Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Cari Kerja Kantoran Makin Susah, Profesi Lama Sekarang Diserbu Gen Z

    Cari Kerja Kantoran Makin Susah, Profesi Lama Sekarang Diserbu Gen Z

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai PHK yang masih terus berlanjut dibarengi dengan pencarian kerja kantoran yang makin sulit membuat anak muda mencari alternatif lain.

    Sulitnya bursa kerja salah satunya dikarenakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif. Beberapa pekerjaan diramal akan punah di masa depan.

    Bahkan, saat ini sudah banyak perusahaan yang mengadopsi AI dan memangkas karyawan manusia. Misalnya saja Amazon yang gencar melakukan PHK dan di saat bersamaan mengumumkan 1 juta robot AI pekerja.

    Namun, fenomena sulitnya mencari kerja kantoran ternyata membawa tren baru. Pekerjaan lawas kembali menjadi incaran.

    Tandanya terlihat di sejumlah sekolah di Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan mulai mengajarkan keahlian pertukangan hingga pengelasan.

    Namun pengajarannya agak berbeda dengan kemampuan di masa lalu. Profesi itu akan memanfaatkan perkembangan zaman dengan mesin berteknologi tinggi.

    SMA Middleton jadi salah satu yang mulai menerapkan pengajaran untuk profesi tersebut. Tak tanggung-tanggung, US$90 juta dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk memperbarui laboratorium manufakturnya.

    Akhirnya mereka memiliki lengan robot dengan pengendali yang berasal dari komputer. Cara kerja robot dapat langsung disaksikan di balik jendela kaca besar.

    Kelas itu menyediakan beberapa pelajaran yang ada di tahun 1990-2000an. Yakni terkait konstruksi, manufaktur, dan pertukangan kayu.

    Salah satu cara menarik minat siswa mempelajari profesi itu adalah dengan mengungkapkan penghasilan yang didapatkan. Guru bahasa Inggris dan instruktur pengelasan, Quincy Millerjohn mengatakan upah pekerja di pabrik baja berkisar US$41 ribu hingga US$52 ribu per jam (Rp 670 ribu hingga Rp 849 ribu).

    Ternyata hasilnya cukup efektif. Kelas tersebut diikuti 2.300 siswa dalam beberapa tahun terakhir.

    Konsultan pendidikan pemerintah bagian Wisconsin, John Mihm mengatakan AI jadi alasan ketertarikan pada keahlian pertukangan muncul lagi. Teknologi itu ditakutkan dapat menggantikan profesi para pekerja kantoran.

    “Ada pergeseran paradigma. [Pekerjaan tangan] kini adalah pekerjaan dengan keahlian tinggi dan gaji tinggi sehingga menarik buat banyak orang, karena mereka langsung melakukan segalanya sendiri,” kata Mihm.

    Profesi Rawan PHK Massal di Masa Depan

    Beberapa tahun ke depan, revolusi teknologi AI diramal akan makin masif dan berdampak pada berbagai pekerjaan manusia. Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) berjudul Future of Work, pada 2023 hingga 2027 diprediksi sekitar 83 juta lapangan kerja berisiko hilang.

    Riset dalam laporan yang sama mencatat 23% tenaga kerja seluruh bidang bakal berubah total dalam 5 tahun. Itu berarti bakal ada profesi yang musnah tapi profesi baru banyak yang muncul.

    Industri yang bakal berubah dalam rentang waktu tersebut antara lain media, hiburan dan olah raga. Diperkirakan sekitar 32% pekerjaan dari industri tersebut akan lenyap atau menghadirkan profesi baru.

    Selain itu sejumlah bidang juga akan mengalami pergeseran drastis. Yakni mulai dari bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok.

    WEF merilis 15 daftar pekerjaan yang akan hilang dalam rentang 2023-2027. Berikut daftarnya:

    • Teller bank

    • Petugas pos

    • Kasir dan loket

    • Data entry

    • Sekretaris dan administrasi

    • Staf pencatat stok (stock-keeping)

    • Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll

    • Legislator dan pejabat pemerintahan

    • Staf statistik, asuransi, dan keuangan

    • Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran

    • Satpam

    • Manajer kredit dan pinjaman

    • Penyelidik dan pemeriksa klaim

    • Penguji software

    • Relationship manager

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sebut Permendag No 8/2024 Picu PHK Massal, Wamenaker Ngaku Dipelototi

    Sebut Permendag No 8/2024 Picu PHK Massal, Wamenaker Ngaku Dipelototi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bercerita saat pernah mendapat sorotan tajam dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu lantaran komentarnya yang cukup vokal terhadap regulasi perdagangan, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Pria yang akrab disapa Noel itu mengaku dikritik karena dianggap terlalu berani berbicara mengenai kebijakan di luar kewenangannya.

    “Contoh sederhana, kemarin saya mengkritik Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Akhirnya, Alhamdulillah, walaupun saya dipelototin dengan Kementerian Perdagangan, karena kok Wamenaker lancang sekali ya ngomong Permendag 8/2024,” kata Noel dalam acara Dewas Menyapa Indonesia di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Namun, bagi Noel, yang terpenting bukan soal siapa yang berbicara atau kementerian mana yang mengatur. Ia menekankan, inti masalahnya adalah dampak nyata dari regulasi itu terhadap nasib pekerja.

    “Tapi saya sampaikan, ini bukan soal Permendag-nya, dampak Permendag itu akhirnya berapa pabrik tekstil kita tutup. Dampaknya? PHK massal,” ungkap dia.

    Meski mendapat tekanan, Noel menyebut revisi terhadap aturan tersebut akhirnya dilakukan. Namun, menurut informasi yang ia terima dari pelaku usaha, revisi itu belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

    “Akhirnya Allhamdulillah, ternyata itu direvisi, tapi ternyata dibelah doang. Tadi saya dapat informasi dari pelaku usaha juga, ‘Permendag itu ngebelah doang Pak. Ya memang industri tekstilnya aman, tapi yang industri kami ini, yang padat karya gimana nih?’ kata mereka,” tutur Noel mengulangi keluhan dari kalangan dunia usaha.

    Ia pun menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi tersebut agar kebijakan yang diambil benar-benar menyeluruh dan berpihak pada perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor.

    “Ya nanti kita akan sampaikan juga,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan transportasi asal Inggris yang sudah berusia 158 tahun, KNP, terkena serangan ransomware, yang mengakibatkan 700 orang kehilangan pekerjaan. Serangan ini berasal dari kata sandi (password) lemah di sistem perusahaan.

    Serangan yang terjadi pada 2023 tersebut diduga disebabkan hanya dengan satu kata sandi. Peretas berhasil masuk ke dalam sistem dengan menebak kata sandi seorang karyawan, lalu dengan itu, mereka mengenkripsi data perusahaan dan mengunci sistem internalnya.

    Peretas yang dikenal sebagai Akira, setelah berhasil mengunci sistem internal KNP, mereka menyebutkan, satu-satunya cara mendapatkan kembali akses data tersebut adalah dengan membayar.

    Tidak disebutkan jumlah pasti terkait harga penebusan, tetapi sebuah firm negosiasi ransomware spesialis memperkirakan jumlahnya bisa mencapai GB£5 juta atau sekitar Rp110,1 miliar (Kurs Rp22.000)

    Kerugian sebesar itu menyebabkan KNP kehilangan semua data penting, dan akhirnya bangkrut karena tidak memiliki uang sebanyak itu.

    Direktur KNP, Paul Abbott belum memberitahu karyawan soal hancurnya perusahaan akibat pembobolan kata sandi tersebut.

    Menanggapi peristiwa tersebut, Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) mengatakan, para peretas sebetulnya tidak melakukan hal baru, melainkan hanya mencari titik lemah suatu sistem.

    “Mereka terus-menerus mencari organisasi yang sedang mengalami hari buruk, lalu kemudian memanfaatkannya,” jelas salah satu pemimpin tim NCSC, Sam (Bukan nama sebenarnya), dilansir BBC, (28/07/25).

    Dengan menemukan sumber intelijen, agen NCSC mencoba menemukan serangan dan mengeluarkan peretas dari sistem komputer sebelum dapat menyebarkan perangkat lunak tebusan.

    Namun, NCSC hanya mampu menyediakan satu lapis perlindungan, sementara ransomware adalah kejahatan siber yang terus berkembang.

    Menurut survei keamanan siber pemerintah Inggris, diperkirakan terdapat 19.000 serangan ransomware terhadap sejumlah bisnis di sana. Rata-rata tuntutan tebusannya adalah sekitar GB£4 juta atau Rp88,1 miliar (Kurs: Rp22.000), dan sepertiga perusahaan langsung membayarnya.

    Menurut Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional (NCA), James Babbage, ransomware merupakan kejahatan dunia maya paling signifikan yang tengah dihadapi Inggris. Terbukti dengan sejumlah contoh kasus seperti yang telah terjadi pada KNP, atau toko-toko besar seperti, Marks & Spencer (M&S) dan Harrods. 

    Babbage, bersama dengan Komite Gabungan Parlemen tentang Strategi Keamanan Nasional terus memperingatkan risiko tinggi serangan ransomware, dan juga mengusulkan agar korban serangan tidak membayar tebusan.

    “Setiap korban perlu menentukan pilihannya sendiri, tetapi pembayaran tebusan bukanlah caranya, karena malah memperburuk kejahatan-kejahatan serupa,” kata Direktur Jenderal Ancaman NCA tersebut.

    Dengan usulan tersebut, pemerintah telah mengusulkan pelarangan badan publik membayar uang tebusan ke peretas. Untuk perusahaan swasta, mereka mungkin harus melaporkan serangan tebusan dan mendapatkan izin pemerintah untuk membayar. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Data Apindo, 50 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan saat Minim Lapangan Kerja Baru

    Data Apindo, 50 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan saat Minim Lapangan Kerja Baru

    Di sisi lain, kompetisi kawasan semakin ketat. Pemerintah dan semua stakeholder harus memperhatikan peningkatan daya saing.

    Tenaga kerja maupun calon tenaga kerja harus meningkatkan pemahaman literasi digital, pelatihan vokasi (vocational upscaling), dan pembenahan ekosistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan industri.

    Shinta juga mengingatkan beberapa faktor pendorong PHK dalam negeri, seperti aktivitas manufaktur Indonesia terus mengalami tekanan, pelemahan yang terlihat pada kinerja ekspor yang turun 7,53 persen pada kuartal pertama 2025, serta tantangan struktural yang makin terasa.

    Perlu menjadi perhatian soal kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional juga menyusut. Shinta memaparkan terjadi penurunan hingga 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan tekanan terhadap segmen ekonomi yang selama ini menopang pertumbuhan.

    Di sisi produksi, pelaku industri dibebani kenaikan harga energi, bahan baku, serta fluktuasi nilai tukar impor.

    Biaya tenaga kerja pun meningkat, tetapi belum dibarengi peningkatan produktivitas yang memadai.

    “Sementara itu, struktur industri manufaktur masih mengalami masalah mendasar di sisi efisiensi logistik dan rantai pasok,” tutup Shinta.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Januari-Juni 2025. Salah satunya PT Sritex yang banyak memangkas pekerja pada awal tahun.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, sepanjang Januari-Juni 2025 terdapat sebanyak 42.385 tenaga kerja terdampak PHK.

  • PHK Massal Menggila, Terungkap Gaji Karyawan Tembus Rp 4,5 Miliar

    PHK Massal Menggila, Terungkap Gaji Karyawan Tembus Rp 4,5 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft telah mengumumkan beberapa kali gelombang PHK sepanjang tahun ini, yang berdampak pada ribuan karyawan.

    Beberapa dari PHK tersebut mencakup staf penjualan konvensional yang digantikan oleh staf penjualan teknis untuk mendukung penjualan alat AI. Pergeseran ini terjadi seiring persaingan yang meningkat dari Google dan bahkan dari mitra mereka sendiri, OpenAI, dalam merebut pasar pelanggan korporat AI.

    Meski demikian, Microsoft tetap membuka lowongan. Meskipun informasi gaji biasanya tidak dibuka ke publik, data visa kerja menunjukkan gambaran kisaran gaji dasar yang ditawarkan Microsoft kepada pekerja asing.

    Namun, angka tersebut hanya mencerminkan gaji pokok tanpa memasukkan bonus maupun saham.

    Business Insider mengungkap data internal tahun 2024 yang menunjukkan gaji para karyawan Microsoft, khususnya mereka yang bekerja di bidang AI, jauh melampaui posisi lain. Bahkan, seorang software engineer bisa digaji hingga US$284.000 atau sekitar Rp4,5 miliar per tahun.

    Gaji terbesar lainnya datang dari anak usaha Microsoft, LinkedIn. Seorang staff software engineer di bidang machine learning bisa mengantongi hingga US$336.000 per tahun, atau setara Rp5,4 miliar.

    Langkah Microsoft menggaji tinggi karyawan AI menggambarkan paradoks yang lazim di industri teknologi, di mana gelombang PHK di satu sisi, dan bayaran tinggi untuk talenta AI di sisi lain.

    Berikut daftar gaji pokok beberapa divisi di karyawan Microsoft berdasarkan sekitar 5.400 aplikasi visa kerja di kuartal pertama 2025, dikutip dari Business Insider, Rabu (23/7/2025).

    Software Engineer: Hingga US$284.000

    Senior Software Engineer: US$121.000 – US$249.000

    Senior Software Engineer, Machine Learning: US$154.000 – US$278.000

    Senior Software Engineer, Systems Infrastructure: US$144.000 – US$278.000

    Data Engineering: US$144.855 – US$264.000

    Data Science: US$121.200 – US$274.500

    Cloud Network Engineering: US$122.700 – US$220.716

    Cloud Solution Architecture: US$130.000 – US$207.285

    Digital Cloud Solution Architecture: US$155.085 – US$217.589

    Customer Solutions Architecture: US$122.730 – US$225.000

    Customer Experience Engineering: US$126.422 – US$239.585

    Electrical Engineering: US$138.995 – US$247.650

    Financial Analysis: US$91.100 – US$213.800

    Data Analytics: US$132.385 – US$205.000

    Business Planning: US$117.200 – US$201.900

    Customer Experience Program Management: US$141.865 – US$201.508

    Demand Planning: US$147.000 – US$204.550

    Applied Sciences: US$127.200 – US$261.103

    Business Analytics: US$159.300 – US$191.580

    Business Program Management: US$102.380 – US$195.100

    Construction Project Management: US$150.000 – US$193.690

    Data Center Operations Management: US$115.000 – US$176.900

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Asia Pacific Fibers Tutup Permanen Pabrik Tekstil Karawang, Karyawan di-PHK

    Asia Pacific Fibers Tutup Permanen Pabrik Tekstil Karawang, Karyawan di-PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan penutupan permanen pabriknya di Karawang yang memproduksi produk kimia dan serat untuk tekstil. Pabrik tersebut telah ditutup sementara pada 1 November 2024. 

    Dalam keterangan manajemen POLY kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (28/7/2025), setelah ditutup sementara selama 6 bulan terakhir, fasilitas unit produksi di pabrik tersebut kini disebut tidak layak secara teknis dan komersial. 

    Kala itu, pabrik ditutup lantaran terjadi tren penurunan utilitas produksi hingga akhir September 2024 dengan tingkat operasional di bawah 40%. 

    Kendati demikian, penutupan pabrik di Karawang itu telah menyebabkan penurunan penjualan produk polyester staple fiber, polyester chips, dan performance fabrics. Penjualan tahun ini diperkirakan turun 76%. 

    Adapun, pabrik ini sebelumnya masih memasok ketiga produk tersebut sebagai bahan baku produksi filamen yarn di pabrik POLY yang masih beroperasi di Kendal. Namun, kini pemenuhan kebutuhan bahan baku dialihkan ke pihak ketiga dari lokal dan impor. 

    Kapasitas dan utilisasi sebelum dan sesudah penutupan kini serempak 100% turun. Pada 2024, utilisasi produksi polyester staple fiber masih di kisaran 73.727 ton dari kapasitas 198.000 ton.

    Sementara itu, produksi polyester chips masih dapat mencapai 132.130 ton dari kapasitas total 330.400 ton dan performance fabrics yang utilisasinya 819.000 Yds dari total kapasitas 6.000.000 Yds. 

    Atas kondisi tersebut, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas sebagian besar karyawan pabrik Karawang yang mayoritasnya merupakan kelompok noncore. Namun, tidak dijelaskan berapa banyak karyawan yang terdampak.

    Saat ini POLY tengah menjalin komunikasi aktif dengan mitra pemasok terkait pembayaran sesuai kesepakatan dan pelanggan yang akan tetap dibayar tagihannya dengan kebijakan tertentu. 

    “Saat ini Perseroan masih terus melanjutkan diskusi atau pembicaraan dengan kreditur atas proposal restrukturisasi utang terakhir yang dikirimkan,” tutur manajemen POLY.

    POLY masih membuka opsi untuk membuka kembali pabrik di Karawang apabila restrukturisasi utang disetujui oleh para kreditur. Dalam proposal restrukturisasi juga pihaknya telah mengajukan investor baru untuk menginjeksi dana atas kebutuhan modal kerja dan upgrade mesin. 

    Namun, tidak menutup kemungkinan juga pabrik tersebut akan menjalankan bisnis baru yang masih dalam sektor TPT atau meningkatkan kapasitas dan utilitas pabrik di Kaliwungu, Kendal. 

  • Perusahaan 158 Tahun Bangkrut Akibat Password Gampang Ditebak

    Perusahaan 158 Tahun Bangkrut Akibat Password Gampang Ditebak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hanya karena satu password yang mudah ditebak, sebuah perusahaan logistik berusia 158 tahun di Inggris terpaksa gulung tikar. KNP Logistics Group, yang beroperasi dengan nama dagang Knights of Old, bangkrut setelah diserang geng ransomware Akira.

    Serangan siber ini berhasil menjebol sistem internal perusahaan hanya lewat satu celah yakni kata sandi lemah milik seorang karyawan.

    Akibatnya, para peretas bisa masuk ke sistem, mengenkripsi data, hingga menghentikan seluruh operasional bisnis. Tak tanggung-tanggung, 730 dari total 900 karyawan pun langsung terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Padahal, KNP Logistics mengoperasikan sekitar 500 truk dan telah menerapkan perlindungan dasar siber serta memiliki asuransi senilai £1 juta. Namun, semua itu tidak cukup. Akibat lemahnya autentikasi dan ketiadaan verifikasi dua langkah (multi-factor authentication), seluruh jaringan internal lumpuh total.

    Dalam catatan tebusan yang ditinggalkan, geng Akira menyampaikan pesan ancaman yang berbunyi “Jika Anda membaca ini, artinya infrastruktur internal perusahaan Anda sudah mati, sebagian atau seluruhnya… Simpan air mata dan coba bangun percakapan.”

    Meski tidak ada nominal pasti, para negosiator memperkirakan tebusan yang diminta mencapai 5 juta euro (setara lebih dari Rp100 miliar). Karena tidak sanggup membayar dan kehilangan akses pada data keuangan penting, KNP tak bisa mencari pendanaan darurat dan akhirnya masuk ke proses administrasi pada September 2023.

    Hanya satu unit bisnisnya, Nelson Distribution, yang berhasil dijual dan menyelamatkan sekitar 170 pekerjaan.

    Paul Abbott, mantan pemilik bersama KNP, mengakui serangan tersebut dimulai dari serangan brute force terhadap satu akun karyawan dengan password lemah. Meski telah memiliki cadangan data dan alur kerja alternatif, peretas berhasil menghancurkan semua catatan krusial, membuat pemulihan mustahil dilakukan.

    Kejadian ini hanyalah satu dari banyak serangan siber besar yang melanda Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Di 2025, sejumlah perusahaan besar lain juga menjadi korban, termasuk Marks & Spencer, Co-op, Pearson, dan bahkan kontraktor pertahanan nasional yang kehilangan lebih dari 4 TB data sensitif.

    Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC) pun terus mendesak pelaku usaha agar tidak hanya mengandalkan asuransi, tetapi juga memperkuat pertahanan digital mereka, mulai dari segmentasi jaringan, pembaruan sistem, edukasi pengguna, hingga pemantauan siber secara real-time.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Jakarta –

    Dana pensiun merupakan salah satu hak yang perlu diterima para pekerja setelah menyelesaikan masa baktinya. Hak untuk menikmati masa tua ini dapat diperoleh baik itu pegawai ASN, BUMN, maupun karyawan swasta.

    Meski begitu, ada sedikit perbedaan antara pemberian dana pensiun bagi ASN, BUMN, dan Swasta terutama dari segi aturan terkait dana hari tua ini. Berikut ulasannya.

    Dana Pensiun ASN

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dijelaskan para abdi negara memiliki usia pensiun yang berbeda-beda tergantung pada batas usia pensiun (BUP).

    Dalam aturan ini disebutkan ketentuan BUP PNS, yakni 58 tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

    Kemudian 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan 65 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan pejabat fungsional ahli utama.

    Sementara BUP untuk jabatan fungsional, yakni 60 tahun untuk guru, 65 tahun untuk dosen, dan 70 tahun untuk Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar (Profesor).

    Sementara besaran pensiunan bagi ASN yang sudah melewati BUP tadi diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri sipil dan Janda/Dudanya. Aturan ini memuat besaran gaji pensiun PNS berdasarkan golongan.

    Dalam peraturan itu terdapat empat golongan gaji penerima pensiun, berikut rinciannya:
    – Pensiunan PNS Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700
    -Pensiunan PNS Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800
    – Pensiunan PNS Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600
    – Pensiunan PNS Golongan IV: Rp 1.748.100-Rp 4.957.100.

    Di luar itu para pensiunan PNS ini masih akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 yang besarannya akan diatur dalam kebijakan turunan terkait. Setiap tahun besaran THR dan gaji ke-13 ini bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada komponen perhitungan yang ditetapkan pemerintah.

    Dana Pensiun Pegawai BUMN dan Swasta

    Secara umum pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN dan Swasta sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya.

    Dalam pasal Pasal 1 angka 6 huruf (a) UU Ketenagakerjaan itu dijelaskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;” tulis Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP Nomor 35 Tahun 2021.

    Oleh karenanya pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN kurang lebih sama dengan karyawan swasta, yakni berasal dari perusahaan. Di mana perbedaannya hanya apakah perusahaan pemberi dana pensiun itu milik negara atau milik swasta.

    Berdasarkan ketetapan dalam Pasal 56 aturan tersebut, para pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun maka berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak.

    Lebih lanjut, besaran uang pesangon yang diberikan dihitung berdasarkan lama kerja karyawan di perusahaan dengan kisaran setara 1-9 bulan upah. Begitu juga dengan pemberian uang penghargaan masa kerja yang juga dihitung berdasarkan lama kerja dengan kisaran 2-10 bulan upah.

    Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

    Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Perbedaan Lain Dana Pensiun ASN dana BUMN-Swasta

    1. Penyelenggara

    Dana pensiun ASN dikelola oleh PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Sementara dana pensiun BUMN dan swasta dikelola oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

    2. Sumber Pendanaan

    Dana pensiun PNS bersumber dari iuran PNS itu sendiri dan kontribusi dari pemerintah. Sedangkan untuk dana pensiun BUMN dan swasta bersumber dari iuran karyawan dan iuran dari perusahaan tempat mereka bekerja.

    3. Pengelolaan

    Pengelolaan dana pensiun PNS cenderung lebih terpusat dan diatur oleh pemerintah. Sementara pengelolaan dana pensiun bagi BUMN dan swasta lebih bervariasi, tergantung pada lembaga pengelolanya.

    (igo/fdl)

  • 1 Juta Pekerjaan Sudah Digantikan Robot, PHK Massal Makin Parah

    1 Juta Pekerjaan Sudah Digantikan Robot, PHK Massal Makin Parah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce asal Amerika Serikat (AS), Amazon, mengumumkan pengoperasian 1 juta robot pekerja pada awal pekan ini. Amazon mengatakan semua armada pengoperasian perusahaan akan mengandalkan model kecerdasan buatan (AI) yang baru diluncurkan.

    Pencapaian 1 juta robot memperkuat posisi Amazon sebagai manufaktur dan operator robotik mobile terbesar di dunia, menurut penuturan VP Amazon Robotics, Scott Dresser, dalam keterangan resminya.

    Lebih lanjut, Dresser mengatakan model AI ‘DeepFleet’ terbaru yang dikembangkan perusahaan akan mengoordinasikan pergerakan robot-robot pekerja di pusat pemenuhan pesanan.

    Dengan DeepFleet, Amazon mengklaim waktu pengiriman paket akan 10% lebih cepat. Hal ini sekaligus memangkas biaya pengiriman paket secara efektif.

    Sebagai informasi, Amazon mulai memperkerjakan robot pada fasilitas penyimpanan barangnya sejak 2012. Kala itu, robot diandalkan untuk memindahkan rak inventaris di setiap lantai gudangnya.

    Sejak saat itu, peran robot pekerja di pabrik Amazon telah berkembang pesat. Mulai dari robot yang mampu mengangkat inventaris seberat 1.250 pon, hingga robot yang sepenuhnya otomatis untuk menavigasi pabrik dengan kereta dorong berisi pesanan pelanggan.

    Ancaman PHK Massal

    Pengembangan robot berbasis AI untuk mengisi peran pekerja seperti di fasilitas Amazon memang membawa janji peningkatan produktivitas. Namun, hal ini juga mendatangkan kekhawatiran bagi pekerja manusia yang posisinya bisa tergantikan robot.

    Survei Pew Research yang diterbitkan pada Maret 2025 menemukan bahwa para ahli AI dan masyarakat umum melihat pekerja pabrik sebagai salah satu kelompok yang paling berisiko kehilangan pekerjaan karena AI.

    Hal ini coba dijelaskan oleh Dresser dalam pernyataannya.

    “Robot-robot ini bekerja bersama karyawan kami, menangani pengangkatan berat dan tugas-tugas berulang sekaligus menciptakan peluang baru bagi operator garda terdepan kami untuk mengembangkan keterampilan teknis,” ujar Dresser.

    Ia menambahkan bahwa pusat pemenuhan generasi berikutnya Amazon di Shreveport, Louisiana, yang diluncurkan akhir tahun lalu, membutuhkan 30% lebih banyak karyawan di bidang keandalan, pemeliharaan, dan teknik.

    Kendati demikian, berita tentang perluasan robot Amazon muncul segera setelah CEO Andy Jassy mengatakan kepada CNBC International bahwa peluncuran cepat AI generatif Amazon akan mengakibatkan lebih sedikit orang yang mengerjakan beberapa pekerjaan yang sebenarnya mulai diotomatisasi oleh teknologi tersebut.

    Jassy terang-terangan mengatakan bahwa meskipun AI menghilangkan pekerjaan di bidang-bidang tertentu, Amazon akan terus merekrut lebih banyak karyawan di bidang AI, robotika, dan bidang lainnya.

    Namun, dalam memo kepada karyawan di awal Juni 2025, sang CEO mengakui bahwa ia memperkirakan jumlah tenaga kerja perusahaan akan menyusut di tahun-tahun mendatang seiring kemajuan teknologi.

    Penurunan pekerja manusia mungkin sudah dimulai. CNBC International melaporkan bahwa Amazon memangkas lebih dari 27.000 pekerjaan pada 2022 dan 2023. Perusahaan juga terus melakukan pemangkasan yang lebih terarah di seluruh unit bisnis.

    CEO perusahaan teknologi besar lainnya, seperti CEO Shopify, Tobi Lutke, juga baru-baru ini memperingatkan dampak AI terhadap tenaga kerja manusia. Hal ini terjadi ketika banyak perusahaan yang berinvestasi dan mengadopsi AI melakukan PHK massal.

    Menurut Layoffs.fyi, yang melacak PHK di industri teknologi, 551 perusahaan memberhentikan sekitar 153.000 karyawan tahun lalu. Laporan Forum Ekonomi Dunia pada Februari 2025 menemukan bahwa 48% perusahaan di AS berencana mengurangi tenaga kerja mereka karena AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya terhadap total populasi menurun pada Maret 2025. Pada saat bersamaan, korban PHK justru tercatat terus bertambah.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini menjadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960, dengan jumlah orang miskin terkini setara 23,85 juta orang.

    Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem yang diukur melalui pengeluaran US$2,15 purchasing power parity (PPP) 2017 per hari (setara Rp5.353 per dolar), yang turun sebesar 0,14% (September 2024) menjadi 0,85% pada Maret 2025.

    Hal yang menjadi perhatian, angka kemiskinan tersebut tampak tak sejalan dengan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkata sebaliknya. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32,1% (year on year/YoY).

    Menanggapi ketidaksesuaian yang menjadi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang PHK perlu dilihat lebih dalam, apakah terjadi di sektor formal atau informal saja.

    Untuk kategori formal, PHK akan terekam dalam data BPJS Ketenagakerjaan, berbeda dengan data informal yang tidak terekam. Untuk itu, antara data yang beredar di masyarakat dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, terdapat perbedaan atau selisih (delta) antara pekerja formal dan informal. 

    “Antara data yang beredar dan data yang di BPJS Ketenagakerjaan itu ada delta. Sehingga kita melihat sektor informal ini bagaimana kita bisa jaga,” jelas Airlangga kepada wartawan di kantornya,” Jumat (25/7/2025).

    Dalam mengatasi PHK yang melonjak, pemerintah dikabarkan bakal membentuk satuan tugas atau Satgas PHK. Airlangga memandang hal tersebut memang dapat mengatasi PHK. Namun, pemerintah juga perlu mendorong industri di setiap sektor untuk memiliki daya saing tinggi.

    Tanpa daya saing yang tinggi, produktivitas tidak dapat diharapkan meningkat. Untuk itu, langkah perbaikan daya saing akan turut meningkatkan pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan jumlah PHK. 

    Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang penurunan angka kemiskinan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025) memang mencerminkan perbaikan di kelompok terbawah. 

    Sayangnya, hal tersebut tidak berarti bahwa mayoritas masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. 

    Rizal melihat hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk yang keluar dari garis kemiskinan hanya ‘naik tipis’ secara nominal, tetapi masih berada dalam posisi rentan (near poor).

    “Kelas menengah justru mengalami kontraksi daya beli akibat tekanan inflasi pangan, stagnasi penghasilan riil, dan meningkatnya pengeluaran non-pangan seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan,” jelasnya.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

    BPS sendiri mengklasifikasikan garis kemiskinan bulanan per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan harga berbagai komoditas, terutama pangan. 

    Pemerintah pun tampak serius menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. 

    Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    Melalui instruksi tersebut, kini pemerintah dan seluruh K/L wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

    Pada tahun depan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% hingga 7,5%. Sementara angka kemiskinan ekstrem diharapkan turun ke level 0%—0,5%.