Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Dulu Jadi Rebutan, Lulusan Ilmu Komputer Sekarang Banyak Pengangguran

    Dulu Jadi Rebutan, Lulusan Ilmu Komputer Sekarang Banyak Pengangguran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai PHK masih terus menghantui dunia, seiring ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, dan kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI). Banyak profesi yang dulunya populer sekarang sudah tak relevan. 

    Lulusan universitas ternama dengan jurusan yang ramai peminat juga tak menjamin mudah mendapat pekerjaan. Salah satunya jurusan Ilmu Komputer yang beberapa tahun lalu sempat naik daun.

    Bahkan, jurusan Ilmu Komputer sempat disebut-sebut sebagai pencetak tenaga kerja bergaji tinggi. Sayangnya, perkembangan AI yang kian masif menjadi biang kerok jurusan Ilmu Komputer tak lagi menjadi jurusan ’emas’.

    Pengangguran dari lulusan kalangan lulusan Ilmu Komputer terpantau meningkat, misalnya di Amerika Serikat (AS). Jurusan Ilmu Komputer menduduki peringkat ke-7 dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni sebesar 6,1%, menurut The Federal Reserve Bank of New York.

    Angka tersebut mencerminkan dampak dari PHK yang meluas di seluruh industri teknologi, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan Google, yang telah mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan baru.

    Tingkat penganggurannya hanya sedikit di belakang jurusan-jurusan ‘tradisional’ lainnya seperti Fisika (7,8%) dan Antropologi (9,4%).

    “Setiap anak dengan laptop merasa mereka adalah Zuckerberg berikutnya, tetapi kebanyakan tidak dapat memiliki level kompetensi paling minimal sekalipun,” kata Michael Ryan seorang pakar keuangan kepada Newsweek.

    Teknik Komputer, yang sering kali tumpang tindih dengan Ilmu Komputer di banyak universitas, menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi yaitu 7,5%.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pekerjaan di bidang tersebut. Sebaliknya, jurusan seperti Ilmu Gizi, Jasa Konstruksi, dan Teknik Sipil mencatatkan tingkat pengangguran terendah, berkisar antara 1% hingga 0,4%.

    “Jurusan Ilmu Komputer telah lama dimanjakan dengan mimpi yang tidak sesuai kenyataan,” menurut konsultan SDM Bryan Driscoll.

    Namun, seperti banyak jurusan dan pekerjaan terkait lainnya, kenyataan yang ada sangat menyakitkan. Kondisi saat ini jumlah lulusan komputer lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

    “Utang mahasiswa yang besar, dan pasar yang lebih mengutamakan silsilah daripada potensi,” kata Driscoll.

    Laporan terbaru oleh Oxford Economics, yang dikutip oleh CBS News, menemukan bahwa lulusan baru yang menganggur menyumbang 12% dari kenaikan 85% tingkat pengangguran AS sejak pertengahan 2023, meskipun hanya menyumbang 5% dari total angkatan kerja.

    Laporan tersebut mengaitkan peningkatan pengangguran lulusan baru dengan ketidaksesuaian antara meningkatnya jumlah pemegang gelar dan menurunnya permintaan bisnis di bidang tertentu. Kesenjangan ini paling menonjol di sektor teknologi, di mana lulusan ilmu komputer lebih banyak jumlahnya daripada lulusan dari disiplin ilmu lainnya.

    Meskipun Ilmu Komputer tetap menjadi salah satu bidang sarjana yang paling cepat berkembang, menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional, bidang ini juga sangat rentan terhadap otomatisasi. Kemajuan AI telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan jangka panjang bagi para profesional di industri ini.

    “Ada ketidaksesuaian antara permintaan bisnis dan pasokan tenaga kerja secara keseluruhan,” menurut Matthew Martin, ekonom senior AS di Oxford Economics.

    “Dan hal itu sangat terkonsentrasi di sektor teknologi,” ia menambahkan.

    Pesan Menohok Bos Nvidia

    Sejalan dengan kekhawatiran terhadap nasib lulusan Ilmu Komputer, CEO Nvidia Jensen Huang blak-blakan menyebut manusia tak perlu lagi belajar Ilmu Komputer. Sebab, di masa depan, komputer akan makin canggih dan manusia tak perlu membuat pemrograman yang rumit.

    Hal ini, menurut dia, akan mendemokratisasi industri teknologi. Sebab, ia menilai semua orang akan makin melek teknologi berkat perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Kami akan membuat komputer jadi lebih pintar, sehingga tak ada lagi yang perlu belajar ilmu komputer untuk membuat pemrograman komputer,” kata dia, dalam wawancara bersama Jim Cramer di CNBC International, beberapa saat lalu.

    Lebih lanjut, Huang mengatakan tujuan AI adalah membuat komputer mengerti bahasa manusia. Saat ini, manusia yang perlu memahami bahasa komputer untuk menciptakan inovasi.

    Oleh sebab itu, dalam beberapa dekade terakhir, profesi computer engineer menjadi incaran. Jurusan IT pun jadi sasaran bagi lulusan SMA yang ingin mendaftar kuliah karena masa depannya dinilai gemilang.

    “Komputer harus bisa memahami apa yang manusia inginkan dan tujuan manusia. Manusia hanya perlu memberikan perintah untuk komputer dengan bahasa manusia, agar mereka mengerjakan apa yang dibutuhkan manusia,” kata Huang.

    Huang mengatakan di masa depan manusia akan melihat pabrik-pabrik dijalankan oleh serangkaian robot canggih. Kendati demikian, ia tak sepakat jika disebut robot akan menggantikan manusia.

    Sebab, robot-robot yang diciptakan oleh AI perlu dilatih oleh manusia untuk menjadi robot produktif. Robot harus belajar dari data. Ke depannya, data itu akan bisa langsung dipelajari dan dianalisa dari pergerakan manusia sehari-hari.

    Peran manusia sangat krusial dalam pelatihan robot, sehingga Huang memprediksi manusia tak akan jadi pengangguran.

    “Ini justru akan menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat perusahaan lebih produktif,” kata dia.

    “Ketika perusahaan lebih produktif, pendapatan mereka akan naik. Ketika itu terjadi, mereka akan merekrut lebih banyak karyawan,” ia menuturkan.

    Di tengah kesulitan mencari pekerjaan, semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus semangat. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • detikcom Punya Cari(in) Kerja Nih, Tempat Berbagi Lowongan!

    detikcom Punya Cari(in) Kerja Nih, Tempat Berbagi Lowongan!

    Jakarta –

    Di tengah situasi yang marak dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), kebutuhan mencari lowongan kerja baru pun meningkat. Termasuk, para fresh graduate alias yang baru lulus dan belum berpengalaman pun juga getol mencari lowongan kerja.

    Buktinya, setiap ada bursa lowongan kerja, baik yang disediakan pemerintah daerah maupun Kementerian Ketenagakerjaan, selalu dipadati para pemburu kerja. Bahkan, ada yang membludak hingga ribuan peserta.

    Mengacu pada situasi di atas, detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja!

    Informasi selengkapnya bisa langsung klik Cari(in) Kerja! di sini, dan dengan mengakses program tersebut maka Anda bisa berbagi sekaligus mendapatkan informasi lowongan kerja.

    Cari(in) Kerja merupakan platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    Tidak hanya sebagai job board, tapi juga sebagai community-driven listing space untuk pelaku usaha yang ingin mencari tenaga kerja.

    Syarat dan Ketentuan:

    1. Program ini terbuka untuk seluruh warga Indonesia.
    2. Informasi tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.
    3. Dengan mengirimkan konten, Anda memberikan detikcom lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, dan menampilkan konten tersebut untuk keperluan program.
    4. Informasi pribadi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Kebijakan Privasi detikcom.
    5. detikcom berhak untuk menolak atau menghapus konten yang dianggap melanggar Syarat dan Ketentuan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    6. detikcom tidak bertanggung jawab atas kelalaian serta pelanggaran yang terjadi antara pemberi kerja dan pencari kerja.

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    Tonton juga video “Kisah Pemuda Bogor Cari Kerja di JobFest Jaktim Usai Kena PHK” di sini:

    (hns/hns)

  • Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers sebut ada ketidakadilan distribusi iklan yang kini hanya dikuasai oleh platform media sosial dan Google.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Komarudin mengemukakan dampak dari ketidakadilan tersebut membuat media massa saat ini tidak bisa berkembang dan kehabisan darah sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak.

    “Sekarang ini ada ketidakadilan distribusi iklan, sehingga media konvensional itu kan darahnya berkurang. Makanya terjadi PHK di beberapa media, banyak sekali itu PHK,” tuturnya.

    Selain ke media sosial dan Google, menurut Komarudin, iklan digital juga seringkali lari ke sejumlah konten kreator di media sosial yang memiliki banyak pengikut.

    “Kemudian, iklan juga akan mengejar siapa yang paling banyak memiliki follower,” kata Komarudin.

    Komarudin mengemukakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan para pejabat negara, Danantara dan BUMN untuk pasang iklan di media konvensional agar bisa tumbuh dan memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, tidak seperti informasi yang beredar di media sosial.

    “Padahal media sosial ini bagus juga, tapi kan banyak sekali hoaks di sana. Kalau sampai media konvensional ditinggalkan, maka pemerintah yang akan rugi,” ujarnya

  • Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengharapkan insentif fiskal yang khusus menyasar pada industri-industri yang sedang sekarat. Pasalnya, sejumlah pabrikan diduga menghentikan produksi karena sejumlah tantangan di pasar domestik. 

    Apalagi, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun atau naik dari proyeksi realisasi tahun ini Rp137,2 triliun. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, insentif fiskal yang diguyur pemerintah selama ini hanya efektif mendorong angka realisasi investasi baru. Sementara itu, kinerja industri existing tertekan hingga banyak kapasitas idle atau berhenti produksi. 

    “Ini juga sudah cukup bagus [menarik investasi baru], tinggal selanjutnya pemerintah memberikan insentif untuk mengaktivasi kapasitas-kapasitas produksi yang berhenti,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Di sisi lain, Redma juga melihat investasi existing yang saat ini terhenti produksinya tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, kapasitas produksi yang menganggur saat ini secara nilai investasi diperkirakan lebih besar dibandingkan investasi baru. 

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor industri tekstil yang masuk pada semester I/2025 mencapai Rp10,2 triliun dengan 5.406 proyek. Pada triwulan II/2025, angka investasinya mencapai Rp4,82 triliun. 

    “Jadi insentif yang diberikan harus langsung menjadi pengurang atau menurunkan biaya produksi di industri dan menurunkan modal kerja,” tuturnya. 

    Menurut dia, sejumlah insentif fiskal yang mesti diprioritaskan untuk mengaktivasi kapasitas produksi tekstil saat ini yaitu potongan PPN, diskon tarif listrik, harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan pasokan 100% andal, dan subsidi bunga untuk modal kerja. 

    “Tapi insentif ini semuanya harus dikaitkan untuk pembelian bahan baku lokal agar manfaatnya lebih merata dan memperkuat integrasi hulu hilir sekaligus melakukan substitusi impor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2025, meski skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. 

    “Tambahan investasi yang masuk sebesar Rp10,2 triliun patut kita syukuri meski belum bisa menggantikan investasi yang setop, baik dari sisi produksi maupun sisi penyerapan tenaga kerja,” kata Farhan. 

  • Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    New Delhi –

    Di Kolkata, pusat utama industri pengecoran baja India yang biasanya mengekspor produk baja sanitasi, aktivitas produksi melambat, bahkan berhenti. Para pemilik perusahaan enggan membahas krisis di hadapan publik dan membisu. Dampaknya, para buruh kini kebingungan.

    Vijay Shankar Beriwal, pemilik perusahaan Calcutta Iron Udyog, sebaliknya tidak ragu mengungkap krisis yang dialami perusahaannya pada publik. Ia menyalahkan tarif impor 50% atas baja dan aluminium India yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mulai berlaku pada Juni lalu.

    Trump berdalih tarif tersebut dikenakan karena kekhawatiran akan keamanan nasional AS, merujuk pada Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS tahun 1962. Selain tarif baja, Trump memberlakukan tarif balasan 25% atas sebagian besar barang impor dari India. Bahkan merespon pembelian minyak Rusia oleh India, Trump mengusulkan tarif tambahan 25%, yang akan diberlakukan pada akhir Agustus.

    “Dampak penuh belum terasa di pasar, tetapi tekanan sudah mulai terlihat. Mereka yang sebelumnya memiliki pesanan dari AS menyelesaikan pesanan dengan cepat, tetapi pesanan baru sedikit bahkan tidak ada. Banyak pabrik baja yang berhenti beroperasi,” katanya.

    Tarif baja dan aluminium sebesar 50% merupakan bagian dari kebijakan proteksi perdagangan Trump. Kebijakan ini mengancam pabrik-pabrik baja serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di India timur yang sangat bergantung pada pasar AS agar tidak ‘gulung tikar’.

    India mengekspor produk besi, baja, dan aluminium senilai $4,56 miliar (Rp74 triliun) ke Amerika Serikat pada tahun 2024, termasuk di dalamnya $587,5 juta (Rp9 triliun) untuk baham mentah besi dan baja, $3,1 miliar (Rp50 triliun) untuk produk besi atau baja, dan $860 juta (Rp13 triliun) untuk produk aluminium, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Angka ini mewakili sekitar 5,3% dari total ekspor India ke Amerika Serikat senilai $86,51 miliar (Rp1500 triliun rupiah).

    Pukulan telak bagi pabrik baja skala kecil

    Meskipun jumlahnya kecil, pabrik-pabrik baja kecil mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja dalam produksi padat karya di lebih dari 5.000 unit pengecoran baja. 95% usaha pengecoran baja dikelola usaha skala kecil.

    Sedangkan pabrik pengecoran di India timur spesifik dalam usaha pengecoran baja untuk ekspor. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap kenaikan tarif.

    Sudah begitu, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal dianggap meremehkan dampak tarif terhadap baja dan aluminium. Dia berdalih, nilai ekspor baja dan aluminium ke AS berjumlah sangat kecil.

    “Apa masalahnya jika dari 145 juta ton, Anda tidak dapat mengekspor 95.000 ton?” katanya dalam acara Kamar Dagang dan Industri Bengal.

    ‘Tertekan’ baja China

    Akibat penurunan ekspor ke AS, banyak produsen baja membanjiri pasar domestik India, yang menyebabkan persaingan makin ketat. Konsumen kini diwartakan rajin meminta diskon hingga 5% atau cicilan kredit. Fenomena ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Federasi Organisasi Ekspor India FIEO, ekspor baja India ke AS yang turun 85%, menekan harga baja lokal hingga 6–8% memperkecil keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Dengan tarif saat ini, harga yang kompetitif menjadi faktor penentu. Namun, beberapa negara, seperti China, juga sangat tertarik menurunkan harga. UMKM India mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bersaing,” kata Direktur Jenderal FIEO Ajay Sahai.

    Asosiasi Pengembangan Baja Stainless India (ISSDA) mencatat bahwa India telah menjadi importir bersih produk baja sejak tahun fiskal 2023-24, impor baja China pun tercatat meningkat signifikan antara 2021 dan 2024.

    Harapkan intervensi segera dari pemerintah

    Alternatif terhadap pasar ekspor AS juga semakin tertutup, seperti Uni Eropa yang menghadang lewat bea masuk dan pajak karbon (CBAM) “Masalah ekspor baja adalah semua negara maju sedang menutup diri. Uni Eropa telah mengenakan bea masuk sejak 2018, dan mulai Januari 2026, mereka akan menerapkan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM),” kata Ajai Srivastava, pendiri Inisiatif Penelitian Perdagangan Global.

    Beralih ke pasar lain pun butuh waktu dan modal yang tak dimiliki banyak pelaku usaha.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah India mengupayakan beberapa langkah antara lain menjajaki perjanjian dagang dengan AS serta mempertimbangkan subsidi bunga, jaminan pinjaman, dan pemangkasan biaya sertifikasi untuk mendukung UMKM. Bea masuk pengamanan 12% juga diterapkan untuk melindungi pasar domestik dari dumping baja China.

    Beriwal dari Calcutta Iron Udyog optimis intervensi pemerintah dapat melindungi industri baja dari konflik dagang global.

    “Industri ini sangat membutuhkan dukungan cepat dari pemerintah untuk bertahan. Kami akan mengajukan proposal kepada pemerintah, tetapi saat ini kami menunggu perkembangan situasi dengan Presiden AS,” jelas Beriwal.

    Para pakar industri memperingatkan bahwa UMKM berisiko bangkrut dan melakukan PHK dan pada awal 2026 jika tidak ada tindakan segera.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Bikin Orang Bunuh Diri, Game Online Pakai Duit Dilarang

    Bikin Orang Bunuh Diri, Game Online Pakai Duit Dilarang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah India berencana melarang game online berbayar yang menawarkan hadiah dalam bentuk uang (real-money gaming). Pasalnya, fitur game yang melibatkan uang dituding menyebabkan warga terlilit utang hingga bunuh diri.

    Tech Crunch melaporkan larang tersebut meliputi semua jenis game online yang melibatkan uang, baik yang membutuhkan keahlian maupun permainan peluang. Larangan adalah bagian dari undang-undang baru yang diberi nama UU Promosi dan Regulasi Game online. 

    Dalam aturan itu, pemerintah melarang lembaga keuangan memfasilitasi transaksi di dalam game real-money dan menyatakan bahwa iklan jenis game tersebut ilegal.

    “Bank, institusi keuangan, atau orang penyedia transaksi finansial dilarang terlibat dalam segala jenis transaksi terkait pembayaran atau layanan dalam layanan online money game,” tulis rancangan UU tersebut.

    Real-money gaming adalah platform digital tempat pengguna bisa berpartisipasi dalam game atau menggunakan uang untuk bermain dengan tawaran imbalan hadiah uang.

    Aturan ini bisa menghancurkan industri game online di India, yang meraup US$ 2,4 miliar dari real-money gaming atau sebagian besar dari total pendapatan US$ 3,8 miliar pada periode 2023-2024.

    Pemerintah menuding game online adalah pemicu beragam masalah sosial, terutama tingkat kematian bunuh diri yang disebabkan oleh kehilangan uang dari bermain game online. Pelaku industri game online membantah tudingan ini dan menyalahkan aplikasi judi online yang masih bisa diakses meskipun ilegal.

    Dalam RUU, perusahaan pengelola platform real-money gaming terancam denda US$ 115 ribu atau (Rp 1,87 miliar).

    Pelaku industri game online mengklaim banyak perusahaan akan tutup sehingga terjadi PHK massal di India jika UU itu disahkan. Investor yang telah mengucurkan miliaran dolar ke perusahaan-perusahaan game online juga cemas.

    Perusahaan game online terbesar di India seperti Dream Sports, Games24x7, dan WinZO adalah startup yang didukung oleh pendanaan miliaran dolar dan mendulang pendapatan dari jutaan pengguna. Jumlah startup real-money gaming di India adalah yang paling banyak di dunia, diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris.

    Salah satu pemilik perusahaan game menyatakan 85 persen dari pendapatan mereka berasal dari real-money gaming padahal mereka juga memiliki game populer yang permainannya tidak melibatkan uang.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tiap Hari Kirim CV, tapi Nggak Dipanggil

    Tiap Hari Kirim CV, tapi Nggak Dipanggil

    Jakarta –

    Mencari kerja menjadi tantangan besar, terutama mereka yang belum memiliki pengalaman kerja alias lulus baru (fresh graduate).

    Bahkan tak sedikit di antara mereka yang sudah lamar ke berbagai perusahaan hampir setiap hari namun tak kunjung diterima kerja.

    Kondisi ini seperti yang dialami Abel (22), seorang fresh graduate sarjana fakultas sejarah yang mengaku sudah mengirim lamaran ke banyak perusahaan namun tak kunjung mendapat panggilan.

    Bahkan ia juga sudah mencoba ikut lima acara Job Fair termasuk yang di Jakarta International Velodrome, hari ini.

    “Saya sudah lima kali lebih ikut acara job fair seperti ini di Jakarta, kalau dihitung-hitung. Kalau daftar online, saya sering.
    Jadi tiap pagi, saya bangun tidur, saya buka HP, saya buka platform seperti Jobstreet, LinkedIn, atau Glints,” kata Abel saat ditemui detikcom di Job Fair Velodrome, Rabu (20/8/2025).

    Ia mengaku dalam sehari dapat mengirim setidaknya tiga lamaran di situs-situs pencari kerja itu. Namun upayanya itu ternyata belum membuahkan hasil. Padahal dirinya sudah melakukan ‘rutinitas’ melamar lowongan berbagai perusahaan ini selama hampir setahun terakhir.

    “Kalau lulus baru tahun ini, tapi kirim-kirim CV sudah hampir setahun kalau dihitung-hitung. Paling tinggi kirim tiga, paling sedikit satu kalau misalnya belum ada lowongan yang sesuai,” paparnya.

    “Itu juga kalau misalkan saya kepanggil ya, itu hanya sampai tahap interview saja. Habis itu di-ghosting gitu saja sama perusahaan tanpa ada kabar lagi,” sambung Abel.

    Abel mengaku ia sendiri tidak pilih-pilih dalam melamar pekerjaan. Namun karena dirinya tahu bahwa lulusan sejarah seperti dirinya tidak banyak diminati perusahaan, maka Abel mau tak mau hanya melamar ke lowongan-lowongan yang terbuka untuk semua jurusan untuk memperbesar peluang diterima kerja.

    “Saya lihat-lihat perusahaannya lebih dulu ya, nggak asal lamar gitu. Kalau misalkan persyaratannya terbuka untuk semua jurusan dan bisa menerima fresh grade, itu lah yang saya lamar,” ucapnya.

    Karena hal inilah selama hampir setahun terakhir, sembari mencari kerja Abel hanya bisa membantu usaha rumah milik orang tuanya di bidang katering. Meski tak seberapa, namun usaha ini setidaknya bisa menghidupi dirinya selama proses mencari kerja.

    Tonton juga video “Kisah Pemuda Bogor Cari Kerja di JobFest Jaktim Usai Kena PHK” di sini:

    (igo/hns)

  • Pasokan Gas Minim, Industri Cemas Ada PHK Massal – Page 3

    Pasokan Gas Minim, Industri Cemas Ada PHK Massal – Page 3

    Norman melanjutkan, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka kalangan pengusaha bukan tidak mungkin mengambil langkah PHK. Saat ini saja, ada sekitar 12.288 pekerja dalam ekosistem industri olekimia.

    Maka dari itu, dia berharap alokasi gas murah buat industri bisa disalurkan secara konsistrn mengacu Kepmen 76.K/MG.01/MEM.M/2025. Jika regulasi ini dapat dijalankan, maka program hilirisasi dan ketahanan industri dapat diwujudkan.

    “Kami harap pemerintah ikut turun tangan atas hal ini. Jangan sampai, banyak perusahaan tumbang, karena produksinya menurun akibat pasokan gas yang merosot,” tandas Norman.

     

  • Ancaman PHK Massal Menggila, Warga Terguncang

    Ancaman PHK Massal Menggila, Warga Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Amerika Serikat (AS) khawatir ancaman PHK massal pada pekerjaan mereka. Kekhawatiran ini berasal dari teknologi AI yang terus mengalami perkembangan pesat.

    Ketakutan tersebut tergambar jelas dalam jejak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos. Survei 6 hari itu dilakukan berasal dari 4.446 orang dewasa berada di seluruh AS.

    Hasil survei menyebutkan 71% responden khawatir AI akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan secara permanen, dikutip dari Reuters, Rabu (20/8/2025).

    Teknologi ini memang berkembang cukup masif dalam tiga tahun terakhir. Kemunculannya ditandai dengan peluncuran ChatGPT, chatbot milik OpenAI yang langsung digunakan oleh banyak orang saat itu, menjadi pertumbuhan tercepat sepanjang masa mengalahkan raksasa teknologi lain.

    ChatGPT juga membangkitkan banyak perusahaan untuk menggunakan AI dalam produk-produknya. Begitu juga investasi besar-besaran yang membuka gerbang perang AI dalam beberapa tahun terakhir.

    Perkembangan AI juga menandai banyaknya PHK hampir di banyak industri. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran, meski tingkat pengangguran AS masih terbilang rendah hanya 4,2% per bulan Juli lalu.

    Survei yang sama juga mengungkapkan kekhawatiran masyarakat AS pada AI untuk penggunaannya di bidang lain. Misalnya 77% responden menjawab khawatir AI bisa membuat kekacauan politik.

    Jawaban tersebut terungkap saat saat maraknya penggunaan teknologi tersebut membuat video yang seakan realistis dari peristiwa imajiner, yang kemudian menyebar masif di internet.

    Mereka juga disebut khawatir penggunaan AI di bidang militer. Ada 48% responden yang melarang pemerintah menggunakannya, lebih banyak dari 24% yang mengizinkan penggunaan teknologi untuk militer.

    Sementara itu, 61% masyarakat AS mengatakan khawatir pada kebutuhan listrik untuk AI saat ini. Teknologi itu memang mengonsumsi banyak pasokan listrik saat digunakan.

    Untuk sisi personal, dua pertiga responden mengatakan kekhawatiran hubungan antar manusia tergantikan dengan AI.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]