

Agus meyakini penutupan lokasi tersebut secara permanen dapat menghentikan praktik prostitusi liar di tempat itu secara permanen pula.

Pasalnya, menurut dia, berdirinya bangunan prostitusi liar berkedok warung kopi di Gang Royal usai pembongkaran total pada 2023 lalu, utamanya diakibatkan oleh akses yang mudah menuju lokasi tersebut.

“Kita sudah koordinasi dengan PT KAI, tapi belum ada tindak lanjut. Harapan kami pemilik aset tentunya bisa melakukan bangunan fisik yang lebih pasif,” ujar Agus.

Jawaban PT KAI

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mencegah hal tersebut.

Antara lain memberikan imbauan serta teguran secara persuasif kepada masyarakat, serta melakukan pemagaran di area-area tertentu.

Namun, ia menyebut ada oknum warga di wilayah itu yang memang merusak fasilitas KAI.

“Namun, sayangnya, pagar yang telah dipasang kerap dirusak atau dibobol oleh oknum warga,” ujar Ixfan, Rabu (12/3/2025).

Karenanya, kata dia, pihaknya juga mengimbau kepada warga sekitar agar turut memberikan pengertian dan teguran kepada siapapun yang melakukan kegiatan di jalur kereta api, terutama jika berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

Menurutnya, permasalahan ini perlu ditangani secara bersama-sama, mengingat aktivitas tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama.

“Kami siap berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk aparat pemerintah daerah dan kepolisian, dalam menindaklanjuti isu ini,” kata Ixfan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat di sekitar jalur kereta api tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

“Selain berdampak hukum, aktivitas yang tidak semestinya di area jalur kereta api juga membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu kelancaran perjalanan kereta api,” kata dia.

Penulis: Elga Hikari Putra

dan

Curhat ABG Terjun ke Prostitusi Demi Hidupi Adik dan Nenek, Hilang Arah Gara-gara Ucapan Orangtua