Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Jakarta –

    Kalangan ekonom kompak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai target 5,2% tahun ini seperti yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Proyeksi ini disampaikan setelah melihat realisasi pertumbuhan yang melambat ke level 4,87% pada kuartal I-2025.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025 akan sulit dicapai jika pemerintah tidak memiliki terobosan program yang bisa memberi dampak signifikan.

    “Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87%, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara agregat pada akhir tahun,” kata Ajib kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Ajib menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan.

    Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan di mana penerimaan pajak hanya mencapai 14,7% dari target sampai Maret 2025. Bahkan kehadiran Danantara yang menjadi pengelola deviden BUMN disebut menjadi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor yang sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” beber Ajib.

    Terpisah, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga mengatakan jika target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% sulit dicapai. Pemerintah dinilai perlu kerja keras mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Untuk tahun 2025 kelihatannya sulit ke arah 5.2% sesuai target pemerintah, tapi kalau 5% masih bisa dicapai. Dengan upaya keras percepatan belanja pemerintah terutama yang terkait program flagship pemerintah, diharapkan kuartal II-2025 bisa lebih baik, dengan catatan ketegangan akibat perang tarif juga mereda,” ucap David.

    (kil/kil)

  • Menghitung Hidup Layak Buruh, Gaji Minimal Rp 6 Juta per Bulan – Page 3

    Menghitung Hidup Layak Buruh, Gaji Minimal Rp 6 Juta per Bulan – Page 3

    Diberitakan Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji tak akan membiarkan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau diberhentikan seenaknya. Dia mengatakan negara akan turun tangan pada persoalan tenaga kerja.

    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara akan turun tangan,” kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Untuk melindungi para pekerja, Prabowo segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Menurut dia, satgas ini merupakan usulan dari para pimpinan serikat buruh.

    “Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, kita akan segera membentuk Satgas PHK,” ujarnya.

    Selain itu, Prabowo memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai dibahas di DPR RI pada pekan depan. Dia menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai dalam kurun tiga bulan.

    “Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, UU akan kita bereskan,” jelas Prabowo.

    Kemudian, dia akan mengupayakan percepatan pembahasan UU pekerja di laut. Hal ini untuk memastikan hak-hak pekerja di industri perikanan dan kapal.

    “UU pekerja di laut kapal-kapal kita juga segera akan meminta UU. Jadi kami Satgas PHK buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting,” tutur Prabowo.

  • Menaker: Sistem Outsourcing Rugikan Buruh, Usia 50 Tahun Tanpa Karier Jelas – Halaman all

    Menaker: Sistem Outsourcing Rugikan Buruh, Usia 50 Tahun Tanpa Karier Jelas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, sistem alih daya atau outsourcing di Indonesia mendatangkan banyak masalah dalam implementasinya. 

    Terbukti sejumlah perusahaan malah menyalahgunakan sistem tersebut. 

    “Jadi ada orang yang kemudian usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, masih aja di-outsource gitu ya, tanpa ada karier,” kata Yassierli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

    Yassierli juga mengungkap dalam sistem outsouring, para pekerja kerap mendapat upah yang tidak layak. 

    Dia mengatakan, upah beberapa pekerja tidak mengalami perubahan meski sudah bekerja cukup lama di perusahaan tersebut.

    “Kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” ujarnya.

    Yassierli mengayakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya mencermati kembali sistem outsourcing, dengan menggandeng Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang nantinya bakal dibentuk oleh pemerintah. 

    “Semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tandasnya

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK, menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    Hal ini disampaikan Prabowo usai mendengar usulan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya.”

    “Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo di depan massa buruh yang padati lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Keberpihakan tersebut kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

    Prabowo menganggap dirinya sebagai Presiden buruh, petani, nelayan dan orang – orang susah.  

    Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

    Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

    Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

    “Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.

    Sementara terkait outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

  • Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Jakarta –

    Sebanyak 24.036 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari sampai 23 April 2025. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, PHK disebabkan oleh setidaknya 25 alasan.

    Namun, Yassierli menyebut ada 7 alasan utama yang paling dominan, salah satunya adalah meruginya perusahaan imbas kondisi pasar yang memburuk. Kondisi itu menyebabkan perusahaan menutup bisnisnya.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” imbuhnya.

    Adapun dari total PHK 24.036 orang. Provinsi Jawa Tengah berkontribusi paling besar dengan jumlah PHK sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta di posisi kedua yang sebesar 4.649 orang. Sementara di posisi ketiga ada Provinsi Riau dengan PHK sebesar 3.547 orang.

    Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. Berikut rinciannya:

    1. Industri pengolahan 16.801
    2. Perdagangan besar dan eceran 3.622
    3. Aktivitas jasa lainnya 2.012

    Secara umum, angka PHK awal tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Yassierli jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 yang sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24 ribu, jadi sudah sepertiga ya, belum lebih, sepertiga dari tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year-to-year gabungan itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat,” sebut Yassierli.

    Sebagai gambaran, PHK tahun 2020 mencapai 386.877 orang. Angkanya melandai tahun 2021 menjadi 127.085, lalu turun lagi menjadi 25.114 tahun 2022, namun kembali naik menjadi 64.855 tahun 2023 dan naik lagi menjadi 77.965 tahun 2024.

    (acd/acd)

  • BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis kondisi terbaru ketenagakerjaan di Jakarta tahun 2025.

    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Jakarta yakni sebanyak 5,47 juta orang.

    Jumlah tersebut bertambah 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Penambahan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena Penduduk Usia Kerja (PUK) yang cenderung meningkat setiap tahun. Faktornya karena adanya pertambahan penduduk di wilayah DKI Jakarta.

    Meski demikian, penambahan jumlah angkatan kerja tersebut faktanya juga dibarengi dengan jumlah pengangguran di Jakarta.

    Menurut data Sakernas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada Februari 2025 yakni sebesar  6,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

    Jumlah tingkat pengangguran terbuka ini, alami peningkatan sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024.

    Sementara jika diurutkan berdasar jenis kelamin, jumlah tingkat pengangguran terbuka laki-laki per Februari 2025 sebesar 6,77 persen, lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan
    yang sebesar 5,29 persen.

    TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,58 persen poin dibandingkan pada Februari 2024.

    Adapun dari keseluruhan jumlah keseluruhan, TPT terbanyak dialami oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 9,07 persen.

    Sementara TPT yang paling rendah berasal dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3.00 persen.

    Banyak orang di PHK

    Sementara itu, tenaga kerja di Indonesia kini semakin dihantui oleh bayang-bayang PHK.

    Dikutip dari situs resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada sebanyak 18.610 orang dilaporkan kena PHK dalam kurun waktu dua bulan.

    Data tersebut diambil pada periode bulan Januari-Februari 2025.

    Berdasar data tersebut, DKI Jakarta jadi provinsi kedua dengan gelombang PHK terbanyak setelah Jawa Barat.

    Adapun di Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 10.677 orang dilaporkan kena PHK pada Januari-Februari 2025.

    Sementara di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang kena PHK pada periode waktu tersebut berjumlah 2.650 orang.

    Alih-alih memberikan perlindungan kepada kaum buruh, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bakal membentuk satgas atau satuan tugas khusus sebagai respons terhadap maraknya fenomena PHK di Indonesia.

    Hal ini dumumkan secara langsung oleh Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

    Menurut Prabowo, pembengtukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK secara tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang oleh pihak perusahaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun memastikan bahwa Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera diluncurkan.

    Ia menjelaskan, pemerintah kini masih menyiapkan regulasi serta tugas-tugas dari satgas tersebut.

    Selain melibatkan serikat pekerja, pengusaha juga akan masuk jadi bagian dari tim satgas.

    Nantinya satgas ini juga akan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penciptaan lapangan kerja.

    Jika terjadi PHK, satgas diharapkan mampu memberikan informasi juga soal peluang kerja.

    “Aturan (soal satgas) sedang disiapkan. Segera. Kami terlibat. Pak Presiden mintanya segera,” ujar Yassierli di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS.COM)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Pemprov Jakarta Bersih-bersih Data, 38.000 KTP Terancam Dinonaktifkan Megapolitan 5 Mei 2025

    Pemprov Jakarta Bersih-bersih Data, 38.000 KTP Terancam Dinonaktifkan Megapolitan 5 Mei 2025

    Pemprov Jakarta Bersih-bersih Data, 38.000 KTP Terancam Dinonaktifkan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menggencarkan operasi besar-besaran bersih-bersih data penduduk.
    Hasil sementaranya, sebanyak 38.000 KTP terindikasi bermasalah dan terancam dinonaktifkan sementara.
    “Verifikasi awal menunjukkan ada sekitar 38 ribu KTP yang tidak sesuai,” ujar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
    Kami sedang pastikan, apakah benar mereka sudah pindah dari Jakarta atau bahkan sudah wafat,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
    Disdukcapil Jakarta menemukan ribuan identitas warga yang tidak lagi sesuai domisili, bahkan ada yang sudah meninggal dunia, namun data kependudukannya masih aktif.
    “Kami sedang pastikan, apakah benar mereka sudah pindah dari Jakarta atau bahkan sudah wafat,” kata Budi Awaluddin.
    Proses ini merupakan bagian dari program quick win yang dicanangkan untuk menata ulang akurasi data warga.
    Dari sekitar 100 ribu data yang diperiksa, sebanyak 70 ribu orang ternyata masih tinggal di Jakarta. Sisanya, masuk daftar merah.
    Budi mengakui, data kependudukan sangat dinamis dan kerap tidak diperbarui tepat waktu.
    Hal ini membuka celah adanya KTP ganda, alamat fiktif, hingga penyalahgunaan identitas.
    Disdukcapil pun mewanti-wanti warga yang belum memperbarui domisili agar segera melakukan pembaruan.
    “Angka ini bisa berkurang lagi karena ada kemungkinan sebagian penduduk belum melakukan proses pindah atau pembaruan data mereka,” ujar Budi.
    Adapun KTP yang dinonaktifkan masih valid, tapi tidak bisa digunakan sampai ada pembaruan data sesuai alamat terbaru.
    Di sisi lain, Jakarta juga menghadapi potensi ledakan pendatang pasca-Lebaran.
    Hingga akhir April, ada 8.000 orang yang mengajukan perpindahan domisili ke eks ibu kota.
    Budi menyebut peningkatan ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah serta daya tarik ekonomi Jakarta.
    “Jumlah ini relatif stabil, meskipun ada sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya.
    Sebagai tindak lanjut, Disdukcapil akan membuka layanan khusus di Balai Kota selama tiga hari ke depan, termasuk untuk aktivasi KTP dan perubahan data seperti foto atau alamat.
    Langkah bersih-bersih data ini diharapkan bisa menertibkan administrasi kependudukan dan memastikan hanya warga yang benar-benar tinggal di Jakarta yang tercatat sebagai penduduk kota.
    “Rencananya tiga hari, mungkin dari pagi sampai siang,” ungkap Budi.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Situasi RI Genting! KPPU Kirim Warning Pemerintah, Hati-Hati Badai PHK

    Situasi RI Genting! KPPU Kirim Warning Pemerintah, Hati-Hati Badai PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan aksi merger-akuisisi, sebagai dampak dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.

    “Perusahaan yang bergantung pada ekspor ke AS akan mengurangi produksi karena permintaan turun,” kata Aru saat konferensi pers di kantornya, Senin (5/5/2025).

    Ia pun menggambarkan situasi yang tidak mengenakkan, di mana sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, alas kaki, hingga furniture menjadi korban pertama. Menurutnya, ketika pesanan dari pasar ekspor anjlok, perusahaan tak punya banyak pilihan selain memangkas produksi, dan jalan tercepat untuk menyesuaikan diri adalah dengan cara melakukan PHK.

    “PHK itu paling mudah dan paling cepat dilakukan untuk efisiensi,” tegasnya.

    Namun, masalah tak berhenti di situ. Aru memprediksi, tekanan global akibat tarif tinggi akan memicu gelombang merger dan akuisisi di tanah air. Banyak perusahaan, demi bertahan hidup, akan memilih bergabung atau diambil alih.

    “Dalam kondisi perang tarif global, merger dan akuisisi untuk meningkatkan efisiensi itu sangat mungkin terjadi,” tukas dia.

    Tapi di balik strategi bisnis itu, ancaman besar mengintai. Akuisisi, terutama oleh perusahaan asing, berpotensi mengubah struktur pasar secara drastis. Ketika satu pemain menguasai pangsa pasar yang besar, kekuatan untuk mengatur harga dan distribusi produk menjadi sangat besar.

    Foto: Cover Fokus 1000 Hari Donald Trump/ Ilham Restu
    Cover Fokus 100 Hari Donald Trump

    “Dengan kekuatan market power yang besar, dia punya potensi untuk meng-adjust pasar. Maka pasar akan terdistorsi oleh perusahaan besar, dan PHK bisa terjadi secara masif,” jelasnya.

    Melihat bahaya tersebut, Aru mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Pengawasan ketat terhadap praktik monopoli, merger, dan akuisisi harus diperkuat. Di saat yang sama, strategi perdagangan perlu disusun hati-hati, khususnya dalam mengatur produk-produk impor.

    “Pemerintah harus berhati-hati menentukan produk apa yang ditingkatkan impornya,” ucap Aru.

    Lebih jauh, Aru juga menyoroti bahaya dari kebijakan tarif tinggi Trump dalam menurunkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menghapus kuota impor.

    “Produk domestik dengan TKDN tinggi akan kalah dengan produk murni impor. Ini jadi disinsentif investasi di sektor manufaktur,” kata dia.

    Dalam situasi ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan terdampak. “UMKM adalah garda depan Indonesia. Jika tidak dijaga hari ini, besok kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” tandas Aru.

    Sebagai langkah konkrit, KPPU membuka ruang konsultasi bagi pelaku usaha yang kesulitan di tengah ketatnya persaingan global.

    “KPPU mendorong pelaku usaha domestik untuk terus melakukan komunikasi dan konsultasi kepada KPPU dalam membahas hambatan usaha serta strategi bisnis,” pungkasnya.

    (wur)

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Kejagung Periksa 3 Bank Daerah Terkait Kasus Kredit Sritex (SRIL)

    Kejagung Periksa 3 Bank Daerah Terkait Kasus Kredit Sritex (SRIL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah bank dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit terkait PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah bank itu masih bersifat penyidikan umum.

    Hanya saja, Harli belum mengungkap bank yang telah diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung. Pasalnya, hal tersebut masuk ke dalam ranah penyidikan.

    “Hingga saat ini beberapa bank informasinya dari penyidik juga sudah dilakukan permintaan keterangan,” ujarnya di Kejagung, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, penyidikan bersifat umum ini dilakukan untuk mencari fakta-fakta terkait ada dan tidaknya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau daerah.

    Dengan demikian, hingga saat ini korps Adhyaksa masih melakukan pendalaman seperti permintaan keterangan hingga pemeriksaan dokumen. Nantinya, disinkronkan untuk menemukan fakta hukum.

    “Jadi, penyidik masih berfokus pada penemuan fakta itu. Karena memang kan harus berawal dari apakah memang ada indikasi tindak pidana korupsi itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Sritex adalah perusahaan swasta milik keluarga Lukminto, yang terakhir dipimpin oleh Iwan Kurniawan Lukminto. Meski demikian, terdapat daftar panjang pemberi utang terhadap emiten berkode SRIL itu yang meliputi BUMN hingga swasta. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Setelah proses panjang sidang kepailitan, akhirnya raksasa tekstil itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025. 

  • General Motors Kurangi Produksi Mobil di Kanada demi Hindari Tarif Trump – Halaman all

    General Motors Kurangi Produksi Mobil di Kanada demi Hindari Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penetapan tarif impor tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang impor dari Kanada membuat General Motors (GM) memangkas produksi.

    GM telah mengkonfirmasi bahwa fasilitas produksi di Oshawa Assembly akan beroperasi hanya dalam dua shift, setelah situasi perang dagang terus berkembang, dikutip dari Carscoops.

    Produsen mobil tersebut akan memfokuskan truk yang diproduksi di Oshawa, Kanada, untuk pelanggan Kanada. Intinya, perusahaan tidak ingin mengimpor truk Chevrolet Silverado dari Kanada sebanyak yang biasa mereka lakukan.

    Meskipun kehilangan satu shift, GM mengatakan masa depan Oshawa Assembly aman, karena pabrik tersebut akan membangun truk bertenaga gas generasi terbaru.

    Produsen mobil tersebut menambahkan bahwa mereka telah membangun kendaraan di Kanada sejak 1918 dan berencana untuk terus melakukannya selama lebih dari 100 tahun lagi.

    Serikat pekerja otomotif Kanada, Unifor marah besar dengan tindakan GM yang mengurangi shift hanya untuk mendapatkan dukungan Trump.

    “Kami tidak akan mengizinkan GM menukar pekerjaan di Kanada untuk mendapatkan dukungan Donald Trump,” kata Presiden Serikat Pekerja Nasional Lana Payne.

    “Memotong shift ketiga di Oshawa Assembly adalah keputusan sembrono yang memberikan pukulan langsung kepada anggota kami dan mengancam akan memengaruhi seluruh jaringan pemasok suku cadang mobil,” imbuhnya.

    Payne menyebut, tarif impor Trump dirancang untuk menghancurkan produksi Kanada, GM tidak bisa secara sembrono mengurangi komitmennya di Oshawa.

    “Perusahaan memiliki waktu enam bulan untuk memperbaiki ini. Memotong pekerjaan sekarang memiliki konsekuensi,” ucap Payne.

    Unifor tidak mengatakan berapa banyak pekerjaan yang akan hilang, tapi setidaknya ada 700 orang. Mereka diperkirakan akan kehilangan pekerjaan musim gugur ini.

    Tindakan tersebut dilakukan tak lama setelah GM memutuskan untuk menghentikan produksi di CAMI Assembly di Ingersoll, Ontario.

    Pabrik tersebut memproduksi mobil van BrightDrop yang penjualannya lambat dan para pekerja akan kembali bekerja sebentar pada bulan Mei, sebelum produksi berakhir lagi untuk memungkinkan peralatan ulang.

    Ketika produksi dilanjutkan, pabrik tersebut akan dikurangi menjadi satu shift untuk masa mendatang. Saat itu, Unifor mengatakan hal ini akan mengakibatkan PHK tak terbatas terhadap hampir 500 pekerja.