Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Surat itu dilayangkan karena data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

    Salah satunya, terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, inisiasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. “Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” kata Bhima, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    CELIOS pun mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, lalu menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurut Bhima, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya kuartal II 2025. CELIOS juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

    “Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

    “Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year-on-year (YoY), jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%.” Jelas Huda.

    Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    (acd/acd)

  • Menderita tapi Tak Boleh PHK

    Menderita tapi Tak Boleh PHK

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan sejumlah produsen otomotif agar tak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Meski tujuannya baik, namun permintaan itu terdengar cukup berat untuk sejumlah pabrikan.

    Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi mengatakan, situasi pasar otomotif di Tanah Air memang kurang baik. Bahkan, produsen harus menderita karena penjualan yang tak kunjung pulih. Meski demikian, dia dan produsen tetap mengupayakan permintaan Kemenperin.

    “Kami sedang mengusahakan hal tersebut, berkali-kali Menperin mengimbau kami agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun kami agak menderita dengan penjualan yang menurun ini,” ujar Yohannes Nangoi saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang.

    Pabrik mobil di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Gaikindo telah menjalin komunikasi dengan sejumlah produsen, terutama dari Jepang. Menurutnya, mereka berusaha agar tak ada PHK di tengah situasi pasar yang tak menentu. Namun, sebagai langkah awal, pabrikan untuk sementara tak menambah karyawan kontrak.

    “Kami berusaha, yang kami lakukan adalah kami tidak menambah karyawan kontrak sementara. Kami hentikan dulu dan bertahan,” ungkapnya.

    Sebagai catatan, penjualan mobil baru selama semester I 2025 masih lesu dan mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen pada Januari-Juni 2025 berjumlah 390.467 unit, lebih sedikit 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun kemarin.

    Sementara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mengalami penyusutan 8,6 persen menjadi 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (Foto: Rifkianto Nugroho)

    Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang meminta tiga produsen otomotif asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Menperin saat berada di World Expo 2025, Osaka, Jepang.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus.

    (sfn/din)

  • Buruh Teriak! PHK Tembus 939 Ribu Gegara Impor Murah

    Buruh Teriak! PHK Tembus 939 Ribu Gegara Impor Murah

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyebut jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas relaksasi impor dan praktik impor ilegal mencapai 939.038 orang. Angka tersebut tercatat dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025.

    “Ternyata ada 939.038 pekerja ter-PHK dampak ilegal impor dan relaksasi impor,” ujar Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (8/8/2025).

    Data ini mengacu pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ristadi menjelaskan, pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh sebanyak 523.383 orang. Dengan demikian, terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 pekerja, paling banyak di sektor tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

    “Untungnya di kuartal II tahun 2025, pertumbuhan industri mencapai 5,68% lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi 5,12% sesuai rilis Kemenperin dan BPS, sehingga PHK melandai karena utilisasi produksi turunnya tidak setajam sebelumnya dan ada investasi baru tumbuh,” tambah Ristadi.

    Meski begitu, Ristadi mengingatkan bahwa ancaman PHK besar masih membayangi apabila barang-barang impor murah terus membanjiri pasar dalam negeri. Ia juga menyoroti turunnya angka konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah terhadap industri barang dan jasa.

    Ristadi pun menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Pertama, revisi Permendag 8/2024 harus dijalankan secara tegas, khususnya dalam hal pengendalian dan pengetatan impor. Pemerintah juga diminta menutup celah kecurangan oleh oknum importir. Kedua, menindak tegas pelaku impor ilegal dan jaringannya.

    Ketiga, Ristadi mendesak agar belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditingkatkan. Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong pergerakan rantai pasok industri nasional dari hulu ke hilir.

    “Peningkatan belanja Pemerintah ini juga akan lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sebab berdasar rilis BPS, kontribusi belanja Pemerintah periode berjalan terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil,” sebut Ristadi.

    Sebelumnya, pada 1 Juni 2025, KSPN Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pemberantasan impor ilegal dan revisi Permendag 8/2024. Puluhan ribu anggota KSPN turun ke jalan karena banyak pekerja terkena PHK, sementara yang masih bekerja pun terancam nasib serupa karena produksi menumpuk di gudang dan pesanan terus menurun.

    (ily/rrd)

  • Donald Trump Desak CEO Intel Mundur, Tuding Investasi ke Militer China – Page 3

    Donald Trump Desak CEO Intel Mundur, Tuding Investasi ke Militer China – Page 3

    Lahir di Malaysia dan dibesarkan di Singapura, Lib-Bu Tan merupakan seorang kapitalis ventura tulen. Ia terkenal dengan keahliannya di bidang teknologi semikonduktor.

    Tinggal di AS sebagai warga negara naturalisasi, Lib-Bu Tan dikenal sebagai seorang inovator yang mengutamakan pelanggan dalam segala kepentingan bisnis. 

    Disinyalir, Lib-Bu Tan memiliki pengalaman luas di berbagai perusahaan teknologi, sebelum menjadi CEO Intel, ia pernah memimpin Cadence selama lebih dari satu dekade.

    Kemudian, Lib-Bu Tan juga menjadi anggota dewan direksi di perusahaan Cadence selama 19 tahun, dari 2004 hingga 2023.

    Selain itu, Lib-Bu Tan sering kali memberikan solusi yang berbeda untuk memenangkan pasar, dan membangun budaya berkinerja tinggi dalam meraih kesuksesan.” 

    Sebagai dampak darir hal ini, Lib-Bu Tan memberikan pernyataan terkini kepada investor “perusahaan akan mengurangi investasinya di bidang manufaktur, termasuk di AS, upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan permintaan dari pelanggan”.

    Sebelumnya, Intel telah memangkas ribuan pekerja tahun ini, bahkan rencananya sebagai bagian dari efisiensi perusahaan, mereka akan melakukan PHK terhadap kurang lebih 24.000 karyawan.

  • Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN.

    Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah bagi PPPK Paruh Waktu sendiri akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima ketika menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

    Sumber pendanaan upah PPPK Paruh Waktu ini berasal dari lar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

    Apabila mengacu pada upah minimum, maka berikut ini adalah bocoran atau perkiraan gaji PPPK Paruh Waktu 2025, meliputi:

    Aceh: Rp3.685.615
    Sumatera Utara: Rp2.992.599
    Sumatera Barat: Rp2.994.193
    Sumatera Selatan: Rp3.681.570
    Kepulauan Riau: Rp3.623.653
    Riau: Rp3.508.775
    Lampung: Rp2.893.069
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Jambi: Rp3.234.533
    Bangka Belitung: Rp3.876.600

    Banten: Rp2.905.119
    Jakarta: Rp5.396.760
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.348
    Jawa Timur: Rp2.305.984
    DIY Yogyakarta: Rp2.264.080

    Bali: Rp2.996.560
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Maluku: Rp3.141.699
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931

    Sulawesi Tengah: Rp2.914.583
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430

  • Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa investor belum menunjukkan kepercayaan diri penuh untuk menggenjot investasi di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui konsensus proyeksi, yakni mencapai 5,12% pada kuartal II/2025.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menjelaskan bahwa respons pasar bisa menjadi cerminan bagaimana investor menyikapi data pertumbuhan ekonomi.

    Pada hari pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025, Selasa (5/6/2025), IHSG ditutup menguat ke level 7.515,18 atau 0,68%. Namun, pada Rabu (6/8/2025) kembali melemah ke level 7.503,75 atau turun 0,15%.

    “Kalau dalam jangka pendek, kita sebenarnya bisa melihat kemarin IHSG masih relatif hijau, rupiah juga menguat, menggambarkan masih ada kepercayaan pasar. Namun, masalahnya, angka yang dirilis oleh BPS itu melawan puluhan leading indicator [indikator ekonomi], sehingga jika data-data ini tidak terefleksikan di real economy, investor jadi akan mencermati lagi perkembangannya,” ujar Eko kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Menurut Eko, Agustus ini akan menjadi bulan penting bagi investor untuk mencermati bagaimana perbandingan data ekonomi per Juni 2025 dengan kondisi riil, seperti peningkatan kredit dan Purchasing Manager’s Index atau PMI Manufaktur. Investor juga akan mencermati indikator yang bersifat bulanan seperti Mandiri Spending Index.

    “Jika memang tidak menunjukkan peningkatan [seperti yang tergambar dalam ekonomi kuartal II/2025], respons paling cepat nanti di pasar itu, di IHSG dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Eko menilai bahwa pihak-pihak yang mengantongi dana jumbo, seperti industri asuransi dan investor asing, masih akan menunggu alias wait and see untuk melakukan investasi. Data ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh tinggi 5,12% tidak akan serta merta menarik investasi.

    Industri asuransi maupun investor asing, menurutnya, akan membandingkan data primer dan sekunder. Data primer yang dia maksud adalah informasi produk domestik bruto (PDB) dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan informasi sekundernya adalah data pembanding dari berbagai indikator ekonomi.

    “Ketika data-data itu tidak match, dalam jangka menengah mereka akan wait and see. Artinya, misalkan 6 bulan ke depan, dunia usaha belum tentu akan ekspansi, investor juga harus diyakinkan dulu,” ujarnya.

    Berikut daftar 12 indikator utama yang menurut Indef tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025:

    Penjualan mobil dan motor turun: indikator langsung konsumsi masyarakat menengah-atas menurun
    PMI Manufaktur dalam fase kontraksi: industri lesu, permintaan domestik dan ekspor lemah
    Konsumsi rumah tangga turun: padahal konsumsi menyumbang >50% PDB, sinyal pelemahan ekonomi
    Penurunan investasi asing (foreign direct investment): menandakan kepercayaan investor melemah, berdampak ke investasi riil
    Inflasi naik pada Juli 2025: menggerus daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Peningkatan PHK: memperburuk daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Kredit perbankan melemah: mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga
    Indeks kepercayaan konsumen menurun: ekspektasi masa depan negatif
    Warga pesimistis terhadap penghasilan: mendukung hipotesis konsumsi lemah dan peningkatan ketimpangan
    Tekanan eksternal meningkat: adanya tarif Trump menekan pertumbuhan ekonomi global. Ekspor turun, suku bunga global tinggi, ketidakpastian geopolitik—memperburuk situasi perdagangan dan investasi
    Pasar keuangan Indonesia tidak terlalu menarik lagi: Capital outflow pasar saham Rp59 triliun, SRBI Rp77,4 triliun, nett buy SBN Rp59 triliun
    Penerimaan pajak turun: PPN dan PPnBM turun pada semester I/2025 sekitar 19,7%, pajak yang lemah tetapi PDB tumbuh tinggi membuat rasio pajak (tax ratio) akan turun.

  • Bertambahnya Pengangguran di Indonesia Tembus Hingga Angka 7,28 Juta, Faktor Penyebabnya?

    Bertambahnya Pengangguran di Indonesia Tembus Hingga Angka 7,28 Juta, Faktor Penyebabnya?

    Tahun 2025 menjadi penanda penting bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menimbulkan pertanyaan besar: apa penyebab meningkatnya jumlah pengangguran meskipun ekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan?

    Tren ini penting untuk dicermati, terutama bagi perusahaan, pelaku industri, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, penggunaan HR technology seperti payroll software yang terintegrasi juga mulai banyak dibicarakan sebagai solusi strategis untuk efisiensi dan perencanaan tenaga kerja.

    Artikel ini akan membahas tentangg faktor-faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia tahun 2025 dan bagaimana strategi jangka panjang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selengkapnya!

     
    Fakta terbaru: data pengangguran Indonesia 2025
    Mengacu pada data BPS terbaru:

    ● Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 adalah 5,19%, meningkat tipis dari 5,17% pada Februari 2024.

    ● Jumlah pengangguran secara absolut mencapai 7,28 juta orang.

    ● Pengangguran paling banyak terjadi di kelompok usia muda (15–24 tahun).

    ● Sektor formal masih mendominasi penyerap tenaga kerja, tetapi sektor informal justru lebih fleksibel terhadap perubahan ekonomi.

     
    5 faktor utama penyebab pengangguran di tahun 2025

     

    1. Pertumbuhan lapangan kerja yang tidak seimbang

    Meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,1% pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Banyak industri besar lebih memilih otomatisasi dibanding merekrut pekerja baru.

     

    2. Kesenjangan keterampilan (skill gap)

    Banyak pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini seperti digital marketing, analisis data, atau AI. Fenomena ini menjadi penyebab utama mengapa lulusan baru sulit mendapatkan pekerjaan.

     

    3. PHK massal di beberapa sektor

    Industri manufaktur dan teknologi mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penyesuaian strategi bisnis dan peningkatan efisiensi. Hal ini menyumbang lonjakan angka pengangguran di kota-kota besar.

     

    4. Minimnya investasi tenaga kerja di daerah

    Ketimpangan pembangunan antara kota besar dan daerah masih menjadi masalah struktural. Di banyak wilayah luar Jawa, akses terhadap pelatihan dan pekerjaan formal masih sangat terbatas.

     

    5. Transisi ekonomi digital

    Banyak pekerjaan konvensional tergeser oleh model bisnis digital, tetapi tidak diimbangi dengan kecepatan adaptasi angkatan kerja. Akibatnya, banyak pekerja tradisional menjadi rentan terhadap pengangguran.

     
    Dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan angka pengangguran
    Lonjakan pengangguran membawa sejumlah dampak serius, antara lain:

    ● Penurunan daya beli masyarakat

    ● Peningkatan angka kemiskinan di kelompok usia produktif

    ● Beban fiskal negara meningkat, terutama pada subsidi dan program bantuan sosial

    ● Meningkatnya ketimpangan ekonomi antarwilayah

    Jika tidak segera ditangani, masalah ini berpotensi menjadi penghambat utama dalam misi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

     
    Solusi dan rekomendasi: kolaborasi multisektor

     

    a. Penguatan pendidikan vokasional

    Pemerintah dan swasta perlu berinvestasi lebih besar pada pelatihan kerja berbasis keterampilan industri. Hal ini akan menjawab persoalan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar dan kompetensi pencari kerja.

     

    b. Optimalisasi teknologi dalam manajemen SDM

    Perusahaan perlu beralih pada sistem digital, seperti payroll software, untuk efisiensi dan transparansi dalam perencanaan tenaga kerja. Sistem ini juga membantu HR dalam pengambilan keputusan berbasis data.

     

    c. Insentif bagi industri padat karya

    Pemberian stimulus pajak atau insentif tenaga kerja bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja lokal dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja.

     

    d. Mendorong kewirausahaan digital

    Pemerintah dapat mendukung program inkubasi bisnis dan akses pembiayaan untuk startup berbasis digital sebagai alternatif solusi jangka panjang.

     
    Kesimpulan
    Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia pada 2025 menjadi sinyal penting bahwa transformasi ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan kesempatan kerja. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif.

    Mengintegrasikan teknologi seperti payroll software dan digitalisasi HRIS menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki manajemen tenaga kerja di internal perusahaan sekaligus meningkatkan efisiensi nasional.

    Dengan langkah kolaboratif dan data-driven, Indonesia diharapkan mampu menekan angka pengangguran secara bertahap dan menyongsong bonus demografi dengan lebih siap.

  • CT Ungkap Biang Kerok Munculnya Rojali dan Rohana Serbu Mal RI

    CT Ungkap Biang Kerok Munculnya Rojali dan Rohana Serbu Mal RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menjadi salah satu pembicara kunci dalam sesi diskusi LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Convention Center, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/8/2025). Dalam sesi ini, CT, sapaan akrab Chairul Tanjung, mengungkapkan soal fenomena ‘Rojali’ dan ‘Rohana’ yang bikin gempar Indonesia.

    Menurut CT, fenomena ‘Rojali’ dan ‘Rohana’ karena daya beli masyarakat Indonesia yang tengah turun.

    “Ini Rojali dan Rohana jadi memang kita akui bahwa daya beli masyarakat itu sedang turun karena yang pertama kelas menengah kita turun,” tegas CT.

    CT pun membuka data bahwa hampir 10 juta kelas menengah RI turun ke bawah.

    “Itu data statistik sampai akhir tahun lalu aja hampir 10 juta kelas menengah turun ke bawah,” sebutnya.

    Foto: Suasana pengunjung di Pusat Perbelajan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (26/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Suasana pengunjung di Pusat Perbelajan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (26/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Kemudian faktor lainnya adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka PHK yang tinggi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

    “Kedua kita tahu PHK banyak dimana-mana sehingga berpengaruh pada daya beli,” sebutnya.

    Faktor itu berdampak pada mal. Sekarang kata CT, mal bukan menjadi tempat masyarakat untuk berbelanja. Tapi berubah fungsi menjadi tempat nongkrong dan makan.

    “Tren sekarang, orang datang ke mal ngapain? shopping? nggak. Datang ke mal itu makan, makanya jualan makanan. Makanan pun harus yang kekinian. Anak sekarang semua harus pakai keju, ada kopi pake keju jadi ini aneh tapi ini kekinian nggak bsa berlangsung lama karena tahun depan nggakk kekinian lagi. Jadi kreatifitas menjadi kata kunci,” tegas CT.

    Kemudian kata CT mal jadi tempat hiiburan, tempat dimana masyarakat ingin menonton atau mengajak anaknya bermain. Lalu mal juga bergeser menjadi tempat sport.

    “Tren sport itu sedang in, aktivitas seperti pilates dan lain-lain itu lagi tren, jadi follow the tren, jadi siapa yang bisa ikuti tren, buy the future by the present value itu lah yang akan sukses,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Kuartal II/2025 Naik 5,12%, Indef: Apakah Data Ini Valid?

    Ekonomi Kuartal II/2025 Naik 5,12%, Indef: Apakah Data Ini Valid?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tetap mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. 

    Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan PDB kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan bakal tetap mempertanyakan data-data yang disampaikan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua 2025 itu. 

    “Kita tetap mempertanyakan kepada BPS apakah data-data ini valid dan mencerminkan kondisi di lapangan,” ujarnya pada diskusi yang diselenggarakan secara daring, Rabu (6/8/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Indef, M. Fadhil Hasan juga masih mempertanyakan data itu karena indikator utama perekonomian RI justru menunjukkan pelemahan. 

    Misalnya, penjualan motor dan mobil, PMI manufaktur dalam fase kontraksi di bawah 50, konsumsi rumah tangga turun, serta investasi. 

    Padahal, investasi atau PMTB dilaporkan BPS tumbuh 6,99% yoy pada kuartal II/2025 atau tertinggi sejak kuartal II/2021. Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi dua motor terbesar pertumbuhan kuartal II/2025. 

    Fadhil lalu merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang menunjukkan turunnya perolehan penanaman modal asing atau PMA (foreign direct investment/FDI). 

    “FDI asing, ini keterangan dari Pak Rosan sendiri [Menteri Investasi] menyatakan bahwa turun Rp202,2 triliun dari periode tahun lalu triwulan II/2024 Rp217,3 triliun,” kata Fadhil pada acara yang sama. 

    Kemudian terdapat indikator lain seperti pertumbuhan kredit yang disebut memiliki korelasi tinggi dengan situasi perekonomian. 

    Selanjutnya, ada peningkatan PHK selama semester I/2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta pesimisme terhadap penghasilan masyarakat. 

    Lalu, ada net capital outflow di pasar keuangan Indonesia serta turunnya penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Pajak, kata Fadhil, seharusnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

    “Jadi saya kira ini sesuatu yang juga menyebabkan atau  mendorong seharusnya pemerintah itu lebih transparan lagi lebih terbuka lagi, lebih akuntabel lagi dalam hal pendataan tentang pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujarnya.

    Fadhil menyebut ekonomi kuartal II/2025 sebelumnya diperkirakan tumbuh di bawah 5% yoy, atau seperti halnya konsensus 30 analis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya. Analis-analis tersebut mengestimasi nilai median pertumbuhan hanya 4,8% yoy. 

    “Tapi karena pengumuman pemerintah merupakan sesuatu yang official, yang menjadi rujukan resmi, ya kita mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan dan komunikasi lebih lanjut. Dan mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi mungkin dari sisi metodologinya,” ucapnya.

  • Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

    “Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

    Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

    Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

    “Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

    Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

    “Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.