Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    GELORA.CO –  Pemerintah kembali mengajak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kali ini lewat anjuran resmi dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

    Namun, jangan salah paham. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seruan agar masyarakat mencari penghidupan di negeri orang bukan berarti pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Faktanya, dari Februari 2024 sampai Februari 2025, tercipta 3,6 juta lapangan kerja di Indonesia,” ujar Hasan dalam konferensi pers, Selasa 8 Juli 2025.

    Menariknya, di tengah klaim penciptaan jutaan lapangan kerja itu, jumlah pengangguran masih terasa nyata oleh masyarakat di lapangan.

    Banyak lulusan baru maupun pekerja yang terdampak PHK belum juga mendapatkan pekerjaan.

    Tapi alih-alih mengevaluasi kondisi dalam negeri, pemerintah justru mendorong masyarakat untuk merantau ke luar negeri.

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri tidak perlu dilihat sebagai “pelarian”, tetapi bagian dari budaya merantau yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia.

    “Sama seperti ketika seseorang kuliah di luar negeri, bukan karena tidak ada universitas bagus di dalam negeri. Tapi karena ada kesempatan di luar yang juga menarik, kenapa tidak diambil?” kata Hasan.

    Pernyataan ini menuai respons beragam dari publik.

    Beberapa warganet bertanya-tanya, jika memang lapangan kerja dalam negeri berlimpah, mengapa justru rakyat didorong mencari kerja ke luar negeri?

    Atau jangan-jangan, lapangan kerja yang diciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat?

    Belum lagi kita menunggu 19 juta lapangan kerja yang menjadi modal kampanye Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin, tak kunjung tiba hingga saat ini.

    Sementara itu, Menteri Karding sendiri baru saja melantik 301 PNS baru di BP2MI, lembaga yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan aman.

    Tentu saja, ini jadi kabar baik, terutama jika rakyat mulai memahami bahwa mencari kerja ke luar negeri kini bisa dibungkus dengan narasi “semangat nasional merantau”.

  • Cari Kerja Makin Susah, Viral Pria Diterima Kerja di Banyak Perusahaan

    Cari Kerja Makin Susah, Viral Pria Diterima Kerja di Banyak Perusahaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah badai PHK yang masih berlanjut dan kesulitan para lulusan kuliah mencari kerja, ada fenomena berbeda yang menjadi sorotan. Seorang pria asal India bernama Soham Parekh viral di forum online Reddit dan media sosial X karena mampu bekerja di banyak startup sekaligus.

    Parekh merupakan software engineer yang menerapkan konsep ‘overemployment’ alias bekerja di beberapa tempat dalam satu waktu. Namun, konsep ini memicu keluhan di kalangan pengusaha yang pernah memperkerjakannya.

    Sebagai informasi, banyak perusahaan yang tegas melarang pekerjanya mencari pekerjaan lain. Secara aturan, tindakan Parekh memang melanggar etika dan kebijakan di banyak perusahaan.

    Pendiri perusahaan Playground AI, Suhail Doshi, pertama kali mengumbar modus overemployment Parekh di X. Ia meminta para perusahaan berhati-hati dengan Parekh.

    “Pemberitahuan: ada seorang pria bernama Soham Parekh (di India) yang bekerja di 3-4 startup sekaligus. Dia telah memangsa perusahaan YC dan banyak lagi. Waspadalah!,” kata Suhail di akun X personalnya, dikutip dari Mashable India, Selasa (8/7/2025).

    “Saya memecat orang ini pada minggu pertama [ia bekerja]. Saya minta dia berhenti berbohong dan menipu orang. Namun, dia tetap saja melanjutkan tindakannya hingga setahun setelah pemecatan,” Suhail melanjutkan.

    Beberapa orang di industri teknologi turut mengunggah pengalaman mereka berinteraksi dan merekrut Parekh, hingga akhirnya memecat sang software engineer.

    Matthew Parkhurst, salah seorang pendiri dan CEO startup Antimetal, mengutip unggahan Doshi dan membagikan pengalaman pribadinya.

    “Lucunya, Soham adalah engineer pertama yang kami rekrut pada tahun 2022. Soham Sangat cerdas dan menyenangkan. Kami senang bekerja dengannya. Kami segera menyadari bahwa ia bekerja di beberapa perusahaan dan memecatnya,” kta Parkhurst.

    Pendiri Leaping AI, Arkadiy Telegin, menimpali dengan mengunggah fotonya bersama Parekh.

    “Saya berusaha memberikan praduga tak bersalah kepada Porakh. Saat ketahuan, dia menyangkal semua perbuatannya hingga akhir. Lucunya, saya dan pemberi kerja lainnya dari Fuse AI sempat foto bareng setelah kami mendeteksi perbuatannya,” kata Telegin.

    Perbincangan jadi makin heboh. Banyak orang yang membagikan screenshot obrolan email dengan Parekh, hingga kalendar yang menunjukkan jadwal wawancara kerja dengan sosok tersebut.

    Dalam sebuah wawancara dengan Technology Business Programming Network, Parekh mengakui kerja di beberapa perusahaan dalam satu waktu. Ia mengatakan tak bangga dengan perbuatannya, tetapi terpaksa melakukan itu karena kondisi ekonomi yang membelitnya.

    Namun, ia tak memperinci seperti apa kondisi finansial yang mengharuskannya melanggar aturan perusahaan. Parekh mengklaim seminggu kerja 140 jam atau kasarannya 20 jam sehari.

    Parekh mengatakan teman-temannya mengenal sosoknya sebagai orang yang bisa tidak tidur. Parekh juga mengatakan tak pernah bergantung pada engineer junior untuk menulis kode program. Ia hanya menggunakan AI untuk membantu, bukan mengerjakan pekerjaannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    JAKARTA – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan terendah sejak tahun 1970-an.

    Hal ini ia ungkapkan saat menjalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, 1 Juli lalu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada bulan mei lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Februari 2024.

    Meski presentase TPT menurun, namun jumlah pengangguran secara keseluruhan meningkat menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025.

    “Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gelombang PHK dan perlambatan ekonomi,” seperti dikutip dari statement BPS.

    Lantas bagaimana pandangan ekonom? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar jutaan pengangguran tersebut bisa kembali bekerja dan bisa berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

  • Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menaikkan tarif 10 persen kepada negara-negara yang mendukug KTT BRICS di Brazil. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan mendorong semua pihak satu suara berada di belakangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara,” kata Marwan kepada wartawan Senin (7/7/2025).

    Sebagai anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah, ia memandang ancaman Trump ini bukan hanya sebagai ujian bagi stabilitas ekspor nasional, melainkan juga tantangan geopolitik yang membutuhkan kecermatan diplomatik. Marwan bilang, posisi AS sebagai mitra dagang strategis Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dinafikkan.

    Lebih lanjut, Marwan menilai potensi relokasi pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh akan menjadi kenyataan, dan jutaan pekerja Indonesia bisa terdampak secara langsung jika Trump benar-benar menerapkan tarif tambahan itu.

    Di sisi lain, Marwan menyatakan situasi ini juga menunjukkan bahwa struktur ekspor kita masih rapuh dan terlalu tergantung pada pasar tradisional. Ia pun menegaskan dukungan terhadap prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS.

    “Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS,” ucap Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

    “Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya, dengan insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru,” katanya.

    “Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial,” lanjutnya.

    “Tantangan hari ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun ekonomi nasional yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang,” ucap dia.

    “Maka, bukan hanya bagaimana kita bertahan dari kebijakan tarif Trump, tetapi bagaimana kita meresponsnya dengan strategi yang akan membuat Indonesia lebih kuat dari sebelumnya,” pungkas Marwan.

    Ancaman Trump

    Seperti diketahui, dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • 7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

    7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

    Banyak Wartawan Bodrek Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    Dewan Pers

    Komaruddin Hidayat
    menyatakan, maraknya
    wartawan bodrek
    , istilah untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan untuk memeras, merupakan akibat dari tingginya pengangguran serta kebebasan bermedia sosial.
    Menurut Komaruddin, banyak orang begitu mudahnya membuat kartu pengenal untuk mengatasnamakan diri sebagai seorang wartawan, padahal mereka tidak punya kompetensi dan terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
    “Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,”kata Komaruddin dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
    Komaruddin tidak memungkiri bahwa wartawan bodrek kerap memeras pejabat atau pemerintah derah.
    Modusnya sederhana, oknum wartawan bodrek itu akan datang dengan kamera, memotret proyek pemerintah yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan memberitakannya jika tidak diberikan imbalan.
    “Bagi kepala daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,” ujar Komaruddin.
    Oleh karena itu, ia menyarankan pemda agar tidak menanggapi permintaan wartawan yang tidak terdaftar secara resmi itu.
    “Yang tidak tercatat (di Dewan Pers) jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,” kata Komaruddin.
    Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam melakukan literasi kepada pemda di berbagai daerah.
    Salah satu solusinya adalah mendorong pemda untuk selalu mengecek legalitas wartawan ke database resmi Dewan Pers.
    Komaruddin juga menyoroti dampak dari pergeseran belanja iklan dari media massa konvensional ke media sosial, yang berkontribusi pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pers.
     
    “Iklan sebagai darah di media massa sekarang banyak mengalir ke medsos. Media
    mainstream
    seperti TV, surat kabar, tidak kebagian. Akibatnya mereka melakukan PHK karena tidak bisa bayar karyawan,” kata dia.
    Komaruddin berharap, DPR dan Kementerian Komdigi dapat memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, termasuk perusahaan media dan Kementerian Dalam Negeri, guna menyalurkan tenaga wartawan bersertifikat ke instansi-instansi yang membutuhkan, termasuk pemerintah daerah.
     
    “Setiap pemda juga butuh tenaga wartawan yang memang
    skillful
    . Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” kata Komaruddin.
    Sebagai langkah preventif, Dewan Pers juga rutin mengadakan pelatihan jurnalistik di daerah, baik kepada wartawan maupun pihak pemda, untuk mempersempit ruang gerak wartawan bodrek yang sering menyalahgunakan profesi demi keuntungan pribadi.
    “Itu (wartawan bodrek) preman dalam bentuk lain yang menggunakan kartu anggota palsu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocoran Subsidi Motor Listrik: Cair Agustus, Anggaran Rp 250 Miliar

    Bocoran Subsidi Motor Listrik: Cair Agustus, Anggaran Rp 250 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa subsidi motor listrik bakal kembali dijalankan mulai Agustus 2025. Saat ini untuk kepastiannya masih menunggu hasil keputusan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

    “Motor ini masih menunggu satu rakor lagi di Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Faisol, di Kompleks Parlemen, Rabu lalu dikutip Minggu (6/7/2025).

    Ia pun memberikan estimasi kemungkinan pemanis untuk pembelian motor tanpa emisi ini ditetapkan pada bulan Agustus mendatang. Hanya saja ia belum mau membeberkan skema pemberiannya apakah masih tetap Rp 7 juta per unit atau tidak, karena masih dalam pembahasan.

    “Kemungkinan Agustus,” katanya.

    Faisol hanya memastikan bahwa total anggaran yang ditetapkan untuk subsidi motor listrik tahun ini sekitar Rp 250 miliar.

    Foto: Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)
    Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)

    “Skemanya lagi didiskusikan, totalnya sama. Nilai total insentif subsidinya sama cuma apa disamakan skema yang lalu atau ada perubahan atau tidak nanti kita (bahas),” sambungnya.

    Stok motor listrik di tingkat produsen tengah menumpuk hingga ribuan unit, disebabkan oleh minimnya pembelian kendaraan roda dua bertenaga listrik itu di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengatakan, ribuan unit motor listrik yang menumpuk itu disebabkan masyarakat tengah melakukan penghentian pembelian atau stop buying.

    Aksi penghentian pembelian motor listrik itu ia katakan disebabkan masyarakat menantikan keputusan pemerintah untuk melanjutkan pemberian subsidi pembelian motor listrik atau tidak, yang telah habis kuotanya sejak 2024. Bukan hanya itu, akibat dari ketidakjelasan subsidi motor listrik sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik motor listrik.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, pemerintah harus pintar bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Salah satunya, dengan mengkaji kebijakan yang dinilai dapat menghambat produk AS masuk ke Indonesia.

    Direktur Celios Nailul Huda menyampaikan, salah satu kebijakan yang patut dikaji ulang adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini disebut merugikan pihak AS lantaran dolar AS akan lebih lama tersimpan di Indonesia.

    Namun, tidak hanya AS, Nailul menyebut bahwa kebijakan ini juga merugikan pengusaha dalam negeri lantaran ketersediaan dolar akan terbatas.

    “Saya rasa kebijakan DHE ini memang patut dikaji ulang karena bagi pelaku usaha dalam negeri pun tidak menguntungkan,” kata Nailul kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Nailul menuturkan, kenaikan atau pemberian tarif impor barang luar negeri dari AS tentu akan berdampak terhadap Indonesia. Dia mengatakan, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS.

    Akibatnya, permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi. Menurut publikasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 2024, kenaikan tarif impor 1% akan mengurangi impor barang sebesar 0,8%. 

    “Artinya, ekspor Indonesia ke AS bisa turun hingga 25%,” ungkap Nailul.

    Dampaknya, kata dia, surplus perdagangan luar negeri Indonesia bisa terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia yakni sebesar US$16 miliar.

    Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Dia menjelaskan, ketika produksi dalam negeri menurun, maka perusahaan di Indonesia akan “menyesuaikan” dengan cara, salah satunya, memberhentikan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Angka PHK di dalam negeri berisiko meningkat seiring dengan penurunan permintaan AS. Menurut perkiraannya, industri tekstil dan produk tekstil akan mengalami PHK massal sebanyak 191.000 tenaga kerja.

    Untuk itu, Nailul menyebut bahwa Indonesia harus berkoalisi dengan negara lain untuk menghadapi situasi ini. Misalnya, menjadikan BRICS sebagai salah satu pintu masuk, atau bilateral dengan negara yang memiliki komoditas yang sama, seperti Malaysia untuk kasus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Selain itu, menurutnya pemerintah dapat pula menguatkan permintaan domestik dengan memperbaiki daya beli masyarakat. Salah satunya, melalui insentif-insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kebutuhan listrik dan energi.

    “Insentif ini bisa memberikan kekuatan bagi ekonomi domestik di saat ekonomi global terkena resesi,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif baru terhadap seluruh negara mitra dagangnya mulai 9 Juli 2025. Sejumlah negara akan dikenakan tarif dengan besaran yang berbeda-beda.

    Adapun, Trump sebelumnya menyatakan bakal menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Namun, Trump menunda pemberlakuan kebijakan tersebut selama 90 hari sambil dilakukan proses negosiasi antar kedua negara. Hingga saat ini, belum diketahui, hasil kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan AS.

  • Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Reindustrialisasi Jadi Game Changer – Page 3

    Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Reindustrialisasi Jadi Game Changer – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal ini turut berdampak terhadap sisi lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Ilham mengingatkan, satu hal yang tak bisa dilepaskan dari sisi penguatan industri adalah lapangan pekerjaan. “Bagaimana kita mau mendapatkan lapangan pekerjaan yang formal dan berkualitas kalau tidak ada industri yang berkuat,” ujarnya dalam Seminar Nasional Outlook Industrialisasi Indonesia di ICE BSD, Sabtu (5/7/2025).

    Oleh karenanya, Ilham menilai penguatan industri wajib dilakukan. Utamanya guna menaungi permintaan masyarakat terhadap penciptaan lapangan kerja, di tengah isu badai PHK (pemutusan hubungan kerja) yang belum mereda. 

    “Kalau kita mendengar suara rakyat saat ini, yang paling kedengarannya itu mereka semua menginginkan bekerja. Rakyat kita itu tidak bodoh, dia punya kemampuan. Dia itu ingin bekerja, ingin berkembang, perlu adanya pendidikan,” tegasnya. 

    Sebagai perbandingan, ia menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional pada kuartal IV 2024 yang berada di kisaran 19,13 persen. Meskipun meningkat dari kuartal sebelumnya, namun itu masih di bawah target 20 persen.  

    “Targetnya sebetulnya kita mempunyai 23 persen sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Sebagai pembanding, China dapat 28 persen, Vietnam 25 persen, Thailand 27 persen dari kontribusi industri kepada PDB,” bebernya. 

     

  • Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga Surabaya 4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga Surabaya 4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Nasib seseorang bisa berubah dalam sehari. Itulah yang dirasakan perempuan berusia 47 tahun bernama
    Tumini
    .
    Sejak sebuah akun mengunggah video
    ponten
    umum yang dia kelola selama belasan tahun viral, dia mendapat kritik keras karena menggunakan ponten umum sebagai tempat tinggal.
    Sepanjang hari, dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangunan 4×3 meter itu.
    Hanya duduk di pelataran ponten yang bertangga, menikmati hembusan angin dari rimbunnya pohon angsana.
    Bangunannya masih kokoh, atapnya terbuat dari besi tebal antibocor, tiang penyangga juga berbahan besi. Hanya saja, catnya yang pudar dan lusuh karena banyak debu yang menempel.
    Di samping pintu, ada kaca yang dipasang. Sementara itu, satu sisi dinding menghitam bekas api kompor yang menempel sehingga nampak kotor.
    Tempat ini hanya berjarak lima meter dari rel kereta api yang berangkat dari Stasiun
    Wonokromo

    Surabaya
    , seberangnya.
    Baginya, deru mesin dan suara roda gigi yang berputar justru membuatnya lebih tenang.
    “Saya tuh gak pernah jalan-jalan, kalau banyak pikiran, pasti ke sini, jadi merasa tenang meskipun ya duduk-duduk saja,” kata Tumini, Jumat (4/7/2025).
    Pemasukannya menyambung hidup dari lembar demi lembar nominal Rp 2.000 yang dibayar oleh warga yang menggunakan ponten umum ini.
    Ponten
    umum tetapi yang menggunakan diminta bayar, inilah yang membuat sebagian orang geram padanya.
    Menurut Tumini, 15 tahun lalu, Perum Jasa Tirta membangun ponten di atas lahan Taman Lumumba agar warga tak sembarang buang air di Sungai Jagir yang akan dikelola menjadi air bersih. Karena dulunya tempat ini kawasan kumuh.
    Suaminya, Manan yang saat itu bekerja sebagai hansip dipercaya Jasa Tirta untuk menjaga ponten. Kemudian, terjadi perjanjian Tumini dengan Perum Jasa Tirta.
    Ada biaya sewa yang dibayar Tumini setiap tahunnya sebesar Rp 1 juta sebagai bentuk pengamanan lahan agar tidak diakui dan dibuat bangunan lain.
    Tiga tahun berselang, 2013, suaminya berpulang dan dia melanjutkan mengelola ponten umum ini bersama ibunya, Taspiyah (72).
    Selama belasan tahun, dia memasang dan membayar listrik dan pompa air secara mandiri.
    Itulah yang menjadikan alasan dia menyewakan ponten umum bagi siapa saja yang menggunakan.
    “Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi ada pemasukan sedikit-sedikit. Kalau kita beli sesuatu dari kerja sendiri tanpa minta ke anak itu lebih lega,” ungkapnya.
    Bekerja hanya dengan menyewakan ponten umum untuk warga cukup buat makan sehari-hari. Dia kadang harus memutar uang dan menutup utang tagihan listrik-pompa air.
    “Tapi kalau sudah tanggal 20 mumet kepalanya karena waktunya bayar tagihan, jadi nyari-nyari, kadang utang. Uang ponten ini ya cukup buat makan saja, yang penting bisa muter,” kata Tumini. 
    Terkadang, dia juga dibantu oleh tetangganya yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen untuk membantu mengecat tembok ponten atau kalau ada yang rusak.
    “Kalau ada perbaikan dibantu tetangga, dia biasanya ngamen. Baik banget orangnya, kadang bantu ngecat dinding yang tinggi, dikasih rokok gitu mau aja,” ucap perempuan asal Jombang ini.
    Namun, karena belakangan pontennya semakin sepi, akhirnya ia membuka warung kopi sederhana di pelataran ponten untuk menambah pemasukan. Kompor dan lemari pun tiba-tiba memenuhi.
    Supaya perabotnya tak dicuri, ibunya, Taspiyah kadang malam hari tidur di sini untuk menjaga karena ponten dibangun secara terbuka, tanpa pintu utama.
    Namun, langkah ini justru yang membuatnya terusir.
    Fasilitas umum, tetaplah fasilitas umum, tidak boleh diperuntukkan untuk tempat tinggal. 
    Pihak kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Surabaya tegas melarang memanfaatkan fasum sebagai hunian dan pengguna tidak perlu membayar.
    Akhirnya, dia harus membawa pulang seluruh perabotnya dan mencari pekerjaan lain. Namun, dia mengaku legawa. 
    “Padahal sebelum ramai-ramai (viral) saya mau ngecat ponten jadi warna putih biar kelihatan bersih. Tapi ya mau gimana lagi,” kata Tumini. 
    Dia dijanjikan pemerintah setempat dengan ganti gerobak untuk usaha. Gerobak itu belum sampai ke tangannya, tetapi dia sudah berangan-angan untuk menjual gorengan.
    “Bisa nanti jual gorengan, karena kalau di depan rumah sepertinya ramai. Banyak orang yang nyari kalau pagi-pagi. Kalau jual di pinggir jalan, saya takut digusur Satpol PP,” ucap Tumini. 
    Saat ditanya mengapa tak mencari pekerjaan lain, Tumini pasrah cenderung menolak. Alasannya, lapangan pekerjaan semakin sempit, anaknya beberapa kali mengalami PHK.
    “Lagian juga siapa yang menerima kerja sama orang yang sudah tua seperti ini,” katanya. 
    Dia juga mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah selain saat pandemi Covid-19. “Semoga saja ada bantuan dan gerobaknya jadi,” ucap Tumini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.