Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Kesepakatan ini mengingatkan saya pada tulisan Prabowo sebelum menjabat presiden. Kala itu, dia mengulas The Art of War karya Sun Tzu panglima legendaris Tiongkok. “Takeaway terbesar saya dari buku ini adalah berbagai alternatif yang diberikan Sun Tzu untuk pertempuran langsung,” tulis Prabowo. Dia juga menyoroti pentingnya strategi untuk tunduk sementara kepada musuh yang lebih kuat sebuah pemikiran yang kontras dengan pendekatan frontal dan emosional.

    Tarif perdagangan RI–AS yang baru saja disepakati sekilas tampak berat sebelah dan menguntungkan AS. Namun, strategi tunduk sementara bisa jadi merupakan taktik Prabowo untuk meredam tekanan sambil menyusun langkah berikutnya. AS tetap menjadi mitra dagang besar Indonesia, dan berkonflik secara terbuka hanya akan memperparah kerugian, terutama di sektor ekspor.

    Pada April 2025 Trump menetapkan tarif masuk untuk produk dari 180 negara. Indonesia termasuk yang terdampak, dengan tarif awal sebesar 32%. Kebijakan ini disampaikan sebagai bagian dari kampanye Make America Great Again untuk melindungi industri AS. Namun, Trump juga membuka ruang negosiasi bagi mitra-mitra tertentu.

    Berbeda dengan negara lain yang mengecam keras kebijakan ini, Prabowo memilih pendekatan tenang. Alih-alih melawan frontal atau mengalihkan ekspor secara drastis ke negara lain, dia memilih berdiplomasi. Pasar alternatif memang diperlukan, tetapi pengalihannya tak bisa instan. Volume ekspor ke AS terlalu besar untuk digantikan dalam hitungan bulan. Mengikuti tarif baru pun berisiko, sebab produk RI menjadi kurang kompetitif di pasar AS. Situasi ini ibarat buah simalakama.

    Langkah terbaik adalah membuka kanal negosiasi sambil menjajaki pasar non-tradisional. Bergabungnya RI dengan BRICS membuka peluang ekspor ke negara-negara besar seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia. Namun semua itu membutuhkan waktu dan fondasi diplomatik yang kuat. Di sinilah kelihaian Prabowo diuji.

    Baru-baru ini, Indonesia juga menandatangani kesepakatan penting dengan Uni Eropa. Setelah bertahun-tahun negosiasi yang stagnan, Prabowo berhasil mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Salah satu capaian penting dari kesepakatan ini adalah tarif 0% untuk beberapa produk unggulan ekspor Indonesia ke Eropa. Ini terobosan besar yang menunjukkan kemampuan Prabowo dalam membangun kepercayaan dan memanfaatkan momentum global.

    Di sisi lain, pendekatan Indonesia terhadap negara-negara Afrika juga semakin intens. Prabowo menyadari potensi besar kawasan ini sebagai pasar masa depan. Sebagai penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia memiliki landasan sejarah yang kuat untuk memperkuat kerja sama Selatan–Selatan. Dalam hal ini, Prabowo konsisten dengan pernyataannya: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

    Meski sempat muncul dugaan bahwa Trump marah karena Indonesia bergabung dengan BRICS, Prabowo tetap tenang dan setia pada aliansi tersebut. Hasilnya, tarif ekspor Indonesia ke AS berhasil diturunkan dari 32% menjadi 19%. Di sisi lain, ekspor AS ke Indonesia tetap 0%, dan Trump menyebut AS memiliki akses penuh ke pasar Indonesia. Banyak pihak menilai hal ini sebagai bentuk ketimpangan. Bahkan, ada yang menyebutnya mencederai harga diri Indonesia.

    Namun, melihat konteks sejarah, ketegangan ini bukan hal baru. Pada 2020, di masa kepresidenan Trump sebelumnya, Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh USTR, yang otomatis menghilangkan hak tarif preferensial. AS menilai Indonesia telah lama menikmati surplus perdagangan terhadap AS. Dalam 10 tahun terakhir saja, surplus Indonesia terhadap AS selalu signifikan—dari US$8,65 miliar pada 2015 hingga US$14,34 miliar pada 2024.

    Dengan pendekatan realis, Prabowo menyadari posisi tawar itu. Dia memilih jalan tengah—menghindari konflik terbuka, tetapi tetap menjaga kepentingan nasional. Dalam negosiasi, Indonesia sepakat membeli komoditas AS seperti energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Sebagai imbalannya, tarif diturunkan ke level yang masih kompetitif.

    Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AS, ikut diselamatkan. Meski tarif 19% masih mengganggu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara ASEAN lain yang dikenai tarif 20%. Ini penting untuk mencegah potensi PHK massal.

    Dampak dari kesepakatan ini juga terasa di daerah, terutama terkait impor produk pertanian dari AS. Produk seperti gandum dan kedelai memang penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun jagung bisa menjadi masalah. Apalagi produksi jagung nasional tahun 2024 mengalami surplus. Provinsi seperti Gorontalo, yang produksinya mencapai 617.000 ton dengan konsumsi hanya sekitar 5.460 ton, menjual ke banyak provinsi untuk kebutuhan pakan ternak. Jika jagung impor dari AS membanjiri pasar dengan harga lebih murah, produsen lokal bisa terpukul.

    Untuk itu, penting agar pemerintah mengatur rincian impor secara selektif. Jika AS menargetkan ekspor pertanian senilai US$4,5 miliar, maka tidak harus seluruhnya dalam bentuk jagung. Produk lain bisa diprioritaskan untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

    Di sisi ekspor daerah, tarif 19% ke AS memang tantangan, tetapi juga peluang. Dalam logika Trump maupun Sun Tzu, selalu ada celah dalam tekanan. Bagi wira­usaha yang jeli, pasar tetap terbuka. Prabowo dan timnya telah membuka jalan lewat negosiasi yang cerdas dan terukur. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa manfaat diplomasi ini bisa dirasakan sampai ke petani dan pelaku usaha di daerah.

  • Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut membuat tarif turun dari 32% menjadi 19%.

    Namun, ada sejumlah ‘imbalan’ yang harus dipenuhi Indonesia terkait penurunan tarif tersebut. Salah satunya yakni Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari AS.

    Syarat tersebut dinilai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dapat mengancam keberlangsungan pabrik dalam negeri. Dampak buruknya yakni terjadi gelombang PHK.

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • PHK Makin Kejam, Pagi Terima Email Langsung Disuruh Pulang

    PHK Makin Kejam, Pagi Terima Email Langsung Disuruh Pulang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amazon dilaporkan memangkas ratusan pekerjaan di unit komputasi awan Amazon Web Services. PHP tersebut langsung berlaku di hari yang sama saat pengumuman.

    Laporan Reuters yang mengutip sejumlah karyawan mengatakan email PHK dikirimkan pada Kamis pagi waktu setempat. Berikutnya akses mereka ke komputer kantor langsung dinonaktifkan, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Reuters melaporkan tidak dapat memperkirakan jumlah orang yang kena PHK. Namun ada satu kelompok yang disebut ‘spesialis’, yang membantu menciptakan ide produk baru dan menjual layanan yang tersedia, jadi korban PHK.

    Juru bicara Amazon mengonfirmasi perusahaan telah melakukan PHK. Namun tidak memberikan angka pasti berapa karyawannya yang terdampak kebijakan itu.

    “Kami membuat keputusan bisnis sulit menghilangkan beberapa peran pada seluruh tim tertentu di AWS,” kata juru bicara Amazon.

    Dia mengatakan keputusan perlu dilakukan. Amazon juga menjanjikan akan membuat sumber dayanya optimal untuk menghadirkan inovasi.

    “Keputusan ini diperlukan, sebab kami melakukan investasi, merekrut, dan mengoptimalkan sumber daya dalam menghadirkan inovasi untuk pelanggan kami,” jelasnya.

    PHK ini juga terjadi saat CEO Andy Jassy baru saja mengatakan adopsi alat AI generatif bisa memicu pengurangan tenaga kerja bulan lalu.

    AI diketahui digunakan banyak perusahaan dalam rangka menghemat biaya dan mengurangi ketergantungan pada manusia. Teknologi itu bertugas melakukan pekerjaan yang rutin hingga menulis kode untuk software perusahaan.

    Amazon juga bergabung dengan dengan sejumlah raksasa lain yang melakukan PHK pada 2025. Ada nama Microsoft, Meta hingga CrowdStrike yang diketahui memecat karyawannya sepanjang tahun ini.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mencegah ancaman pengangguran imbas penerapan tarif baru Amerika Serikat (AS) keIndonesia.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Adapun ia menilai, tarif baru AS bisa kembali membuka potensi PHK di berbagai sektor industri, mengingat keran impor dari Negeri Paman Sam akan lebih terbuka.

    Di tengah tekanan ini, jika produsen lokal tidak akan mampu bersaing, ancaman PHK massal kemungkinan dapat terjadi lagi.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” katanya.

    Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat memberikan upaya strategis agar pekerja dan industri dalam negeri bisa terus bergeliat di tengah tantangan ini.

    “Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi,” ujar Said.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

    Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Daihatsu usai Diminta Menperin Tahan Harga Mobil-Jangan PHK

    Respons Daihatsu usai Diminta Menperin Tahan Harga Mobil-Jangan PHK

    Jakarta –

    PT Astra Daihatsu Motor (ADM) buka suara soal permintaan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mau produsen mobil Jepang tak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) dan menaikkan harga jual kendaraan.

    Daihatsu mulanya mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kemenperin yang telah mengunjungi prinsipal mereka di Jepang. Hal tersebut membuktikan kepedulian mereka terhadap industri otomotif di Negeri Sakura.

    “Kami mengapresiasi pemerintah Indonesia yang datang ke prinsipal khususnya Daihatsu. Kami juga mengapresiasi concern dari pemerintah mengenai dua hal tersebut: tidak ada pengurangan karyawan dan tidak ada kenaikan harga,” ujar Direktur Pemasaran PT ADM, Sri Agung Handayani, Kamis malam (17/7).

    “Kami bersama-sama (berupaya) untuk bisa ada demand, supaya ada produksi di kita. Yang saya setuju dengan pemerintah adalah mereka menjadikan industri otomotif sebagai penopang industri nasional. Ini harus kita sikapi bersama-sama dari seluruh pihak,” tambahnya.

    Booth Daihatsu Foto: Dok. Astra Daihatsu Motor (ADM)

    Soal permintaan tahan harga, Agung menegaskan, Daihatsu masih menjaga angkanya selama tahun ini. Namun, kata dia, kenaikan harga bisa disebabkan faktor lain yang di luar kebijakan manufaktur.

    “Apakah ada kenaikan? Kami belum ada selama tahun ini, kami juga ingin sama-sama di semua pihak seperti opsen kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi kenaikan ini tidak bisa kita hindari, kita perlu sikapi di masing-masing wilayah terhadap daya beli di wilayah tersebut,” tuturnya.

    Agung mengklaim, pihaknya akan berusaha keras menunaikan permintaan pemerintah. Namun, soal situasi ke depannya seperti apa, dia belum bisa banyak bicara.

    “Ini kan ekosistem, kami berusaha lah memberikan yang terbaik untuk tidak semua yang terjadi di manufaktur, kita pindahkan ke kustomer. Tidak selalu dan tidak semua,” ungkapnya.

    Menperin Agus Gumiwang Foto: Kemenperin

    Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang meminta tiga produsen otomotif asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Menperin saat berada di World Expo 2025, Osaka, Jepang.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus.

    (sfn/rgr)

  • PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    Liputan6.com, Gunungkidul – Warga masyarakat Kabupaten Gunungkidul kini mulai melirik kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah keterbatasan ekonomi di kampung halaman. Fenomena ini bukan pilihan terpaksa, melainkan merupakan strategi hidup untuk mengejar masa depan yang lebih baik di tengah ketidakpastian lapangan pekerjaan.

    Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto, menyebut bahwa hingga pertengahan Juli ini, pihaknya telah menerima 45 permohonan rekomendasi keberangkatan ke luar negeri. Jumlah itu hampir menyamai total pengajuan sepanjang tahun 2024 yang hanya mencapai 50 permohonan.

    “Minat warga Gunungkidul untuk bekerja di luar negeri memang sangat tinggi. Mereka tertarik dengan iming-iming gaji yang jauh lebih besar dibandingkan di dalam negeri,” jelas Nanang.

    Nanang mengungkapkan bahwa, negara tujuan favorit kini bukan lagi sebatas negara-negara Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kini, negara Turki justru muncul sebagai magnet baru bagi pencari kerja asal Gunungkidul.

    “Kontrak kerja di Turki relatif fleksibel, bisa enam bulan hingga satu tahun. Selain itu, peluang kerjanya lebih formal dan lebih luas,” tambahnya.

    Nanang menyebut, prinsip perlindungan dan prosedur legal tetap dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Rekomendasi dari DPKUKM dan Tenaga Kerja menjadi dokumen vital yang diperlukan calon pekerja untuk mengurus keberangkatan melalui perusahaan penyalur resmi.

    “Tanpa rekomendasi resmi, mereka akan kesulitan mendapat legalitas kerja. Kami juga terus mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda bujuk rayu calo atau agen ilegal,” tegas Nanang.

    Ia menekankan bahwa keberangkatan secara resmi tidak hanya menjamin aspek hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran dari Gunungkidul.

    Sementara itu, Rino Caroko, Tokoh Pendidikan dan Literasi Gunungkidul menyebut, dulunya banyak warga Gunungkidul mengadu nasib ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Namun, hantaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor membuat mereka kehilangan tumpuan. “Akhirnya, bekerja ke luar negeri menjadi alternatif yang dinilai lebih menjanjikan,” jelas Rino.

     

  • Bertahan Tanpa PHK, Ini Strategi MHI Hadapi Krisis di Bisnis Ritel Elektronik

    Bertahan Tanpa PHK, Ini Strategi MHI Hadapi Krisis di Bisnis Ritel Elektronik

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah badai krisis global yang melanda berbagai sektor ekonomi sejak pandemi COVID-19 hingga fluktuasi nilai tukar dolar, Mitra Hub Indonesia (MHI) mampu bertahan di industri ritel elektronik.

    CEO MHI Choi Taesung mengklaim perusahaannya tetap stabil dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, bahkan saat tekanan ekonomi sedang tinggi-tingginya.

    “Saat banyak pelaku ritel terdampak oleh penurunan daya beli dan gangguan rantai pasok selama pandemi, MHI memilih untuk tidak mengambil jalan pintas berupa efisiensi tenaga kerja,” kata Choi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

    Sebaliknya, perusahaan melakukan adaptasi strategis seperti memperkuat kanal penjualan digital, mendiversifikasi fungsi tim lapangan, dan memaksimalkan kemitraan dengan brand utama seperti Samsung.

    Tidak hanya bertahan, MHI bahkan mencatat pertumbuhan signifikan di masa pandemi. Dalam periode 2020 hingga 2022, perusahaan berhasil membuka lebih dari 20 toko baru di berbagai wilayah strategis, sebuah langkah ekspansi yang kontras dengan tren penyusutan yang dialami banyak pelaku ritel lain.

    “Karyawan bukan sekadar aset, mereka adalah wajah dan denyut bisnis kami di mata konsumen. Keputusan untuk tidak melakukan PHK adalah bagian dari komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan,” tambah Choi.

    Strategi ini terbukti efektif. Setelah pandemi mereda, MHI mampu melakukan pemulihan operasional dengan cepat tanpa harus membangun ulang tim dari nol. Dengan sistem manajemen yang fleksibel dan kontrol operasional yang disiplin, MHI justru tumbuh stabil di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    “Ketahanan bukan dibangun saat krisis datang. Itu dibentuk jauh sebelum badai muncul, lewat keputusan-keputusan kecil yang konsisten dan penuh tanggung jawab.”

    Keberhasilan MHI menjaga stabilitas bukan hanya menjadi contoh manajemen krisis yang efektif, tetapi juga menunjukkan bahwa ritel elektronik masih bisa dijalankan secara beretika dan berkelanjutan, bahkan dalam masa-masa paling sulit.

    MHI yang didirikan oleh Choi Taesung pada tahun 2014 merupakan mitra resmi Samsung di Indonesia. Mengelola lebih dari 77 cabang di Pulau Jawa, MHI membawahi berbagai format toko seperti Samsung Experience Store, Samsung Store, dan Samsung by MHI.

    “Sejak awal, kami membangun MHI dengan prinsip bahwa bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga soal menjaga ekosistem manusia yang ada di dalamnya,” pungkas Choi.

  • Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru Surabaya 17 Juli 2025

    Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru Surabaya 17 Juli 2025

    Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan penutupan sepihak yang menyeret Gold’s Gym Surabaya berujung jalan buntu tanpa adanya solusi.
    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pun melakukan sidak dengan mendatangi langsung lokasi Gold’s Gym yang bertempat di Ciputra World Mall, Surabaya, Rabu (16/7/2025).
    Sebelumnya, para ribuan member mengaku dirugikan karena telah menyetorkan uang senilai jutaan rupiah, tapi tidak dapat menggunakan fasilitas gym.
    Namun, dalam sidak tersebut diketahui ternyata kerugian tidak hanya dialami member, tetapi juga karyawan yang gajinya tidak dibayarkan.
    Menurut pengakuan T, mantan karyawan Gold’s Gym Surabaya menjelaskan pertama kali bekerja sejak 15 November 2023 dengan kontrak sampai dengan 21 Februari 2026.
    Tetapi, sejak Mei 2025 komisinya belum dibayarkan.
    Pihak manajemen Gold’s Gym pun berjanji akan membayarkan 50 persen komisinya pada 8 Juni 2025.
    “Saat itu sudah cair 50 persen, terus dibilangnya akan cair lagi 25 persen sisanya di tanggal 25 Juni 2025, tapi saya tunggu ternyata
    enggak
    cair. Lalu, diberitahu akan cair setelah gajian, jadi mulai 23 sampai 30 Juni 2025 itu dihitung gaji pro rata, tapi ternyata juga
    enggak
    dibayar,” kata T, Rabu (16/7/2025).
    Malahan, T diminta oleh pihak manajemen untuk mencari klien baru pada Juni 2025 agar gajinya bisa terbayarkan.
    “Dibilanginnya ya nanti kalau kamu jualan nanti uangnya buat kamu, gaji kalian semuanya, ya saya
    enggak
    mau,” ujarnya.
    Selain itu, dirinya juga baru mengetahui bahwa biaya BPJS yang dijanjikan sejak pertama kali bekerja, ternyata tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan.
    “Kan awalnya maksud saya mau cairkan BPJS seenggaknya sebagai pengganti gaji itu, tapi ternyata saya baru tahu kalau BPJS saya tidak pernah dibayarkan,” tuturnya.
    Pertama kali T mengetahui ada yang bermasalah dengan Gold’s Gym, ketika dia mengetahui kasus penutupan Gold’s Gym di Bandung.
    “Kalau yang di Surabaya sendiri saya cuma tahunya katanya ada maslaah internal tentang sabotase dari PT (
    personal trainer
    ), tapi kan seharusnya itu bisa diselesaikan secara internal perusahaan
    enggak
    perlu sampai harus menutup Gold’s Gym,” ungkapnya.
    Bahkan, sampai saat ini dia tidak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kompensasi apapun dari perushaaan.
    “Enggak ada surat atau pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba komisi saya tidak dibayar, gaji gak dibayar tapi malah disuruh cari klien baru ya saya akhirnya gak masuk kerja, terus tanggal 10 Juli 2025 baru tahu kalau Gold’s Gym ditutup,” paparnya.
    Sementara itu, marketing manager Gold’s Gym cabang Surabaya, Tommy mengonfirmasi bahwa dia telah berusaha mempertanyakan gaji para karyawan.
    Namun, menurut keterangan perusahaan, pihaknya hanya memiliki sisa kas perusahaan secara nasional senilai Rp 10 juta.
    “Saya sudah minta untuk cicilan gaji karyawan yang di Surabaya ini gimana, terus saya diberitahu kalau kas perusahaan ini hanya sisa Rp 10 juta, kalau kamu mau nanti dibagi sama seluruh karyawan,” ucap Tommy.
    Menurutnya, permasalahan ini adanya kebijakan kantor pusat yang memerintahkan seluruh personal trainer (PT) yang melarang melakukan penjualan.
    “Padahal kita semua tahu kalau pemasukan terbesar gym itu dari PT, kalau semua PT dilarang jualan ya hancur semuanya,” ungkapnya.
    Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak hanya merugikan member atau sebagian orang, tetapi seluruh karyawan, PT, vendor, termasuk dirinya.
    “Jadi kalau teman-teman disini ugi, ya saya juga rugi, sedangkan saya juga
    enggak
    punya kompetensi untuk menjawab seluruh keluhan teman-teman karena seluruh kebijakan dan sistem dipegang sama pusat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.