Kasus: PHK

Demo Buruh di Semarang Soroti Upah Jateng Rendah, tapi PHK Tertinggi Nasional Regional 28 Agustus 2025

Demo Buruh di Semarang Soroti Upah Jateng Rendah, tapi PHK Tertinggi Nasional
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Aliansi Buruh Jateng (Abjad) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Upah murah dan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Tengah menjadi sorotan dalam unjuk rasa kali ini.
Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim menyebut, UMK ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang saat ini masih di kisaran Rp 3,4 juta.
Angka tersebut bahkan setara dengan upah di daerah tingkat kabupaten di Jawa Barat.
“Sebagai ibu kota provinsi, Semarang seharusnya tidak boleh tertinggal. Kondisi ini menciptakan jurang ketertinggalan upah antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur,” ujar Aulia di sela aksi.
Ia menilai, disparitas upah membuat kesejahteraan buruh di Jawa Tengah semakin tertekan.
Untuk itu, KSPI mendesak pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 minimal 6,5 persen.
“Kenaikan ini penting agar ada keadilan bagi buruh di Jawa Tengah yang selama ini selalu berada di posisi rendah,” tegas Aulia.
Ketua FSPIP, Karmanto menambahkan bahwa perbedaan tingkat upah membuat buruh di Jateng sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
“Di Jepara misalnya, UMK hanya Rp 2,6 juta. Jelas tidak cukup untuk pekerja yang sudah punya anak. Jadi pemerintah tidak boleh lagi menutup mata soal ketertinggalan ini,” katanya.

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada semester pertama 2025 Jateng memiliki angka PHK tertinggi secara nasional dengan total 10.995 pekerja terdampak. Berikutnya, Jawa Barat sejumlah 9.494 pekerja dan Banten dengan total 4.267 pekerja.
Buruh juga mengingatkan agar derasnya investasi yang masuk ke Jawa Tengah tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Kami tidak menolak investasi, tapi investasi harus berkeadilan. Jangan hanya memikirkan pengusaha, sementara buruh tetap miskin,” imbuh Aulia.
Tak hanya persoalan upah murah, mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing dan juga perbaikan regulasi ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa isu utama yang diusung adalah “Hostum” atau hapus outsourcing dan tolak upah murah.
“Outsourcing ini perbudakan modern. Status pekerja harus jelas, hanya ada dua, yaitu pegawai tetap atau kontrak. Bukan orangnya yang di-outsourcing, tapi pekerjaannya,” ujar Aulia.

Selain menolak outsourcing, buruh juga mendesak pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta agar daya beli masyarakat meningkat.
Mereka juga mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset, menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi akan dilanjutkan bila tuntutan tidak dipenuhi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 18:13
Demo Buruh di Gedung Sate Bandung, Massa Aksi Sampaikan 6 Tuntutan

Dalam aksi tersebut, kata Dadan, masalah pajak menjadi salah satu isu krusial pada saat ini. Para buruh menilai beban pajak, mulai dari PPh 21, pesangon, hingga Jaminan Hari Tua (JHT), terlalu memberatkan.

“Bayangkan, JHT yang ditabung buruh puluhan tahun masih dipotong pajak. Kalau lebih dari Rp50 juta kena 5 persen, kalau Rp100 juta tambah 5 persen lagi. Begitu juga pesangon, bisa sampai 15 persen. Ini sangat memberatkan pekerja,” kata Dadan.

Di samping itu, dia juga menyoroti adanya diskriminasi pajak terhadap buruh perempuan. Menurutnya, buruh perempuan yang menikah tetap dianggap single dalam perhitungan PTKP sehingga pajak yang ditanggung lebih besar dibanding laki-laki.

Dia mengatakan, KSPI juga menyinggung soal kontroversi kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Meski agenda aksi telah direncanakan sebelum isu tersebut mencuat, Dadan menyebut hal itu menjadi bagian dari suara kekecewaan buruh.

Data Litbang Partai Buruh mencatat sedikitnya 79 ribu buruh telah terkena PHK dari kalangan yang berserikat. Angka tersebut belum dengan termasuk pekerja non-anggota serikat.

“Di tengah penderitaan rakyat dengan banyaknya PHK, DPR justru membicarakan kenaikan tunjangan. Partai Buruh menolak keras, ini sangat ironis,” ucap Dadan.

28/08/2025 14:44
Tidak Ada Anggota Dewan Standby di DPR saat Aksi Buruh, Said Iqbal Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

JAKARTA – Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi lantaran hari ini tidak ada satu anggota dewan pun yang menerima aspirasi massa.

Ratusan massa buruh yang terdiri dari KSPI dan Serikat buruh lainnya itu membawa enam tuntutan, salah satunya soal masalah upah buruh dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri dari 74 elemen Gerakan Serikat Pekerja dan Gerakan Rakyat dan juga termasuk KSPI. Kami ingin menyampaikan beberapa hal setelah aksi selama beberapa jam ini di depan DPR RI yang terkini. Yang pertama, tidak ada satupun wakil rakyat dari DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI,” ujar Said Iqbal di depan Gedung DPR, Kamis, 28 Agustus.

Iqbal mengaku pihaknya tak masalah jika tidak ada perwakilan DPR yang menerima buruh, karena aksi hari ini merupakan aksi aspirasi dan serempak di beberapa provinsi.

“Jumlahnya puluhan ribu. Ya, seluruh Indonesia ya, puluhan ribu. Ya, karena ini sebagai aksi awalan kami bisa menerima,” kata Said.

“Tapi dengan sebuah pesan kepada para pimpinan DPR, ketua, wakil-wakil ketua DPR RI dan komisi-komisi seluruh anggota DPR RI. Dengarkanlah aspirasi rakyat.

Dengarkanlah apa yang ingin disampaikan rakyat,” sambungnya.

Said mengingatkan bahwa DPR harus bersih dan kuat sebagaimana Presiden Prabowo Subianto yang selalu berulang-ulang kali berpidato tentang pemberantasan korupsi.

Said pun menegaskan, Serikat buruh bakal menggelar aksi lanjutan dan serempak di seluruh Indonesia. Namun ia belum merinci kapan aksi tersebut dilakukan.

“Aksi ini akan dilanjutkan lebih besar lagi. Serempak di seluruh Indonesia. Bahkan kami merancang mogok nasional, stop produksi dan berbondong-bondong ratusan ribu dari Jabodetabek-Buruh akan masuk ke Jakarta,” tegas Said Iqbal.

Berikut ini enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK

3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law

5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi

6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.

28/08/2025 14:37
Buruh Tinggalkan DPR, Said Iqbal: Kami Siapkan Mogok Nasional

GELORA.CO -Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang tergabung dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gerbang DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Kamis 28 Agustus 2025, berlangsung kondusif.

Pantauan RMOL di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB, massa buruh mulai membubarkan diri secara tertib.

Mereka bergandengan tangan sambil bernyanyi lagu internasionale secara berangsur meninggalkan kawasan gedung DPR.

Demo buruh kali ini berlangsung hampir kurang lebih 3,5 jam. Mereka mulai mendatangi gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB dan membuatkan diri 13.20 WIB.

Presiden Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa aksi buruh hari ini merupakan aksi damai. Oleh karenanya, buruh memastikan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

“Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami menjaga aksi ini kondusif. Karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI,” tegas Said Iqbal kepada wartawan di sela-sela aksi.

Dalam aksi kali ini, Said Iqbal mengungkapkan bahwa buruh membawa enam tuntutan aksi.

Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK.

Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

“Kita sampaikan. Ini bukan aksi yang pertama. Bahkan kami mempersiapkan mogok nasional. Jutaan buruh akan berhenti produksi. Mau apa mereka?” tandas Said Iqbal.

28/08/2025 14:26
Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

Jakarta (ANTARA) –

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

“Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

“Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

“Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/08/2025 14:13
Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

“Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

“Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

“Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

“Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/08/2025 13:58
Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan buruh ikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang turun untuk unjuk rasa di depan DPR RI.

Masa menuntut sejumlah hal, antara lain Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah; Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%; Setop PHK dan bentuk Satgas PHK; Reformasi Pajak Perburuhan; Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw; hingga Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi.

Said Iqbal meminta kepada masa aksi untuk dapat berunjuk rasa dengan damai dan tidak ada kericuhan.

Said Iqbal mengancam akan siapkan aksi mogok nasional, jika tuntutan tidak dipenuhi.

28/08/2025 13:46
Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

Liputan6.com, Tangerang – Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang, berangkat ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang, untuk aksi damai buruh serentak, Kamis (28/8/2025).

Sejak pagi, ratusan buruh tersebut sudah berada di kantor DPC SPN untuk mempersiapkan perlengkapan aksi damai. Seperti spanduk, bendera serikat buruh, hingga pengeras suara.

“Kami berangkat secara serentak ke KP3B, bukan ke Jakarta. Ada ratusan buruh yang ikut berangkat dengan menumpang bus, dan 3 unit mini bus,” ujar Mansyur, Wakil Ketua DPC SPN.

Dia mengaku, secara serentak buruh akan melakukan aksi protes secara damai. Dengan beberapa poin yang akan disampaikan, sehingga diharapkan bisa didengar oleh pemerintah.

Tuntutan tersebut seperti penghapusan outsourcing dan tolak upah murah. Serta hal-hal lain yang akan buruh tagih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kita menagih janjinya pak Prabowo untuk membentuk satgas PHK dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita juga mau Undang-undang Ketenagakerjaan direvisi, dengan tidak ada lagi apa namanya pasal-pasal di omnibus law begitu,” tegasnya.

Dia mengaku, saat ini kondisi buruh sangat memprihatinkan. Terutama soal penerimaan upah ataupun pesangon pada saat PHK terjadi, yang dinilai didapatkan tidak sesuai dengan aturan.

“Semuanya mengalami kemunduran luar biasa,” ujarnya.

Seperti diketahui, demo buruh kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini akan diikuti berbagai elemen buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan titik utama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB.

28/08/2025 13:02
Puluhan peserta unjuk rasa mulai tinggalkan gedung DPR

Jakarta (ANTARA) – Puluhan buruh mulai meninggalkan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang menjadi lokasi pusat aksi unjuk rasa pada Kamis siang.

Berdasarkan pantauan ANTARA, peserta aksi yang menggunakan atribut organisasi atau aliansi buruh itu secara berkelompok mulai meninggalkan lokasi panggung utama aksi unjuk rasa.

Setelah Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan orasinya di atas kendaraan yang terparkir di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, sejumlah peserta aksi tersebut secara perlahan meninggalkan lokasi. Namun, di lokasi utama itu masih berlangsung sejumlah orasi yang disampaikan oleh perwakilan buruh lainnya.

“Kami pastikan aksi hari ini berjalan damai dan tidak ada aksi anarkis. Kami menyampaikan tuntutan buruh,” kata Said di Jakarta, Kamis.

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

Sebelumnya, dia menyampaikan ada enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa hari ini.

“Tuntutan pertama adalah hapus outsourcing, tolak upah murah ” ujar Said.

Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/08/2025 12:44
54 Siswa Mau Demo Dicegat di Stasiun Tanah Abang-Palmerah, Bawa Busur Panah

Jakarta –

Polisi mengamankan 54 pelajar yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa massa buruh di gedung DPR. Puluhan pelajar itu diamankan di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah.

“Benar kita mengamankan pelajar yang akan melakukan aksi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Ade Ary mengatakan para pelaku ada yang kedapatan membawa busur panah. Saat ini pelajar dan barang bukti sudah diamankan.

“Dari Stasiun Palmerah, 53 pelajar diamankan, 1 pelajar diamankan dari Stasiun Tanah Abang membawa 9 busur panah,” jelasnya.

Ade Ary menyayangkan aksi para pelajar tersebut. Polisi juga melakukan penyekatan di perbatasan Jakarta untuk mencegah para pelajar ikut demo di depan gedung DPR.

“Kehadiran polisi di berbagai titik, kemudian sudah bekerjasama juga dengan beberapa Polres di sekitar Polda Metro Jaya memberikan informasi dan melakukan imbauan-imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan, hingga pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Sebanyak 4.531 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan demonstrasi kelompok buruh di gedung DPR hari ini. Personel gabungan ini terdiri atas anggota Polri, TNI, dan pemda.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh ini diberi nama ‘Hostum’ atau akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

Berikut enam tuntutan demo buruh:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp 7.500.000 per bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.

Halaman 2 dari 2

(wnv/rfs)

28/08/2025 12:05