Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Kemnaker buka Layanan Kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja baru

    Kemnaker buka Layanan Kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja baru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membuka Layanan Kewirausahaan 2025 guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan harapan agar layanan ini menjadi instrumen strategis pemulihan ekonomi nasional.

    “Keterpaduan antara pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi pekerja yang terdampak PHK,” ujar Wamenaker Noel.

    Adapun kegiatan dengan tema “Sejahtera dengan Kerja Wirausaha” ini diikuti oleh 200 peserta yang merupakan korban terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Lebih lanjut, Wamenaker Noel mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal kolaborasi berkelanjutan demi menjamin akses layanan yang merata dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

    “Mengalami PHK memang tidak mudah, tetapi sering kali menjadi pintu menuju hal-hal baru. Inilah saatnya mengevaluasi kekuatan, menambah keterampilan, dan membangun jejaring baru,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Darmawansyah menegaskan layanan kewirausahaan merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Perluasan kesempatan kerja melalui layanan kewirausahaan ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada,” ujar Darmawansyah.

    Ia mengatakan melalui kegiatan ini para calon wirausahawan akan dibekali pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, termasuk pengembangan usaha, guna memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif.

    Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan selama prosesnya.

    “Proses mencetak para pemberi kerja ini cukup panjang, mulai dari pendampingan, coaching, hingga ‘business matching’, sehingga calon pengusaha dapat berkembang menjadi mandiri,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APPDI dan APPHI minta pemerintah merealisasikan izin impor daging

    APPDI dan APPHI minta pemerintah merealisasikan izin impor daging

    Para pelaku usaha sudah menjalani proses sesuai prosedur yang berlaku. Namun, sampai kini izin impor daging sapi reguler yang diharapkan belum juga dikeluarkan.

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) dan Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) meminta pemerintah untuk merealisasikan izin impor daging, karena hingga saat ini mereka kesulitan mengimpor sisa kuota 100.000 ton impor daging akibat lambannya proses perizinan.

    Proses perizinan tersebut menurut Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana, yakni lambannya proses pengeluaran Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Kuota (LHVRK) di Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk ditindaklanjuti menjadi Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Ini sudah masuk semester II dan bulan ke-8 (Agustus). Padahal, impor butuh waktu,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, keterlambatan pemberian izin impor daging sapi yang sudah digariskan pemerintah melalui neraca komoditas tidak hanya merugikan pengusaha, tapi juga konsumen.

    Implikasi lebih jauh, katanya lagi, jika industri kuliner yang memiliki kebutuhan besar tidak mendapat bahan baku, seperti hotel, restoran dan katering (horeka), maka nasib pegawai pun terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Teguh mengingatkan dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para pembantunya agar menghilangkan kuota-kuota impor, terutama komoditas yang menyangkut hidup orang banyak, misalnya daging.

    Namun, katanya lagi, sampai saat ini belum ada aksi nyata dari para pembantu Presiden untuk menjalankan instruksi tersebut, bahkan sebaliknya kebijakan kuota impor daging sapi yang tersisa 100.000 ton, dari kebijakan awal 180.000 ton, prosesnya seret, seperti dihambat.

    Dia menyatakan kelambatan terjadi terutama perolehan LHVRK yang dikeluarkan Bapanas untuk bisa memperoleh SPI di Kemendag.

    Selain itu, katanya pula, perusahaan yang telah memperoleh evaluasi dari Bapanas juga mengalami hambatan di Kemendag, karena izin belum diterbitkan dan melawati batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

    Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK menambahkan lambatnya proses pengurusan izin impor terbukti dari 86 perusahaan yang mengajukan impor, hanya separuhnya yang sudah mendapatkan izin.

    Dari anggota asosiasi APPDI dan APPHI, ujarnya lagi, masih ada 26 pelaku usaha yang belum dikeluarkan SPI-nya, 17 terhenti di Kemendag dan 9 di Bapanas.

    Selain itu, menurut dia lagi, perusahaan yang mendapat SPI pun tergolong kecil volumenya berkisar 200 sampai 600 ton.

    “Para pelaku usaha sudah menjalani proses sesuai prosedur yang berlaku. Namun, sampai kini izin impor daging sapi reguler yang diharapkan belum juga dikeluarkan,” katanya lagi.

    Padahal, waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan, ujarnya pula, jika masih ada hambatan-hambatan yang segera tidak dituntaskan pasti akan berdampak negatif terhadap proses importasi daging dan ini akan memberi efek berantai.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengangguran di Inggris capai level tertinggi dalam empat tahun

    Pengangguran di Inggris capai level tertinggi dalam empat tahun

    London (ANTARA) – Pasar tenaga kerja Inggris menunjukkan tanda-tanda pelemahan lebih lanjut pada kuartal kedua 2025, dengan jumlah lowongan kerja dan pekerja bergaji mengalami penurunan. Tingkat pengangguran mencapai 4,7 persen, tertinggi dalam empat tahun terakhir, menurut data resmi pada Selasa (12/8).

    Kantor Statistik Nasional (Office for National Statistics/ONS) Inggris melaporkan bahwa jumlah lowongan kerja turun 5,8 persen pada kuartal Mei-Juli 2025 menjadi 718.000, dengan penurunan di 16 dari 18 sektor industri yang dipantau, dengan penurunan 17,6 persen di sektor seni, hiburan dan rekreasi, dari kuartal sebelumnya.

    Jumlah pekerja bergaji pada Juni 2025 turun 149.000, atau 0,5 persen, dibandingkan dengan setahun sebelumnya, dan turun 26.000, atau 0,1 persen, dari bulan sebelumnya. Estimasi awal untuk Juli 2025 menempatkan angkanya pada 30,3 juta.

    “Pasar tenaga kerja pascapandemi di Inggris sangat bergairah. Namun masa tersebut telah resmi berakhir, pasar tenaga kerja melemah dan semakin melemah, setelah kehilangan 165.000 lapangan kerja bergaji dalam delapan bulan terakhir,” kata Hannah Slaughter, ekonom senior di Resolution Foundation.

    Para pembeli terlihat di Oxford Street selama penjualan Boxing Day di London, Inggris, pada 26 Desember 2024. (ANTARA/Xinhua/Li Ying)

    “Secara keseluruhan, data terbaru ini menunjukkan berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja,” kata Liz McKeown, direktur statistik ekonomi ONS.

    Stephen Evans, chief executive Learning and Work Institute, mengatakan hilangnya lapangan kerja terbesar terjadi di sektor retail dan perhotelan.

    “Sektor-sektor ini juga memiliki pertumbuhan upah terkuat, jadi kemungkinan besar ekonomi yang lemah, kenaikan upah minimum, dan biaya pemberi kerja yang lebih tinggi berdampak pada lapangan kerja,” katanya.

    Sejumlah pakar meyakini pertumbuhan upah yang stabil juga berkontribusi pada pengangguran. Survei terpisah menunjukkan bahwa pertumbuhan upah, tidak termasuk bonus, stabil bertahan di angka 5 persen dalam tiga bulan hingga Juni 2025, menggarisbawahi tekanan harga yang terus berlanjut.

    Jane Gratton, wakil direktur kebijakan publik di Kamar Dagang Inggris, mengatakan tekanan biaya yang terus-menerus, di samping tarif dan ketidakpastian global lainnya, membatasi penciptaan lapangan kerja, dengan beberapa bisnis menunda melakukan rekrutmen atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Foto yang diambil pada 22 Maret 2025 ini menunjukkan papan reklame elektronik Piccadilly Circus selama acara Earth Hour di London, Inggris. (ANTARA/Xinhua/Ray Tang)

    Dia mengatakan inflasi juga dapat memengaruhi keputusan tingkat suku bunga Bank of England. “Pertumbuhan upah yang terus berlanjut menciptakan tantangan nyata bagi bisnis dan perekonomian yang lebih luas,” ujarnya.

    Para ekonom berpendapat tarif Amerika Serikat (AS) menambah tekanan. Matthew Percival, direktur masa depan pekerjaan dan keterampilan di Konfederasi Industri Inggris, mengatakan ketidakpastian global menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa perusahaan lebih berhati-hati dalam menciptakan lapangan kerja baru atau mengganti staf.

    Profesor David Bailey dari University of Birmingham menyebut tarif AS menambah tekanan pada pengambilan keputusan perusahaan dalam hal rekrutmen.

    “Meskipun kesepakatan perdagangan AS-Inggris telah tercapai, tarif untuk produk otomotif masih naik dari 2,5 menjadi 10 persen, yang berdampak pada ekspor dan margin bagi produsen besar seperti Jaguar Land Rover, yang mengumumkan PHK 500 karyawan,” ungkapnya.

    Sebuah kapal pesiar melintas di bawah Jembatan London saat matahari terbenam di London, Inggris, 2 Agustus 2025. (ANTARA/Xinhua/Wang Muhan)

    “Dampak tarif adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Ketidakpastian itu sendiri sudah berdampak,” imbuhnya.

    David Spencer, profesor di University of Leeds, mengatakan kepada Xinhua bahwa data terbaru berarti ekonomi Inggris menghadapi pertumbuhan yang lamban dan pasar tenaga kerja yang lebih lemah. Dia memperingatkan pajak tenaga kerja yang lebih tinggi, ketidakpastian kebijakan, dan tekanan tarif dapat membatasi pertumbuhan lapangan kerja dan meningkatkan risiko stagnasi ekonomi.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wow, Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Tembus Rp31,5 miliar

    Wow, Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Tembus Rp31,5 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Berikut jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo yang tengah didemo oleh warganya, karena mau menaikkan PBB hingga 250%.

    Masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Aksi unjuk rasa itu dipicu oleh sikap arogansi Bupati Pati Sudewo terkait penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025. Aksi demo Pati itu berlangsung anarkis dan diduga menelan korban jiwa. Petugas kepolisian pun membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata.

    Berapa jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo?

    Berdasarkan data situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), jumlah kekayaan Bupati Pati Sudewa alias Sudewo adalah Rp31,5 miliar.

    Sudewo melaporkan hartanya itu saat awal menjabat pada 11 April 2025. Adapun, harta kekayaan Sudewo mayoritas berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp17 miliar.

    Aset itu tersebar di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Blora hingga Tuban. Total, aset tanah dan bangunan milik Sudewo mencapai 31 aset.

    Kemudian, aset transportasi dan mesin Sudewo toral mencapai Rp6,3 miliar. Dalam membantu mobilitasnya, dia memiliki enam mobil seperti Toyota Alphard (2024) Rp1,7 miliar, Toyota Land Cruiser (2019) Rp1,9 miliar.

    Selanjutnya, Toyota Harrier (2014) Rp400 juta, BMW X5 (2023) Rp1,9 miliar, Mitsubishi Pajero (2019) dan Toyota Innova (2013) Rp120 juta. Selain mobil, Sudewo juga memiliki dua motor Honda Beat Rp4 juta dan Suzuki TS125 Rp25 juta 

    Selain kedua aset itu, Sudewo juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp795 juta, surat berharga Rp5,3 miliar dan harta kas setara kas Rp1,9 miliar. Tercatat, Sudewo juga tidak memiliki utang.

    Sejak pekan lalu, Bupati Pati, Sudewo menjadi viral karena mau menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Dia mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Namun, rencana Sudewo ini mendapat penolakan dari warga Pati, sebab kenaikan tersebut terlalu tinggi dan mempersulit masyarakat, apalagi di tengah maraknya badai PHK dan sulitnya mencari kerja.

  • Pekerja TikTok Mogok Usai PHK Massal – Page 3

    Pekerja TikTok Mogok Usai PHK Massal – Page 3

    Tugas tim kepercayaan dan keamanan adalah memastikan video yang diunggah bebas dari kekerasan, pornografi, misinformasi, atau ujaran kebencian. Menurut serikat pekerja, satu moderator bisa meninjau hingga 1.000 video per hari, sering kali dibantu AI.

    Namun, selama setahun terakhir TikTok memangkas banyak tim moderasi di seluruh dunia.
    September: memecat 300 moderator di Belanda.
    Oktober: mengganti 500 moderator di Malaysia dengan sistem AI.
    Februari: memberhentikan sebagian besar moderator di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

    Padahal, pada 2024 CEO TikTok Shou Zi Chew berjanji akan menambah anggaran untuk tim ini lebih dari USD 2 miliar. Tahun ini, TikTok mengaku menginvestasikan jumlah yang sama, tapi tidak menyebutkan berapa banyak moderator manusia yang masih tersisa.

     

  • Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Amerika Serikat tumbuh melambat pada Juli 2025 sebesar 0,2% secara bulanan, dibandingkan Juni 2025 sebesar 0,3%. Adapun, inflasi AS secara tahunan mencapai 2,7% per Juli 2025. 

    Dilansir dari Reuters, Biro Statistik Ketenagakerjaan pada Departemen Ketenagakerjaan AS mencatat bahwa indeks harga konsumen Juli 2025 tumbuh 0,2% dibandingkan Juni 2025.

    Meski tumbuh melambat secara bulanan, kenaikan biaya barang akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump menyebabkan ukuran inflasi mendasar tercatat mengalami kenaikan terbesar dalam periode enam bulan. 

    Adapun, inflasi Juli 2025 tercatat sebesar 2,7% secara tahunan atau dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, atau sama dengan yang tercatat pada Juni 2025 yakni 2,7%. Data statistik itu sedikit meleset dari perkiraan analis dan ekonom yang disurvei Reuters yang sebelumnya meramal inflasi 2,8% (year on year/YoY). 

    Berdasarkan komponennya, inflasi terjadi pada Juli 2025 sebesar 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya apabila tidak menyertakan harga pangan dan energi. Inflasi itu adalah yang tertinggi sejak Januari, setelah merangkak naik pada Juni sebesar 0,2%. 

    Kemudian, indeks harga konsumen (CPI) inti bulan lalu juga tercatat tumbuh 3,1% (YoY) atau lebih tinggi dari periode Juni 2025 yakni 2,9% (YoY). 

    Federal Reserve melacak indikator-indikator berbeda yang memengaruhi inflasi atas target yang ditetapkan yakni 2%. Sebelum rilis data indeks harga konsumen, pelaku pasar keuangan memperkirakan bank sentral AS akan meneruskan pemangkasan suku bunga pada September setelah laporan ketenagakerjaan yang lemah pada Juli.  

    Tidak hanya itu, ada revisi penurunan tajam pada data penggajian pada sektor nonpertanian untuk Mei dan Juni. 

    The Fed lalu mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%—4,50% bulan lalu untuk kelima kalinya berturut-turut sejak Desember 2024.

    Laporan IHK diterbitkan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kualitas laporan inflasi dan ketenagakerjaan menyusul pemotongan anggaran dan kepegawaian, yang menyebabkan penangguhan pengumpulan data untuk sebagian keranjang IHK pada beberapa wilayah di AS.

    Kekhawatiran tersebut diperparah oleh pemecatan yang dilakukan Trump terhadap Kepala Biro Statistik Ketenagakerjaan AS atau US Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntrafer awal bulan ini.

    Kenapa Data Inflasi dari BPS AS Jadi Sorotan?

    Menurut sejumlah ekonom, penangguhan pengumpulan data oleh BLS terjadi setelah kurangnya pendanaan terhadap lembaga tersebut baik di bawah rezim pemerintahan partai Republik maupun Demokrat. Situasi semakin meruncing setelah kebijakan Trump pada pemerintahannya di periode kedua ini untuk memangkas belanja besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pekerja di sektor publik. 

    BLS sebelumnya menyatakan bahwa perlu ‘menyelaraskan beban kerja dengan tingkat sumber daya’ saat menangguhkan pengumpulan data IHK di salah satu kota di negara bagian Nebraska, Utah dan New York. Penangguhan juga dilakukan pada 15% sampel di 72 area secara rata-rata. 

    Hal itu berdampak pada survei harga komoditas dan jasa sekaligus perumahan, sehingga beberapa harga barang dan jumlah sewa yang dihimpun untuk menentukan IHK menjadi dikurangi sementara waktu.

    Situasi tersebut lalu berujung pada BLS menggunakan imputasi untuk mengisi informasi yang hilang. Untuk diketahui, imputasi berarti proses mengisi nilai yang hilang dalam suatu dataset. 

    Imputasi sel berbeda, yang digunakan BLS ketika semua harga tidak tersedia di sel asal, mempertahankan kategori barang tetapi memperluas kewilayahannya. Metode sel asal yang dianggap oleh para ekonom sebagai metode berkualitas lebih tinggi, menggunakan harga rata-rata barang yang sama di lokasi yang sama dengan harga produk yang hilang.

    Penggunaan imputasi sel berbeda telah meningkat dari hanya 8% pada bulan Juni 2024. Para ekonom mengatakan meskipun langkah-langkah yang diadopsi oleh BLS ini tidak akan menimbulkan bias dalam data IHK, volatilitasnya patut dikhawatirkan.

  • Dipaksa Trump Mundur, CEO Intel Menghadap Bawa Cerita Menakjubkan

    Dipaksa Trump Mundur, CEO Intel Menghadap Bawa Cerita Menakjubkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengatakan sudah bertemu dengan CEO Intel Lip-Bu Tan pada Senin (11/8) waktu setempat. Kunjungan Tan dilakukan beberapa hari setelah Trump mendesaknya untuk mundur dari tampuk kepemimpinan di Intel.

    Trump sebelumnya mengatakan Tan memiliki konflik kepentingan yang tinggi karena hubungan dekatnya dengan perusahaan-perusahaan China. Reuters sebelumnya melaporkan Tan berinvestasi pada banyak perusahaan dan manufaktur chip di negara kekuasaan Xi Jinping.

    Saham Intel langsung naik 3% gara-gara pertemuan langsung Trump dengan Tan, dikutip dari Reuters, Selasa (12/8/2025).

    Trump mengatakan dirinya bertemu dengan Tan bersama dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Anggota kabinetnya dan Tan akan menyampaikan saran kepadanya minggu depan, kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social.

    “Kesuksesan dan kebangkitannya adalah sebuah kisah yang menakjubkan,” kata Trump tentang Tan.

    Sebagai informasi, hukum AS tidak melarang warga negaranya untuk memiliki saham di perusahaan China, kecuali perusahaan tersebut telah ditambahkan ke Daftar Perusahaan Kompleks Industri-Militer China dari Kementerian Keuangan AS, yang secara tegas melarang investasi semacam itu.

    Tan ditugaskan untuk memperbaiki kesalahan langkah selama bertahun-tahun yang membuat Intel kesulitan menembus industri chip AI yang sedang berkembang pesat dan didominasi oleh Nvidia.

    Dalam kurun waktu sekitar enam bulan sebagai CEO Intel, Tan melakukan perubahan strategis besar yang mencakup divestasi aset, PHK karyawan, dan pengalihan sumber daya.

    Tuntutan pengunduran diri Tan dari Trump hanya akan mengalihkan perhatiannya dari tugas tersebut, ungkap investor dan mantan karyawan senior kepada Reuters.

    Tan kini berupaya meyakinkan Trump bahwa ia tetap orang yang tepat untuk menghidupkan kembali produsen chip AS yang tersohor itu.

    Tan bertemu dengan Trump untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif mengenai komitmen perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan teknologi dan manufaktur AS, ungkap Intel dalam sebuah pernyataan.

    Perusahaan tersebut menyatakan akan bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memulihkan perusahaan AS yang kini sedang berdarah-darah.

    Intervensi Trump menandai preseden langka seorang presiden AS yang secara terbuka menyerukan pemecatan CEO dan menimbulkan pertanyaan tentang kendalinya atas urusan perusahaan.

    Hal ini juga terlihat dalam perjanjian yang mewajibkan Nvidia dan AMD untuk memberikan 15% pendapatan dari penjualan di China kepada pemerintah AS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

    Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan konsolidasi anak usaha dengan fokus pada tiga lini bisnis utama. Perusahaan telekomunikasi pelat merah itu menargetkan hanya memiliki 22 dari sekitar 60-an anak usaha pada 2027.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra mengatakan saat ini perseroan memiliki sekitar 60 anak usaha, sebanyak 49 perusahaan berstatus sebagai pemegang saham pengendali langsung, sedangkan sisanya bukan pengendali.

    Sesuai arahan Danantara, perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah anak usaha, dengan harapan pada 2 tahun ke depan jumlah anak usaha turun dari 60 menjadi 22 anak usaha atau berkurang dua pertiga.

    Namun, Angelo memastikan perampingan anak usaha ini bukan konsolidasi dalam rangka pemangkasan jumlah karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan penggabungan entitas yang sama sehingga Telkom Group lebih fokus.

    “Sekarang ini sedang berjalan, harapannya bakal finish di akhir 2027,” kata Angelo di Jakarta, Selasa (11/8/2025).

    Sementara itu, dilansir dari lama resmi, Telkom saat ini memiliki 12 anak perusahaan yang dimiliki langsung oleh Telkom. Di luar itu, Telkom masih memiliki puluhan anak usaha. Pendapatan dari anak usaha yang dimiliki langsung, terkonsolidasi dengan perusahaan. 

    Adapun anak perusahaan tersebut antara lain: PT Metra-Net, PT Pins Indonesia, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TelkomInfra), PT Telekomunikasi Indonesia Internasional dan PT Multimedia Nusantara (Telkometra). 

    Kemudian, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Akses, dan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property). 

    Langkah ini dilakukan sesuai arahan Danantara agar Telkom dapat bergerak lebih ramping dan lincah menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang makin menantang.

    Lebih lanjut, dalam mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan Telkom juga berencana memacu bisnis dan layanan telekomunikasi dalam 3 pilar utama, yakni digital connectivity, investasi pada digital platform, dan pengembangan kapabilitas bisnis serta selektif dalam investasi di digital services. 

    Angelo menyampaikan tiga pilar utama ini dipacu untuk memperbesar pendapatan perseroan. Pada tahun ini, sambungnya, perseroan akan fokus pada konsolidasi anak usaha, salah satunya divestasi lini bisnis fiber optik.

    “Tahun ini kami targetkan divestasi aset fiber optik selesai, sebenarnya secara formal perusahaan sudah ada, tinggal pelepasan asetnya,” ujarnya. 

    Telkom akan difokuskan pada tiga arah utama. Pertama, pemanfaatan data dan platform digital untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan.

    Kedua, penguatan infrastruktur digital, termasuk pengembangan data center dan jaringan konektivitas berkapasitas tinggi.

    “Ketiga pengembangan kemitraan strategis, baik dengan pelaku industri lokal maupun mitra global, guna memperluas jangkauan dan menciptakan nilai bersama,” kata SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza.

  • Partai Buruh Usul Kenaikan Upah Minimum 2026 hingga 10,5 Persen

    Partai Buruh Usul Kenaikan Upah Minimum 2026 hingga 10,5 Persen

    GELORA.CO -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. 

    Usulan ini disampaikan Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168.

    Dalam putusan tersebut, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). 

    MK juga menegaskan bahwa upah minimum sektoral (UMSP/UMSK) wajib diberikan kepada buruh dengan nilai di atas UMP/UMK.

    “Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal, Senin, 11 Agustus 2025.

    Berdasarkan survei dan analisis Litbang KSPI dan Partai Buruh, proyeksi inflasi Oktober 2024–September 2025 sebesar 3,23 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,1–5,2 persen, sedangkan indeks tertentu diusulkan pada angka 1,0–1,4.

    “Dengan demikian, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai dengan 10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Untuk upah sektoral, hasil survei menunjukkan pertambahan nilai tiap sektor industri sebesar 0,5–5 persen. Sehingga, kenaikan UMSP/UMSK 2026 diusulkan sebesar (8,5%–10,5%) + (0,5%–5%) tergantung sektor industrinya.

    KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah menetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral 2026 paling lambat 30 Oktober 2025, setelah rapat Dewan Pengupahan nasional maupun daerah yang direncanakan 25 Agustus–30 Oktober 2025.

    Iqbal juga mengumumkan rencana aksi besar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota pada 28 Agustus 2025.

    “Aksi ratusan ribu buruh ini serempak di seluruh Indonesia dinamakan aksi damai penyampaian aspirasi untuk menyuarakan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai dengan 10,5 persen,” ujar Said Iqbal.

    Selain isu kenaikan upah, aksi tersebut juga akan menyuarakan enam tuntutan lain Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM),

    Stop PHK: Bentuk Satgas PHK, Reformasi Pajak Perburuhan dengan Naikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, THR, dan JHT, serta hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah

    Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta Revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.