Kasus: PHK

  • Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda

    Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda

    Buruh yang tergabung pada Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) sempat menggelar orasi di depan Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Ribuan buruh yang tergabung pada Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) sempat menggelar orasi di depan Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Kamis.

    Ratusan buruh tersebut tidak ikut bergabung dengan sejumlah federasi dan serikat buruh lainnya yang sedang merayakan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas.

    Mereka lebih memilih berorasi di depan Patung Kuda dengan memblokade jalan.

    Massa membawa sejumlah spanduk dan poster pada aksi orasi tersebut. Para buruh GSPMII menyerukan empat tuntutan mereka kepada pemerintah.

    Keempat tuntutan tersebut di antaranya;

    1. Jalankan putusan Mahkamah Konstitusi RI No 168/PUU-XXI/2023.
    2. Tetapkan upah layak bagi seluruh pekerja Indonesia.
    3. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya (outsourcing), pemagangan.
    4. Tolak PHK.

    Massa yang sempat memblokade jalan kemudian membubarkan diri secara tertib pada sekitar jam 12.10 WIB, kemudian berjalan kaki melewati Jalan Medan Merdeka Selatan.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 13.252 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis ini.

    Belasan ribu personel gabungan itu yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI dan 276 personel pemerintahan daerah.

    Peringatan Hari Buruh (May Day) dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dan diperkirakan dihadiri oleh sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya.

    Dalam aksinya, para buruh akan menyampaikan enam aspirasi, di antaranya meminta disahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pokok Ketenagakerjaan. Kemudian juga menuntut untuk penetapan upah layak nasional, serta menegakkan tindak pidana korupsi.

    Sumber : Antara

  • Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan bahwa peringatan
    Hari Buruh
    Internasional atau (
    May Day
    ) 2025 yang berlangsung di berbagai daerah terpantau aman dan lancar.
    Diketahui, Hari Buruh Internasional atau
    May Day
    diperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya.
    Budi Gunawan mengatakan, hal itu merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
    Kemudian, unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.
    “Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/5/2025) dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama peringatan
    Hari Buruh 2025
    .
    Tak lupa, Menko Polkam mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis hari ini.
    “Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, sejumlah buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
    Selain di Jakarta, buruh di berbagai wilayah di Indonesia juga menggelar aksi memperingati Hari Buruh di daerah masing.
    Di Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
    “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
    Kemudian, Kepala Negara melontarkan sejumlah janji kepada buruh. Di antaranya, mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang salah tugasnya mencari cara untuk menghapus sistem kerja
    outsourcing
    di Indonesia.
    Selain itu, Prabowo mengemukakan rencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional dari kaum buruh.
    Lalu, mendukung pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU Perampasan Aset.
    Prabowo juga berjanji bakal mengenakan pajak kecil untuk buruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Iqbal: 90 Persen Buruh Mendukung Prabowo

    Said Iqbal: 90 Persen Buruh Mendukung Prabowo

    Said Iqbal: 90 Persen Buruh Mendukung Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengeklaim bahwa 90 persen buruh mendukung dan berada di barisan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan
    Hari Buruh
    atau
    May Day
    yang dihadiri Prabowo pada Kamis (1/5/2025).
    “Banyak sekali hari ini, Prabowo memberikan sebuah harapan, optimisme, dan perlindungan pada kaum buruh. Kami buruh percaya,” kata Said di Lapangan Monas, Jakarta.
    “Boleh saya klaim, 90 persen buruh Indonesia mendukung Pak Prabowo, berada di barisan Pak Prabowo, dan akan berjuang bersama Pak Prabowo hingga kesejahteraan kaum buruh terwujud,” sambungnya.
    Dalam peringatan Hari Buruh 2025, sekitar 200.000 buruh yang hadir di Lapangan Monas menuntut enam hal kepada Prabowo. Berikut adalah tuntutannya:
    Adapun pada peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
    Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia.
    “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo saat sambutan di atas panggung.
    Salah satu janji Prabowo adalah komitmennya mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing atau alih daya di Indonesia.
    “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
    Prabowo sekaligus mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
    Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satgas PHK.
    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” ujar Prabowo.
    Satu hal menarik yang dijanjikan Prabowo lainnya adalah mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari kaum buruh.
    Menurut Prabowo, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja.
    Kemudian, Prabowo mendorong segera disahkannya RUU PPRT dan RUU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan.
    Terakhir, yang juga tak kalah penting adalah janji Prabowo mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung,” ujar Prabowo.
    Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas dihadiri sekitar 200.000 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi di PT Sritex: Terkait Pemberian Kredit Bank – Halaman all

    Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi di PT Sritex: Terkait Pemberian Kredit Bank – Halaman all

    Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut tengah mengusut adanya dugaan korupsi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 15:20 WIB

    Tribunnews.com/Ashri Fadilla

    HARLI SIREGAR – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar kepada awak media, Senin (12/8/2024) di Kompleks Kejaksaan Agung. Ia mengkonfirmasi pihaknya sedang mengusut korupsi di PT Sritex. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut tengah mengusut adanya dugaan korupsi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

    Adapun pengusutan dugaan korupsi di PT Sritex itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

    Hanya saja, kata Harli, pengusutan dugaan korupsi yang tengah dilakukan itu saat ini masih bersifat penyidikan umum.

    “Masih penyidikan umum,” jelas Harli saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Lebih jauh ia menerangkan, bahwa saat ini penyidik tengah mencari adanya dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank terhadap PT Sritex.

    “(Dugaan korupsi) dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” katanya.

    Adapun terkait PT Sritex, seperti diketahui perusahaan tekstil itu berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 karena bangkrut dan tak mampu melunasi utang-utangnya yang disinyalir mencapai Rp 30 triliun.

    Sebelumnya Sritex resmi dinyatakan pailit pada Rabu 23 Oktober 2024 setelah Pengadilan Negeri Niaga Semarang mengabulkan putusan PT Indo Bharat Rayon.

    Atas kondisi ini, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1966 itu terpaksa melakukan PHK kepada lebih dari 10 ribu karyawannya yang tersebar di sejumlah perusahaan grup Sritex.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Serikat Buruh Dunia: Kerja Sama Buruh-Pemerintah Penting untuk Susun UU Ketenagakerjaan

    Serikat Buruh Dunia: Kerja Sama Buruh-Pemerintah Penting untuk Susun UU Ketenagakerjaan

    Serikat Buruh Dunia: Kerja Sama Buruh-Pemerintah Penting untuk Susun UU Ketenagakerjaan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia atau International Trade Union Confederation (ITUC), Shoya Yoshida menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan serikat buruh dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
    Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri peringatan
    Hari Buruh
    atau
    May Day
    di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    “Sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Shoya sata berpidato di Lapangan Monas, Jakarta.
    Ia berharap, serikat buruh di Indonesia bisa memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
    “Yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia,” jelas Shoya.
    Ratusan ribu buruh yang memperingati May Day meminta pemerintahan Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya.
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan
    Hari Buruh Internasional
    hari ini.
    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Said.
    Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk Satgas PHK. Keempat, buruh meminta pemerintah menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
    “Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” kata Said.
    Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas dihadiri sekitar 200.000 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat.

    Deklarasi pembatalan ini disampaikan secara tegas dalam Forum Diskusi Jawa Pos 2025 bertajuk “Membedah Dampak PP 28/2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur” yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2025).

    Dukungan terhadap penolakan PP 28/2024 datang dari berbagai asosiasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Timur, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Luar-Griya Indonesia (AMLI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (PERPEKSI), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), serta Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI).

    Deklarasi yang diprakarsai FSP RTMM SPSI menyepakati bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan industri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian jutaan petani, pekerja pabrik, dan pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem industri tembakau.

    Ketua FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo , menegaskan bahwa pasal tembakau dan makanan-minuman dalam PP 28/2024 merupakan ancaman nyata bagi industri tembakau dan turunannya di Jawa Timur. “Mulai dari hulu hingga hilir, dari petani tembakau dan cengkeh, hingga pekerja di pabrik rokok dan industri makanan minuman yang terkait, semuanya ada di Jawa Timur dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

    Purnomo mencontohkan kontribusi sektor ini melalui penerimaan cukai rokok yang mencapai triliunan rupiah, bahkan menyentuh Rp200 triliun lebih, baik untuk pendapatan Jawa Timur maupun nasional. Meski memberikan kontribusi besar, perubahan regulasi yang semakin memberatkan industri menjadi sorotan. “Dulu ada PP 109/2012, sekarang muncul PP 28/2024. Ini jelas dirasakan dampaknya dan kami mempertanyakan siapa yang berada di balik ini,” katanya.

    Purnomo juga menyinggung pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang dinilai memiliki kekuatan finansial untuk mempengaruhi kebijakan. “Mereka punya duit, bisa memengaruhi eksekutif serta legislatif dan membuat peraturan yang implementasinya bisa terbina dengan baik untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat dan pekerja,” tegasnya.

    Beberapa pasal tembakau dalam PP 28/2024 dianggap sangat merugikan, seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan pemajangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang mana merupakan buah pengaturan dari produk aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang belakangan sedang dalam kontroversi terkait kredibilitas dan independensinya.

    Purnomo memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat akan mendorong konsumen mencari rokok yang lebih murah, yang berujung pada maraknya peredaran rokok ilegal. “Kalau semua diatur, maka orang akan mencari rokok yang lebih murah, parahnya lagi rokok ilegal. Dampaknya sangat luas sekali. Pendapatan negara berkurang, pabrik banyak tutup. Kalau itu terjadi, anggota kami ter-PHK. Jangan sampai ini terjadi,” katanya.

    Sebagai solusi, FSP RTMM SPSI Jawa Timur menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau yang terdapat di PP 28/2024. “Dampaknya sangat negatif pada ekonomi Jawa Timur dan nasional,” tegas Purnomo.

    Gelombang penolakan yang diinisiasi oleh FSP RTMM SPSI Jawa Timur ini menjadi gambaran suara akar rumput industri yang tidak bisa lagi diabaikan. Pemerintah diharapkan membuka dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi masa depan industri tembakau di Indonesia.

  • Kapolri Pastikan Sudirman-Thamrin Bisa Dilewati Meski Ada Hari Buruh

    Kapolri Pastikan Sudirman-Thamrin Bisa Dilewati Meski Ada Hari Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jalan raya di kawasan Sudirman hingga MH Thamrin masih bisa digunakan oleh masyarakat meski terdapat acara Hari Buruh yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) pagi. 

    Listyo mengatakan pihaknya telah mengatur arus lalu lintas sedemikian rupa utamanya untuk peserta aksi Hari Buruh, baik yang masuk dari jalur timur maupun barat (Tangerang). 

    “Masyarakat yang akan menggunakan jalan terutana Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Listyo menambahkan, pihak Kepolisian telah mengatur arus lalu lintas menuju Monas dari wilayah Tomang untuk pergerakan dari arah Barat. 

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga sempat menimpali bahwa pergerakan dari arah Timur juga diatur sejak dari wilayah Cempaka Putih. Adapun nantinya peserta aksi bisa memarkirkan kendaraan atau angkutannya di Kemayoran atau Monas. 

    Menurut Listyo, pihak Kepolisian akan mengawal proses aksi Hari Buruh dari awal hingga tuntas, atau kembalinya peserta aksi ke tempat asal masing-masing. 

    “Pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembalinya,” tuturnya. 

    Adapun Presiden Prabowo hadir di peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan di Monas pagi ini. Dia menjanjikan sejumlah program atau kebijakan pro buruh seperti pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK.

  • Hari Buruh, Ini Rekomendasi Website Pelatihan untuk Tingkatkan Kompetensi dalam Pekerjaan

    Hari Buruh, Ini Rekomendasi Website Pelatihan untuk Tingkatkan Kompetensi dalam Pekerjaan

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Buruh atau May Day diperingati secara global pada 1 Mei. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingatiya, mulai dari aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak buruh maupun meningkatkan kompetensi dan skill melalui pelatihan.

    Saat ini, terdapat beberapa website pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kompetensi dalam pekerjaan. Beberapa instansi pemerintahan juga telah membuat website khusus untuk memberikan informasi terkait pelatihan tertentu.

    Berikut beberapa rekomendasi website pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan:

    1. Rumah Belajar Kemdikbud

    Laman Rumah Belajar dari Kemdikbud dapat diakses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Portal ini dibuat untuk mempermudah insan pendidikan dalam mengakses konten-konten tentang pembelajaran secara daring.

    Laman ini tidak dipungut biaya dan hanya perlu mendaftar untuk bisa mengakses seluruh konten yang tersedia. Selain melalui website, portal ini juga bisa diakses melalui aplikasi yang bisa diunduh di PlayStore.

    2. Skillhub

    Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki platform khusus untuk pelatihan kerja online gratis. Pengguna dapat mengaksesnya melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.

    Selain untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, platform ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Beberapa jenis pelatihan yang tersedia mencakup berbagai kejuruan, seperti teknologi informasi, bisnis dan manajemen, pariwisata, otomotif, dan lainnya.

    Pelatihan ini dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia, baik para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, maupun pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Platform yang merupakan bagian dari program SIAPkerja ini dapat diakses secara gratis.

    3. Sertihub

    Selain Skillhub, Kemnaker juga memiliki platform lain yang disebut Sertihub. Sama seperti Skillhub, platform ini juga merupakan bagian dari platform SIAPkerja.

    Sertihub menyediakan layanan sertifikasi ketenagakerjaan. Tujuannya untuk menjamin kualitas standar kompetensi setiap pelatihan. Dalam urusan sertifikasi, Sertihub bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

     

  • Buruh Sampaikan Tuntutan di Hadapan Prabowo: Minta Omnibus Law Dihapus

    Buruh Sampaikan Tuntutan di Hadapan Prabowo: Minta Omnibus Law Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah segera menghapus metode omnibus law di Undang-Undang Cipta Kerja dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

    Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Said meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk tidak memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    Dia juga meminta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawal proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    “[Tuntutan] yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad] nanti akan mengawal,” kata Said dalam peringatan Hari Buruh Mayday 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Lebih lanjut, dia juga meminta agar Ketua DPR Puan Maharani agar pemerintah tidak lagi memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    “Ibu Puan [Ketua DPR Puan Maharani], mohon izin agar omnibus law tidak ada aroma,” imbuhnya.

    Selain itu, para buruh/pekerja juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pasalnya, RUU PPRT sudah 20 tahun tidak disahkan.

    “Kali mendapat informasi dari Pak Dasco, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga,” tuturnya.

    “Jangan seperti budak, Pak. Ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing, Pak, rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing dan mereka mengalami penderitaan, bukan di luar negeri tapi di dalam negeri, sahkan RUU PPRT,”

    Di samping itu, dia juga menuntut agar Presiden Prabowo segera memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    Said menambahkan, buruh juga menuntut agar pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Untuk diketahui, outsourcing adalah menyerahkan pekerjaan tertentu kepada mitra eksternal.

    “Kami tahu, Bapak [Presiden Prabowo] sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern,” imbuhnya.

    Adapun, para buruh juga menuntut akan adanya Satuan Tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Dia pun meminta semua pihak mendukung Kepala Negara RI untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

    “…bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama, yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden,” tutupnya.

  • Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi malingnya juga banyak.

    Adapun hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak,” kata Presiden Prabowo.

    Kemudian dikatakan Presiden Prabowo, pemerintahan yang ia pimpin bertekad menghilangkan korupsi.

    “Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan pekerjaan yang ringan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” kata Presiden Prabowo.

    Ia lalu mengingatkan untuk orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah digaji oleh rakyat.

    “Saya katakan, hentikan korupsimu, kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menjanjikan sejumlah hal untuk para buruh.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Ia menerangkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden.

    “Mana Undang-Undang yang tidak beres, tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” terangnya.

    Kemudian Presiden Prabowo juga berjanji untuk segera membentuk Satuan Tugas PHK. 

    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian,” terangnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan untuk meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

    “Dan juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco, Pak Sofian melaporkan ke saya, Minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” kata Presiden Prabowo.

    “Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan Undang-Undang ini akan selesai, kita bereskan,” imbuhnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan segera membentuk Undang-Undang perlindungan pekerja di laut, industri perikanan, dan kapal-kapal. 

    “Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ucap Prabowo.

    Atas hal itu, Presiden Prabowo mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 

    “150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucapnya.

    Selain itu pada Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo juga bakal mendorong Marsinah menjadi pahlawan nasional.

    “Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan Nasional,” tandasnya.