Kasus: PHK

  • Video: Insentif Otomotif Dongkrak Penjualan, Obat Cegah PHK Massal!

    Video: Insentif Otomotif Dongkrak Penjualan, Obat Cegah PHK Massal!

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pengamat Otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu menilai pemberian insentif untuk mobil berbasis mesin bensin ice dan LCGC bisa mendongkrak penjualan secara signifikan.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

  • CEO Buka-bukaan Happy Pecat Karyawan Diganti AI

    CEO Buka-bukaan Happy Pecat Karyawan Diganti AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemunculan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai pengganti karyawan manusia ternyata disambut baik oleh bos-bos perusahaan besar. Hal ini diungkap oleh seorang konsultan teknologi terkemuka.

    Dalam wawancara dengan Gizmodo, Elijah Clark, konsultan AI untuk perusahaan-perusahaan besar, membeberkan sikap para CEO tentang AI.

    “CEO sangat antusias dengan peluang yang dibawa oleh AI. Saya sendiri adalah seorang CEO, saya berani bilang, saya antusias. Saya juga telah melakukan PHK karena AI,” katanya.

    Dia kemudian memaparkan alasannya memilih memanfaatkan teknologi AI daripada terus mempekerjakan manusia.

    “AI tidak pernah mogok kerja. Tidak minta gaji naik. Sebagai CEO, Anda tak perlu berurusan dengan hal-hal seperti itu lagi,” kata Clark.

    Futurism menyatakan sikap Clark serupa dengan banyak CEO lain yang tidak malu-malu dalam menyatakan niat mengganti karyawan manusia dengan AI. Sebuah startup bahkan mengiklankan produk “agen penjualan AI” mereka dengan billboard besar bertuliskan “Setop Mempekerjakan Manusia.”

    Sam Altman, CEO Open AI dan Dario Amodel, CEO Anthropic juga telah berkali-kali memperingatkan bahwa teknologi AI yang mereka kembangkan bisa menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

    Teknologi AI berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir sejak ChatGPT diluncurkan oleh OpenAI. Namun, efektivitas teknologi AI termasuk chatbot sebagai pengganti pekerja manusia masih menjadi tanda tanya besar. Sebagai layanan pelanggan, misalnya, robot chat masih sering “melantur” atau sebaliknya “lelet” dibandingkan dengan pekerja manusia.

    Namun, ancaman AI tetap nyata. Pemimpin perusahaan masih bisa melakukan PHK besar-besaran dan beroperasi dengan jumlah karyawan jauh lebih sedikit, tetapi mengerjakan lebih banyak tugas dengan dukungan perangkat AI. 

    Menurut Clark, manfaat AI menggantikan manusia bagi CEO sangat jelas dang sederhana yaitu efisiensi dan laba.

    Ia menceritakan langkahnya memecat 27 dari 30 pekerja di tim dukungan sales-nya beberapa waktu lalu. Setelah pemecatan tersebut, menurutnya, tim yang ia pimpin bisa menyelesaikan pekerjaan yang tadinya membutuhkan waktu seminggu, hanya dalam sehari.

    “Dalam hal efisiensi, masuk akal untuk menyingkirkan manusia,” kata Clark.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

    Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

    “Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

    Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

    “Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya 

    Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

    Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

    Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

    Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

    Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

    Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

    Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

    “K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

    Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.

  • 1.575 Buruh Korban PHK Kembali Bekerja, Langsung Jadi Pekerja Tetap Bukan Kontrak – Page 3

    1.575 Buruh Korban PHK Kembali Bekerja, Langsung Jadi Pekerja Tetap Bukan Kontrak – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, sebanyak 25 ribu buruh akan memadati Indonesia Arena, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Puluhan ribu buruh itu akan menghadiri acara penyerahan penghargaan dari organisasi buruh dunia atau International Trade Union Congres (ITUC) untuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    “Tanggal 10 Juli 2025, merupakan sejarah buat gerakan buruh dan juga Pak Kapolri. Ini adalah pengargaan tertinggi di dunia dari ITUC,” ujar Andi Gani, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, ITUC merupakan wadah dari 341 konfederasi buruh seluruh dunia, dengan beranggotakan 300 juta buruh. ITUC, tercatat sebagai konfederasi buruh terkuat dan terbesar di dunia yang berpusat di Brussel, Belgia.

    Andi Gani yang juga menjabat sebagai Penasihat Kapolri ini merincikan ada tiga indikator ITUC memberikan penghargaan kepada orang nomor satu di Polri.

    Pertama, karena Kapolri telah membuka ruang besar aspirasi kaum buruh. Kedua, karena dibentuknya Desk Ketenagakerjaan Polri. Desk yang telah dibentuk selama 1 tahun ini, telah menyelesaikan beragam permasalah buruh.

    “Desk Ketenagakerjaan di Kepolisian baru pertama kali ada didunia. Dengan 2.600 penyidik khusus Desk Ketenagakerjaan,” katanya.

     

  • NASA Krisis! Hampir 4.000 Karyawan Resign Gara-gara Trump

    NASA Krisis! Hampir 4.000 Karyawan Resign Gara-gara Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA mengonfirmasi hampir 4.000 karyawannya memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasannya karena kebijakan pemerintahan Donald Trump untuk melakukan pemangkasan biaya dan mengurangi jumlah pegawai federal.

    Program pengunduran diri ini dilakukan selama dua putaran. Sekitar 870 karyawan resign pada putaran pertama dan berikutnya sebanyak 3.000 karyawan menyusul membuat keputusan serupa.

    Dengan begitu, jumlah pegawai negeri sipil NASA menyusut hingga 14 ribu personel. Jumlah tersebut bukan hanya yang mengikuti program pengunduran diri saja, namun juga 500 karyawan yang mengalami PHK, dikutip dari CBS News, Selasa (29/7/2025).

    Terkait hal ini, juru bicara NASA Chery Warner mengatakan pihaknya akan tetap memprioritaskan keselamatan saat lembaga tersebut mengalami perampingan. Misi ke luar angkasa juga dipastikan tetap berjalan.

    “Keselamatan tetap jadi prioritas utama bagi lembaga kami seiring menyeimbangkan kebutuhan menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisiensi, serta memastikan mampu mengejar Era Keemasan eksplorasi dan inovasi, termasuk ke Bulan dan Mars,” jelasnya.

    Program ini diperkenalkan pada awal pemerintahan Trump oleh Departemen Efisiensi Pemerintah Gedung Putih. Mei lalu, mereka mengusulkan akan memangkas dana lembaga antariksa tersebut sebanyak 25% dari US$24 miliar (Rp 393,7 triliun) menjadi US$18 miliar (Rp 295,3 triliun) selama tahun depan.

    Di saat bersamaan, NASA juga harus menghadapi masalah krisis kepemimpinan. Trump diketahui sempat mencalonkan astronaut swasta dan miliarder Jared Isaacman sebagai administrator NASA berikutnya pada Desember lalu.

    Namun pencalonan tersebut ditarik pada bulan Mei, tepat sebelum pemungutan suara. Hal ini terjadi saat hubungan Trump dan Elon Musk, mantan kepala DOGE, yang juga teman Isaacman memburuk. 

    Akhirnya bulan ini, Trump menunjuk Sean Duffy yang juga Menteri Perhubungan untuk memimpin NASA sementara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apindo Gelar Rakerkonas ke-34 di Bandung, Bahas PHK hingga Tarif Trump – Page 3

    Apindo Gelar Rakerkonas ke-34 di Bandung, Bahas PHK hingga Tarif Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) ke-34 pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat.

    Forum tahunan ini akan menjadi ruang strategis bagi para pelaku usaha untuk mendiskusikan berbagai isu perekonomian nasional serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ke depan.

    Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa RAKERKONAS ini menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan pandangan dunia usaha dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

    “Rakerkonas yang akan berlangsung di Bandung pada tanggal 4-6 Agustus nanti. Dan ini adalah Rakornas APINDO yang ke-34,” kata Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Shinta mengatakan Rakerkonas APINDO kali ini mengusung tema “Semangat Indonesia Incorporated”. Rakerkonas kali ini ingin menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjadikan kepentingan nasional sebagai fokus utama.

    “Kami mengambil tema semangat Indonesia Incorporated. Karena kami merasa inilah waktunya kita semua sebagai pemegang saham Indonesia untuk bisa berpartisipasi mencari solusi dan bagaimana caranya kita bisa bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk mengambil Indonesia sebagai kepentingan utama di dalam kemajuan ekonomi kita ke depan,” ujarnya.

    Rakerkonas juga akan menghadirkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, tidak hanya dari Jakarta, guna memperkuat jejaring dan sinergi lintas wilayah.

     

  • Upin & Ipin Universe Diserang Warga Malaysia, Teriak Boikot

    Upin & Ipin Universe Diserang Warga Malaysia, Teriak Boikot

    Jakarta, CNBC Indonesia – Game Upin & Ipin Universe menjadi sorotan di kalangan para gamer. Pasalnya game buatan Streamline Studios dan Les Copaque Production itu dipenuhi dengan kontroversi.

    Bahkan di X (dulunya Twitter), warganet menyerukan untuk memboikot game Upin & Ipin Universe. Dua tagar yang paling banyak digunakan untuk memboikot pembuatnya adalah #BoikotLesCopaque dan #BoikotStreamlineMedia.

    Ternyata alasan boikot ini cukup kompleks, mulai dari harga yang dianggap tidak masuk akal hingga masalah internal yang lebih serius.

    Kontroversi ini dimulai dari harga yang dinilai terlalu mahal, tak sebanding dengan kualitas atau konten yang ditawarkan. Harga game ini ada di kisaran 177 ringgit Malaysia (sekitar Rp 650.000).

    “Untuk game seharga Rp600 ribu dengan bug sebanyak ini si meh ya,” ujar warganet lewat akun txtdrgame sambil membagikan potongan video yang menunjukkan ada bug saat bermain game.

    Pengguna X Twitter bernama SEAGamethetic contohnya. Ia mengajak para game untuk tak membeli game Upin & Ipin Universe dan melaporkan pembuat game karena dianggap bermasalah.

    “1. Hapus game dari daftar keinginan Anda. 2. Jangan membeli game tersebut saat dirilis. 3. Posting ulang atau bagikan info ini ke media sosial bahwa kedua studio tersebut bermasalah. 4. Gunakan #BoikotStreamlineMedia #BoikotLesCopaque. 5. Jika Anda orang Malaysia, laporkan studio yang dicurigai kepada pihak berwenang,” cuit akun tersebut.

    Selain itu juga ada masalah internal yang menyebut bahwa perusahaan game ini belum membayar para karyawannya.

    Menurut laporan Nmiagaming, Streamline Studios terlambat membayar gaji karyawan selama berbulan-bulan yang terlibat dalam pembuatan game ini.

    Sementara mantan karyawan yang di PHK juga tak kunjung mendapatkan haknya. Dalam email internal yang diverifikasi oleh Nmia Gaming, bos studio itu menyebut masalah keuangan dan operasional sebagai alasan staf saat ini tidak dapat dibayar tepat waktu.

    Hal ini termasuk tidak adanya pembayaran ke EPF, skema pensiun yang diamanatkan pemerintah yang harus dikontribusikan oleh perusahaan di Malaysia.

    “Boikot karena perlakuan buruk terhadap karyawan dan karena kekacauan yang ditimbulkan #BoikotStreamlineMedia #BoikotLesCopaque,” tulis warganet.

    Selain itu juga ada masalah dengan para kreator konten. Kabarnya, ada dua kreator konten yang kena pelanggaran hak cipta (copyright) ketika mereka menayangkan konten tentang game Upin Ipin Universe di YouTube.

    Salah satunya adalah kreator konten gaming terkenal di Indonesia, Windah Basudara. Padahal, kreator konten mengaku game tersebut dibeli dan tidak diberikan gratis oleh pengembang.

    Yang bikin geram, Les Copaque Production malah menggunakan potongan video kreator konten bermain Upin Ipin Universe tanpa seizin pembuatnya sebagai materi promosi.

    “Windah Basudara stream game Upin Ipin sambil promote game tu. Tapi yang dapat, dia kena strike copyright. Tapi YouTube Official Les Copaque ambil video dia and letak dalam shorts. Member elok²promote, depa pi copyright lepastu “curi” and ambil. Bodo² je company camni,” tulis seorang warganet.

    Menanggapi kecaman publik tentang game Upin Ipin Universe, Les Copaque Production akhirnya merilis video klafirikasi berjudul “Soal Jawab: Upin & Ipin Universe” di kanal YouTube resmi mereka.

    Dalam video berdurasi sekitar 12 menit itu, pihak Les Copaque Production menyebut bahwa kreator konten terkena copyright karena musik di dalam game Upin Ipin Universe.

    Pihak Les Copaque Production menjelaskan bahwa game mengandung musik dari serial animasi tersebut memiliki lisensi pasti akan kena copyright ketika dimainkan tanpa izin.

    “Saat ini, kami sedang bekerja sama dengan para publisher supaya video game yang dimainkan kreator konten bisa di-monetize dan tak terkena copyright,” kata pihak Les Copaque Production di video klarifikasi di atas.

    Untuk sementara, streamer bisa menonaktifkan musik atau mengurangi volume musiknya agar tak kena copyright. Pernyataan itu sembari meminta maaf kepada kreator konten, terutama kepada Windah.

    Sementara masalah bug, mereka menyatakan telah melakukan beberapa kali test sebelum akhirnya dirilis.

    “Kita akan atasi dari masa ke sama, kita akan update patch, game memang seperti itu, gamers biasanya paham lah soal itu,” ujar pihak Les Copaque Production.

    Lalu untuk dugaan karyawan tidak dibayar, Les Copaque membantah rumor ini dan mengatakan mereka telah membayarkan semua hak karyawan sebelum game ini dirilis.

    “Jika tidak bayar daveloper, game ini mungkin tidak akan dirilis ke publik seperti sekarang,” kata mereka.

    “Saya tak tahu juga gaji staf mana yang tak dibayar gaji,”

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan ancaman kepada kepala sekolah di Jabar jika nekat melaksanakan study tour.

    Dedi menyebut penyelenggaran study tour bisa dilakukan di masing-masing wilayah, tanpa harus keluar kota.

    Karena itu, apabila ada kepala sekolah yang nekat melakukan study tour keluar kota, maka akan dicopot dari jabatannya.

    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap.”

    “Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” kata Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), dilansir Kompas.com.

    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegas Dedi.

    Ia pun menilai, selama ini banyak sekolah menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.

    Karena itu, Dedi beranggapan pelaksanaan study tour selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.

    Menurutnya, itu sama saja seperti pembodohan publik.

    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.”

    “Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelas Dedi.

    Dampak Larangan Study Tour

    Kebijakan larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi, menuai kontra dari pelaku industri wisata.

    Koordinator Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja, mengungkapkan larangan Dedi bisa berpotensi melemahkan sektor pariwisata dan mengancam mata pencaharian ribuan pekerja.

    Sebab, pendapatan para pemandu wisata dan pelaku usaha kecil, kebanyakan bergantung pada kunjungan pelajar.

    “Perjuangan para pekerja pariwisata Jawa Barat tidak sampai di sini. Selama Gubernur Jabar belum mengganti atau menghapus poin larangan kegiatan study tour sekolah, kami P3JB akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk langkah politik dan hukum,” kata Herdis saat dihubungi, Selasa (22/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Sejak larangan study tour diberlakukan, lanjut Herdis, banyak pemandu wisata kehilangan penghasilan utama mereka.

    Tak hanya itu, pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata, omzetnya juga menurun drastis.

    “Dampaknya sangatlah signifikan. Pasar ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang selama ini saling menopang ekonomi rakyat kecil,” urainya.

    Menurutnya, segmen sekolah berkontribusi 50 hingga 60 persen terhadap omzet tahunan pelaku usaha jasa wisata, khususnya saat musim liburan pendidikan. 

    Ia menilai, seharusnya kebijakan ini tidak serta-merta diterbitkan tanpa solusi pengganti yang jelas.

    “Kerugian sangat besar. Hilangnya income perusahaan rata-rata mencapai 50 persen. Sebelum kebijakan dikeluarkan, seharusnya Gubernur memberikan alternatif solusi agar usaha tetap berjalan,” lanjutnya.

    Kondisi serupa dirasakan Aziz (55), pemilik biro perjalanan wisata di Kabupaten Bandung.

    Ia mengaku kehilangan sekitar 50 persen pendapatan sejak Surat Edaran (SE) larangan study tour diberlakukan.

    Biasanya, perusahaan Aziz mengakomodasi perjalanan study tour ke berbagai destinasi, mulai dari Yogyakarta, Malang, Banten, hingga Bali.

    “Langsung pangkas omzet otomatis. Sekarang banyak karyawan libur karena memang tidak ada orderan,” ujarnya, Selasa (22/7/2025). 

    Meski belum sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK), Aziz mengaku sebagian besar armada busnya kini menganggur di garasi. 

    Ia kini hanya mengandalkan pesanan dari segmen korporasi dan swasta. 

    Aturan Larangan Study Tour

    Larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi termuat dalam SE Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

    Di poin tiga SE itu, tertulis, “Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.”

    Selain study tour, kegiatan wisuda maupun perpisahan di sekolah juga dilarang. Seperti yang termuat pada poin empat:

    “Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.”

    Terkait alasan melarang kegiatan study tour, Dedi pernah menjelaskan dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya, pada 25 Februari 2025.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi

  • Video: Dua Pukulan Ekonomi, PHK Naik & Orang Miskin Bertambah

    Video: Dua Pukulan Ekonomi, PHK Naik & Orang Miskin Bertambah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level terendah dalam dua dekade. Tercatat, kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

  • Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, maraknya pemangkasan tenaga kerja di kawasan industri menjadi penyebab meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, saat ini telah terjadi kasus PHK di kawasan-kawasan industri, seperti yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

    “Kita hari ini melonjak [angka PHK] di kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” kata Noel ketika ditemui di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian telah memengaruhi operasional perusahaan, yang berujung pada efisiensi karyawan.

    Kendati begitu, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mitigasi serta intervensi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai dapat menghambat dunia usaha.

    Salah satu aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Makanya ada regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau tidak dihapus. Dan Presiden kan tegas soal Permendag No.8, tidak boleh ada pertek-pertek,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.