Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Badai PHK Tak Cuma Hantam RI, Pengusaha Ungkap Fakta Ini

    Badai PHK Tak Cuma Hantam RI, Pengusaha Ungkap Fakta Ini

    Jakarta –

    Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, PHK memang sedang terjadi di beberapa negara.

    Bob menyebut terjadinya PHK merupakan efek jangka panjang pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan kegiatan produksi terhambat, namun pencetakan uang terus berjalan.

    “Kalau soal PHK, kita bilang sekarang di negara manapun PHK, karena ekonomi menciut, ekonomi dunia begini loh. Waktu COVID kita nggak memproduksi apa-apa. Tapi hanya satu yang kita produksi. Printing money. Jadi duitnya dipakai macam-macam. Nah sekarang saatnya kita harus bayar, sehingga ekonomi itu shrinking,” katanya saat dijumpai di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Akibat kondisi itu roda ekonomi dunia menjadi semakin tertekan. Efek dominonya terasa hingga sektor ketenagakerjaan dan menyebabkan terjadinya badai PHK. Bob memberi contoh China dan Singapura yang juga menghadapi isu ketenagakerjaan.

    “Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan. Jadi PHK akan jadi mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di semua negara juga. Bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Bahkan Singapura pun dia akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena ada digital transformasi,” bebernya.

    Dalam kondisi ini Bob menyebut yang perlu dilakukan adalah terus menyediakan lapangan kerja. Artinya jika ada 10 buruh terkena PHK maka harus ada 15 lowongan kerja baru yang dibuka.

    “Ya memang harus ada effort dari kita untuk bagaimana men-create employment. Cuma yang bahayanya begini, begitu ekonomi lagi melemah, pemerintah kan kurang penerimaan. Nah karena kurang penerimaan, pajak dinaikkan. Yang bayar pajak siapa? Ya mereka yang bekerja, ya mereka yang berusaha,” ujar Bob.

    Saat ditanya soal tarif 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap sektor ketenagakerjaan Indonesia, Bob menyebut yang perlu diwaspadai adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Bila pelemahan rupiah bisa diatasi maka Indonesia akan terhindar dari badai PHK.

    Saat ini beberapa industri berorientasi ekspor memang masih mengandalkan bahan baku dari impor yang menggunakan dolar AS untuk transaksi. Di sisi lain, ekspor ke AS berpotensi turun karena adanya tarif yang lebih tinggi.

    “Kalau PHK sih pastilah kita akan menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang penting dia dapat kerja baru. Nah jadi harus dibuka ladang-ladang pekerjaan baru. Oleh karena itu regulasi harus lebih elastis, jangan terlalu ribet,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani menyebut PHK hingga Juni 2025 sudah memakan korban hingga 150 ribu orang. Angka tersebut merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kalo kami di APINDO kami pakai data PHK itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita melihat yang keluar dari BPJS itu kan PHK sampai dengan Januari sampai Juni 2025 itu kan sudah 150 ribu. Dan yang klaim itu 100 ribuan. Jadi ini angka yang dipakai, dasarnya dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (19/7/2025).

    Angka itu lebih tinggi dari data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker mencatat jumlah korban PHK pada Januari sampai bulan Juni mencapai 42.385 pekerja, naik sekitar 32,19% dari periode yang sama di tahun yang sebesar 32.064 pekerja.

    Lihat juga Video: Momen Kapolri Lepas 1.575 Buruh Korban PHK untuk Bekerja Kembali

    (ily/kil)

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • Bakar Uang Triliunan, Nasib Facebook Memprihatinkan

    Bakar Uang Triliunan, Nasib Facebook Memprihatinkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta Platforms, induk Facebook, tengah menghadapi tekanan besar di tengah ambisi Mark Zuckerberg menguasai pasar kecerdasan buatan (AI) global.

    Meski telah membakar dana lebih dari US$60 miliar (Rp984 triliun) untuk teknologi augmented reality (AR) dan ratusan triliun rupiah lagi untuk pengembangan AI, hasil yang diperoleh belum sebanding dengan pengeluaran.

    Dalam laporan keuangan kuartal kedua (Q2) 2025, Meta diperkirakan mencatat pertumbuhan laba paling lambat dalam dua tahun terakhir, hanya 11,5% menjadi US$15,01 miliar (Rp246 triliun).

    Pendapatan perusahaan hanya tumbuh 14,7%, paling lemah dalam tujuh kuartal terakhir. Sementara itu, biaya operasional mereka bengkak hampir 9% dan menjadi sorotan utama para analis.

    Zuckerberg bahkan menginvestasikan US$14,3 miliar (Rp234 triliun) ke startup Scale AI dan membentuk Superintelligence Lab, sambil tetap melanjutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di internal perusahaan. Langkah ini dinilai penuh risiko, apalagi model AI Meta, Llama 4, masih belum menunjukkan performa yang berarti.

    Para investor masih akan mencermati apakah Meta akan kembali meningkatkan belanja modalnya tahun ini, setelah sebelumnya dinaikkan pada April.

    Pekan lalu, Alphabet juga menaikkan proyeksi belanja modalnya sebesar 13% menjadi US$85 miliar (Rp1.394 triliun) karena lonjakan permintaan untuk layanan Google Cloud berbasis AI.

    “Kami memandang kenaikan capex sebagai hal positif karena. Meta bisa menjadi solusi lengkap bagi banyak departemen pemasaran,” ujar Ben Barringer, kepala riset teknologi di Quilter Cheviot, yang memegang saham Meta, dikutip dari Reuters, Rabu (30/7/2025).

    Meskipun harga saham Meta naik 20% tahun ini, banyak pihak mempertanyakan ke mana arah strategi AI perusahaan. Analis eMarketer menilai, Meta memang berhasil mengintegrasikan AI dalam platform iklannya, namun upaya bersaing langsung dengan OpenAI dan Google DeepMind tampak berat dan menghabiskan modal.

    Dengan meningkatnya persaingan di sektor AI dan tekanan dari pasar iklan yang lesu serta dominasi TikTok, masa depan Meta kini penuh ketidakpastian.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memicu maraknya terjadi praktik premanisme di Tanah Air. Praktik ini juga dikhawatirkan berujung pada gagalnya investasi yang masuk ke Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari—Juni 2025. Jumlahnya melonjak 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 pekerja yang ter-PHK.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan praktik premanisme bisa menghambat investor eksisting dan calon investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Sangat, ini [premanisme] menghambat investor eksisting juga membuat calon investor tidak tertarik untuk masuk ke Indonesia,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Wijayanto menjelaskan, akar dari premanisme ini muncul seiring dengan melonjaknya jumlah pekerja ter-PHK yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru.

    “Pengangguran adalah salah satu sebab munculnya premanisme, makanya premanisme makin marak saat kondisi ekonomi sulit,” tuturnya.

    Bahkan, dia menyebut premanisme merupakan salah satu faktor yang kasat mata yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, praktik premanisme bukan hanya menghambat aktivitas investor eksisting yang membuat mereka enggan melakukan ekspansi, melainkan juga akan menghambat masuknya investor asing baru ke Indonesia.

    “Jika PHK terus naik, premanisme akan semakin marak, iklim usaha semakin memburuk sehingga PHK meningkat dan seterusnya,” tambahnya.

    Untuk itu, Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah harus segera memberantas premanisme dengan tindakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera, memprioritaskan program jangka pendek untuk mendongkrak daya beli, dan menciptakan lapangan kerja.

    Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kawasan industri steril dari praktik premanisme. “APH [aparat penegak hukum] harus segera turun tangan, memastikan premanisme digulung, terutama di kawasan industri dan perdagangan yang strategis,” imbuhnya.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyebut praktik premanisme mengganggu iklim usaha dan membuat investor asing tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai praktik premanisme telah merugikan dunia usaha dan negara. “Kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu [premanisme], [investor] tidak jadi masuk,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sanny menyampaikan bahwa praktik premanisme bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, melainkan juga meluas ke wilayah lain, termasuk Batam.

    “Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini [premanisme] sangat mengganggu sekali,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sanny menyebut kegiatan premanisme ini berkaitan erat dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, gelombang PHK juga memicu premanisme.

    “Di mana dalam penyerapan [tenaga kerja] itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak melalui PHK itu menjadi praktik-praktik gangguan-gangguan keamanan itu terjadi [premanisme]. Jadi memang ada korelasinya,“ tandasnya.

  • Pengusaha Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus Jelang Tarif Trump 1 Agustus

    Pengusaha Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus Jelang Tarif Trump 1 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan sejumlah insentif untuk industri padat karya sebagai upaya mengantisipasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang-barang Indonesia.

    Untuk diketahui, Presiden Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Di sisi lain, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias tarif 0%.

    Adapun, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya, seperti Vietnam dengan tarif impor sebesar 20%.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai keberhasilan diplomasi perdagangan antara AS—Indonesia harus dibarengi dengan pembenahan struktural di dalam negeri, termasuk kepastian hukum dan berusaha, upah tenaga kerja, hingga efisiensi logistik.

    “Apindo menekankan pentingnya pemberian insentif yang terukur dan berdampak langsung pada industri, khususnya sektor padat karya,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Shinta mengungkapkan usulan insentif ini mencakup insentif fiskal seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, hingga perluasan skema pajak penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah.

    “Hal-hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Dirjen Pajak yang baru, kami juga baru berdialog dengan beliau dan kami sudah sampaikan juga hal-hal yang menjadi harapan daripada pelaku usaha,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Apindo juga mendorong adanya kemudahan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada dunia usaha. Pasalnya, Shinta menyebut suku bunga acuan alias BI rate masih berada pada level tinggi.

    Padahal, sambung dia, akses pembiayaan termasuk BI rate menjadi bagian untuk keberlangsungan dunia usaha, menjaga arus kas, menopang kapasitas produksi, serta untuk mengurangi gelombang PHK.

    Selain itu, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan skema net-metering.

    Shinta menambahkan, dunia usaha juga mendorong akan adanya efisiensi biaya dan hambatan perizinan untuk menekan biaya operasional.

    Dia menjelaskan sederet insentif ini juga sekaligus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan,” terangnya.

    Shinta menyampaikan bahwa sederet kebijakan ini mencerminkan komitmen Apindo untuk menciptakan usaha yang lebih kompetitif, lebih inklusif, menjadi pondasi utama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perluasan lapangan pekerjaan.

    “Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” pungkasnya.

  • Gelombang PHK Massal di Indonesia, Begini Solusi dari Anggota DPR – Page 3

    Gelombang PHK Massal di Indonesia, Begini Solusi dari Anggota DPR – Page 3

    Yahya meyakini, keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja bukanlah dua kutub bertentangan. Sebaliknya, dalam situasi krisis, maka kedua hal tersebut justru harus saling menopang.

    “Negara boleh hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengarah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan,” Yahya menandasi.

    Seperti diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan survei terbarunya yang mengungkap lebih dari 50% perusahaan sebagai responden risetnya menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya atau melakukan PHK imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan terus berlangsung.

  • Industri Padat Karya di Persimpangan Jalan, Badai PHK Masih Jadi Momok

    Industri Padat Karya di Persimpangan Jalan, Badai PHK Masih Jadi Momok

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya masih terus terjadi seiring tekanan yang dihadapi industri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, saat ini fenomena PHK di industri padat karya terus meningkat, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mengalami kesulitan.

    “Tapi memang kalau lihat kondisinya, PHK ini terus meningkat, dan terutama di dalam sektor-sektor yang juga menjadi sektor padat karya seperti TPT, tekstil, sektor-sektor yang sangat tertekan pada hari ini,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu menggelontorkan berbagai kebijakan dukungan agar sektor industri padat karya dapat bertahan dan terus menciptakan lapangan kerja.

    Dukungan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, perluasan skema PPh 21 ditanggung pemerintah, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif.

    Di samping itu, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui PLTS atap dengan skema net-metering.

    Shinta menjelaskan bahwa seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan.

    “Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” kata Shinta.

    Adapun, dalam survei terbaru Apindo, 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya atau melakukan PHK imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Dalam kesempatan terpisah, Shinta menuturkan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun, telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Kondisi itu bahkan terbukti melalui survei terbaru yang dilakukan Apindo. Shinta mengungkapkan, survei Apindo menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

    “Dalam survei Apindo yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” tuturnya.

    Peluang dari Tarif Trump

    Negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menghasilkan kesepakatan penurunan tarif dagang resiprokal dari 32% menjadi 19% untuk produk Indonesia dinilai dapat meminimalisir risiko lonjakan PHK di industri padat karya.

    Shinta menilai jika Indonesia dikenai tarif impor yang lebih tinggi maka akan berdampak pada ekspor TPT yang dikhawatirkan bisa memicu gelombang PHK.

    “Kalau sekarang kita enggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK akan semakin lagi bertambah. Jadi ini hal-hal contoh yang coba dilakukan untuk meminimalisir PHK yang sudah ada,” ujarnya.

    Dengan tarif resiprokal yang dikenakan terhadap Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara kompetitor, menurut Shinta, dapat menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi di industri TPT.

    “Ke depan, kita masih melihat berbagai peluang seperti contohnya kalau memang tarif resiprokal Indonesia ini lebih rendah daripada negara kompetisi di industri TPT, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain,” kata Shinta.

    Menurutnya, jika pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia lebih rendah, maka peluang investor asing mengalihkan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    Bahkan, Shinta menyebut beberapa perusahaan asing dari China sudah mulai mengalihkan investasi ke Tanah Air, terutama di sektor ritel.

    “Kalau ini [tarif resiprokal Trump] memang kita bisa lebih kompetitif, tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini, seperti China juga ada beberapa saya rasa yang mulai masuk investasi ke TPT,” ungkapnya.

    Insentif untuk Industri Padat Karya

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian paket insentif fiskal ke sejumlah sektor industri padat karya, seperti keringanan pajak hingga subsidi energi.

    Hanya saja, Yusuf menilai usulan insentif fiskal untuk industri padat karya perlu dilakukan secara selektif dan berbasis pemetaan sektoral. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19 yang mendorong insentif diberikan secara luas.

    “Tidak semua sektor padat karya mengalami tekanan yang sama. Misalnya, sektor tekstil dan produk tekstil [TPT] mungkin lebih tertekan dibandingkan sektor makanan-minuman atau alas kaki. Pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa insentif tidak diberikan secara menyamaratakan, melainkan tepat sasaran,” ujar Yusuf kepada Bisnis.

    Dia menjelaskan bahwa meskipun ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik, kebijakan tarif AS, perlambatan ekonomi China, dan tekanan nilai tukar serta suku bunga, dampaknya saat ini bersifat lebih sektoral dan tidak menyeluruh seperti saat pandemi.

    Kendati demikian, ada satu persamaan yang menurutnya signifikan yaitu perlambatan permintaan—baik dari pasar ekspor maupun domestik. Perlambatan permintaan, sambungnya, menekan daya saing dan keberlangsungan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja informal dan berupah rendah.

    Di samping itu, Yusuf mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini tidak seleluasa masa pandemi. Oleh karena itu, insentif harus diprioritaskan untuk sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan permintaan dalam negeri.

    “Insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah [DTP] untuk pekerja upah rendah dan relaksasi PPh Badan bisa saja dipertimbangkan lagi, tetapi skalanya mungkin tidak sebesar saat pandemi,” ucapnya.

    Tak hanya keringanan pajak, Yusuf juga menilai pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi biaya energi industri, seperti listrik dan gas pada jam sibuk, yang menurutnya merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi.

    Selain itu, dia juga menilai bahwa insentif non fiskal seperti fasilitasi ekspor dapat menjadi opsi yang berdampak nyata. Yusuf menyarankan langkah-langkah seperti pengurangan tarif logistik, simplifikasi dokumen ekspor, hingga percepatan restitusi PPN dapat membantu pelaku usaha.

    “Insentif semacam ini tidak langsung mengurangi beban fiskal, tapi memberi ruang napas cukup besar bagi pengusaha,” tutupnya.

  • Pengusaha Blak-blakan Tarif AS Bisa Bikin PHK Naik

    Pengusaha Blak-blakan Tarif AS Bisa Bikin PHK Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air akan terus berlanjut, jika tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan bahwa tenaga kerja yang ter-PHK melonjak hingga 32,1% sepanjang Januari—Juni 2025 atau merupakan angka yang tinggi. Shinta juga tak mengelak angka PHK ini lantaran sejalan dengan survei yang dilakukan Apindo.

    “Tetapi yang jelas kelihatan bahwa tadi kenaikan [PHK] itu ada, pemerintah sendiri mengatakan [PHK naik] 32%, itu kan angka tinggi, kenaikan yang tinggi, dan ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo,” ujar Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa tingginya tenaga kerja yang ter-PHK merupakan hal nyata yang terjadi saat ini. Dia juga menuturkan gelombang PHK ini masih akan terus terjadi.

    “Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tetapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir,” ujarnya

    Di sisi lain, Shinta menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meminimalisir dampak tarif ke lonjakan PHK melalui kesepakatan dagang dengan AS.

    Untuk diketahui, Trump sendiri telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya adalah 32%. Namun, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias tarif 0%.

    Shinta menilai, jika Indonesia dikenai tarif impor tinggi maka akan berdampak pada ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikhawatirkan bisa memicu gelombang PHK.

    “Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK akan semakin lagi bertambah. Jadi ini hal-hal contoh yang coba dilakukan untuk meminimalisir PHK yang sudah ada,” ujarnya.

    Namun, Shinta menambahkan bahwa gelombang PHK diperkirakan belum berhenti lantaran kondisi ekonomi saat ini yang belum stabil.

    Shinta juga menyoroti tingginya PHK yang mayoritas terpusat di Jawa Tengah lantaran banyak pabrik industri TPT yang berdiri di sana. Faktor lain, sambung dia, mayoritas tenaga kerja yang ter-PHK di Jateng juga disebabkan karena upah minimum.

    “Dan kemarin itu jelas di Jateng ada beberapa pabrik besar yang juga [melakukan PHK],” tandasnya.

    Dalam catatan Bisnis, raksasa industri tekstil Indonesia, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex melakukan PHK massal terhadap lebih dari 10.000 pekerja.

    PHK ini dilakukan menyusul adanya putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan dari PT Indo Bharat Rayon dan memutus Sritex Pailit dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

    Berdasarkan surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025, Tim Kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit.

  • Pengusaha Beberkan Daerah-daerah Rawan Aksi Premanisme

    Pengusaha Beberkan Daerah-daerah Rawan Aksi Premanisme

    Jakarta –

    Aksi premanisme masih menjadi persoalan serius bagi pengusaha. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sanny Iskandar aksi premanisme terjadi di kawasan industri.

    Menurut Sanny aksi premanisme muncul tidak lepas dari persoalan penyerapan lapangan kerja. Menurutnya jika penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, ditambah adanya PHK, maka aksi premanisme terjadi.

    “Memang ini nggak bisa lepas dan menyangkut masalah terkait ketersediaan maupun penyerapan lapangan kerja. Di mana memang penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak PHK itu yang jadi praktik-praktik gangguan keamanan itu ada korelasinya,” ujar Sanny dalam konferensi pers APINDO di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menurutnya, premanisme banyak terjadi di berbagai industri, mulai dari ritel, tambang, transportasi, hingga manufaktur. Ia menyebut sektor manufaktur lah yang paling menderita karena premanisme.

    Meski ada penertiban oleh aparat penegak hukum, namun belum sepenuhnya berhasil. Kerap kali informasi penertiban bocor, sehingga begitu aparat turun ke lapangan maka kondisinya menjadi kondusif.

    Selain itu, aksi premanisme itu terjadi di kota atau kabupateng yang cukup banyak kawasan industri.

    “Memang begitu ada operasi rapi, dan begitu tidak ada operasi kemudian terjadi. Jadi memang kalau misalnya di kantong-kantong kegiatan industri manufaktur, tentunya ya memang di Tangerang, Banten, Bekasi, Kerawang ya, Jawa Tengah, Jawa timur Jawa Timur,” beber Sanny.

    Aksi premanisme juga terjadi di pabrik-pabrik yang berlokasi di Kepulauan Riau hingga di Subang, Jawa Barat. Kasus di Subang berkaitan dengan proyek pabrik BYD yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu ke belakang.

    Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menambahkan premanisme merugikan bagi pengusaha dan negara. Ia menyebut aksi premanisme membuat ongkos produksi menjadi bertambah.

    Secara jangka panjang persoalan itu juga mempengaruhi daya saing berusaha dengan negara lain. Pasalnya, premanisme akan mengganggu terciptanya low cost economy yang diperlukan bagi dunia usaha.

    “Jadi sekali lagi yang kita dorong adalah dalam skala yang lebih besar, scoop yang lebih besar, yaitu mengurangi premanisme dalam segala bentuknya untuk mendorong low cost economy sehingga kompetitif kita, dan konteks domestik global juga bisa lebih meningkat,” tutur Ajib.

    (ily/hns)

  • Pengusaha Ungkap 150.000 Orang Jadi Korban PHK, Diprediksi Bertambah!

    Pengusaha Ungkap 150.000 Orang Jadi Korban PHK, Diprediksi Bertambah!

    Jakarta –

    Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat tahun ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, PHK hingga Juni 2025 sudah memakan korban hingga 150 ribu.

    Angka tersebut merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, kata Shinta, 100 ribu di antaranya terdata sudah mengajukan klaim manfaat.

    “Kalau kami di APINDO kami pakai data PHK itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita melihat yang keluar dari BPJS itu kan PHK sampai dengan Januari sampai Juni 2025 itu kan sudah 150 ribu. Dan yang klaim itu 100 ribuan. Jadi ini angka yang dipakai, dasarnya dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (19/7/2025).

    Angka itu lebih tinggi dari data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker mencatat jumlah angka korban PHK pada Januari sampai bulan Juni mencapai 42.385 pekerja. Angka ini naik sekitar 32,19% dari periode yang sama di tahun lalu yakni sebanyak 32.064 pekerja.

    Namun, Shinta menyebut tak ingin berdebat soal perbedaan angka PHK. Ia hanya menekankan bukti PHK itu ada, dan angkanya meningkat cukup tinggi.

    “Tapi tentunya kita juga melihat bahwa dalam Kemenaker punya laporan dari Disnaker dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang kita nggak usah berdebat soal angka, data. Tapi yang jelas kelihatan tadi kenaikan itu ada, pemerintah mengatakan 32%. Itu kan angka tinggi, kenaikan tinggi. Dan ini memang sudah dirasakan juga dari survey yang dibuat APINDO,” beber Shinta.

    Shinta berpendapat gelombang PHK masih akan terus bergulir. Apalagi dengan adanya tarif 19% dari Amerika Serikat, hal itu berpotensi mengganggu kinerja industri berorientasi ekspor.

    “Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya PHK biasa, tapi ini PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir. Makanya dari sisi tarif Trump dan lain-lain itu jangan sampai kita bertambah lagi. Karena yang kena kan ekspor yang kena di sana TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)” sebut Shinta.

    “Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK-nya akan semakin bertambah,” tutupnya.

    (ily/hns)