Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi industri tekstil nasional dalam menjaga daya saing, khususnya pada sektor hulu di bawah naungan Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI).

    Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kepatuhan pelaporan industri anggota APSyFI tercatat masih rendah. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, dari 20 perusahaan anggota, hanya 15 yang melaporkan aktivitas industrinya, sementara 5 perusahaan lainnya absen atau lalai.

    “Masih ada perusahaan besar anggota Apsyfi yang tidak melaporkan kinerjanya sama sekali. Padahal, kewajiban pelaporan ini adalah bentuk akuntabilitas industri kepada negara. Minimnya komitmen administratif justru melemahkan posisi asosiasi yang mengklaim sebagai garda depan tekstil nasional,” kata Febri dalam keterangan resminya, Sabtu (23/8/2025).

    Febri menjelaskan, dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri.

    Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025).

    “Ada anggota APSyFI yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat maupun API Umum sehingga bebas melakukan impor besar-besaran. Di satu sisi, mereka menuntut proteksi, namun di sisi lain aktif menjadi importir. Ini jelas kontradiktif dengan semangat kemandirian industri,” ujarnya.

    Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan dan instrumen fiskal bagi industri hulu tekstil, antara lain Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Polyester Staple Fiber (PSF) yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2027.

    Selain itu, BMAD Spin Drawn Yarn (SDY) yang berlaku hingga tahun 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang dari serat sintetis yang berlaku hingga 2026, serta masih ada BMTP Kain yang berlaku sampai tahun 2027.

    “Artinya, industri anggota APSyFI selama ini sudah menikmati keuntungan ganda, yaitu proteksi tarif sekaligus fasilitas impor. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan investasi baru maupun modernisasi teknologi,” jelas Febri.

    Kemenperin menegaskan, kebijakan rekomendasi impor maupun perlindungan industri selalu berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hulu, intermediate, dan hilir.

    Industri hilir yang berorientasi ekspor diberikan kemudahan agar kompetitif di pasar global, sementara pasar domestik diarahkan untuk substitusi impor sesuai verifikasi kemampuan industri nasional.

    Febri menambahkan, jika usulan BMAD dengan tarif 45% diterapkan sesuai hitungan KADI, risikonya adalah PHK hingga 40.000 pekerja di industri hilir.

    “Ini akan menjadi tragedi nasional. Sedangkan potensi PHK di sektor hulu yang jauh lebih kecil masih bisa dimitigasi melalui optimalisasi serapan lokal,” tegasnya.

    Sektor tekstil sendiri pada kuartal I dan II 2025 masih tumbuh di atas 4%. Menurut Febri, hal ini merupakan sebuah capaian positif yang harus terus dijaga.

    “Kemenperin berharap asosiasi industri dapat melihat kebijakan pemerintah secara objektif. Justru di tengah pertumbuhan ini, yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kepatuhan, bukan narasi yang menyesatkan publik,” tutup Febri.

    (acd/acd)

  • 2 Pabrik Tableware di Tangerang Rumahkan 700 Karyawan, Ada Potensi PHK

    2 Pabrik Tableware di Tangerang Rumahkan 700 Karyawan, Ada Potensi PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pembatasan pemanfaatan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri kembali menuai sorotan. Sejumlah pelaku usaha manufaktur mulai merasakan dampak serius hingga harus merumahkan ratusan karyawan.

    “Yang paling baru aja ada dua industri Tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya. Ini ya karena pembatasan kuota pemanfaatan HGBT dan ketika masuk ke surcharge Gas regasifikasi LNG harganya mahal,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki), Edy Suyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Keputusan tersebut didorong oleh informasi terbaru untuk industri keramik yang berada di Jawa bagian Barat ada pembatasan pemakaian gas harian, yakni mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025. Artinya ketika industri ini memanfaatkan lebih banyak maka terkena biaya lebih besar.

    “Jadi hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT sebanyak 48%, dan selebihnya dikenakan Surcharge 120% dari harga $14,8usd/mmbtu setara $17,8usd/mmbtu, alasannya sih katanya force majeure,” ujar Edy.

    Asaki sangat menyayangkan kondisi gangguan supply Gas yang telah berlarut-larut dengan tanpa ada solusi atau perbaikan pasokan gas telah memakan korban,

    “Pemerintah perlu cari solusi segera berkaitan gangguan supply gas, supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan, kita khawatir nantinya bisa lebih dari itu, ada potensi PHK,” sebut Edy.

    Sebelumnya Kemenperin menyebut gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet termasuk di antara penerima manfaat program HGBT yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar USD 6,5 per MMBTU.

    “Ini yang mengherankan. Pasokan gas harga di atas US$ 15-17 lancar. Tapi, pasokan gas US$ 6,5 tidak lancar. Jika terjadi pengetatan, harga melonjak hingga US$ 15-US$ 17 per MMBTU. Ini kan aneh. Mesin-mesin produksi bisa terpaksa dihentikan, dan untuk menyalakan kembali butuh waktu lama serta energi dan biaya lebih besar,” jelas Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief.

    Pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan PHK pekerja industri.

    “Lebih dari 100 ribu pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Bila industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan,” tegasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut insentif fiskal saja tidak mampu mengerek pertumbuhan industri. Guyuran insentif perpajakan perlu didukung stimulus lain dari segi regulasi hingga pengurangan ongkos produksi. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan kinerja manufaktur nasional tidak bisa hanya bertumpu pada insentif fiskal. Selama ini, industri padat karya memang banyak diguyur stimulus, kendati efektivitasnya belum optimal. 

     “Kebijakan tersebut [insentif fiskal] penting, namun harus berjalan seiring dengan paket kebijakan lain yang mendukung iklim usaha,” jelas David kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/8/2025). 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Meski masih tumbuh positif, kinerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) harus terus dijaga guna menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

    Dalam hal ini, David menerangkan bahwa tak hanya insentif fiskal, industri juga menantikan deregulasi impor yang didorong oleh pemerintah. Kendati demikian, implementasinya belum terlihat dan masih dinantikan oleh pelaku industri. 

    “Jika deregulasi impor benar-benar berjalan bersamaan dengan insentif fiskal, daya dorong terhadap pertumbuhan manufaktur akan lebih terasa,” tuturnya. 

    Di sisi lain, faktor lain juga tidak kalah penting yakni arga dan ketersediaan gas, biaya logistik yang kompetitif. David juga menyebut produsen membutuhkan penghapusan beban puncak listrik merupakan elemen vital yang menentukan daya saing industri TPT. 

    “Tanpa pembenahan di sektor-sektor tersebut, industri TPT akan sulit untuk kembali menjadi motor penggerak ekonomi,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan belanja perpajakan untuk industri pengolahan, maka pihaknya berharap insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan bea masuk dan pajak impor untuk bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri.

    Kemudian, pemberian super deduction tax bagi industri padat karya yang melakukan ekspor, investasi mesin, subsidi bunga kredit atau penjaminan pembiayaan bagi industri kecil-menengah, tax holiday terbatas untuk investasi di sektor hulu seperti serat sintetis dan technical textile. 

    “Serta dukungan fiskal bagi investasi mesin hemat energi dan ramah lingkungan agar industri TPT bisa memenuhi standar ekspor global,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun.  

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun.  

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

  • Buruh Hanya Rp20 Ribu per Hari, DPR Nikmati Rp3 Juta

    Buruh Hanya Rp20 Ribu per Hari, DPR Nikmati Rp3 Juta

    GELORA.CO – Publik tengah menyoroti tajam jurang pendapatan antara buruh dengan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Isu ini semakin mencuat setelah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan perbandingan mencolok antara gaji anggota DPR dengan penghasilan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.

    Iqbal mengungkapkan, total penghasilan anggota DPR bisa mencapai sekitar Rp154 juta per bulan.

    Rinciannya, tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta, ditambah gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lain sebesar Rp104 juta.

    Jika dihitung per hari, anggota DPR bisa menikmati penghasilan lebih dari Rp3 juta.

    Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nasib buruh.

    Misalnya, buruh outsourcing di Jakarta hanya menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan atau setara Rp170 ribu per hari.

    “Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR,” ujar Iqbal dalam unggahan video di akun Instagram @partaiburuh_ pada Jumat, 22 Agustus 2025.

    Lebih jauh, Iqbal menyebut banyak buruh di koperasi, yayasan, hingga sektor jasa yang hanya menerima gaji Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50 ribu per hari.

    Bahkan, pengemudi ojek online yang jumlahnya terus meningkat rata-rata hanya mengantongi Rp600 ribu per bulan, atau setara Rp20 ribu per hari.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa mendapat Rp3 juta lebih per hari, sedangkan pekerja informal pontang-panting di jalan hanya membawa pulang Rp20 ribu,” tegas Iqbal.

    Menurutnya, kondisi tersebut sangat ironis karena buruh dan pekerja informal justru menjadi penopang utama roda ekonomi bangsa.

    Iqbal juga menyoroti sistem ketenagakerjaan yang dinilai eksploitatif.

    Praktik outsourcing dan kemitraan tanpa perlindungan jaminan sosial membuat posisi buruh semakin rentan.

    Mereka bisa sewaktu-waktu terkena PHK tanpa kepastian masa depan.

    Selain itu, Ketum KSPI turut mengkritisi aturan pensiun bagi anggota DPR.

    Menurutnya, ketidakadilan terlihat jelas karena seorang anggota DPR yang hanya menjabat lima tahun sudah berhak menerima uang pensiun seumur hidup.

    “Sementara buruh yang bekerja puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian tanpa jaminan masa tua,” pungkas Iqbal.***

  • Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    GELORA.CO -Audit menyeluruh harus dilakukan usai ditangkapnya eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, audit ini termasuk menelusuri relasi kuasa yang diduga menjadi akar praktik korupsi.

    “Kami percaya bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu,” katanya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, di Jakarta, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Irham juga menolak segala bentuk permohonan amnesti yang diajukan oleh mantan Ketua Relawan Jokowi Mania itu dan aktor utama terkait. 

    “Penolakan amnesti korupsi akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak akan berkompromi dengan pelaku yang merugikan buruh dan bangsa,” sambungnya.

    Irham memandang bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dianggap sebagai bukti rapuhnya tata kelola dan akuntabilitas di tubuh kementerian. 

    “Integritas Kementerian Ketenagakerjaan adalah kunci utama untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menarik investasi berkelanjutan,” katanya. 

    Ia lantas menyoroti bahwa praktik korupsi, terutama dalam pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), tidak hanya membahayakan nyawa para pekerja, tetapi juga menggerus kepercayaan investor. 

    Dia mengacu pada kondisi ekonomi saat ini yang diwarnai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. 

    “Tindakan ilegal seperti pemerasan dan transaksi di bawah meja dapat mengikis kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan menghambat penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya. 

  • Tokopedia PHK Massal, 420 Karyawan Terdampak dalam 2 Bulan

    Tokopedia PHK Massal, 420 Karyawan Terdampak dalam 2 Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tokopedia dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya. Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia dari sumber yang mengetahui, total ada sekitar 420 karyawan yang terdampak dalam dua bulan terakhir.

    Pada Agustus ini, sekitar 240 orang dipangkas. Sementara pada Juli lalu, perusahaan e-commerce tersebut sudah lebih dulu melakukan PHK terhadap 180 karyawan.

    Pemangkasan karyawan disebut meliputi sejumlah divisi, mulai dari teknologi informasi (IT), customer care, hingga tim pemenuhan pesanan (fulfillment) dan gudang, demikian ungkap sumber tersebut, dikutip Minggu (24/8/2025).

    CNBC Indonesia telah mencoba mengkonfirmasi kabar ini kepada pihak Tokopedia. Namun hingga berita ini ditulis, perusahaan belum memberikan tanggapan resmi.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Imbas Korupsi Bansos dalam Memori Hari Ini, 23 Agustus 2021

    Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Imbas Korupsi Bansos dalam Memori Hari Ini, 23 Agustus 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 23 Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara 12 tahun penjara. Juliari dinyatakan terbukti melakukan korupsi bansos pandemi COVID-19.

    Sebelumnya, kondisi rakyat Indonesia sedang tak baik-baik saja sejak virus korona muncul. Hajat hidup rakyat jatuh pada level terendah. Pemerintah pun ambil sikap. Mereka ingin meringankan penderitaan rakyat dengan bagi bansos.

    Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Aktivitas luar ruang mulai dibatasi. Kondisi itu membawa efek domino. Ekonomi jadi lesu. Banyak usaha gulung tikar. PHK muncul di mana-mana. Mau tak mau hajat hidup segenap rakyat Indonesia jatuh pada level terendah.

    Pemerintah pun segera merespons situasi. Mereka tak ingin rakyat Indonesia kian menderita. Keinginan meringankan penderitaan rakyat muncul. Pemerintah berencana memberikan bansos sembako kepada mereka yang paling terdampak.

    Kemensos pun ditunjuk untuk menyukseskan pembagian bansos. Empunya kuasa menargetkan memberikan 21,6 juta kemasan bansos yang akan dibagikan ke dalam 12 gelombang. Narasi itu mendatangkan dukungan dari banyak pihak. Namun, niat baik itu diciderai oleh Kemensos sendiri.

    Menterinya, Juliari Batubara diduga melakukan korupsi bansos. Juliari memungut sedikitnya Rp10 ribu dari setiap kemasan bansos yang harusnya memiliki anggaran penuh Rp300 ribu per kemasan.

    Kondisi itu membuat Jualari bisa menikmati hasil korupsi mencapai Rp216 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak cepat. Mereka segera menetapkan Juliari sebagai tersangka dan ditangkap pada 6 Desember 2020.

    Penangkapan Juliari membuat rakyat berang. Juliari dianggap sebagai pemimpin laknat yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19.

    “KPK tidak boleh gentar, meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang.”

    “Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Mensos untuk memungut sedikitnya Rp 10 ribu dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah,” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Jangan Berhenti di Juliari (2020).

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan penelusuran MAKI, paket Bansos COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, satu susu bubuk kemasan 400 gram dan satu tas kain tersebut hanya seharga Rp188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp300 ribu. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc)

    Korupsi yang dilakukan Juliari membangkitkan kemarahan rakyat. Tiap persidangan Juliari dilakukan rakyat berang bukan main. Rakyat menuntut Juliari jadi koruptor pertama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kena hukuman mati.

    Namun, keinginan itu meleset. Pengadilan Tipikor Jakarta justru memvonis Juliari dengan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta pada 23 Agustus 2021. Juliari dianggap terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari Rp32 miliar — jauh dari hitungan awal yang mencapai Rp216 miliar.

    Segenap rakyat Indonesia tak lantas puas dengan putusan yang ada. Mereka menilai hakim justru salah menetapkan hal yang meringan Juliari. Hal yang meringankan itu adalah karena Juliari sudah dicaci satu Indonesia.

    “Kalau soal caci maki (masyarakat, red) itu dinamika, aksi dan reaksi. Siapa suruh korupsi. Jangankan tersangka koruptor, yang menangkapi koruptor saja dicaci maki dibilang Taliban dan lain-lain. Jadi kalau itu jadi alasan yang meringankan maka negeri ini semakin lucu, sebab seoarang menteri korupsi itu justru harus jadi pemberatan di tengah pendemi dan yang disikat itu namanya jelas-jelas dana bansos bencana COVID-19,” ungkap Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada VOI, 23 Agustus 2021.

  • Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kesenjangan pendapatan antara anggota DPR dan para pekerja di Indonesia.

    Dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan video pendek di media sosial, Iqbal membandingkan langsung penghasilan anggota legislatif dengan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.

    Iqbal menyebutkan bahwa total penghasilan anggota DPR RI per bulan mencapai Rp154 juta. Rinciannya terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta dan gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp104 juta. Jika dibagi 30 hari, maka setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari.

    Sebaliknya, nasib buruh dan pekerja informal sangat jauh dari sejahtera. Iqbal mencontohkan buruh outsourcing di Jakarta yang menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan—setara Rp170 ribu per hari.

    “Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR,” katanya, Sabtu (23/8/2025).

    Lebih memprihatinkan lagi, menurut Iqbal, banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, dan sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50.000 per hari. Sementara pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang kini semakin banyak jumlahnya, hanya menghasilkan rata-rata Rp600.000 per bulan—sekitar Rp20.000 per hari.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20.000. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” tegas Iqbal.

    Dia juga menyoroti sistem ketenagakerjaan yang dinilainya eksploitatif, seperti praktik outsourcing dan kemitraan tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Buruh, kata Iqbal, bisa dengan mudah di-PHK tanpa kepastian masa depan. Tak hanya itu, Said Iqbal juga mengkritik sistem pensiun bagi anggota DPR yang dinilai tidak adil.

    “Anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang mengabdi puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Said Iqbal.

  • Pesan Jerome Powell The Fed di Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja

    Pesan Jerome Powell The Fed di Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell membuka peluang pemangkasan suku bunga pada rapat dewan gubernur September 2025. Dia menyebut ruang itu seiring meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja meski kekhawatiran inflasi masih membayangi.

    Dalam pidatonya pada simposium ekonomi di Jackson Hole, Wyoming, Powell menyebut stabilitas tingkat pengangguran dan indikator pasar tenaga kerja lainnya memungkinkan bank sentral untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan.

    “Namun, dengan kebijakan berada di wilayah restriktif, prospek dasar dan perubahan keseimbangan risiko dapat memerlukan penyesuaian kebijakan,” ujar Powell dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/8/2025).

    Pernyataan Powell muncul ketika pejabat The Fed terbelah soal waktu dan langkah penyesuaian kebijakan dalam beberapa bulan mendatang. Sebagian menilai pasar tenaga kerja masih tangguh, sementara yang lain memperingatkan tanda-tanda pelemahan awal bisa berkembang menjadi perlambatan signifikan.

    Powell menyebut pasar tenaga kerja saat ini berada dalam keseimbangan aneh akibat perlambatan tajam baik dari sisi pasokan maupun permintaan tenaga kerja. Data ketenagakerjaan Juli menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja dalam beberapa bulan terakhir lebih lemah dari laporan sebelumnya.

    “Situasi yang tidak biasa ini mengindikasikan risiko pelemahan ketenagakerjaan meningkat. Jika risiko itu terwujud, dampaknya bisa cepat dalam bentuk PHK besar-besaran dan lonjakan pengangguran,” jelasnya.

    Meski demikian, Powell tetap menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dampak tarif impor Presiden Donald Trump yang berpotensi memicu inflasi berkelanjutan. Menurutnya, efek tarif pada harga konsumen kini jelas terlihat, meski diperkirakan bersifat sementara.

    “Namun, tekanan harga akibat tarif bisa memicu dinamika inflasi yang lebih bertahan lama. Itu adalah risiko yang perlu dinilai dan dikelola,” tambahnya.

    Setelah pernyataan Powell, investor meningkatkan taruhan bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan memangkas suku bunga pada pertemuan 16–17 September. Ekonom Deutsche Bank, Barclays, dan BNP Paribas juga memajukan perkiraan pemangkasan suku bunga ke bulan yang sama.

    James Bullard, mantan Presiden The Fed St. Louis menyebut, Powell mempertegas ekspektasi pemangkasan 25 basis poin pada September.

    “Powell menyoroti laporan tenaga kerja terbaru yang sangat lemah, jadi saya kira itu sudah hampir pasti,” ujar Bullard.

    Pidato Powell berlangsung di tengah tekanan besar dari Presiden Trump dan sekutunya agar bank sentral menurunkan biaya pinjaman—tekanan yang dianggap mengancam independensi The Fed. Saat Powell naik podium, para bankir sentral dan ekonom yang hadir memberi standing ovation sebagai bentuk dukungan.

    Trump, usai pidato, menyindir bahwa The Fed seharusnya menurunkan suku bunga setahun lalu. 

    “Kami menyebutnya ‘terlambat’ bukan tanpa alasan,” kata Trump.

    Di saat bersamaan, Trump juga meningkatkan tekanannya terhadap pejabat The Fed. Presiden AS itu menyatakan akan memecat Gubernur The Fed Lisa Cook jika tidak mengundurkan diri, menyusul tuduhan pemberian informasi palsu dalam pengajuan dua kredit kepemilikan rumah (KPR). 

    Cook, yang hadir di Jackson Hole, sebelumnya menegaskan tidak berniat mundur. Powell tidak menyinggung isu Cook dalam pidatonya dan tidak membuka sesi tanya jawab.

    Perubahan Kerangka Kebijakan

    Powell juga memaparkan perubahan kerangka kebijakan moneter jangka panjang The Fed. Salah satunya menegaskan kembali perubahan pada 2020 yang menyatakan bank sentral tidak otomatis menaikkan suku bunga hanya karena tingkat pengangguran rendah.

    Namun, Powell menekankan bahwa revisi 2020 tidak dimaksudkan untuk “selamanya meniadakan” kemungkinan kenaikan suku bunga jika pasar tenaga kerja menguat dan berpotensi mendorong inflasi.

    Dalam perubahan terbaru, The Fed menghapus frasa bahwa keputusan akan dipandu oleh “kesenjangan dari tingkat maksimum ketenagakerjaan.” Sebagai gantinya, ditambahkan bahasa baru yang menyebut ketenagakerjaan bisa berada di atas penilaian real-time tanpa harus memicu risiko inflasi.

    Menurut Diane Swonk, Kepala Ekonom KPMG, penyesuaian ini memberi The Fed fleksibilitas lebih besar menghadapi ekonomi pascapandemi yang lebih fluktuatif dibanding periode sebelumnya.

    The Fed juga menegaskan kembali target inflasi 2% serta pentingnya menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil. Namun, mereka mencabut strategi 2020 yang mengizinkan inflasi di atas target untuk mengompensasi periode inflasi rendah, serta menghapus frasa bahwa suku bunga rendah adalah “ciri khas lanskap ekonomi.”

    Perdebatan Suku Bunga

    Komentar Powell berada di antara pandangan beragam pejabat The Fed belakangan ini. Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack menilai data inflasi terbaru membuatnya tidak bisa mendukung pemangkasan bila pertemuan digelar pekan ini. 

    Nada hati-hati juga disampaikan Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid, sementara Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic hanya melihat satu kali pemangkasan tahun ini.

    The Fed sebelumnya memangkas suku bunga tiga kali pada akhir 2024, tetapi menahan level acuan tahun ini. Kekhawatiran inflasi akibat tarif impor kembali menguat seiring data inflasi terbaru yang menunjukkan harga produsen pada Juli naik tercepat dalam tiga tahun terakhir.

    Sebagian pejabat kini menilai pelemahan pasar tenaga kerja sebagai alasan memulai kembali penurunan suku bunga. Dua Gubernur The Fed, Christopher Waller dan Michelle Bowman, bahkan menentang keputusan Juli untuk mempertahankan suku bunga, dengan alasan risiko ketenagakerjaan.

    Pasca laporan tenaga kerja Juli yang lebih lemah dari perkiraan, Presiden The Fed San Francisco Mary Daly dan Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari memberi sinyal dapat mendukung pemangkasan pada September.

  • Dulu Jadi Rebutan, Lulusan Ilmu Komputer Sekarang Banyak Pengangguran

    Dulu Jadi Rebutan, Lulusan Ilmu Komputer Sekarang Banyak Pengangguran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai PHK masih terus menghantui dunia, seiring ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, dan kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI). Banyak profesi yang dulunya populer sekarang sudah tak relevan. 

    Lulusan universitas ternama dengan jurusan yang ramai peminat juga tak menjamin mudah mendapat pekerjaan. Salah satunya jurusan Ilmu Komputer yang beberapa tahun lalu sempat naik daun.

    Bahkan, jurusan Ilmu Komputer sempat disebut-sebut sebagai pencetak tenaga kerja bergaji tinggi. Sayangnya, perkembangan AI yang kian masif menjadi biang kerok jurusan Ilmu Komputer tak lagi menjadi jurusan ’emas’.

    Pengangguran dari lulusan kalangan lulusan Ilmu Komputer terpantau meningkat, misalnya di Amerika Serikat (AS). Jurusan Ilmu Komputer menduduki peringkat ke-7 dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni sebesar 6,1%, menurut The Federal Reserve Bank of New York.

    Angka tersebut mencerminkan dampak dari PHK yang meluas di seluruh industri teknologi, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan Google, yang telah mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan baru.

    Tingkat penganggurannya hanya sedikit di belakang jurusan-jurusan ‘tradisional’ lainnya seperti Fisika (7,8%) dan Antropologi (9,4%).

    “Setiap anak dengan laptop merasa mereka adalah Zuckerberg berikutnya, tetapi kebanyakan tidak dapat memiliki level kompetensi paling minimal sekalipun,” kata Michael Ryan seorang pakar keuangan kepada Newsweek.

    Teknik Komputer, yang sering kali tumpang tindih dengan Ilmu Komputer di banyak universitas, menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi yaitu 7,5%.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pekerjaan di bidang tersebut. Sebaliknya, jurusan seperti Ilmu Gizi, Jasa Konstruksi, dan Teknik Sipil mencatatkan tingkat pengangguran terendah, berkisar antara 1% hingga 0,4%.

    “Jurusan Ilmu Komputer telah lama dimanjakan dengan mimpi yang tidak sesuai kenyataan,” menurut konsultan SDM Bryan Driscoll.

    Namun, seperti banyak jurusan dan pekerjaan terkait lainnya, kenyataan yang ada sangat menyakitkan. Kondisi saat ini jumlah lulusan komputer lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

    “Utang mahasiswa yang besar, dan pasar yang lebih mengutamakan silsilah daripada potensi,” kata Driscoll.

    Laporan terbaru oleh Oxford Economics, yang dikutip oleh CBS News, menemukan bahwa lulusan baru yang menganggur menyumbang 12% dari kenaikan 85% tingkat pengangguran AS sejak pertengahan 2023, meskipun hanya menyumbang 5% dari total angkatan kerja.

    Laporan tersebut mengaitkan peningkatan pengangguran lulusan baru dengan ketidaksesuaian antara meningkatnya jumlah pemegang gelar dan menurunnya permintaan bisnis di bidang tertentu. Kesenjangan ini paling menonjol di sektor teknologi, di mana lulusan ilmu komputer lebih banyak jumlahnya daripada lulusan dari disiplin ilmu lainnya.

    Meskipun Ilmu Komputer tetap menjadi salah satu bidang sarjana yang paling cepat berkembang, menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional, bidang ini juga sangat rentan terhadap otomatisasi. Kemajuan AI telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan jangka panjang bagi para profesional di industri ini.

    “Ada ketidaksesuaian antara permintaan bisnis dan pasokan tenaga kerja secara keseluruhan,” menurut Matthew Martin, ekonom senior AS di Oxford Economics.

    “Dan hal itu sangat terkonsentrasi di sektor teknologi,” ia menambahkan.

    Pesan Menohok Bos Nvidia

    Sejalan dengan kekhawatiran terhadap nasib lulusan Ilmu Komputer, CEO Nvidia Jensen Huang blak-blakan menyebut manusia tak perlu lagi belajar Ilmu Komputer. Sebab, di masa depan, komputer akan makin canggih dan manusia tak perlu membuat pemrograman yang rumit.

    Hal ini, menurut dia, akan mendemokratisasi industri teknologi. Sebab, ia menilai semua orang akan makin melek teknologi berkat perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Kami akan membuat komputer jadi lebih pintar, sehingga tak ada lagi yang perlu belajar ilmu komputer untuk membuat pemrograman komputer,” kata dia, dalam wawancara bersama Jim Cramer di CNBC International, beberapa saat lalu.

    Lebih lanjut, Huang mengatakan tujuan AI adalah membuat komputer mengerti bahasa manusia. Saat ini, manusia yang perlu memahami bahasa komputer untuk menciptakan inovasi.

    Oleh sebab itu, dalam beberapa dekade terakhir, profesi computer engineer menjadi incaran. Jurusan IT pun jadi sasaran bagi lulusan SMA yang ingin mendaftar kuliah karena masa depannya dinilai gemilang.

    “Komputer harus bisa memahami apa yang manusia inginkan dan tujuan manusia. Manusia hanya perlu memberikan perintah untuk komputer dengan bahasa manusia, agar mereka mengerjakan apa yang dibutuhkan manusia,” kata Huang.

    Huang mengatakan di masa depan manusia akan melihat pabrik-pabrik dijalankan oleh serangkaian robot canggih. Kendati demikian, ia tak sepakat jika disebut robot akan menggantikan manusia.

    Sebab, robot-robot yang diciptakan oleh AI perlu dilatih oleh manusia untuk menjadi robot produktif. Robot harus belajar dari data. Ke depannya, data itu akan bisa langsung dipelajari dan dianalisa dari pergerakan manusia sehari-hari.

    Peran manusia sangat krusial dalam pelatihan robot, sehingga Huang memprediksi manusia tak akan jadi pengangguran.

    “Ini justru akan menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat perusahaan lebih produktif,” kata dia.

    “Ketika perusahaan lebih produktif, pendapatan mereka akan naik. Ketika itu terjadi, mereka akan merekrut lebih banyak karyawan,” ia menuturkan.

    Di tengah kesulitan mencari pekerjaan, semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus semangat. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]