Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Pemblokiran Rekening Nganggur Langgar Hak Konstitusi-Ganggu Stabilitas

    Pemblokiran Rekening Nganggur Langgar Hak Konstitusi-Ganggu Stabilitas

    Jakarta –

    Lembaga riset dan advokasi kebijakan publik The PRAKARSA menyoroti kebijakan pemblokiran rekening secara sepihak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana diketahui, PPATK melakukan pemblokiran sementara rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih untuk mencegah kegiatan ilegal dan praktik pencucian uang.

    Peneliti The PRAKARSA, Ari Wibowo mengatakan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

    “Pemblokiran tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak konstitusional dan hak asasi finansial warga negara, serta berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7/2025).

    Lebih lanjut, Ari menilai bahwa status rekening dormant saja tidak bisa dijadikan dasar hukum pemblokiran. “PPATK memang memiliki wewenang untuk memblokir rekening jika ada indikasi tindak pidana seperti pencucian uang, namun status rekening dormant atau tidak aktif saja tanpa adanya indikasi pidana yang jelas tidak dapat menjadi dasar hukum pemblokiran,” tambahnya.

    Selain itu, pemblokiran sepihak disebut bertentangan dengan sejumlah regulasi. “Di antaranya UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (2), dan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (4) dimana intinya regulasi tersebut memberi wewenang pemblokiran rekening kepada PPATK jika memang terdapat dugaan tindak pidana,” jelasnya.

    Sementara itu, Ekonom The PRAKARSA Roby Rushandie menyatakan pemblokiran rekening ini telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Aksi pemblokiran ini dinilai rawan menyasar kelompok rentan.

    “Kebijakan pemblokiran dormant yang tidak berhati-hati sudah menyulitkan masyarakat, apalagi beberapa yang terdampak yakni masyarakat pedesaan yang memang jarang bertransaksi karena keterbatasan infrastruktur. Kelompok masyarakat rentan seperti lansia, pensiunan, pekerja informal dan mereka yang terkena PHK berisiko terkena pemblokiran rekening,” katanya.

    Untuk itu, Roby mendesak agar kebijakan ini dievaluasi secara komprehensif. “Pemerintah agar mengevaluasi peraturan dan prosedur PPATK untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan pemblokiran didasarkan pada proses hukum yang adil, termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Roby.

    Roby juga mengusulkan PPATK dan bank agar selektif dalam melakukan pemblokiran. “Supaya dikategorikan mana rekening-rekening dormant yang memiliki risiko tinggi disalahgunakan, agar tidak salah sasaran, selain itu hendaknya ada mekanisme pemberitahuan atau notifikasi bagi rekening yang akan diblokir, serta mekanisme reaktivasi yang tidak menyulitkan,” imbuhnya.

    30 Juta Rekening Sudah Dibuka

    Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto

    Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengaku pihaknya sudah membuka akses blokir terhadap 30 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih. Pembukaan ini terus dilakukan secara bertahap sejak Mei 2025.

    “Data terakhir sudah 30 juta rekening yang dibuka blokir,” kata Natsir kepada detikcom, Minggu (3/8/2025).

    Natsir menerangkan permintaan pembukaan rekening nganggur yang diblokir terus dilakukan. Dia menyebut pembukaan rekening dilakukan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi, dari total 120 juta rekening yang diblokir.

    “Setiap hari memang terus dibuka, setelah verifikasi dilakukan dan bank melakukan kewajibannya menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant sejak 15 Mei 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan. Upaya ini dinilai untuk melakukan perlindungan rekening nasabah agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi.

    Pasalnya dalam proses analisis yang dilakukan PPATK sepanjang lima tahun terakhir, maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Dana pada rekening dormant itu disebut diambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain yang tidak diketahui pemiliknya (tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah). Selain itu, rekening dormant tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya administrasi kepada bank hingga banyak rekening dormant yang dananya habis dan ditutup oleh pihak bank.

    Oleh karena itu PPATK meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah, serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan. Pengkinian data nasabah disebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak merugikan nasabah sah, serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia.

    “Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak/kepentingan nasabah terlindungi, serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan,” tegasnya.

    Uang nasabah yang terkena blokir dipastikan tetap aman dan 100% utuh. Bagi yang ingin menyampaikan keberatan terkait penghentian sementara transaksi rekening dormant, dapat menyampaikannya melalui tautan https://bit.ly/FormHensem untuk selanjutnya isi formulir dengan lengkap dan teliti.

    Lihat juga Video: Pro-Kontra Rekening ‘Tidur’ 3 Bulan Diblokir PPATK

    Halaman 2 dari 2

    (kil/kil)

  • Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan model baru pembinaan debitur melalui Business Process Improvement (BPI) Monoline Collection yang berada langsung di bawah kantor pusat perseroan. Langkah ini menjadi upaya efisiensi penagihan dan eksekusi kredit bermasalah.

    BTN menetapkan beberapa wilayah sebagai pilot project BPI Monoline Collection, yakni Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Kanwil Jabalnusra). Selain itu, peluncuran BPI ini menjadi bentuk pembenahan tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan masuk dalam poin penting strategi perseroan di tahun 2025, yakni optimalisasi strategi collection and recovery. Dengan adanya langkah penyempurnaan ini, ia berharap dapat mencapai target rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 3,04% pada akhir tahun ini.

    “Masih ada sisa lima bulan, jadi setelah inisiatif ini roll out secara massal, harapannya dapat mendorong pencapaian target,” kata Nixon dalam dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Nixon menjelaskan, risiko kredit bermasalah saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti kondisi makro ekonomi global dan domestik. Ia mencontohkan, dinamika perekonomian pasca Covid-19, ketegangan geopolitik serta ketidakpastian berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, inflasi, serta perang dagang, memperdalam risiko kredit bermasalah.

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak terhadap bisnis bank terutama kenaikan rasio kredit bermasalah. BTN melihat kebutuhan untuk melakukan transformasi proses bisnis secara menyeluruh untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Saat ini biaya collection and recovery masih tinggi karena biaya transportasi dan lain-lain yang semakin mahal, serta tumpang-tindih di kantor cabang untuk proses penagihan. Dengan penyempurnaan sistem collection dan strategi recovery, kita berharap dapat memperkuat risk underwriting dan menjaga cost of credit di bawah 1,2%,” ujarnya.

    Peluncuran BPI ini juga sejalan dengan upaya penguatan holistic banking propositions atau penawaran layanan perbankan yang menyeluruh serta kapabilitas untuk melayani dengan skala yang lebih besar.

    “Kita bukan lagi hanya sekadar bank yang berjualan KPR (kredit pemilikan rumah), tetapi menawarkan package produk yang holistik, sehingga operasional kantor cabang pun kita transformasi menjadi lebih terfokus, baik itu ke portofolio (pembiayaan) maupun ke transaksi. Sebelum mencapai ke sana, kita bereskan dahulu collection-nya,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai transformasi penagihan kredit saat ini menjadi momentum yang tepat mengingat kondisi makroekonomi dan kinerja bisnis perseroan yang relatif terjaga dengan baik.

    Tahun ini, terang Setyo, tekanan suku bunga sudah turun dan biaya dana mulai melandai. Tujuan akhir BTN sendiri untuk mengurangi biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

    “Karena setiap tahun kita keluar biaya cukup besar untuk itu. Kalau itu bisa diperbaiki, kita bisa gunakan biayanya untuk meng-generate revenue dan meningkatkan profitabilitas,” jelas Setiyo.

    Setiyo menambahkan, BTN memiliki 2.000 staf dan tenaga collection di seluruh Indonesia. Ia juga memastikan, perseroan berkomitmen untuk melakukan improvement pada proses bisnis collection dengan benchmarking bank-bank top internasional.

    Salah satu yang menonjol dari best practice di tingkat global adalah penerapan teknologi otomasi untuk berbagai bidang, termasuk collection. Dalam hal ini, perseroan menggunakan chatbot untuk proses penagihan kepada debitur.

    “Hampir semua bank yang sudah maju, collection-nya banyak diotomasi dan menggunakan analytics. Kita juga akan mengubah dari sistem terdistribusi menjadi regionalisasi atau cluster-based,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Ekonom Pertanyakan Keabsahan Data Pengangguran yang Dirilis Pemerintah

    Ekonom Pertanyakan Keabsahan Data Pengangguran yang Dirilis Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengingatkan pemerintah untuk menyajikan data yang lebih detail terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurutnya, hal ini penting guna mengetahui realitas sesungguhnya di lapangan, khususnya terkait nasib para pekerja yang terkena PHK tersebut.

    Dia mencontohkan data BPS yang menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 83.000 orang pada Februari 2025, sehingga totalnya mencapai 7,28 juta orang.

    Namun, tambahan jumlah pengangguran itu belum jelas berasal dari mana. Saparini pun mempertanyakan apakah lonjakan pengangguran itu berasal dari karyawan terkena PHK.

    Dia berpendapat pertanyaan itu belum bisa terjawab oleh data BPS. Sebab, bisa saja jumlah karyawan terkena PHK itu malah sudah mendapat pemasukan baru dari berwirausaha, sehingga spending atau pengeluaran mereka tetap kuat.

    “Ini yang belum bisa kita jawab. Kalau mereka PHK, gak apa-apa PHK nya karena mereka beralih ke industri digital dan spendingnya masih tetap. Aman kita. Tapi konsumsi rumah tangganya [malah] turun tadi,” ucap Saparini dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Berdasarkan data BPS, angka konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2025 hanya tumbuh 4,89% yoy. Angka itu lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal IV/2024 yang sebesar 4,89% yoy.

    Lebih lanjut, Saparini mengingatkan kemudahan akses data bisa menjadi kunci untuk membuat rekomendasi kebijakan ekonomi pemerintah.

    Dia mengatakan, data yang jelas dan akurat dapat menggambarkan fenomena atau keadaan ekonomi sesungguhnya. Oleh karena itu, dari data yang akurat, para pemangku kepentingan bisa memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan.

    Menurutnya, BPS harus mampu menyediakan data yang detail dan dapat diakses oleh publik. Saparini mencontohkan, saat ini sudah terjadi shifting atau peralihan pengeluaran masyarakat miskin.

    Dia mengatakan peralihan itu misalnya, bisa dilihat dari konsumsi listrik masyarakat. Menurut Saparini, masyarakat miskin tak hanya bisa diukur dari konsumsi listrik yang sebesar 450 VA.

    “Sebenarnya, sekarang ini berapa banyak rumah tangga yang dulu 450 VA itu cukup? Sekarang orang miskin 450 juga tak cukup,” katanya.

    Tak hanya dari konsumsi listrik, Saparini juga mencontohkan, berdasarkan data saat ini jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta unit usaha. Namun, detail terkait data ini masih belum jelas juga.

    Dia pun mempertanyakan terkait detil dari unit usaha yang dijalankan, sektor yang dijalani, hingga sekala dari UMKM itu sendiri.

    Menurutnya, data terkait UMKM itu harus dibuat by name by address. Sehingga, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menelisik permasalah lebih jelas.

    Saparini juga mencontohkan jika pemerintah menelan mentah-mentah dapat jumlah UMKM itu dan secara merata memberikan permodalan, belum tentu efektif. Sebab, belum ada bukti bahwa sebanyak 65 juta UMKM itu sedang membutuhkan modal.

    “Jadi menyelesaikan 65 juta itu tidak hanya dengan pemerintah memberikan permodalan karena banyak permasalahan mereka, bukan cuma soal modal,” katanya.

  • Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga menolak kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang ASN di Jawa Barat menggelar rapat di hotel. Menurutnya, aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi Kota Bandung yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah.

    Farhan menjelaskan, rapat ASN tetap akan digelar di hotel, terutama hotel bintang dua, bintang tiga, dan hotel melati. Tujuannya bukan sekadar kenyamanan, tapi untuk membantu industri perhotelan yang terpukul sejak pandemi.

    Bahkan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan skema insentif tambahan bagi hotel-hotel tersebut. Salah satu syaratnya adalah manajemen tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama menerima insentif.

    Farhan juga tak sependapat dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Menurut Farhan, pelarangan total bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang bijak agar ponsel tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

    “Bukan dilarang bawa ponsel, tapi diatur penggunaannya. Tujuannya agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat belajar,” ujar Farhan saat meninjau kegiatan belajar di SMPN 14 Bandung, Senin (14/7/2025).

    Farhan menjelaskan, teknis pengaturannya akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Salah satu opsinya, ponsel dikumpulkan selama jam pelajaran dan baru digunakan jika memang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran.

     

  • Nasib 10 Startup RI, Dulu Terkenal Sekarang Tinggal Kenangan

    Nasib 10 Startup RI, Dulu Terkenal Sekarang Tinggal Kenangan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Sejumlah startup ternama di Indonesia terpaksa menyerah dan gulung tikar. Sebut saja Zenius, Airy Room, hingga JD.ID.

    Alasan mereka gulung tikar pun beragam, mulai dari kehabisan modal hingga terpukul oleh kondisi pasar yang nyaris kolaps akibat pandemi Covid-19.

    Berikut CNBC Indonesia merangkum beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup.

    1. Zenius

    Awal tahun 2024, startup edutech Zenius tutup untuk sementara. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk meenjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    2. Rumah.com

    PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

    “Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengna mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

    3. JD.ID

    JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

    “Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

    Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

    4. Airy Rooms

    Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

    Bisnis hotel aggregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

    CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

    5. Fabelio

    Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

    Sementara itu akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

    6. Sorabel

    Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

    “Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

    Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

    7. Stoqo

    Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to busines, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

    Pandemi-lah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

    Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

    8. Qlapa

    Qlapa tutup pada 2019 karena erusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

    “Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati,” tulis manajemen Qlapa merilis pernyataan di situs resminya.

    9. CoHive

    CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

    CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

    10.Beres.id

    Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

    Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi. Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan.

    Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

     

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemda Tak Angkat Ribuan Honorer yang Lulus PPPK, Senator DPD RI: Sama Saja Lakukan PHK

    Pemda Tak Angkat Ribuan Honorer yang Lulus PPPK, Senator DPD RI: Sama Saja Lakukan PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tenaga honorer sekolah swasta di Jawa Tengah kategori R1D sebanyak 1.410 orang telah lulus seleksi PPPK sejak tahun 2021.

    Hanya saja, ribuan orang itu belum diangkat oleh pemerintah setempat.

    Hal itu pun memantik reaksi dari Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Muhdi. Dia mendesak pemerintah daerah segera mengangkat mereka.

    Muhdi menyebut, kelompok ini seharusnya menjadi prioritas karena sudah memenuhi syarat dan tinggal menunggu formasi.

    “R1, R2, R3 itu wajib. Termasuk R1D. Karena mereka sudah ikut tes bahkan lulus, tinggal dapat formasi. Karena wajib, berarti tidak boleh tidak,” tegas Muhdi melansir Kompas, Sabtu (2/8/2025).

    Dia menyadari bahwa sejumlah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

    Hanya saja, ia menilai pemerintah masih memiliki opsi melalui skema PPPK paruh waktu.

    Muhdi menuturkan, pengangkatan dengan sistem ini dapat menjadi solusi agar para tenaga honorer tetap memiliki kepastian kerja, tanpa membebani fiskal daerah secara penuh.

    “Angkat dulu dengan paruh waktu, karena mereka memang dibutuhkan. Mereka sudah lulus sejak 2021, sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.

    Tak kalah penting, Muhdi mewanti-wanti, jika para honorer yang sudah lulus tidak segera diangkat, maka berpotensi terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Kondisi itu secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi ekonomi mereka dan keluarga.

    “Kalau tidak diajukan, menurut saya itu sama saja dengan PHK. Padahal mereka masih dibayar, dan paruh waktu memungkinkan membayar sesuai kemampuan,” imbuhnya.

  • Donald Trump Pecat Pejabat Biro Statistik Tenaga Kerja AS Usai Rilis Data – Page 3

    Donald Trump Pecat Pejabat Biro Statistik Tenaga Kerja AS Usai Rilis Data – Page 3

    Sebelumnya, Washington, D.C, mengalami lonjakan jumlah pengangguran yang signifikan akibat kebijakan pemangkasan pegawai federal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. 

    Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengecilkan ukuran birokrasi, yang juga melibatkan peran Elon Musk melalui Dewan Efisiensi Pemerintah.

    Dilansir dari CNBC, Minggu (16/2/2025), sejak awal 2025, hampir 4.000 pekerja di Washington, D.C., telah mengajukan klaim asuransi pengangguran. Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa selama enam minggu pertama tahun ini, jumlah klaim mencapai hampir 7.000, meningkat sekitar 55% dibandingkan enam minggu sebelumnya. 

    Kenaikan terbesar terjadi pada minggu yang berakhir pada 8 Februari, dengan total 1.780 klaim naik 36% dari pekan sebelumnya dan lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meskipun terjadi lonjakan pengangguran di D.C, tren ini tidak terlihat secara nasional. Rata-rata klaim pengangguran di seluruh Amerika Serikat tetap stabil di angka 216.000, bahkan mengalami sedikit penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

    Dampak Kebijakan Pemangkasan Pegawai Federal

    Gelombang PHK ini terjadi sebagai bagian dari kebijakan Trump untuk merampingkan struktur pemerintahan. Gedung Putih telah menginstruksikan pemecatan karyawan dalam masa percobaan serta menawarkan program pensiun dini bagi sekitar 75.000 pegawai federal.

    Wakil Presiden Senior di Manpower North America, Raj Namboothiry mengatakan tren ini diperkirakan akan terus meningkat. 

    “Dampaknya terhadap ekonomi secara nasional masih terbatas karena jumlah pegawai federal tersebar di berbagai daerah dan sektor industri,” kata Namboothiry.

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duh, Ratusan Karyawan Teknologi Dipecat Karena Tergeser AI

    Duh, Ratusan Karyawan Teknologi Dipecat Karena Tergeser AI

    Jakarta –

    Berbagai macam pekerjaan benar-benar terancam oleh kecanggihan AI atau kecerdasan buatan. Para eksekutif agaknya mulai berlomba-lomba mengganti tenaga manusia yang merepotkan dan mahal dengan AI.

    Terbaru, pendiri dan CEO raksasa software Atlassian, Mike Cannon-Brookes, mengumumkan bahwa 150 karyawan akan diberhentikan, dengan beberapa posisi digantikan dengan teknologi AI. Menurut Sydney Morning Herald, pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terutama berimbas pada posisi layanan pelanggan.

    Cannon-Brookes membuat pengumuman tersebut melalui panggilan video dari rumahnya. Staf yang terdampak diperkirakan akan menerima gaji selama enam bulan ke depan untuk pesangon.

    Dikutip detikINET dari Futurism, kejadian ini merupakan pertanda zaman, karena para eksekutif berupaya mengotomatiskan sebagian pekerjaan dengan bantuan AI. Industri teknologi, khususnya, telah diguncang oleh PHK massal karena perusahaan-perusahaan menggandakan investasi miliaran dolar dalam pembangunan dat canter AI dan merekrut talenta-talenta AI papan atas.

    Berita ini muncul setelah CEO OpenAI Sam Altman, memperingatkan bahwa kategori pekerjaan seperti dukungan pelanggarn, dapat segera digantikan oleh AI. “Sekarang Anda menelepon salah satu dari mereka dan AI akan menjawab,” kata Altman.

    Salah satu pendiri Atlassian, Scott Farquhar, membela PHK tersebut. “Beberapa sektor ekonomi kita akan tumbuh secara signifikan seiring AI meningkatkan produktivitas dan beberapa sektor ekonomi kita memang akan menyusut seiring kita melakukannya,” cetusnya.

    Dalam postingan blog perusahaan, Atlassian menyinggung kode etik perusahaan, yang membenarkan PHK massal yang dilakukannya. “Nilai kami, ‘Membangun dengan Hati dan Seimbang’, adalah tentang membuat keputusan sulit dan tepat dengan semangat, empati, dan kepedulian,” demikian bunyi postingan blog tersebut.

    Cannon-Brookes sendiri dikritik awal tahun ini setelah membeli jet pribadi seharga lebih dari USD 75 juta. Padahal ia getol menyuarakan advokasi iklim dan energi surya.

    “Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki konflik internal yang mendalam mengenai hal ini,” tulisnya mengenai pembelian itu. Ia beralasan membutuhkan pesawatnya untuk keamanan pribadi.

    (fyk/fay)

  • Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi, termasuk dua orang mantan direktur di Tanihub dan direktur MDI Ventures.

    Dua orang dari Tanihub adalah eks Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (Tanihub) inisial IAS, serta ETPLT yang merupakan mantan direktur di Tani Group.

    Usai pengumuman tersangka oleh Kejari Jaksel, berbagai kabar soal TaniHub dan aktivitas bisnisnya ramai di publik.

    Tanihub sendiri bukan nama baru di Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup ini bergerak di bidang pertanian, dan menjadi sorotan sejak 2022 lalu.

    Pada Februari 2022, Tanihub menghentikan operasional dua gudang yakni di Bandung dan Bali.

    Ditutupnya dua gudang itu disebut agar mereka bisa bisa mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B yaitu horeka, ritel modern, grosir UMKN, dan mitra strategis.

    TaniHub juga melakukan PHK karyawan, yang merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali tersebut. Namun perusahaan tidak menyebut jumlah karyawan yang terdampak PHK.

    Perjalanan Tanihub juga diwarnai oleh kasus gagal bayar yang membuat Tanifund, unit P2P Lending di bawah Tani Group, ditarik izinnya oleh OJK hingga akhirnya tutup.

    Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

    Pada November 2021, investor tidak lagi menerima pembagian hasil dari investasi di TaniFund. Manajemen Tanifund berdalih gagal panen yang dialami petani disebabkan faktor alam (hujan dan hama) menjadi pemicu gagal bayar kepada investor.

    Tuduhan fraud dan ‘proyek rahasia’

    Investor mencurigai manajemen TaniFund telah melakukan kesalahan, kebohongan, kecurangan dan fraud dalam pengelolaan portofolio para investornya sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor.

    OJK akhirnya mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

    Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

    OJK mengatakan telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

    OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang Saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    Pada 2023, TaniFund dilaporkan membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. TaniFund melaporkan TBK90, yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari, rata-rata 30% sejak beberapa waktu sebelumnya.

    Terbaru terkait dengan kasus korupsi, menurut laporan e27, mantan karyawan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, berbicara tentang bagaimana catatan keuangan departemen yang ia jalankan sering kali memiliki “pengeluaran tidak jelas” yang disebut Proyek Khusus.

    Menurut Kejari Jaksel berdasarkan hasil penyidikan, DSW diduga menyetujui pencairan dana investasi secara melawan hukum. IAS dan ETPLT diduga memanipulasi data perusahaan guna memperoleh investasi dari MDI Ventures dan BRI Ventures, lalu menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

    Total pencairan investasi dalam kasus ini mencapai US$25 juta atau sekitar Rp 409 miliar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]