Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak politik di Indonesia dan Thailand kembali mengguncang pasar saham Asia Tenggara, memicu kenaikan risiko aksi jual investor asing dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/9/2025) indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia anjlok 1,5% pada perdagangan Jumat (29/8/2025). Sementara itu, pasar saham Thailand turun 1,1% dan masuk jajaran pelemah utama.

    Data Bloomberg mencatat, pasar saham Indonesia masih mencatatkan arus masuk asing bersih sebesar US$676 juta sepanjang Agustus. Sebaliknya, investor asing menarik keluar sekitar US$670 juta dari pasar Thailand. 

    Sepanjang tahun ini, indeks saham Thailand sudah terkoreksi 10%, sedangkan IHSG masih tumbuh sekitar 11% dan sempat mencetak rekor tertinggi sebelum kerusuhan pecah.

    Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke China menyusul kerusuhan mematikan terkait kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial. Aksi protes bahkan menyasar rumah Menteri Keuangan serta sejumlah anggota parlemen. 

    Sementara itu, di Thailand, perebutan kursi perdana menteri kembali memanas setelah Paetongtarn Shinawatra didiskualifikasi dari jabatannya.

    Kondisi ini terjadi di tengah valuasi saham yang kian menarik dan prospek pemangkasan suku bunga yang sempat membuka peluang arus dana global beralih ke Asia Tenggara.

    “Risiko politik di Indonesia akan meningkat, begitu juga premi risiko pasar saham. Kami underweight di Indonesia karena valuasi belum mencerminkan permasalahan fundamental ekonomi,” ujar John Foo, pendiri Valverde Investment Partners Pte. yang berbasis di Singapura.

    Gelombang protes di Tanah Air dipicu isu tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Sentimen kian panas akibat kenaikan pajak, PHK massal, dan inflasi yang menekan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Minggu (31/8/2025), Prabowo mengumumkan parlemen akan menghapus fasilitas jumbo tersebut.

    Adapun Thailand terus dihantui konflik politik berkepanjangan yang menghambat laju ekonominya. Politikus konservatif Anutin Charnvirakul pada Jumat malam mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. 

    “Bangsa ini tidak boleh dibiarkan mandek,” ujarnya.

    Berbeda dengan Indonesia, Foo melihat peluang di pasar Thailand berkat valuasi murah dan harapan pergantian perdana menteri bisa mendorong stimulus ekonomi. Menurutnya, pasar sudah siap menyambut perubahan kepemimpinan di Thailand.

    Meski demikian, sejumlah analis menilai gejolak saat ini tidak akan mengubah prospek jangka panjang di kedua negara. 

    “Kebijakan moneter yang lebih longgar dan valuasi pasar tetap menjadi daya tarik,” kata Nirgunan Tiruchelvam, analis Aletheia Capital di Singapura.

    Sejak menjabat tahun lalu, Prabowo mengedepankan agenda populis dengan mendorong ekspansi ekonomi, mulai dari program makan gratis massal hingga pembentukan dana kekayaan negara Danantara. Lembaga tersebut kini mengelola hampir 900 BUMN dengan aset dilaporkan mencapai US$1 triliun.

    Namun, menurut Xin-Yao Ng, Investment Director Aberdeen Investments, kebijakan tersebut belum mampu menjawab persoalan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. 

    “Saya masih khawatir terhadap arah ekonomi Indonesia dan menunggu sejauh mana Danantara bisa memberi dampak nyata,” ungkapnya.

    Pasar Modal Masih Normal

    Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan perdagangan saham di Bursa akan berjalan normal pada Senin (1/9/2025).

    “Dapat kami beritahukan bahwa Bursa Efek Indonesia pada Senin, 1 September 2025 akan beroperasi secara normal. BEI senantiasa berkomitmen untuk menjaga aktivitas pasar modal Indonesia tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien,” ujar Corporate Secretary Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad, Minggu (31/8/2025).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, sampai saat ini, OJK akan tetap menjalankan perdagangan di pasar modal pada hari ini. 

    “Sambil lihat perkembangan,” kata Inarno kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, Penggiat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa mengatakan, IHSG pada perdagangan hari ini rawan dibuka melemah akibat gejolak politik yang terjadi selama akhir pekan ini. 

    “Sejarah membuktikan pasar sangat sensitif terhadap isu sosial dan politik. Besok panic sell mungkin terjadi, apalagi jika situasi tak kunjung reda dan belum ada langkah antisipasi dan kebijakan strategis dari pemerintah untuk meredakan kekisruhan,” kata Reydi kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Director Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, pada dasarnya pelaku pasar sedang melihat apakah demonstrasi yang terjadi menuju anarkis dan mengganggu kestabilan kehidupan ekonomi serta politik atau tidak. 

    “Jika hal tersebut terjadi maka tentunya pelaku pasar akan stay away dari market hingga kondisi yang ada bisa lebih aman. Jeda waktu ini lah yang kita tidak dapat perkirakan durasi waktunya,” ujar Reza kepada Bisnis.

    Pelaku pasar juga dinilai masih cenderung wait and see terutama melihat kondisi di dalam negeri dalam beberapa hari ke depannya.

    “Kalau sudah terkait ekonomi dan politik tentunya pelaku pasar akan cenderung melakukan aksi jual sehingga hampir semua sektor akan terkena dampaknya,” tuturnya.

  • Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan stabilitas politik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang kini sudah bereskalasi hingga menjadi kericuhan sampai dengan penjarahan. Apabila tidak, hal itu dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif terhadap investor.

    Aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) telah menyebar ke Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa titik di daerah di Ibu Kota. Bahkan aksi unjuk rasa semakin meluas hingga luar Pulau Jawa.

    Sampai dengan beberapa malam belakangan, terjadi aksi kericuhan dan penjarahan oleh massa tak dikenal sehingga membuat aparat turun ke lapangan. Baru hari ini, Minggu (31/8/2025), aktivitas perlahan kembali normal seperti pengoperasin moda transportasi umum Transjakarta dan MRT. 

    Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat.

    Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai Indonesia belakangan ini sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir. Dia menilai publik disuguhi oleh minim etikanya pejabat di Republik Indonesia.

    “Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

    Seperti diketahui, aksi yang berawal dari kelompok buruh Kamis lalu berujung fatal ketika pada malam harinya kendaraan taktis (rantis) polisi melindas seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21). Demo meluas hingga Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa kota besar di Indonesia.

    Nailul memandang bahwa kondisi Indonesia saat ini berangkat dari kesulitan ekonomi, kendati pertumbuhan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi melesat hingga 5,12% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. 

    Padahal, terang Nailul, di lapangan semakin banyak PHK, melejitnya harga barang dan lain-lain.

    Kondisi ini dinilai akan memicu sentimen negatif. Nailul mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipastikan merah akibat aliran modal asing keluar (capital outflow).

    “Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” tuturnya.

    Tidak hanya di pasar saham maupun keuangan, penanam modal riil dinilai bakal mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Nailul meyakini investor tidak akan percaya lagi apabila melihat sikap pemerintah yang seperti tak acuh bahkan setelah eskalasi beberapa hari belakangan.

    “Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ujarnya.

    Risiko Kerugian Ekonomi

    Di sisi lain, Nailul memperkirakan kerugian ekonomi khususnya Jabodetabek bisa membengkak akibat di antaranya sektor jasa dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa, terangnya, berkontribusi sekitar 45% dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun.

    “Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10% saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” tuturnya.

    Selain itu, waswas dunia usaha bakal menyebabkan penurunan investasi sehingga menyebabkan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Imbasnya, penerimaan pajak bakal tergerus sejalan dengan lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

    Belum lagi, pemerintah dinilai harus mengantisipasi panic buying di beberapa titik terkait lantaran demo yang berlangsung tiga hari terakhir.

    “Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam. Panic buying bisa terjadi di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Terutama di Jakarta yang memang epicentrum demo. Pemerintah harus memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk bisa memperlancar arus barang. Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” tuturnya.

    Capital Outflow pada Pekan Demo

    Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp0,25 triliun pada transaksi 25—28 Agustus 2025. Pada 28 Agustus, demo terjadi pertama kali ketika demo buruh menuntut kesejahteraan pekerja. 

    Berdasarkan data BI, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,25 triliun, terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp10,79 triliun, serta beli neto sebesar Rp2,62 triliun di pasar saham dan Rp7,93 triliun di pasar SBN.

    Kemudian, selama 2025, berdasarkan data setelmen hingga 28 Agustus 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,01 triliun di pasar saham dan Rp94,28 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp76,44 triliun di pasar SBN. 

    Selanjutnya, Rupiah pada Kamis lalu ditutup pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS, sedangkan imbal hasil atau Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,30%.

    Adapun, pada Jumat 29 Agustus, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS atau tidak bergerak, sedangkan Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,29%.

    Sementara itu, bank sentral mencatat premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 28 Agustus 2025 sebesar 66,90 bps, atau naik dibanding dengan 22 Agustus 2025 sebesar 66,15 bps. 

    Premi CDS mengukur persepsi risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin kecil risiko gagal bayar utang (default) dan menandakan persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan.

  • Partai Buruh Tolak Anarkisme, Desak DPR Hentikan Tunjangan

    Partai Buruh Tolak Anarkisme, Desak DPR Hentikan Tunjangan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Partai Buruh menyampaikan sikap resmi atas dinamika politik dan sosial yang memanas di tanah air, termasuk aksi demonstrasi besar yang beberapa hari terakhir berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pihaknya berada di barisan rakyat dalam menyuarakan tuntutan perbaikan sistem, namun menolak keras aksi anarkisme.

    “Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan, pekerja ojol yang menjadi korban. Kami juga mendoakan agar para korban lainnya segera pulih,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Tolak Anarkisme, Ingatkan Aparat

    Said menegaskan buruh mendukung penuh aspirasi rakyat yang menuntut perbaikan di semua lembaga negara, khususnya DPR RI. Namun, aksi vandalisme dan perusakan fasilitas umum dinilai hanya merugikan rakyat dan berpotensi memecah persatuan.

    “Buruh menolak tindakan anarkis. Kami juga meminta aparat menghentikan sikap represif yang bisa menghilangkan nyawa demonstran. Aparat harus bertindak adil, humanis, dan penuh kesabaran,” tegasnya.

    Partai Buruh juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kaum buruh, ikut berperan aktif dalam memulihkan situasi agar tercipta Indonesia yang damai.

    Dorongan Reformasi DPR

    Dalam pernyataannya, Said meminta DPR segera melakukan perbaikan internal, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota dewan. Menurutnya, aturan harus kembali ke mekanisme lama, yakni penggunaan rumah dinas negara.

    Selain itu, Partai Buruh menuntut adanya sanksi tegas bagi anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan maupun tindakan tidak pantas, seperti berjoget atau pamer harta di tengah kondisi rakyat tertekan. Bila tidak ada langkah nyata, Partai Buruh mengancam akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Lima RUU Prioritas

    Lebih jauh, Partai Buruh menekan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU) prioritas, yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Perlindungan Buruh Migran.

    “Langkah cepat DPR harus diumumkan secara terbuka kepada rakyat, agar jelas apa kerja-kerja legislatif,” kata Said.

    Tuntutan Konkret Pekerja dan Rakyat

    Partai Buruh juga membawa sejumlah tuntutan sektoral:

    Untuk pekerja ojol: penurunan potongan komisi dari 20% menjadi maksimal 10%, penghapusan tarif minimal (argo goceng) dan paket hemat, serta jaminan tidak ada sanksi suspend/PHK bagi mitra yang ikut aksi.
    Untuk buruh: kenaikan upah minimum 8,5%-10,5%, pencabutan PP 35/2021 soal outsourcing dan PHK, penghapusan pajak THR/pesangon/JHT, serta kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta.
    Untuk siswa dan mahasiswa: biaya sekolah SD-SMP gratis sesuai putusan MK dan pemotongan biaya kuliah hingga 50%.
    Untuk rakyat miskin: percepatan realisasi rumah gratis dan rumah murah.

    Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo

    Meski kritis, Said menegaskan buruh tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut, katanya, adalah bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas negara, dengan catatan pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan buruh, ojol, mahasiswa, serta rakyat kecil.

    “Partai Buruh tetap mendukung pemerintahan yang sah. Tetapi kami akan terus mengingatkan agar tuntutan rakyat segera diwujudkan,” pungkas Said.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hubungan Meta & Scale AI Retak, Investasi Rp 230 Triliun Terancam

    Hubungan Meta & Scale AI Retak, Investasi Rp 230 Triliun Terancam

    Jakarta –

    Ambisi Meta untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) tampaknya mulai menemui jalan terjal. Investasi besar-besaran senilai USD 14,3 miliar atau sekitar Rp230 triliun yang digelontorkan Meta untuk vendor data Scale AI pada Juni lalu, kini dikabarkan mulai retak.

    Laporan terbaru dari TechCrunch mengungkap adanya ketegangan antara kedua perusahaan, bahkan hanya beberapa bulan setelah kesepakatan itu diumumkan. Salah satu sinyal keretakan terlihat dari mundurnya salah satu eksekutif yang dibawa CEO Scale AI Alexandr Wang bernama Ruben Mayer.

    Mantan Senior Vice President of GenAI Product and Operations Scale AI itu dilaporkan telah meninggalkan Meta hanya setelah dua bulan. Mayer, yang sebelumnya mengawasi tim operasi data AI di Meta, tidak ditunjuk untuk bergabung dengan unit inti MSL yang dikenal sebagai TBD Labs-tempat para peneliti AI terkemuka bekerja.

    Data Scale AI Diragukan

    Meski Meta sudah menaruh investasi besar di Scale AI, laporan menyebut para peneliti AI internal lebih memilih data dari pesaing lain, seperti Mercor dan Surge AI.

    Beberapa sumber menyebut kualitas data Scale AI dianggap kurang memuaskan, sehingga tim di TBD Labs – unit inti riset superintelijen Meta – enggan sepenuhnya bergantung pada vendor tersebut. Padahal, investasi Meta di Scale AI awalnya dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi data AI mereka.

    Masalah tidak hanya menimpa Meta. Scale AI sendiri menghadapi tekanan besar setelah kehilangan klien besar seperti OpenAI dan Google, tak lama setelah pengumuman investasi Meta. Perusahaan bahkan harus melakukan PHK 200 karyawan di divisi pelabelan data pada Juli lalu.

    CEO baru Scale AI, Jason Droege, berdalih pemutusan kerja itu akibat perubahan permintaan pasar. Meski begitu, langkah ini menunjukkan rapuhnya pondasi bisnis Scale AI di tengah persaingan ketat.

    Hubungan yang tegang dengan Scale AI bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Meta. Sejak kedatangan Wang dan para talenta dari OpenAI, unit AI Meta dikabarkan semakin kacau.

    Dua mantan karyawan dan satu karyawan MSL saat ini menyebutkan bahwa para pendatang baru merasa frustrasi dengan birokrasi perusahaan yang besar, sementara tim GenAI Meta yang lama merasa lingkup pekerjaan mereka menjadi terbatas.

    Kondisi ini memicu eksodus beberapa talenta AI terbaik Meta. Rishabh Agarwal, salah satu peneliti MSL, mengumumkan kepergiannya di platform X (sebelumnya Twitter), menyebutkan bahwa ia memilih untuk mengambil risiko di luar Meta.

    Selain Agarwal, Direktur Manajemen Produk AI generatif Chaya Nayak dan insinyur riset Rohan Varma juga telah mengumumkan pengunduran diri mereka.

    Jalan Terjal Menuju Superintelijen

    Mark Zuckerberg diketahui sedang gencar mengejar ketertinggalan dari OpenAI, Google DeepMind, dan Anthropic. Ia bahkan membentuk unit MSL dengan menggandeng tokoh muda AI, Alexandr Wang, pendiri Scale AI, untuk memimpin.

    Namun, ketegangan internal dan keluarnya sejumlah peneliti membuat ambisi AI Meta kembali dipertanyakan. Padahal, perusahaan sudah menyiapkan infrastruktur besar, termasuk pembangunan pusat data senilai USD 50 miliar di Louisiana yang dinamai Hyperion.

    Investasi besar Meta di Scale AI yang kini tampak retak menjadi contoh betapa mahal dan rumitnya pertaruhan di dunia AI. Dengan talenta yang hengkang, vendor data yang diragukan, serta tekanan untuk segera menghadirkan model AI generasi baru, langkah Zuckerberg membangun superintelijen Meta tampaknya masih jauh dari mulus, demikian dilansir dari Techcrunch.

    (afr/afr)

  • Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Berlin –

    Menurut Badan Federal Urusan Ketenagakerjaan (BA) angka pengangguran di Jerman telah meningkat melewati ambang batas tiga juta untuk pertama kalinya setelah lebih dari sepuluh tahun.

    Kenaikan ini kian mendesak pemerintah koalisi untuk membuktikan bahwa rencana investasi besar mereka untuk memulihkan ekonomi Jerman dapat membuahkan hasil yang cepat.

    “Ini akan menjadi fokus pemerintah federal,” kata Kanselir Friedrich Merz di sela-sela pembicaraan menteri Prancis-Jerman di Toulon, Prancis selatan, pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa peningkatan pengangguran tersebut “bukanlah sesuatu yang mengejutkan.”

    Bagaimana rincian angkanya?

    Data menunjukkan jumlah pengangguran meningkat pada bulan Agustus sebanyak 46.000 menjadi 3.025.000 jiwa. Tingkat pengangguran naik 0,1 poin menjadi 6,4%.

    Jika data tersebut disesuaikan dengan periode musiman, maka pengangguran di bulan Agustus tercatat menurun sebesar 9.000 jika dibandingkan dengan angka di bulan Juli, lebih baik dari perkiraan. Sebelumnya diperkirakan angka pengangguran di bulan Agustus akan meningkat hingga 10.000 jiwa.

    Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah pengangguran di bulan Agustus 2025 masih meningkat sebesar 153.000.

    Permintaan tenaga kerja juga menurun. Terdapat 631.000 lowongan pekerjaan pada bulan Agustus — 68.000 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024.

    Apa arti dari angka-angka ini?

    Pekerjaan paruh waktu meskipun masih tinggi, menurun perlahan sejak awal tahun. Nahles memperkirakan “peningkatan di periode musim gugur di bulan September” akan membantu meredakan situasi, namun tetap memperingatkan angka tiga juta mungkin kembali terlampaui di musim dingin (Desember).

    “Pasar tenaga kerja dipengaruhi kemerosotan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Nahles pada hari Jumat(29/8) merespons angka pengangguran yang menembus tiga juta untuk pertama kalinya sejak Februari 2015.

    Jerman telah lama ‘bergulat’ dengan kelemahan ekonomi yang berkepanjangan dan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump menambah risiko negara tersebut memasuki tahun ketiga dengan stagnansi pertumbuhan ekonomi — sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pascaperang.

    “Ketidakpastian ekonomi global dan perang agresi Rusia terhadap Ukraina masih berdampak pada lemahnya ekonomi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Bärbel Bas. “Tantangan ekonomi yang terus berulang, meninggalkan jejaknya di pasar tenaga kerja dan membutuhkan tindakan segera.”

    Apa kata para pengusaha?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Jerman, Rainer Dulger, mengatakan bahwa resesi yang hampir tiga tahun terjadi mulai menunjukkan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.

    Ia menyebut angka tiga juta pengangguran sebagai “sebuah aib” dan menyalahkan kelambanan politik, sambil menyerukan “reformasi musim gugur yang sesungguhnya.”

    Ekonomi secara keseluruhan masih stagnan.

    Setelah dua tahun berturut-turut mengalami resesi, PDB kembali menyusut sebesar 0,3% pada musim semi tahun ini. Sektor industri, khususnya, tengah kesulitan menghadapi biaya energi yang tinggi, sementara ekspor tertekan akibat kebijakan tarif AS.

    Para produsen mesin memperingatkan bahwa bisnis mereka di AS berada dalam risiko. Banyak perusahaan merespons situasi ini dengan melakukan PHK.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor : Yuniman Farid

    Lihat juga Video Pramono Buka Job Fair di Jaktim: Masalah Pengangguran Prioritas

    (nvc/nvc)

  • Video: IHSG-Rupiah Tumbang – Nike PHK Karyawan, Pangkas 1% Staf

    Video: IHSG-Rupiah Tumbang – Nike PHK Karyawan, Pangkas 1% Staf

    Jakarta, CNBC Indonesia –Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai tukar rupiah tertekan pada perdagangan, Jumat 29 Agustus 2025 merespons demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa, buruh hingga pengemudi ojek online.

    Sementara itu, Raksasa pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike Inc kembali melakukanpemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis.Perusahaan akan memangkas sekitar satu persen staf korporat untuk mengembalikan fokus bisnis ke inti olahraga dan budaya atletik. Selengkapnyadalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (29/08/2025).

  • Viral di Medsos, Driver Ojol Hadiri Wisuda Anak Pakai Atribut Maxim

    Viral di Medsos, Driver Ojol Hadiri Wisuda Anak Pakai Atribut Maxim

    Jakarta –

    Kisah mitra pengemudi Maxim di Semarang Rasimin viral di media sosial. Ini setelah akun TikTok @kurintabayu mengunggah fotonya menghadiri acara wisuda putrinya di Universitas Diponegoro (Undip) menggunakan jaket dan helm Maxim.

    Momen haru tersebut mendapatkan banyak perhatian netizen yang kagum atas perjuangan seorang ayah yang berhasil mengantarkan anaknya hingga lulus dari perguruan tinggi. Unggahan itu kini telah ditonton lebih dari 7 juta kali dengan 1,6 juta likes dan 21 ribu komentar di platform TikTok.

    Rasimin merupakan pengemudi ojek online yang mulai bergabung sebagai mitra pengemudi Maxim pada tahun 2023. Pada saat itu, ia dibantu oleh anaknya, Riri dalam melakukan pendaftaran untuk bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online.

    Rasimin sempat mengalami masa-masa sulit setelah dirinya harus menjadi orang tua tunggal karena ditinggal oleh sang istri yang meninggal dunia. Cobaan semakin berat setelah Rasimin juga harus kehilangan pekerjaannya setelah menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

    Namun, di tengah situasi sulit tersebut, Rasimin mencoba bangkit untuk bisa terus menghidupi kedua putrinya. Pria berusia 51 tahun tersebut bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga dan memastikan putrinya bisa menyelesaikan pendidikan tinggi.

    “Saya bersyukur bisa mengantarkan anak saya hingga lulus kuliah, bagi saya pendidikan anak merupakan hal penting untuk mendukung masa depan mereka yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain, itulah yang menjadi suntikan semangat bagi saya dalam bekerja setiap harinya,” ujar Rasimin, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

    Terkait unggahan foto Rasimin dan anaknya yang viral di TikTok, Rasimin mengaku terkejut dan tidak menduga bisa mendapatkan banyak atensi positif dari masyarakat. Rasimin juga mengonfirmasi pemilik akun @kurintabayu merupakan fotografer yang memotret momen wisuda Rasimin dan anaknya.

    “Ya, saya kenal mas Bayu (fotografer) waktu dia jadi penumpang saya saat sedang narik Maxim. Waktu itu dia yang menawarkan diri untuk mau fotoin wisuda anak saya secara ikhlas,” kata Rasimin.

    “Oleh karena itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada mas Bayu dan juga Maxim yang telah membantu saya dan keluarga,” sambungnya.

    Selaku perusahaan penyedia layanan transportasi online, Maxim memberikan apresiasinya kepada Rasimin beserta anaknya. Dalam kesempatannya, Head of Subdivision Maxim Semarang Arindra Mufti turut mengunjungi kediaman Rasimin di Gayamsari untuk memberikan bingkisan spesial dan saldo pengemudi gratis.

    Bingkisan spesial dan saldo perjalanan gratis Maxim juga turut diberikan kepada Riri dan Bayu dengan total Rp 600.000.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk para mitra kami, kisah Rasimin ini merupakan salah satu dari banyaknya kisah inspiratif dari pengemudi Maxim yang berhasil mewujudkan impian keluarga mereka. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bisa menciptakan peluang bagi mitra dan pengguna kami untuk bisa terus berkembang,” ucap Arindra.

    (anl/ega)

  • Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing

    Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh melakukan aksi turun ke jalan di sejumlah daerah secara serentak pada Kamis (28/8/2025) untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Dalam aksi tersebut, buruh juga menagih janji-janji yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aksinya, kalangan buruh menagih janji yang pernah disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 lalu.

    Dalam pidatonya kala menghadiri May Day, Prabowo sempat berjanji untuk memperjuangkan hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menegakkan hukum bagi yang merugikan rakyat.

    Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi, memperkuat perlindungan buruh, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih ketat.

    Kepala Negara juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing secara bertahap dan membentuk Satgas PHK sebagai respons atas maraknya kasus PHK di Tanah Air.

    Janji-janji yang sempat dilontarkan Prabowo itu pun kini ditagih oleh para buruh untuk segera dipenuhi.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan setidaknya ada enam tuntutan dalam aksi gerakan buruh yang diberi nama HOSTUM atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

    Tolak Upah Murah

    Tuntutan Pertama adalah menolak upah murah, yang mencakup tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada 2026.

    Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1%–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5%–10,5%,” kata Said dalam keterangannya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Dia pun menyinggung adanya ketimpangan gaji buruh dengan gaji para anggota DPR RI. Dia mengatakan, ada ketimpangan yang sangat besar antara gaji buruh dan anggota parlemen.

    Said menyindir tunjangan rumah DPR yang dirasa tidak adil dengan kondisi masyarakat Indonesia, khusunya kesejahteraan buruh. Dia menilai tunjangan rumah secara tidak langsung membuat akumulasi gaji DPR mencapai lebih dari Rp100 juta per bulannya.

    “Gaji DPR berapa? Rp104 juta dengan tunjangan tunjangannya,” ujarnya.

    Dia menegaskan pemberian tunjangan rumah anggota DPR dirasa tidak adil karena kenaikannya mencapai 35 kali lipat dari gaji buruh. Alhasil buruh harus terus turun jalan untuk menuntut keadilan.

    Presiden Partai Buruh/KSPI Said Iqbal saat ditemui di sela-sela unjuk rasa buruh di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). – BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza

    Dalam orasinya, Said juga mengaku mendapatkan informasi bahwa pemerintah dan pengusaha hanya akan menaikkan upah minimum 2026 sebesar 3%. Angka tersebut di bawah tuntutan yang disampaikan buruh yakni 8,5%-10,5%.

    “Saya sudah dengar, Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%,” kata Said.

    Said lantas melanjutkan orasinya bahwa persentase 3%, apabila dibandingkan dengan rerata upah minimum buruh sebesar Rp3,5 juta, maka jumlahnya hanya setara dengan Rp105.000.

    Hapus Outsourcing

    Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing. Menurutnya, berdasarkan putusan MK, praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti.

    Namun, pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. Oleh karenanya, buruh menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut.

    “Presiden Prabowo pada peringatan May Day menyatakan penghapusan outsourcing adalah salah satu kebijakan beliau, tapi sayang beribu sayang Menaker dan pejabat terkait lainnya tidak mencabut PP No.35 tentang alih daya, padahal putusan MK No.168/2023 yang dimenangkan gugatannya oleh partai buruh menyatakan pekerjaan alih daya sudah tidak ada, yang ada hanyalah jenis pekerjaan yang dibatasi,” ujar Said.

    Reformasi Pajak

    Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan, sehingga buruh menuntut agar terdapat kenaikan menjadi Rp7,5 juta per bulan.

    Selain itu, buruh juga meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

    “Dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Pajak tidak lagi sekadar alat negara menarik uang dari rakyat kecil, melainkan menjadi instrumen untuk menjaga daya beli, melindungi buruh, dan menggerakkan roda ekonomi nasional,” ujar Said.

    Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru

    Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.

    Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law. Namun, dia menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang disebut belum melakukan pembahasan RUU Ketenagakerjaan secara serius.

    “Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” tegas Said.

    Satgas PHK

    Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

    Terkait dengan rencana pembentukan Satgas PHK, buruh mempertanyakan alasan pemerintah hingga saat ini belum merealisasikan kebijakan tersebut. Padahal kasus PHK marak terjadi belakangan ini.

    “Di tekstil sudah mulai melandai tren PHK, tetapi di [industri] ritel, hotel, elektronik itu banyak terjadi PHK. Satgas PHK tidak dibentuk-bentuk, ada apa?” ujar Said.

    Buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

    Untuk diketahui, angka PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

    Respons Pengusaha & Pemerintah

    Sementara itu, pemerintah dan pengusaha menanggapi tuntutan buruh terkait dengan upah minimum yang diusulkan naik 8,5% hingga 10,5% pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa kenaikan UMP harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

    “Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025).

    Dia menjelaskan bahwa keadaan tersebut tak terlepas dari perekonomian nasional yang dihadapkan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih, kondisi geopolitik yang berdampak pada gejolak ekonomi global, serta perang tarif dagang.

    Menurut Sarman, apabila kenaikan UMP melampaui kemampuan dunia usaha, maka dikhawatirkan akan terjadi rasionalisasi dalam bentuk pengurangan pekerja hingga PHK.

    Untuk menghindari hal tersebut, dia menggarisbawahi peran pemerintah sebagai penengah untuk turut mengakomodasi kepentingan pengusaha, yang memerlukan kepastian dan jaminan bahwa penetapan UMP harus sesuai regulasi yang ditetapkan.

    “Permenaker [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum menerangkan bahwa nilai kenaikan UMP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ini menjadi rumusan yang harus kita jalankan secara murni dan konsekuen,” ujar Sarman.

    Adapun, dia menyatakan bahwa Depenas sejauh ini belum membahas penetapan UMP 2026. Sarman menyampaikan bahwa Depenas lazimnya baru mulai bersidang pada Oktober.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mempertanyakan basis perhitungan di balik tuntutan buruh menaikkan upah minimum 8,5% hingga 10,5%. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap bakal menampung usulan yang ada.

    “Ya, dasarnya apa? Kalau kami melihat terlalu cepat, ya. Namun, sebagai suatu harapan, sebagai masukan, tentu kita catat,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Lebih lanjut, Yassierli menggarisbawahi bahwa gagasan kenaikan upah minimum provinsi perlu melewati kajian yang mendalam. Selain terdiri dari sejumlah faktor, Yassierli juga menyinggung peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sebagai bagian dari mekanisme penetapan upah minimum pada tahun ini.

    Menurutnya, penetapan atas berbagai masukan tersebut juga akan mempertimbangkan banyak faktor. Dia lantas menyinggung peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sebagai bagian dari mekanisme penetapan upah minimum pada tahun ini.

    “Nanti kita akan putuskan, nanti ada mekanismenya melalui LKS Tripnas dan seterusnya,” pungkas Yassierli.

  • Video: Prabowo Sentil BUMN Hingga Google Diterpa Badai PHK

    Video: Prabowo Sentil BUMN Hingga Google Diterpa Badai PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan banyak manajemen Badan Usaha Milik Negara yang dinilai tidak jelas. Menurutnya, aset negara seharusnya dikelola lebih bertanggung jawab.

    Sementara itu, Google kembali melakukan efisiensi dengan memangkas struktur manajemen. Lebih dari sepertiga manajer yang memimpin tim kecil diberhentikan. Kebijakan ini menyisakan hanya 35% manajer dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (28/08/2025).

  • Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan Regional 28 Agustus 2025

    Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan Regional 28 Agustus 2025

    Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ratusan buruh Jawa Tengah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Aliansi Buruh Jateng (Abjad) mengecam keras tunjangan besar yang diterima anggota DPR RI.
    Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim menyebut, isu tunjangan perumahan hingga Rp 50 juta per bulan tidak masuk akal, terlebih jika dibandingkan dengan kondisi upah buruh di daerah.
    Kebijakan itu dinilai melukai hati pekerja.
    “Jika dihitung, Rp 50 juta itu sama dengan Rp 3 juta per hari. Padahal Rp 3 juta itu gaji buruh di Jawa Tengah untuk satu bulan penuh,” kata Aulia dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
    Senada, Zulfa Yuliana (30), buruh asal Blora menilai gaya hidup mewah DPR kontras dengan keseharian buruh yang berjuang bertahan hidup.
     
    “Kami kerja keras sebulan cuma dapat Rp 3 jutaan. Sementara mereka bisa dapat Rp 3 juta sehari, itu sangat menyakitkan,” ungkap Zulfa.
    Dia mengaku prihatin dengan kondisi upah murah yang membuat buruh di Jateng sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
    “Kenapa mereka menuntut segitu banyaknya? Rp 3 juta sehari. Itu sangat gila sih menurut saya. Sedangkan mereka kerja saja main-main gitu ya, banyak ngobrolnya, banyak ketawanya, banyak tidurnya kalau lagi meeting di gedung sana. Kemarin, dikritik sama netizen joget-joget malah mereka seperti menantang ya pakai DJ segala gitu,” lanjutnya.
     
    Lebih lanjut, mereka mendesak DPR dan pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut, sekaligus menegaskan tuntutan mereka soal kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, hingga perlindungan kerja yang lebih adil.
    “Kalau kebijakan seperti ini tetap dipaksakan, jangan salahkan buruh kalau gelombang penolakan semakin besar,” imbuhnya.
    Kondisi upah rendah di Jateng tersebut diperparah dengan angka PHK Jateng yang tertinggi secara nasional pada semester pertama 2025 yakni total 10.995 pekerja terdampak. Lalu diikuti Jawa Barat sejumlah 9.494 pekerja dan Banten dengan total 4.267 pekerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.