Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

    Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Yasserli menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Satgas PHK seperti yang disampaikan di acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Menteri Yassierli mengatakan saat ini Satgas PHK masuk tahap finalisasi. “Tentu terakhir nanti Pak Presiden, ya, apakah itu keluar kepres atau apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Yassieri bilang, Presiden inginSatgas PHK bisa diisi personil dari 4 elemen, yakni perwakilan serikat pekerja, pengusaha, kementerian atau lembaga dan akademisi.

    “Tinggal yang sering saya sampaikan sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga merambah ke hulu,” katanya.

    “Ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa,” kata Yassierli.

    Perluasan fungsi Satgas PHK, dikatakan Yassierli, bagaimana satgas ini bisa bekerja tak hanya sebatas pada tataran mitigasi PHK, tetapi terintegrasi dengan aspek yang lain, termasuk soal sektor industrinya.

    “Daya saing industrinya, kemudian ada early warning system-nya, mana sektor industri yang akan bersikap besar dan seterusnya, dan kita akan menuju ke sana insyaAllah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK.

    Presiden juga menerima usulan Serikat Pekerja agar segera menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di PHKseenaknya.”

    “Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo di depan massa buruh yang memadati Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Prabowo bilang, Pemerintah memberikan keberpihakan tersebut lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya.

    Presiden menyatakan, selama lima kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

    Prabowo menganggap dirinya sebagai presidennya para buruh, petani, nelayan dan orang – orang susah. Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

    Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

    Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

    “Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.

    Terkait status buruh outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

  • Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Jakarta –

    Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi belakangan ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, PHK terjadi di 15 provinsi di Indonesia. Total 18.160 orang atau tenaga kerja kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Meningkat tajam, sekitar 15.285 orang dibandingkan data jumlah PHK pada Januari 2025 sebanyak 3.325 orang saja.

    Terkait PHK, pekerja acap kali diberikan uang pesangon dari tempatnya bekerja. Kendati demikian, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, bilang soal pentingnya bagi eks karyawan agar mengelola uang pesangon.

    Ia merinci, ‘korban’ PHK yang mendapatkan pesangon penting untuk memiliki skala prioritas perihal apa saja yang perlu dibayarkan terlebih dulu dengan uang pesangon. Supaya ke depannya, masalah utang ini tidak lagi mengganggu kondisi keuangan yang masih fluktuatif.

    “Apakah ada utang yang bisa kita lunasi dulu seperti pinjol (pinjaman online), pay later, kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan). Karena ini biasanya cukup mengganggu. Kalau ada, yuk, kita lunasi saja utang-utang ini,” katanya berbincang kepada detikcom, Senin (5/5/2025).

    Lalu, hal kedua yang perlu diperhatikan, perlu menghitung anggaran bulanan dengan mode hemat, kata Tejasari. Hal ini melingkupi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin, dan menentukan anggaran yang efisien.

    “Hitung budget bulanan dengan mode berhemat, kurangi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin. Dicek apakah masih bisa dihemat. Tentukan budget per bulan yang efisien tapi kita juga masih bisa berpikir dengan positif,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia mengelaborasi, pentingnya untuk mengecek pengeluaran lainnya yang perlu dibayarkan di tahun berjalan. Misalnya, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi, atau pembayaran lainnya.

    “Nah, masukkan dalam budget yang harus kita siapkan, karena kita jatuh tempo. Jangan sampai kita tidak bisa bayar,” tegasnya.

    Setelah menghitung kebutuhan anggaran bulanan dan pembayaran lainnya, bandingkan dengan dana darurat yang kita punya, lalu ditambah dengan pesangon yang kita dapat.

    “Selanjutnya, bisa bertahan berapa bulan, ya, kita tanpa bekerja ? Nah, inilah yang jadi patokan kita untuk mengejar alternatif pekerjaan berikutnya. Usahakan langsung ambil keputusan, apakah mau cari pekerjaan tetap, atau kah sambil cari pekerjaan part time, atau kah berbisnis,” bebernya.

    “Jangan berlama-lama ambil keputusan. semakin lama kita memutuskan, maka semakin habis dana darurat kita, lho,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan biang kerok pemutusan hubungan kerja (PHK) Januari sampai 23 April 2025. Kemnaker mencatat jumlah PHK di periode tersebut mencapai 24.036

    Dari 25 penyebab PHK yang dianalisis Kemnaker, ada terdapat 7 alasan utama yang paling dominan. Pertama adalah perusahaan mengalami kerugian karena kondisi pasar di dalam dan luar negeri yang menurun.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” tutupnya.

    Tonton video “Ketua Dewan Pers: Biarkan Media Bekerja Secara Merdeka!” di sini:

    (acd/acd)

  • 24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri May day 2025 berjanji akan membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Pembentukan satga sini sangat penting di tengah gelombang pemutusan kerja yang kian marak terjadi.

    “Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK-kan seenaknya.Bila perlu, bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” tegasnya Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun langsung gerak cepat membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Bahkan ia memproyeksikan pembentukan satgas ini rampung pada Mei 2025.

    “(Targetnya) Saya berharap bulan ini, saya berharap (demikian),” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

    “Tapi ini tentu bentuknya nanti yang akan ditandatangani oleh presiden, berarti kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa progres penyusunan regulasi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu kini telah memasuki tahap finalisasi.

    “(Progresnya) Sedang finalisasi, jadi seminggu ini kita terus menyiapkan (dengan baik), karena yang agak (memerlukan waktu) panjang itu adalah merumuskan tupoksinya,” ujar Yassierli.

  • PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    Jakarta –

    Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengemuka di Tanah Air. Oleh sebab itu, pekerja perlu punya strategi ‘menyelamatkan diri’ dalam mengelola keuangan dan menyiapkan dana darurat atau tabungan untuk selalu berancang-ancang, termasuk soal PHK.

    Berdasarkan data Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, angka PHK periode Januari sampai 23 April 2025 sendiri tercatat sebesar 24.036. PHK di Jawa Tengah adalah sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta yang sebesar 4.649 orang. Jakarta berada di urutan kedua.

    Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, menjelaskan pentingnya untuk selalu punya persiapan secara finansial. Ia bilang, mulanya kita perlu menghitung besaran pengeluaran rutin bulanan, termasuk dengan cicilan utang di dalamnya.

    “Misalnya, total pengeluaran Rp 5 juta per bulan. Maka, sebaiknya kita punya tiga kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat kita. Sehingga kita bisa punya waktu tiga bulan untuk mencari pekerjaan lagi. Tetapi, tentunya semakin besar dana darurat kita, akan semakin baik, dan kita juga bisa lebih tenang,” ucap Tejasari saat dihubungi detikcom, Senin (5/5/2025).

    Tejasari mengelaborasi, misal kita memiliki dana lebih sebanyak enam kali biaya bulanan, itu akan jauh lebih baik. Hal ini lantaran pekerja jadi punya waktu lebih panjang dalam mencari pekerjaan yang diinginkan.

    “Berapa tabungan yang ideal? Ini tentunya sejalan dengan dana darurat yang kita rencanakan tadi. Kalau kita merasa tiga kali pengeluaran sudah cukup, atau merasa enam kali pengeluaran, silakan saja,” tambahnya.

    Tidak cuma itu, dalam konteks maraknya PHK di sejumlah perusahaan, Tejasari menekankan agar masyarakat selalu berhemat dalam keuangannya. Terlebih, jika kondisi dana darurat belum sesuai ambang batas yang sudah dikalkulasikan sebelumnya.

    “Perlu banget pastinya (berhemat), kalau dana darurat kita belum mencukupi. Hemat-hemat di pengeluaran yang tidak rutin seperti budget shopping, nongkrong, paket langganan, hiburan, dan lain-lain itu bisa jadi anggaran yang dapat kita hemat,” tambahnya.

    “Pengeluaran makan juga bisa kita hemat, lho. Transportasi juga bisa,” tutupnya.

    Tonton video “Respons Wamen Komdigi soal Badai PHK di Industri Media” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
    Yassierli
    mengatakan, pemerintah akan merilis
    data bulanan
    terkait peningkatan dan penurunan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Penyusunan data ini melibatkan kolaborasi antara
    Kementerian Ketenagakerjaan
    (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
    “Kita ingin ada data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi, data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja per bulan meningkatnya, berkurangnya,” kata Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
    Yassierli menuturkan, Kemenkeu akan mendukung pengumpulan data berdasarkan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh 21).
    Data ini akan digunakan untuk menganalisis jumlah tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh daerah.
    Dengan demikian, Kemenaker dapat melakukan mitigasi untuk mencegah pengurangan karyawan lebih lanjut.
    “Dari situ kita bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari perusahaan. Sehingga kita bisa melakukan itu, untuk mitigasi melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa,” ucap Yassierli.
    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang.
    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year to year/YoY).
    Sepanjang tahun 2024, total pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai 77.965 orang.
    PHK tersebut terjadi paling banyak di tiga provinsi, dengan rincian 10.692 pekerja di Jawa Tengah, 4.649 orang di Jakarta, dan 3.546 orang di Riau. 
    “Tiga sektor terbanyak yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya,” ujar Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi RI kuartal I-2025 pada siang ini, Senin (5/5/2025). Ekonomi Indonesia diyakini sulit tumbuh mencapai 5% pada kuartal I-2025. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian dari kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Adapun, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025. Dia melihat konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,9% pada kuartal I-2025.

    Hal ini dipicu oleh pelemahan konsumsi masyarakat. Hal ini ditandai dengan belanja yang berkurang seiring dengan rumah tangga yang mulai menyimpan uangnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan akan menurun menjadi 3,3% yoy pada kuartal I-2025 dari 4,3% yoy pada akhir kuartal IV-2024. Ini dimungkinkan terjadi akibat penyesuaian kebijakan dan pencairan yang lambat di awal tahun. Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% yoy pada kuartal I-2025, turun dari 4,9% yoy pada kuartal IV-2024.

    “Pencairan fiskal yang tertunda, terutama untuk proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut,” tulis Andry dalam catatannya.

    Proyeksi ini diperkuat dengan sejumlah indikator ekonomi di Tanah Air yang terjadi pada rentang kuartal I-2025, berikut ini rinciannya:

    Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global Jumat lalu (2/5/2025). Data ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di level 46,7 atau mengalami kontraksi di April 2025.

    Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024 atau dalam lima bulan terakhir. Angka ini bahkan disebut sebagai kinerja terburuk sejak Agustus 2021, pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi Covid-19 gelombang Delta. Kondisi ini terjadi di tengah panasnya tensi perang dagang, akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya, termasuk RI. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merosotnya PMI Manufaktur itu disebabkan masalah perang dagang, yang membuat optimisme pelaku usaha di Indonesia maupun di seluruh dunia melemah. Sebab, perang tarif dagang menghambat aktivitas perdagangan dunia.

    “PMI turun kan karena trade war. Jadi, dunia kan perdagangannya shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

    Untuk mengantisipasi masalah sentimen industri ini, Airlangga mengatakan pemerintah telah meluncurkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia lebih kuat di luar negara mitra dagang utama, seperti China dan AS yang sedang perang tarif dagang. Salah satunya ialah pasar ekspor Eropa melalui percepatan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kita sedang mendorong untuk IEU CEPA. Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan tariff barrier, karena kalau kita turun, yang lain juga resiprokal menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif,” ucap Airlangga.

    Selain diversifikasi pasar ekspor, Airlangga menekankan, pemerintah juga tengah menggodok kebijakan deregulasi untuk makin menggeliatkan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, melalui Satgas Deregulasi.

    Setelah badai PHK melanda industri tekstil, kini industri perhotelan di Tanah Air dihampiri kisruh yang sama. Tenaga kerja di sektor perhotelan terus berkurang setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan bahwa saat ini hotel sudah tidak lagi menyerap pekerja harian karena kebutuhannya memang tidak ada.

    “Kontribusi pemerintah besar, antara 40-60%, kalau diperhatikan banyak daerah yang kontribusinya lebih dari itu, sampai 70% karena selama ini pasar pemerintah besar untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan menggunakan kegiatan pertemuan hotel sehingga tumbuh convention tentu dengan kondisi yang ada sekarang,” ungkap Maulana kepada CNBC Indonesia, akhir April lalu (28/4/2025).

    Karenanya banyak pekerja yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan. Hotel yang paling banyak terkena khususnya pada hotel yang mengadakan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions).

    “Setengah 50% sudah berkurang khususnya hotel yang bergerak ke venue mice, karena kebutuhan untuk itu nggak ada, nggak mungkin kita menyerap tenaga kerja kalau orderan ke kitanya juga nggak ada,” sebut Maulana.

    Adapun Dalam rilis Q1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah.

    “Jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan; jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka,” tulis Colliers dalam rilis kuartal I-2025, dikutip Senin (5/5/2025).

    Warga RI Pilih Nabung daripada Belanja

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun, masyarakat semakin enggan menaruh uangnya di deposito.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Meningkatnya tabungan dan masih tekoreksinya deposito perorangan tercatat dalam data Bank Indonesia.

    Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4/2025) telah merilis data uang beredar yang tampak masih tumbuh pada Maret 2025.

    Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2025 tumbuh 6,1% (year on year/yoy) atau relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 6,2% yoy sehingga tercatat Rp9.436,4 triliun.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    Jika dilihat dari sisi nominal, jumlah DPK tabungan perorangan per Maret 2025 bertumbuh menjadi Rp2.574,2 triliun dari sebelumnya Rp2.505 triliun.

    Pertumbuhan tabungan perorangan pada Maret menembus 6,4% atau yang tertinggi sejak November 2024. Padahal. secara tradisi, pertumbuhan tabungan akan melandai saat Ramadan hingga Lebaran karena masyarakat menguras uang di rekening untuk belanja.

    Di sisi lain, banyak pusat perbelanjaan yang semakin sepi. Bahkan, pedagang di wilayah Mangga Dua baik Mangga Dua Square maupun WTC Mangga Dua mengeluhkan ekonomi yang semakin lesu belakangan. Kondisi saat ini bahkan disebut lebih buruk dibandingkan pandemi Covid-19.

    “Waktu pandemi kemarin masih mending banyak yang belanja, sekarang Rp 50 ribu sehari aja belum tentu, kita lebih banyak bengong sekarang dibanding ngelayanin pelanggan,” kata pedagang di Mangga Dua Square Anita kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

    Ia beranggapan penurunan penjualan seperti tas hingga dompet dikarenakan masyarakat menjadikan barang-barang yang dijualnya sebagai kebutuhan terakhir setelah kebutuhan pokok. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni efisiensi dari pemerintah.

    “Sebelumnya banyak orang-orang daerah yang ke Jakarta buat dinas, ada acara di hotel-hotel dekat sini, baliknya pingin bawa oleh-oleh dari Jakarta jadi pada beli tas di sini, banyak yang datang juga rombongan, sekarang udah engga ada lagi,” kata Anita.

    Di tengah situasi yang sulit saat ini, Anita pun berharap bisa memilih bekerja lebih baik dibandingkan berusaha. Pasalnya belum tentu uang yang masuk sebanding dengan beban bulanan seperti biaya sewa lapak hingga kebutuhan sehari-hari.

    “Kalau bisa kerja mah lebih baik kerja lah, yang udah kerja mending bertahan aja, dihemat-hemat aja. Apalagi biaya sekolah naik, biaya hidup juga sama, kalau usaha belum tentu lah,” kata Anita.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada dua bulan pertama di tahun 2025. Deflasi tercatat sebesar 0,76 persen mtm pada Januari 2025 dan 0,48 persen mtm pada Februari 2025. Kondisi ini sangat jarang terjadi jelang Ramadan.

    Berdasarkan data BPS yang dapat diperoleh CNBC Indonesia Research sejak 1996, IHK secara bulanan untuk periode satu bulan sebelum bulan Ramadhan cenderung selalu mengalami inflasi. Namun berbeda halnya dengan Februari 2025 yang justru mengalami deflasi 0,48%.

    Dengan demikian, inflasi ini diduga terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan konsumsi rumah tangga, pengangguran di sektor manufaktur, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sejak era krisis 1997/1998, Indonesia hanya mengalami dua kali deflasi (yoy) yakni pada Maret 2000 dan Februari tahun ini. Artinya, fenomena deflasi tahunan hanya terjadi 25 tahun yang lalu.

    Terjadinya deflasi pada Maret 2000 lebih disebabkan karena inflasi pada periode sebelumnya sangat tinggi, Inflasi pada Maret 1999 menembus 45%.

    Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli. Namun, deflasi terjadi akibat adanya diskon 50% untuk tarif listrik dari pemerintah.

    “Ini bukan karena penurunan daya beli tapi karena diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi dua bulan berturut-turut,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, data Astra Internasional dan GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil nasional kembali tertekan. Setelah sempat menikmati lonjakan signifikan di bulan Februari 2025 lalu, penjualan di bulan Maret 2025 berbalik turun.

    Data tersebut mencatat, penjualan mobil nasional bulan Maret 2025 turun 1,99% atau 1.44 unit menjadi 70.892 unit dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 72.336 unit. Jika dibandingkan secara tahunan, penjualan bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebanyak 3.828 unit. Atau drop sekitar 5,12% dari Maret 2024 yang mencapai 74.720 unit.

    Secara total, penjualan wholesale mobil sepanjang Januari-Maret 2025 tercatat mencapai 205.160 unit. Anjlok 10.090 unit atau 3,66% dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 215.250 unit.

    Sebelumnya, pada bulan Februari 2025, penjualan mobil nasional beri kabar baik. Tercatat, penjualan mobil mencapai 72.295 unit, melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai, data jumlah pemudik 2025 turun 24,34% dari 2024 sudah jadi sinyal awal. Ini mengindikasikan memang terjadi tekanan ekonomi yang nyata di Indonesia.

    Apalagi, imbuh dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi dan meningkat. Yang memperparah kondisi masyarakat kelas menengah di Indonesia.

    Menurut Yannes, penurunan penjualan mobil nasional di bulan Maret 2025 mencerminkan tekanan signifikan dari pelemahan ekonomi makro.

    “Indeks Keyakinan Konsumen yang terus menurun dan deflasi beruntun juga menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam belanja. Dalam situasi ini, pembelian mobil sebagai kebutuhan tersier berbiaya tinggi, besar kemungkinan akan ditunda,” kata Yannes kepada CNBC Indonesia, dikutip (5/5/2025).

    “Konsumen tampaknya lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, menabung, atau membayar kewajiban expenditure keluarga lain yang lebih penting dan mendesak,” sambungnya.

    Dia menambahkan, warga RI kemungkinan memilih menunggu kepastian pemulihan ekonominya dan kestabilan daya beli sebelum mengambil keputusan pembelian besar.

    (haa/haa)

  • Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing, Pengusaha Sebut Potensi Gelombang PHK

    Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing, Pengusaha Sebut Potensi Gelombang PHK

    Jakarta –

    Kalangan pengusaha menyampaikan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan pekerja (PHK) apabila penghapusan sistem outsourcing direalisasikan oleh pemerintah.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menilai penghapusan outsourcing dapat mempersempit bahkan menghilangkan lapangan kerja. Padahal, menurut dia, banyak generasi muda dipekerjakan di perusahaan outsourcing.

    “Jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah semakin mempersempit kesempatan kerja atau bahkan menghilangkan lapangan-lapangan pekerjaan yang selama ini banyak sekali anak-anak muda kita, pekerja-pekerja kita di sektor outsourcing ini,” lata Sarman kepada detikcom, Minggu (4/5/2025).

    Sarman menilai rencana itu dapat berpotensi picu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi.

    “Ya, tentu berpotensi ya kalau dihapuskan tentu nasib pekerja-pekerja kita saat ini yang di sektor outsourcing bagaimana masa depannya kalau dihapus. Dalam hal ini jadi berpeluang dan berpotensi terjadi PHK kalau ini sampai dihapus. Makanya kami dari pengusaha tentu mengusulkan ini kita perlu duduk bersama gitu kan. Kemudian ya kita kita inventarisir kalau memang perlu dibatasi kira-kira bidang-bidang sektor-sektor atau mungkin divisi apa saja yang yang boleh outsourcing dan mana yang tidak ya kalau memang perlu ada pembatasan,” jelas dia.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai penghapusan sistem outsourcing saat ini dinilai tidak tepat. Sebab, keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja serta banyaknya PHK yang terjadi.

    “Timing-nya menurut saya kurang tepat. Karena kita lagi sedang banyak PHK, sedang ada pelemahan ekonomi. Mestinya dalam situasi yang tertekan seperti ini kita bukan malah meregulasi tapi mederegulasi supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik, dengan bebas. Harus ada relaksasi-relaksasi, bukan sebaliknya,” kata Bob kepada detikcom.

    Bob menilai saat ini orang berbondong-bondong mencari pekerjaan, bahkan yang lulusan SMP. Apabila rencana itu direalisasikan, justru akan semakin menekan perusahaan skala kecil dan menengah.

    “Kan outsourcing itu menyerahkan pekerjaan. Ya pasti kan penyerahan pekerjaan dari perusahaan besar ke perusahaan yang lebih kecil lagi kan. Nah kalau dihapuskan yang korban siapa? Perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan menengah kecil. Yang sekarang ini saja mereka sudah tertekan lagi,” terang Bob.

    (kil/kil)

  • Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) meminum kopi saat menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/pri.

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 14:17 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Minggu siang pukul 14.15 WIB.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Minggu, menjelaskan Presiden juga akan melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia serta meninjau fasilitas-fasilitas di Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Peresmian ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk jemaah haji dan umrah,” kata Yusuf Permana.

    Di Terminal Khusus Haji dan Umrah, jemaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

    Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi itu, para jemaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga setibanya mereka di Arab Saudi, para jemaah haji tidak lagi mengantre di konter Imigrasi.

    General Manager InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Soetta Dwi Ananda Wicaksana bulan lalu (22/4) mengatakan per 1 Mei 2025 Terminal khusus Haji dan Umrah 2F menjadi area steril. Artinya, hanya calon jemaah haji dan petugas saja yang boleh masuk Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Posisi jemaah berangkat dari asrama itu kan sudah steril ya, sehingga nanti akan kita kondisikan menjadi area steril, karena mereka sudah di X-ray, sudah stempel Imigrasi Indonesia,” kata Dwi.

    Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Jakarta berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat dini hari (2/5). Sebanyak 393 calon jemaah haji itu berangkat dari Soetta menuju Madinah, Arab Saudi. Seluruhnya tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta di Jakarta, Kamis (1/5), Adib mengatakan bahwa jumlah calon haji dalam kloter pertama ini sebanyak 393 orang yang terdiri atas 171 pria dan 222 wanita.

    “Jamaah tertua berusia 85 tahun dan yang termuda 18 tahun. Tercatat ada 62 orang lansia (lanjut usia, red.) dalam kloter ini,” kata Adib di Asrama Haji Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta.

    Dia menjelaskan seluruh jemaah telah melewati proses layanan terpadu (one stop service) sejak di asrama haji, yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pembagian uang saku (living cost) senilai 750 Riyal, kartu makan, kartu kamar, gelang haji, dan paspor, serta buku panduan manasik harian khusus untuk jamaah asal Provinsi Jakarta.

    Sumber : Antara