Xcloud.id

Kasus: PHK

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

    Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

    Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

    Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

    Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

    Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

    Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

    Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

    “Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

    Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

    “Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

  • Heboh Pedagang China Pakai KTP Warga RI, Ini Kata Pengusaha Ecommerce

    Heboh Pedagang China Pakai KTP Warga RI, Ini Kata Pengusaha Ecommerce

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesian E-commerce Association (idEA) menanggapi viralnya kabar soal warga negara asing (WNA) asal China yang diduga berjualan di platform e-commerce Indonesia menggunakan identitas lokal. Ia menegaskan, isu tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut bersama pihak terkait.

    “Pada prinsipnya, setiap penjual wajib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, dan platform bertugas menyediakan wadah serta memastikan proses verifikasi identitas sesuai ketentuan,” kata Sekjen idEA Budi Primawan kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Senin (25/8/2025).

    Isu ini sebelumnya ramai di media sosial Threads, ketika sebuah akun mengunggah tangkapan layar aktivitas di aplikasi Douyin China yang memperlihatkan praktik jual beli akun e-commerce Indonesia, termasuk TikTok dan Shopee, dengan menggunakan KTP orang Indonesia.

    Budi menegaskan, tanggung jawab utama mengenai asal-usul dan legalitas barang yang diperjualbelikan tetap berada pada penjual, bukan platform.

    “Asal usul barang adalah penjual yang tahu. Platform hanya menjadi forum untuk pedagang menjual dan konsumen membeli. Platform tidak punya kemampuan ataupun resources untuk memverifikasi setiap barang. Ini sejalan dengan konsep ‘safe harbor’,” jelas Budi.

    “Artinya tanggung jawab platform mengecek smua dokumentasi, termasuk ktp, karena kita hanya mampu disitu,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus asosiasi adalah menjaga ekosistem e-commerce tetap sehat, adil, dan transparan.

    Budi menyebut, baik UMKM lokal maupun pelaku usaha lain diharapkan dapat bersaing secara setara, sementara konsumen juga mendapatkan kepastian informasi dan perlindungan yang memadai.

    Sementara itu, terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia, Budi menegaskan asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi jumlah karyawan yang terdampak. Itu merupakan kewenangan internal perusahaan.

    “Yang bisa kami sampaikan, setiap keputusan efisiensi tentu melalui pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi setelah adanya dinamika industri dan perubahan model operasi,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan Tokopedia-TikTok Shop.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan setiap keputusan efisiensi biasanya melalui pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi setelah adanya dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh, Budi menekankan tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce sangat dinamis sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang kerap memengaruhi keputusan efisiensi antara lain penyesuaian strategi bisnis pasca konsolidasi, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” katanya.

    Meski demikian, Budi menilai selama potensi pasar Indonesia masih besar, sektor e-commerce tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

    Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan  Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. 

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.  

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024.

    Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.  

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Ironinya, di tengah pertumbuhan pendapatan, ByteDance justru melakukan perampingan.  Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Sebelumnya ribuan pengemudi bus pariwisata menuntut dicabutnya pelarangan karya wisata pelajar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi karena mengancam pekerjaan mereka.

    Menurut juru bicara Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) Herdi Sudardja, akibat pelarangan karya wisata pelajar tersebut pemesanan bus menurun hingga 60 persen dari semula.

    “Penurunan kita sampai 60 persen saat ini ya, saat ini kita enggak tahu untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan jika pelarangan ini masih terus berlaku dan belum dicabut oleh Gubernur Jabar. Angka riilnya 60 persen tentunya kalau kita ambil dari pada jumlah hari dalam rata-rata ini kan biasanya kita bisa jalan 20 hari (operasional), 22 hari bahkan 24 hari. Nah, saat ini di bawah 10 hari semua,” ujar Herdi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (21/7/2025).

    Herdi mengatakan adanya surat edaran pelarangan dampak yang terjadi di seluruh usaha sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan ucap Herdi, beberapa perusahaan telah banyak menjual aset dan memindahkan sejumlah cabangnya ke luar Jawa Barat.

    “Ya intinya kita datang ke sini, para pekerja pariwisata Jawa Barat yang menuntut agar gubernur segera mencabut SE Gubernur Jabar 45/PK.03.03/2025 berkait ayat ke-3, pelarangan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat ke luar wilayah Jawa Barat,” kata Herdi.

    Herdi menjelaskan dengan banyaknya perusahaan otobus yang menutup cabang di Provinsi Jawa Barat, para pekerjanya merasa khawatir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor ini. Hal ini dianggap Herdi, dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Karena usai terbitnya surat edaran pelarangan karya wisata pelajar tersebut banyak pengemudi bus berurusan dengan rentenir.

    “Para kru bus kami, para pegawai pariwisata sudah mulai sekarang pinjam ke bank emok, pinjol, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi dulu orang tua siswa yang pinjam pinjol, bank emok. Sekarang para pekerja di pariwisata yang mengalami hal serupa dengan pelarangan ini akibat pelarangan Gubernur Jabar,” tegas Herdi.

    Lebih lanjut Herdi menyatakan bahwa para pengemudi tidak mau berkompromi soal pencabutan surat edaran pelarangan karya wisata oleh Gubernur Dedi Mulyadi sesegera mungkin. Targetnya pada Senin, 21 Juli 2025 surat edaran tersebut harus segera dicabut. Sebetulnya lanjut Herdi, meski sudah berusaha untuk bertahan setelah dua pekan surat edaran pelarangan karya wisata pelajar diterbitkan, para pengusaha di sektor pariwisata masih berusaha bertahan.

    “Kita lihat dua minggu perkembangan bagaimana. Satu bulan bagaimana. Bahkan dari para pengusaha di sektor pariwisata ke IPOBA, Ikatan Pengusaha Otobus Pariwisata Jawa Barat itu sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jabar namun tidak direspons, tidak ada tindak lanjut bahkan sampai dengan saat ini,” ungkap Herdi.

    Herdi menuding bahwa Pemerintah Jabar lemah dalam pengelolaan pariwisatanya sehingga tidak memberikan solusi alternatif karya wisata pelajar ke luar provinsi. Malah lanjut Herdi, menerbitkan surat edaran pelarangan yang berdampak kepada perekonomian. Salah satu contohnya, penutupan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung sebagai bandara internasional yang berpotensi menjadi keuntungan mengangkut wisatawan luar negeri oleh perusahaan otobus.

    “Tentu ini juga membuat dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat, kota Bandung khususnya. Nah, kita sudah ada lagi segmen. Jadi kalau kita umpamakan di Bali, wisatawan asing ini kan menjadi favorit, menjadi andalan. Nah, kalau di Jawa Barat, wisata anak-anak sekolah inilah yang menjadi andalan dan menu utama kami,” sebut Herdi.

    Herdi menegaskan pelarangan karya wisata pelajar oleh pemerintah provinsi ini diikuti dari sektor usaha transportasi pariwisata di Jabar ini sekitar 150 unit bus. Terdiri dari transportasi usaha, transportasi pariwisata.

    Selain itu terdapat dari sektor travel agent, usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum. Tak hanya itu pelaku UMKM pariwisata, rumah makan, restoran dan perhotelan ikut serta dalam aksi ini. “Terus juga dari pedagang souvenir, oleh-oleh, jasa boga, catering, dan lain sebagainya,” sebut Herdi.

  • TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

    TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA  — TikTok buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai Tokopedia. Dalam keterangannya, TikTok menyampaikan bahwa hal itu dilakukan setelah melakukan evaluasi yang mengukur jumlah tim dan kebutuhan bisnis. 

    “Kami secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi kami serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pengguna,” kata juru bicara TikTok kepada Bisnis, Senin (25/8/2025). 

    TikTok menekankan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang berkelanjutan. 

    Sebelumnya, TikTok-Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap 420 pegawai. PHK dilakukan 2 tahap. Pertama pada Juli 2025 dengan jumlah pegawai terdampak 180 karyawan. Sebulan kemudian, PHK kembali dilakukan terhadap 240 karyawan. 

    Diketahui berdasarkan riset Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) TikTok-Tokopedia tertinggal dari Shopee dalam hal penguasaan pangsa pasar.

    Shopee meraih pangsa akses pengguna sebesar 53,22% pada 2025, naik signifikan dibandingkan capaian pada 2024 yang sebesar 41,65%. Di peringkat kedua, TikTok Shop mencatat kenaikan penggunaan menjadi 27,37% dari 12,20% pada tahun lalu.

    Sementara Tokopedia berada di posisi ketiga dengan pangsa 9,57%. Shopee juga menjadi favorit utama lintas demografi.

    Jika dilihat berdasarkan generasi, platform berlogo oranye ini mendominasi di semua kelompok umur, mulai dari Gen Z (52,97%), Milenial (52,85%), Gen X (54,24%), hingga Baby Boomers (55,25%). Bahkan, responden dari generasi Pre Boomers tercatat 100% memilih Shopee sebagai toko online yang diakses.

    Secara gender, Shopee juga konsisten memimpin, dengan 54,03% laki-laki dan 52,39% perempuan menggunakannya.

    Survei ini juga memotret kebiasaan belanja masyarakat Indonesia secara daring. Sekitar 30,34% responden bertransaksi beberapa kali dalam sebulan, dan 2,41% bahkan belanja hampir setiap hari.

    Meski begitu, masih ada 27,69% yang menyatakan belum pernah melakukan transaksi online. Soal pengeluaran, mayoritas pembeli online Indonesia menghabiskan dana berkisar Rp100.001 hingga Rp500.000 per bulan (63,35%).

    Sementara itu, 17,85% responden hanya belanja kurang dari Rp100.000, dan 12,95% membelanjakan antara Rp500.001 hingga Rp1 juta. Sisanya mengeluarkan lebih dari Rp1 juta setiap bulan untuk belanja daring.

    Jenis produk yang paling sering dibeli secara online adalah pakaian dan aksesoris (43,74%), produk kecantikan dan perawatan diri (14,57%), peralatan rumah tangga (11,50%), makanan dan minuman (10,64%), elektronik dan gadget (8,31%), produk otomotif (6,92%), produk kesehatan (1,45%), serta produk anak atau bayi (2,03%).

    Kenaikan penetrasi belanja daring ini dipicu kemudahan transaksi, pilihan produk yang semakin beragam, dan promosi agresif dari e-commerce. 

    Namun, survei juga mencatat beberapa alasan masyarakat belum tertarik berbelanja online, terutama karena lebih suka membeli langsung (53,97%) dan tidak yakin dengan kualitas barang (38,72%).

  • Heboh PHK Massal, Ternyata Begini Nasib Tokopedia Usai Dicaplok TikTok

    Heboh PHK Massal, Ternyata Begini Nasib Tokopedia Usai Dicaplok TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bytedance dikabarkan melakukan PHK besar-besaran di Tokopedia, perusahaan RI yang mengelola platform ecommerce Tokopedia dan TikTok Shop. Data terkini memang menunjukkan perubahan signifikan dalam persaingan antar-ecommerce di Indonesia usai Tokopedia dicaplok TikTok.

    Persaingan e-commerce di Indonesia makin ketat, tetapi Shopee keluar sebagai pemimpin pasar di dalam negeri. Platform ini menjadi pilihan utama lebih dari separuh pengguna internet, mengungguli Tokopedia dan Tiktok Shop.

    Ini terungkap dalam survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025.

    Dari survei tersebut, sebanyak 53,22% pengguna internet Indonesia tercatat mengakses Shopee, naik dari tahun sebelumnya yang angkanya 41,65%.

    Kebanyakan pengguna internet yang mengakses Shopee adalah laki-laki berjumlah 54,03%, sedangkan perempuan sebanyak 52,39%.

    Selanjutnya ada TikTok Shop, yang diakses 27,37% pengguna internet, naik dari angka 12,20% tahun 2024.

    Sementara Tokopedia berada di belakangnya. Tahun 2025 sebanyak 9,57% naik tipis 9,40% dari tahun sebelumnya.

    Tokopedia digunakan lebih banyak oleh laki-laki sebanyak 11,6% dibandingkan perempuan 7,65%. Berbeda dengan dua platform lainnya, Tiktok Shop digunakan lebih banyak perempuan mencapai 31,05%.

    Platform lain yang masuk dalam laporan APJII adalah Lazada. Sayangnya e-commerce tersebut harus mengalami penurunan 17,54% dari tahun 2024 menjadi 9,09% pada 2025.

    Berikutnya adalah Blibli sebanyak 0,29% turun dari 0,36%. Facebook Marketplace tercatat 0,25%.

    Berdasarkan kelompok usia, Shopee menduduki peringkat pertama untuk hampir semua generasi dibandingkan dengan platform lain.

    Tercatat pengguna Shopee terdiri dari 52,97% adalah Gen Z, 52,85% milenial, 54,24% Gen X, 55,25% Baby Boomers, 100% pre-boomers.

    Untuk Tiktok Shop, pengguna terbanyak berasal dari Gen Z sebanyak 30,09%. Sementara milenial 26,68%, Gen X 23,76%, dan Baby Boomers 17,68%.

    Tokopedia digunakan lebih banyak oleh Baby Boomers sejumlah 13,26%. Sisanya digunakan oleh 9,7% Gen Z, 9,13% Milenial, 9,74% Gen X.

    Hasil survei APJII menunjukkan perkembangan pesat TikTok Shop dalam setahun terakhir usai TikTok mengakuisisi Tokopedia.

    Dalam data Momentum Works yang dirilis setahun lalu, Tokopedia masih ada di atas TikTok Shop dalam hal nilai transaksi atau GMV.

    Dari laporan tersebut, total Gross Merchandise Value (GMV) dari 8 platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara mencapai US$ 114,6 miliar pada 2023 atau naik 15% dari US$ 99,5 tahun 2022.

    Indonesia adalah pasar e-commerce terbesar yang berkontribusi 46,9% terhadap GMV di Asia Tenggara. Nilai transaksinya mencapai US$ 53,8 miliar (Rp 867 triliun).

    Shopee memimpin pasar di RI. Nilai transaksi di Shopee selama 2023 menyumbang 40% dari GMV RI, yang berarti nilainya mencapai US$ 21,52 miliar (Rp 347 triliun).

    Tokopedia ada di posisi kedua dengan pangsa pasar 30%, diikuti oleh Bukalapak sebesar 11% dan TikTok Shop sebesar 9%. Per Februari 2024, Tokopedia telah resmi bergabung dengan TikTok Shop setelah diakuisisi ByteDance dari GoTo.

    Artinya, nilai transaksi Shopee sepanjang 2023 masih lebih tinggi dari gabungan transaksi di TikTok Shop dan Tokopedia. Kinerja TikTok Shop sepanjang tahun lalu tentunya terpengaruh dengan penutupan aplikasi pada Oktober 2023. TikTok Shop baru beroperasi kembali pada Desember 2023 setelah mengumumkan kerja sama dengan Tokopedia.

    Dua platform ecommerce paling bawah adalah Lazada milik Alibaba Group dengan penguasaan pasar 7% dan Blibli milik Grup Djarum pada posisi paling buncit dengan penguasaan pasar 4%.

    Tokopedia dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya. Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia dari sumber yang mengetahui, total ada sekitar 420 karyawan yang terdampak dalam dua bulan terakhir.

    Pada Agustus ini, sekitar 240 orang dipangkas. Sementara pada Juli lalu, perusahaan e-commerce tersebut sudah lebih dulu melakukan PHK terhadap 180 karyawan.

    Pemangkasan karyawan disebut meliputi sejumlah divisi, mulai dari teknologi informasi (IT), customer care, hingga tim pemenuhan pesanan (fulfillment) dan gudang, demikian ungkap sumber tersebut, dikutip Minggu (24/8/2025).

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TikTok Disebut PHK Ratusan Pegawai Tokopedia, Tutup Bisnis Gudang

    TikTok Disebut PHK Ratusan Pegawai Tokopedia, Tutup Bisnis Gudang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Langkah Bytedance, induk TikTok, yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Tokopedia dikabarkan disertai membuat seluruh gudang fulfillment ecommerce tersebut tutup.

    Bytedance dilaporkan mengurangi secara drastis jumlah pegawai di PT Tokopedia, perusahaan yang menaungi dua ecommerce yaitu Tokopedia dan TIkTok Shop.

    Narasumber CNBC Indonesia yang mengetahui perkembangan di Tokopedia menyatakan dalam dua bulan terakhir, gelombang PHK di Tokopedia makin deras. Pada Juli, jumlah karyawan yang kena PHK mencapai 180 orang. Bulan ini, 240 karyawan dirumahkan.

    CNBC Indonesia telah menghubungi pihak Tokopedia dan TikTok untuk meminta konfirmasi soal kabar PHK di Tokopedia.

    Pemangkasan karyawan disebut meliputi sejumlah divisi, mulai dari teknologi informasi (IT), customer care, hingga tim pemenuhan pesanan (fulfillment) dan gudang, demikian ungkap sumber tersebut, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Setelah gelombang PHK Agustus, Tokopedia tidak lagi memiliki karyawan di bidang fulfillment dan pergudangan. 

    “Itu 240 orang, itu anak gudang habis yang dulu namanya Dilayani Tokopedia. Enggak sisa satu pun,” kata salah seorang narasumber.

    Berdasarkan website perusahaan, Dilayani Tokopedia adalah layanan pemenuhan pesanan di Tokopedia melalui fasilitas gudang yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Penjual hanya perlu menitipkan produk di gudang Tokopedia dan pantau penjualan dari rumah karena segala aktivitas akan dibantu oleh tim Tokopedia, termasuk pengelolaan stok, pengelolaan pesanan, pengemasan dan pengiriman, pelayanan after sales, serta pengembalian produk.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir, gaji DPR yang naik atau mendapatkan tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan sebagai menjadi viral di media social dan menjadi perbincangan dunia maya.

    Polemik gaji DPR ini menjadi pembahasan panjang di media social Indonesia, sebab netizen membandingkan dengan gaji-gaji pimpinan di negara-negara lain. Sebab, beberapa negara menggaji pejabat negara tidak lebih dari 5x UMR di negara tersebut.

    Adapun gaji DPR di Indonesia mencapai Rp154 juta atau 28 kali UMR Kota Jakarta. Rinciannya ada tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta dan gaji pokok plus tunjangan lainnya sebesar Rp104 juta.

    Jika dibagi 30 hari, setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari—jumlah yang sangat jauh dari keberuntungan buruh dan pekerja informal. Mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara anggota DPR menikmati kemewahan dari uang rakyat.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali mengingatkan tentang kenyataan pahit soal ketimpangan pendapatan yang terus menganga di Indonesia. Menurutnya, saat rakyat berjuang keras mencari nafkah, anggota legislatif justru menikmati penghasilan yang fantastis setiap bulan.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, dia menyoroti betapa jauh berbeda pendapatan anggota DPR RI dari para buruh, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

    Contoh nyata dari ketimpangan pendapatan ini adalah buruh outsourcing di Jakarta yang hanya menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp170 ribu per hari. Sangat menyedihkan. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa lainnya hanya mampu menelan Rp1,5 juta per bulan—setara Rp50 ribu per hari.

    Bahkan, pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang saat ini semakin banyak jumlahnya, hanya bisa mengantongi rata-rata Rp600 ribu per bulan—sekitar Rp20 ribu per hari.

    “Ibarat bayi mendapatkan susu, anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih setiap hari, sementara buruh di jalanan cuma mendapatkan Rp20 ribu. Mereka inilah yang benar-benar menopang roda ekonomi nasional, tetapi belum mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak,” tegas Iqbal dalam pernyataannya pada Sabtu (23/8/2025).

    Selain soal ketimpangan pendapatan, Said Iqbal juga mengkritik sistem ketenagakerjaan yang dinilai sangat timpang. Banyak buruh yang bekerja dalam sistem outsourcing dan tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan di-PHK kapan saja tanpa kepastian keamanan ekonomi.

    Dia menambahkan, sistem pensiun anggota DPR pun dinilai tidak adil, karena mereka yang hanya bekerja selama lima tahun bisa mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara nasib pekerja puluhan tahun masih dalam ketidakpastian.

    Salah satu tuntutannya adalah reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi pekerja di seluruh negeri. “Pekerja di garis terdepan dalam pembangunan bangsa harus dihormati dan dilindungi, bukan justru dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian,” tegas Iqbal.

    Kata-kata Said Iqbal ini menjadi pengingat penting bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kesejahteraan pekerja adalah indikator keberhasilan pembangunan nasional, dan harus ada reformasi nyata agar keadilan sosial bisa benar-benar tercapai.

    Polemik Tunjangan Rumah DPR

    Anggota DPR 2024-2029 di Indonesia memperoleh tambahan tunjangan senilai Rp50 juta sebagai kompensasi dari dihapusnya fasilitas rumah pejabat. Tambahan tunjangan itu terjadi ketika pemerintah sedang menggenjot efisiensi anggaran dan wacana menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

    Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

    “Engggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, isu seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp3 juta per hari viral di media sosial. Apalagi, jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulan bisa mencapai Rp90 juta.

    Ini Gaji DPR

    DPR RI mendapat pendapatan per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

    Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pemimpin Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

    Diketahui, gaji pokok anggota DPR dibagi menjadi tiga kategori utama yakni gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua.

    Sedangkan tunjangan DPR RI diatur dalam Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

    Berikut ini rincian gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI per bulannya.

    Gaji dan Tunjangan DPR RI

    Gaji Ketua DPR
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menyebutkan bahwa gaji ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan untuk gaji Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 per bulan.

    Gaji Anggota DPR
    Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan gaji anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan.

    Tunjangan Ketua dan Anggota DPR
    Selain gaji, ketua dan anggota DPR juga menerima beberapa tunjangan dan fasilitas. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

    Tunjangan yang Diterima Ketua dan Anggota DPR seperti:

    Tunjangan anak 2% dari gaji pokok.
    Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR
    Tunjangan jabatan. Ketua DPR menerima Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000.
    Uang sidang/paket Rp2.000.000
    Tunjangan komunikasi intensif ketua DPR menerima Rp16.468.000, wakil Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000.
    Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua DPR sebesar Rp5.250.000, diikuti wakil ketua menerima Rp4.500.000, sedangkan anggota DPR Rp3.750.000
    Tunjangan kehormatan Rp6.690.000 untuk ketua DPR, Rp6.450.000 untuk wakil ketua dan anggota DPR menerima Rp.5.580.000.
    Tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813.
    Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.

  • Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

    Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri hasil tembakau (IHT) mengklaim terjadinya penurunan produksi secara tahunan akibat kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang dinilai tinggi. 

    Data dari produsen menunjukkan produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 sebesar 142,6 miliar batang. Jumlah itu turun 2,5% periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Bahkan, angka itu menjadi yang terendah dalam delapan tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023. 

    Adapun, pada Juni 2025 produksi hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7% dibanding Mei dan merosot 3,2% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi mengatakan bahwa kinerja IHT, khususnya sigaret putih mesin (SPM) makin melemah karena tekanan regulasi CHT dan maraknya rokok ilegal. 

    “Memang kenaikan cukai beberapa tahun terakhir ini sudah sangat tinggi, sehingga menekan pertumbuhan industri,” kata Benny dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I/2025 industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi terdalam sebesar -3,77% secara tahunan (year-on-year/YoY), berbanding terbalik dengan pertumbuhan 7,63% pada periode yang sama tahun lalu.

    Di samping itu, pihaknya mencatat realisasi CHT per Mei 2025 mencapai Rp87 triliun atau sebesar 37,8% dari total target penerimaan CHT tahun ini yang dipatok Rp230,9 triliun. 

    Menurut Benny, realisasi tahun ini juga dinilai tidak akan mencapai target. Hal ini seiring dengan tren tahun sebelumnya. Pada 2023, realisasi CHT hanya mencapai Rp213,48 triliun atau 91,78% dari target Rp232,5 triliun. Adapun pada 2024, realisasi CHT hanya Rp216,9 triliun atau 94,1% dari target Rp230,4 triliun.

    Di samping itu, Benny menyebut pembelian pita cukai sejak Januari 2023 menunjukkan tren pelemahan, yang tercatat turun 14,6% YoY sepanjang 2023, kemudian terkoreksi sebesar 13,8% pada 2024. Pihaknya memperkirakan produktivitasnya berpotensi kian lesu pada 2025.

    Lebih lanjut, Benny juga menyoroti maraknya rokok ilegal yang memperburuk persaingan usaha. 

    “Semakin tinggi cukai, semakin tinggi juga rokok ilegal. Produsen kena persaingan yang tidak sehat, dan dengan rokok ilegal kita nggak bisa bersaing,” jelasnya.

    Senada, Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur, Sulami Bahar menilai tekanan paling berat dirasakan pelaku usaha skala menengah dan kecil. 

    Pasalnya, isu kenaikan cukai yang selalu muncul tiap tahun membuat pabrik-pabrik kecil di Jawa Timur yang merupakan sentra produksi makin terpuruk.

    “Di Jawa Timur, yang menjadi salah satu basis IHT, pabrik-pabrik kecil sudah mulai berkurang aktivitasnya. Mereka menghadapi kenyataan bahwa kenaikan cukai tidak diikuti oleh kenaikan daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Pihaknya melihat kenaikan tarif CHT yang tinggi selama ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan gulung tikar bagi banyak usaha kecil. Menurut dia, ancaman itu bukan hanya risiko tapi sudah menjadi fakta di lapangan.

    “Pabrik yang dulu menyerap ribuan tenaga kerja kini banyak yang hanya bisa bertahan dengan ratusan atau bahkan puluhan pekerja. Beberapa perusahaan terpaksa menutup usahanya karena tidak lagi sanggup menghadapi tekanan biaya produksi yang melonjak,” jelasnya.

    Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

    Untuk menyelamatkan industri, Sulami mendorong pemerintah agar memberlakukan penundaan kenaikan tarif cukai atau moratorium selama tiga tahun ke depan. 

    Kebijakan tersebut dinilai sebagai kesempatan bagi pemerintah dan industri menyusun peta jalan yang lebih berimbang, antara kebutuhan fiskal negara dan kelangsungan hidup jutaan orang yang bergantung pada IHT.

    “Moratorium tiga tahun adalah langkah realistis agar industri bisa bernapas dan melakukan penyesuaian,” pungkasnya.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, realisasi penerimaan CHT hingga Juli 2025 mencapai Rp121,98 triliun, naik 9,6% YoY.

    Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan CHT tahun ini terutama dipengaruhi kebijakan penundaan pembayaran pita cukai yang berlaku pada 2024.

    “Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2/2024, pemesanan pita cukai pada periode 1 Maret sampai 31 Oktober 2024 dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran dari 60 hari menjadi 90 hari,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Kebijakan itu diberikan untuk memberikan relaksasi serta mendukung kelancaran arus kas industri hasil tembakau. Hanya saja, pencatatan realisasi penerimaan cukai pada 2024 mengalami pergeseran sekitar 30 hari.

    “Pada 2025, ketentuan penundaan pembayaran kembali ke aturan normal yakni 60 hari, karena itu pencatatan penerimaan tercatat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Nirwala.

    Adapun CHT, yang komponen intinya merupakan cukai rokok, merupakan penyumbang utama penerimaan cukai. Total penerimaan cukai mencapai Rp126,85 triliun sepanjang Januari—Juli 2025 atau setara 51,95% dari target sebesar Rp244,2 triliun.

  • Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Jakarta –

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik gaji serta tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Said pun membandingkan dengan gaji dan buruh yang jauh perbedaannya dengan anggota DPR.

    Ia mengetahui besaran gaji serta tunjangan DPR dari rilis sebuah media. Dalam rilis tersebut, merinci besaran gaji pokok, tunjangan, serta kebijakan baru terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR.

    “Memang yang besar tunjangan perumahan, Rp50 juta saya lihat. Berarti kan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya sekitar Rp54 juta. Kalau kita totalkan benar Rp104 juta yang dilaporkan oleh BBC yang saya baca di online-nya, maka kalau kita bagi 30 hari kan memang benar. Kira-kira Rp3 juta lebih per hari,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Kemudian, Said membandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, lanjut Said, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR.

    Menurut Said, ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari.

    Kemudian, ia juga membandingkan dengan upah pengemudi ojek online (ojol). Said menyebut rata-rata upah mereka mendapatkan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

    “Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari,” terang Said.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” imbuh Said.

    Ia pun menyoroti dana pensiun seumur hidup yang diterima DPR padahal hanya bekerja lima tahu. Sementara, buruh bisa dengan mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perlindungan jaminan sosial.

    “Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” tambahnya.

    (kil/kil)