Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pegiat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuding mafia kuota impor sebagai biang kerok keterpurukan sektor tekstil nasional. Kehadiran mafia impor juga menjadi salah satu pemicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mencatat sekitar 250.000 pekerja terkena PHK akibat penutupan 60 pabrik sepanjang 2023-2024.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) baru-baru ini juga merilis data pengurangan tenaga kerja sampai dengan Agustus 2025 sekitar 400.000 orang yang didominasi sektor TPT dan alas kaki.

    Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil menilai hal tersebut terjadi tak lepas dari kehadiran mafia kuota impor. Adapun, kuota impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setiap tahunnya terus naik.

    “Tapi di sisi lain kita lihat banyak perusahaan tutup dan PHK karena tidak mampu bersaing dengan barang impor. Artinya, kuota impor yang dikeluarkan Kemenperin telah memakan porsi produk lokal di pasar domestik,” kata Agus dalam keterangan resminya, Selasa (19/8/2025).

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor benang dan kain pada 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton. Namun, pada 2024, impor kedua produk tersebut masing-masing telah mencapai 462.000 ton dan 939.000 ton.

    Untuk diketahui, kuota impor tekstil diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui pertimbangan teknis (Pertek) berdasarkan peraturan tata niaga impor dari Kementerian Perdagangan.

    Dalam hal ini, Agus menerangkan bahwa tak sedikit keluhan dari industri lokal tentang kuota impor yang
    mereka ajukan umumnya hanya diberikan kurang dari sepertiga kapasitas produksinya per tahun.

    “Kalau kebutuhan industri dari impor hanya diberikan 30%, tapi data impornya naik, lantas kuota impor yang besar diberikan pada siapa?” ungkap Agus.

    Di sisi lain, Sekjen APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyoroti kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya terus turun dari 1,16% pada 2016 hingga hanya 0,99% pada 2024.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan TPT juga turun dari US$3,6 miliar pada 2016 hingga hanya US$2,4 miliar pada 2024.

    “Bahkan dari sisi volume, perdagangan TPT kita sudah minus 57.000 ton sejak tahun 2017 dan defisitnya terus membesar karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor,” ungkapnya.

    Terkait dengan data pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35% pada kuartal II/2025 secara tahunan yang
    dipublikasikan oleh BPS, dia menjelaskan bahwa data BPS sudah benar sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

    “Tapi memang BPS kan tidak menghitung importasi ilegal yang seharusnya menjadi pengurang dalam perhitungan PDB,” ungkapnya.

    Pihaknya juga mengakui bahwa ada investasi baru yang juga mendongkrak angka pertumbuhan. Namun, di sisi lain,  terdapat investasi mangkrak yang tidak diperhitungkan.

    “Ya memang kan dalam perhitungan PDB yang dihitung hanya tambahan investasinya saja, investasi yang berhenti tidak dihitung sebagai pengurang,” jelasnya.

    Terkait dengan mafia kuota impor tekstil yang dituduhkan, Aqil enggan menanggapinya meskipun anggotanya sangat terpengaruh dengan banjirnya barang impor.

    “Perlu diselidiki lebih lanjut, tapi dengan posisi Kemenperin yang menolak usulan pengenaan bea masuk antidumping [BMAD] untuk benang filamen, sepertinya mafia kuota impor itu memang ada,” pungkasnya.

    Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Kemenperin, dalam hal ini Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, untuk memberikan tanggapan. Namun, tidak ada respons hingga berita ini ditayangkan.

  • Bukti Manusia Sudah Digantikan, Siap-siap PHK Massal Makin Parah

    Bukti Manusia Sudah Digantikan, Siap-siap PHK Massal Makin Parah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pekerjaan manusia sudah mulai tergantikan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Salah satu buktinya tampak pada industri game.

    Survei Google Cloud menunjukkan 87% pengembang game menggunakan AI untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan tugas. Hal ini menunjukkan fokus industri pada optimalisasi biaya menyusul gelombang PHK yang memecahkan rekor.

    Sebagian besar responden dalam laporan yang diterbitkan pada Senin (18/8) tersebut mengatakan bahwa AI membantu mengotomatiskan tugas-tugas yang rumit dan berulang, sehingga membebaskan pengembang untuk fokus pada hal-hal yang lebih kreatif.

    Penerbit game telah beralih ke AI untuk menangani tantangan industri secara luas, seperti melonjaknya biaya pengembangan dan memanjangnya siklus kreasi yang berasal dari ekspektasi penggemar yang tinggi dan persaingan yang ketat.

    Studi yang digelar Google dan The Harris Poll melakukan survei terhadap 615 pengembang game di AS, Korea Selatan, Norwegia, Finlandia, dan Swedia pada akhir Juni dan awal Juli 2025.

    Sebanyak 44% pengembang mengaku menggunakan AI untuk mengoptimasi konten dan memroses informasi seperti teks, suara, kode, dan video. Studi tersebut menunjukkan bahwa AI memungkinkan mereka untuk menjalankan otonomi dan mengambil keputusan.

    Namun, penggunaan AI dalam game merupakan topik yang sangat kontroversial. Banyak pihak di industri khawatir akan potensi kehilangan pekerjaan, sengketa hak kekayaan intelektual, dan gaji yang lebih rendah.

    Tahun lalu, para pemain game di Hollywood mogok kerja karena masalah AI dan gaji, sementara studio-studio tutup dan lebih dari 10.000 orang kehilangan pekerjaan.

    Industri ini diperkirakan akan mendapatkan momentum tahun ini dan tahun depan, dengan peluncuran judul-judul premium dan konsol baru yang diperkirakan akan meningkatkan pengeluaran.

    Menurut survei, 94% pengembang game berharap AI dapat mengurangi biaya pengembangan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Hal ini terjadi meskipun sekitar satu dari empat pengembang merasa sulit untuk mengukur secara tepat laba atas investasi implementasi AI mereka, sementara biaya yang terkait dengan integrasi teknologi tersebut juga tinggi.

    Sekitar 63% responden menyatakan kekhawatiran atas kepemilikan data karena legalitas perizinan dan siapa sebenarnya pemilik konten yang dihasilkan AI masih belum jelas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenperin: Pembatasan Pasokan Gas hingga 48% Janggal – Page 3

    Kemenperin: Pembatasan Pasokan Gas hingga 48% Janggal – Page 3

    Beberapa perusahaan telah melaporkan pembatasan pasokan dan tekanan gas yang tidak stabil, memaksa rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan.

    “Di lapangan, ada yang harus mematikan salah satu unit lini produksi atau mengganti bahan bakar dari gas ke solar. Langkah itu memang menjaga produksi tetap berjalan, tetapi biaya produksi meningkat signifikan. Bahkan, sudah ada industri yang menghentikan produksinya dan berpotensi merumahkan pekerjanya,” jelas Febri.

    Kasus ini banyak terjadi di sektor keramik, gelas kaca, baja, dan oleokimia yang sangat bergantung pada pasokan gas kompetitif.

    “Dengan pusat krisis ini, setiap keluhan dan fakta lapangan bisa dihimpun secara sistematis, sehingga kebijakan dan langkah antisipatif didasarkan pada data riil. Kami juga akan menerjunkan tim langsung ke industri guna menghitung risiko ke depan,” tambahnya.

    Febri menekankan pentingnya gas sebagai komponen vital produksi. Gangguan pasokan atau lonjakan harga akan berdampak langsung pada daya saing, produktivitas, dan kelangsungan usaha.

    “Kalau gas dibatasi, tekanannya turun, atau harganya melonjak, industri pasti terpukul. Ini bisa memicu pengurangan kapasitas, ancaman PHK, dan penurunan daya saing produk Indonesia,” tegasnya.

  • Pasokan Gas Terbatas, Kemenperin Gerak Cepat Bantu Pengguna HGBT – Page 3

    Pasokan Gas Terbatas, Kemenperin Gerak Cepat Bantu Pengguna HGBT – Page 3

    Beberapa perusahaan mulai menyampaikan laporan terkait pembatasan pasokan dan tekanan gas yang tidak stabil, yang memaksa rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan.

    “Di lapangan, ada yang harus mematikan salah satu unit lini produksinya atau mengganti bahan bakar dari gas ke solar. Langkah itu menjaga produksi tetap berjalan, tetapi biaya produksi meningkat signifikan. Bahkan, sudah ada industri yang menghentikan produksinya dan berpotensi merumahkan pekerjanya,” jelas Febri. Kasus ini banyak terjadi di sektor keramik, gelas kaca, baja, dan oleokimia.

    Febri menegaskan, gas adalah komponen vital dalam produksi industri. Gangguan pasokan atau lonjakan harga berdampak langsung pada daya saing, produktivitas, dan kelangsungan usaha.

    “Kalau gas dibatasi, tekanannya turun, atau harganya melonjak, industri pasti terpukul. Ini bukan hanya soal biaya produksi meningkat, tapi juga bisa memicu pengurangan kapasitas, ancaman PHK, dan penurunan daya saing produk Indonesia,” tegasnya.

     

  • Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memprediksi bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terjadi di Indonesia dalam satu tahun ke depan.

    Presiden KSPN Ristadi menyoroti regulasi pemerintah sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kondisi industri dalam negeri, yang berimplikasi langsung dengan tingkat pengangguran.

    “Saya kira tren ke depan dalam satu tahun ini PHK akan masih terus terjadi, tinggal nanti soal fluktuasinya apakah lebih besar dari kemarin atau tidak,” kata Ristadi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Terbaru, pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah akan membatasi dan menaikkan harga gas bumi tertentu (HGBT). Hal ini diperkirakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha industri padat energi seperti keramik, baja, hingga kaca.

    Sebelumnya, sejumlah pelaku industri mengeluhkan kondisi pasokan gas yang tidak stabil, terlebih untuk kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Alhasil, pengusaha harus menanggung beban harga gas regasifikasi yang lebih mahal.

    Adapun, kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) sebelumnya memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Menanggapi hal tersebut, Ristadi mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja yang bergelut di industri padat energi seperti keramik, baja hingga kaca yang dikhawatirkan dapat terkena PHK.

    “Itu [buruh] juga akan terancam kalau kemudian suplai energinya itu tidak konsisten dan kemudian harganya akan dinaikkan,” jelasnya.

    Aturan Impor

    Lebih lanjut, Ristadi mengatakan para buruh turut mengamati arah kebijakan investasi pemerintah. Dia menilai kebijakan yang tepat dapat menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih resilien pada saat ini.

    Dia mencontohkan perihal pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor belum lama ini, yang dinilai sebagai bentuk pengendalian atas membeludaknya produk luar negeri di Tanah Air.

    KSPN meyakini kebijakan seperti itulah yang dapat memperpanjang napas industri dalam negeri dan pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran.

    “Ya mudah-mudahan kalau ini kemudian dijalankan dengan serius, on the track, saya kira ini bisa menjadi harapan,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam survei terbarunya mengungkap bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

  • Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai asal Australia Qantas Airways Ltd. diminta untuk membayar A$90 juta atau setara Rp949,15 miliar (asumsi kurs Rp10.546,17 per A$) karena memangkas hampir 2.000 ground staf secara ilegal selama masa pandemi.

    Dilansir Bloomberg pada Senin (18/8/2025), denda itu tertuang dalam putusan pengadilan dan menimbulkan kritik tajam terhadap budaya maskapai dan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

    Dalam putusan pada hari ini, Pengadilan Federal Australia memerintahkan Qantas untuk membayar denda sebesar A$50 juta langsung kepada Serikat Pekerja Transportasi (TSU), yang telah menggugat maskapai tersebut atas pemecatan yang dilakukan perusahaan.

    Sebagian dari sisanya, yang akan ditentukan pada sidang berikutnya. Kemungkinan akan diberikan kepada sebagian dari 1.820 karyawan yang dipecat. Denda tersebut merupakan tambahan dari kesepakatan kompensasi sebesar A$120 juta tahun lalu untuk para mantan karyawan yang terdampak.

    Sebagai informasi, Qantas mengalihdayakan operasi penanganan darat atau ground-handling di 10 bandara Australia pada akhir 2020, di bawah pimpinan CEO saat itu Alan Joyce, karena pandemi melumpuhkan aktivitas penerbangan. Serikat Pekerja Transportasi berargumen bahwa staf diberhentikan untuk menghindari negosiasi mengenai gaji dan kondisi kerja serta potensi pemogokan.

    Membacakan putusannya yang berdurasi satu jam, Hakim Michael Lee mengkritik budaya perusahaan yang memungkinkan pemecatan tersebut terjadi. Dia juga mempertanyakan tingkat penyesalan maskapai dan komitmennya untuk berubah.

    Pemecatan ilegal tersebut merupakan salah satu dari beberapa masalah Qantas selama pandemi dan setelahnya, termasuk tuduhan dari regulator bahwa Qantas menjual kursi di ribuan penerbangan yang telah dibatalkan. Qantas setuju untuk membayar denda dan kompensasi tambahan sebesar A$120 juta untuk penerbangan yang dibatalkan.

    Menyelesaikan kasus petugas ground handling menjadi bagian penting dari rehabilitasi Qantas di bawah penerus Joyce, Vanessa Hudson, yang mengambil alih kepemimpinan pada akhir 2023. Pernyataan pedas Hakim Lee kini membuka kembali perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan, dan apa yang sedang dilakukan, menyusul krisis reputasi terburuk dalam sejarah maskapai tersebut.

  • DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    GELORA.CO – Pembahasan naiknya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari kian memanas. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut bahwa secara prinsip kenaikan gaji DPR tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah tampak tidak adil.

    “Secara prinsip sebetulnya kenaikan gaji para pejabat maupun DPR ini harusnya tidak jadi masalah. Ini menjadi masalah karena terlihat sangat tidak adil,” kata Ferdinand, Minggu (17/8/2025).

    Misalnya, rakyat yang kesusahan menghadapi kebijakan pajak yang melonjak tinggi, pejabat justru mendapat kenaikan gaji besar. “Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji,” lanjutnya.

    Menurutnya, jika rakyat benar-benar disejahterakan, maka kenaikan gaji pejabat tidak akan dipersoalkan. Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling. Gaji tinggi bagus, tapi itu juga harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Saat ini kondisi rakyat semakin susah di tengah badai PHK hingga masih sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. “Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah,” cetusnya.

    Melihat realita yang terjadi di kalangan bawah, Ferdinand mempertanyakan fasilitas berlebihan yang didapatkan para pejabat.

    “Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya. Apa fungsi mereka sekarang dengan fasilitas dan gaji sekarang yang besar itu,” tandasnya.

    Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka mengungkap besaran gaji bersih atau take home pay wakil rakyat yang ternyata bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Hasanuddin menjelaskan, angka itu meningkat dibanding periode sebelumnya.

    Pasalnya, kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan mendapatkan tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin dikutip pada Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung soal sulitnya mencari uang halal di dunia politik.

    Menurut Hasanuddin, penghasilan anggota DPR saat ini justru lebih dari cukup. Ia bahkan membandingkan jumlah tersebut jika dihitung per hari.

    “Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali,” katanya.

    Hasanuddin menepis anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia dapur DPR. Sebab, baginya, apa yang diterima para anggota dewan bersumber dari pajak rakyat. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” pungkasnya.

  • Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya dapat dilakukan ketika karyawan sudah mengundurkan diri dari suatu perusahaan.

    Mengingat, dana tersebut memang disiapkan untuk menghadapi hari tua, atau ketika berstatus tidak bekerja. Kendati demikian, jika ada keperluan darurat, JHT sebenarnya bisa dicairkan tanpa resign.

    Namun, perlu dicatat bahwa pencairan JHT untuk pekerja aktif tidak bisa dilakukan 100%, melainkan hanya 10% atau 30%. Untuk pencairan 30% bisa digunakan untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit.

    Perlu dicatat, pencairan JHT sebagian (10% atau 30%) memiliki beberapa syarat. Salah satunya, masa kepesertaan minimal 10 tahun. Selengkapnya, simak penjelasan berikut ini, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 10%

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

    Sebagai catatan, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih 50 juta)

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
    – Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:

    1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    3. Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

    KTP pasangan atau KK; dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah atau apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

    Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

    Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Syarat Dokumen 

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT Situs Online

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perusahaan Teknologi Raksasa Oracle PHK Ratusan Karyawan Gegara AI

    Perusahaan Teknologi Raksasa Oracle PHK Ratusan Karyawan Gegara AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berkantor pusat di Austin, Texas, Oracle Corp. melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah pegawainya di divisi cloud. Langkah ini guna mengendalikan anggaran di tengah pengeluaran besar-besaran untuk infrastruktur AI.

    Laporan Bloomberg menyebut, para pekerja yang terdampak telah diinfokan pekan ini bahwa peran mereka dihilangkan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    “Beberapa pengurangan tersebut terkait dengan masalah kinerja, dan unit tersebut terus melakukan perekrutan,” kata dua orang tersebut, melansir Bloomberg, Minggu (17/8/2025).

    Menurut kedua orang itu, lebih dari 150 pekerjaan dipangkas di wilayah Seattle, yang secara tradisional merupakan pusat unit tersebut.

    Pada tahun lalu, perusahaan mengatakan akan memindahkan kantor pusatnya ke Nashville, dan perusahaan saat ini memiliki lebih banyak pekerjaan yang terdaftar di Tennessee daripada negara bagian lainnya.

    Juru bicara Oracle tidak menanggapi beberapa permintaan komentar. Cakupan pengurangan secara keseluruhan belum dapat dipastikan.

    Pemangkasan secara keseluruhan pertama kali dilaporkan oleh DatacenterDynamics, sebuah publikasi berita industri.

    Banyak raksasa teknologi telah berupaya mengatasi lonjakan biaya AI dengan mengurangi pengeluaran di bagian lain bisnis. Microsoft Corp misalnya, telah memangkas sekitar 15.000 pekerjaan tahun ini.

    Selain itu, perusahaan teknologi raksasa lainnya yakni Amazon.com Inc. dan Meta Platforms Inc. juga telah memangkas pekerjaan.

    Saham Oracle mendekati titik tertinggi sepanjang masa berkat momentum di unit cloud-nya. Bulan lalu, perusahaan ini menandatangani kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan OpenAI untuk sekitar 4,5 gigawatt daya pusat data di AS.

    Namun, perusahaan tersebut harus menanggung biaya puluhan miliar dolar untuk membangun server farm yang semakin besar guna memenuhi permintaan.

    Dalam pengajuan Juni 2025, Oracle mengatakan bahwa pihaknya secara berkala membuat perubahan pada tenaga kerjanya karena perubahan strategi, reorganisasi atau masalah kinerja.

    “Restrukturisasi semacam ini telah mengakibatkan, dan mungkin di masa mendatang, peningkatan biaya restrukturisasi dan penurunan produktivitas sementara sementara karyawan beradaptasi dengan restrukturisasi,” jelas perusahaan.

  • Pasokan Gas ke Industri Keramik Terganggu, PHK Massal Menghantui

    Pasokan Gas ke Industri Keramik Terganggu, PHK Massal Menghantui

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyayangkan kondisi gangguan pasokan gas yang berlarut-larut, menyebabkan pembatasan kuota pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan mahalnya surcharge harga gas regasifikasi LNG tanpa solusi yang jelas.

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan krisis pasokan gas yang dipicu oleh informasi terbaru dari PGN untuk industri keramik di Jawa Barat yang berlaku mulai 13—31 Agustus 2025, telah mengakibatkan dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya.

    Dalam informasi itu, penggunaan gas harian dibatasi hanya 48% dari volume HGBT, sementara sisanya dikenakan surcharge 120% dari harga $14,8 USD/MMBTU, setara dengan $17,8 USD/MMBTU, dengan alasan force majeure.

    Edy Suyanto menjelaskan bahwa gangguan pasokan gas ke industri telah mendistorsi rangkaian katalis positif yang sebelumnya memberikan optimisme bagi industri keramik nasional.

    Beberapa katalis itu di antaranya kebijakan pro-industri seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk keramik kini menjadi kontraproduktif akibat krisis suplai gas.

    Akibatnya, tahapan ekspansi pabrik keramik yang direncanakan selesai pada awal 2027 senilai Rp8 triliun untuk tambahan produksi 90 juta m² dengan penambahan sekitar 6.000 karyawan terancam batal.

    “Asaki mengharapkan kehadiran Pemerintah untuk mencarikan solusi secepat mungkin, berkaitan dengan gangguan suplai gas supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan dengan potensi PHK,” ujar Edy, Minggu (17/8/2025).

    Oleh karena itu, Asaki mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim berinvestasi yang baik di Indonesia, khususnya bagi industri keramik yang sedang melakukan ekspansi kapasitas.

    Sebagai catatan, pasca-kebijakan HGBT, terdapat multiplier effect yang sangat positif dari industri keramik. Total investasi kapasitas baru mencapai Rp28 triliun dari 2022 hingga 2027, dengan total kapasitas produksi baru keramik sebesar 160 juta m² dan penyerapan karyawan baru sekitar 16.000 orang.

    Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga bertumbuh 50% dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,65 triliun pada periode 2020—2024. Saat ini, industri keramik Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia, di bawah China, India, dan Brasil. Indonesia sedikit di atas Vietnam yang kini berada di posisi kelima dalam pasar keramik global.

    Sementara itu, menanggapi krisis pasokan gas ke industri saat ini, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengaku bahwa pihaknya membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

    “Salah satunya dari alokasi Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang optimal di dalam negeri,” katanya.