Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai sarana kelompok masyarakat kecil menyampaikan aspirasi. 

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025).

    “Demonstrasi itu satu-satunya cara bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok bawah untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar. Tentu harus konstitusional, konstruktif, tanpa kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

    Iqbal juga menyoroti gaya hidup flexing dan hedonisme yang dilakukan sejumlah anggota DPR di tengah situasi ekonomi sulit.

    Menurutnya, perilaku tersebut tidak pantas ketika rakyat menghadapi gelombang PHK, rendahnya upah buruh, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Flexing dan hedonisme ini tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga Bapak Presiden agar dihentikan. Begitu pula pada menteri dan wakil menteri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Iqbal membawa enam isu utama yang menjadi tuntutan buruh, termasuk percepatan pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Redesign Sistem Pemilu.

    “RUU Ketenagakerjaan harus segera dibahas. Outsourcing, kontrak kerja, dan upah murah ini tarik-menarik kepentingan. Sisa waktu tinggal setahun, DPR jangan malas,” tegasnya.

    Selain itu, Said Iqbal mendesak pemerintah segera menindaklanjuti isu-isu mendesak lain, seperti potongan tarif ojek online 10%, pembentukan Satgas PHK, pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait outsourcing sesuai putusan MK, serta reformasi pajak.

    Dia mengusulkan penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT, serta kenaikan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. 

    Menurutnya, Prabowo merespons positif berbagai masukan yang disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan elemen lain yang hadir.

    “Suasana pertemuan sangat cair, dari sore hingga malam. Prinsipnya, Pak Presiden merespons baik,” pungkas Said Iqbal.

  • Bos Buruh Menghadap Prabowo, Bahas Perusuh hingga RUU Perampasan Aset

    Bos Buruh Menghadap Prabowo, Bahas Perusuh hingga RUU Perampasan Aset

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan sejumlah serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Dalam pertemuan, mereka membahas aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakangan hingga Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Pimpinan serikat pekerja yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

    “Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” kata Andi Gani.

    Lebih lanjut, menurut dia, Prabowo berjanji aturan untuk memberikan efek jera kepada koruptor segera dibahas. Selain itu, Andi Gani juga menjelaskan buruh juga meminta RUU Ketenagakerjaan dibahas segera.

    “Dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas,” kata Andi Gani. “RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas,” sambungnya.

    Said Iqbal, mengungkapkan agar buruh tetap diberi ruang untuk demonstrasi. Hal itu merupakan bagian dari penyampaian aspirasi.

    Selain itu, buruh juga meminta agar kebiasaan flexing atau gaya hidup mewah anggota DPR diperhatikan, supaya tidak melukai hati masyarakat di tengah kondisi PHK masal, dan outsourcing yang merajalela. Pada pertemuan itu, menurut Said, juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani.

    “Begitu pula pada menteri dan wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto,” katanya.

    Selain itu, Said Iqbal juga mengusulkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.

    “RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik,” ujar Said Iqbal.

    Ia juga mengusulkan adanya perancangan ulang terhadap sistem pemilu, juga penghapusan tarif potongan ojol sebesar 10%, dan reformasi pajak.

    “Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Tapi sekali lagi, ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses. Terutama rancangan undang-undang,” katanya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga

    Jakarta (ANTARA) – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

    “Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

    “Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

    Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

    “Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menegaskan bahwa seluruh buruh di berbagai kawasan industri saat ini berada dalam status siaga satu.

    Hal itu disampaikan menyusul adanya potensi gangguan keamanan dan indikasi aksi perusuh yang mencoba masuk ke kawasan industri.

    “Pertama justru kami dari presiden buruh dipanggil dan kami dukung kondusivitas masing-masing wilayah. Kami tentu menentang adanya aksi anarkis. Buruh dalam siaga satu hari ini di semua wilayah industri. Kami instruksikan anggota KSPSI untuk siaga di wilayah masing-masing. Jangan sampai perusuh masuk ke kawasan industri dan mengganggu buruh,” tegasnya di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025).

    Andi Gani mengungkap adanya indikasi aksi ditunggangi pihak tertentu. Ia menyebut, semalam hampir terjadi upaya masuk ke kawasan industri Bekasi.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis dan tadi malam hampir saja masuk ke kawasan industri Bekasi. Sekarang jutaan buruh siap siaga, kami pastikan tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu perusuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah hak asasi, namun tetap harus taat aturan hukum. 

    Oleh karena itu, dia mengaku KSPSI bersama tiga konfederasi buruh lainnya menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga ketertiban dan tetap siaga, terutama di sentra-sentra industri seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

    Buruh Diminta Tahan Diri

    Meskipun ada desakan, tetapi Andi Gani meminta buruh menahan diri dan tidak turun ke jalan dalam jumlah besar.

    “Saya meminta buruh untuk menahan diri, karena bila turun dalam skala besar puluhan ribu, situasi belum kondusif. Empat konfederasi buruh menunda massa dalam waktu dekat. Kita ingin jaga kondusivitas damai,” jelasnya.

    Hari ini, menurut Andi, dirinya bersama tokoh buruh lainnya yakni Said Iqbal, Elly Silaban, dan Jumhur Hidayat akan berdiskusi membahas persoalan mendesak, salah satunya terkait kelangkaan gas industri yang mulai berdampak pada operasional pabrik.

    “Kelangkaan gas industri kembali terjadi di pabrik-pabrik. Bisa membuat ratusan ribu ter-PHK kembali. Pasokan ke pabrik terhenti tiba-tiba, kita bingung penyebabnya apa,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Andi Gani menyebut pihaknya akan meminta bertemu langsung dengan Presiden untuk membicarakan sejumlah persoalan besar, termasuk rencana pembentukan Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, serta solusi atas krisis pasokan gas industri.

    “Kita sudah berikan instruksi saya dengan tiga presiden buruh lainnya untuk buruh siaga di tempat masing-masing. Dan kami tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu. Saya tegaskan, perusuh tidak boleh mengganggu,” kata Andi.

    Ia juga menekankan bahwa instruksi ini dimaksudkan agar buruh tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut-ikutan dalam kericuhan.

    “Pasti. Semua buruh kita imbau dari KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar, tunggu instruksi KSPSI, hindari wilayah bahaya, dan taati komando,” pungkas Andi.

  • Cari Kerja Susah-PHK di Mana-mana, Profesi Lama Mendadak Banyak Dicari

    Cari Kerja Susah-PHK di Mana-mana, Profesi Lama Mendadak Banyak Dicari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Profesi lama yang muncul puluhan tahun lalu mendadak banyak dicari. Fenomena ini seiring dengan sulitnya mencari pekerjaan di tengah perkembangan teknologi AI yang kian masif dan badai PHK bertubi-tubi di seluruh dunia.

    Course Report yang bergerak di industri pendidikan teknologi meninjau lebih 12 juta lowongan pekerjaan teknologi di Indeed belum lama ini. Laporan itu mencoba mengidentifikasi keterampilan yang dicari sekarang.

    Ternyata keahlian dalam mengoperasikan Microsoft Excel berada di posisi teratas sebanyak 531 ribu kali. Keterampilan ini muncul pada 1985 atau 40 tahun lalu yang menampilkan kemampuan untuk mengelola data.

    Kemampuan tersebut dibutuhkan nyatanya membantu mengelola pengembangan AI yakni terkait data. Hal serupa juga diungkapkan seorang pendiri PromptQL selaku perusahaan yang membangun sistem AI bebas halusinasi, Rajoshi Rhosh, yang menyebut Excel tetap dibutuhkan dalam jangka panjang.

    “Antarmuka sudah mengakar pada cara berpikir dan beroperasi pengguna bisnis. Yang akan berubah terkait cara data masuk ke Excel,” kata Rhosh, dikutip dari Business Insider, Senin (1/9/2025).

    “Saat AI makin matang, peran sebenarnya terkait menyajikan data akurat dan kontekstual langsung ke perangkat, yang dipercaya orang seperti Excel,” dia menambahkan.

    CEO perusahaan kuesioner keamanan SecurityPal, Pukar Hamal mengatakan Excel berada di balik kecanggihan teknologi seperti chatbot meskipun sudah sangat kuno. Bukan antarmuka baru, semua akan berakhir dengan model Excel.

    “Anda bisa mempercantik model Excel dengan UI atau memberi pembeli cara mengambil data kembali ke Excel,” jelas Hamal.

    Posisi Excel mengalahkan kemampuan lain. Bahkan melampaui Python yang berhubungan dengan AI untuk kemampuan bahasa pemrograman, yang tercatat muncul 67 ribu.

    Begitu juga dengan bahasa pemrograman SQL yang muncul sebanyak 60 ribu iklan dalam laporan tersebut.

    Keahlian yang terkait AI muncul jarang dalam laporan. Selain Phyton, ada juga kemampuan machine learning sebanyak 31 ribu kali dan AI sendiri 25 ribu iklan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Pangkas VOA, 500 Lebih Pegawai Terkena PHK

    Trump Pangkas VOA, 500 Lebih Pegawai Terkena PHK

    Jakarta –

    Lebih dari 500 pegawai di lembaga penyiaran internasional Amerika Serikat yang membawahi Voice of America (VOA) dan media lain dengan dana pemerintah akan terkena pemutusan kerja. Hal ini diumumkan langsung oleh pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kari Lake, penjabat CEO United States Agency for Global Media (USAGM), pada Sabtu (30/8) menyampaikan lewat media sosial X bahwa lembaga tersebut sedang melakukan pengurangan pegawai tetap berskala besar.

    “USAGM telah memulai apa yang dikenal sebagai reduction in force (RIF) terhadap sejumlah besar pegawai federal penuh waktu,” tulis Lake dalam pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025. “Saya berencana melanjutkan langkah-langkah tambahan dalam beberapa bulan ke depan untuk memperbaiki lembaga yang sangat bermasalah ini, sekaligus memastikan suara Amerika tetap terdengar di luar negeri di tempat yang paling penting.”

    Langkah ini dilakukan meski seorang hakim federal sebelumnya memutuskan bahwa Lake tidak bisa memecat Michael Abramowitz dari posisi direktur VOA, karena pemecatan itu dianggap jelas bertentangan dengan hukum.

    Hakim Distrik AS Royce Lamberth juga memutuskan bahwa pemerintahan Trump belum menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pengadilan untuk mengembalikan operasi VOA seperti semula. Pada Senin, hakim memberi “satu kesempatan terakhir, sebelum sidang penghinaan pengadilan” untuk mematuhi aturan, dan memerintahkan Lake hadir dalam pemeriksaan hukum paling lambat 15 September.

    Sekelompok pegawai lembaga yang menggugat rencana pembubaran VOA mengecam langkah terbaru Lake. “Kami menganggap serangan Lake terhadap lembaga ini sangat menjijikkan,” kata mereka dalam pernyataan. “Kami menantikan pemeriksaannya nanti untuk mengetahui apakah rencananya membongkar VOA benar-benar melalui proses ketat yang diwajibkan Kongres.”

    Pemerintahan Trump mengincar media

    Sejak Januari, ketika Trump kembali menjabat, ia langsung memerintahkan pemangkasan besar-besaran. Dana federal untuk Voice of America ditarik, dan operasionalnya dipangkas sampai batas minimum yang masih diperbolehkan Kongres.

    VOA dan jaringan penyiaran lain di bawah USAGM sendiri sudah ada sejak era Perang Dingin. Mereka menjadi alat bagi pemerintah AS untuk memperluas pengaruh sekaligus menentang otoritarianisme di berbagai belahan dunia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Jurnalis VOA Gugat Trump gegara Penutupan Kantor Berita” di sini:

    (ita/ita)

  • Pasar Mobil Lesu, Segini Jumlah PHK di Industri Komponen

    Pasar Mobil Lesu, Segini Jumlah PHK di Industri Komponen

    Jakarta –

    Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri komponen kendaraan mulai terjadi sejak tahun 2024. Hal ini disebabkan pasar mobil yang mengalami penyusutan.

    Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), menyebut besaran PHK mulai dari 3 sampai 24 persen dari total pekerja perusahaan. Saat ini GIIAM beranggotakan 250 perusahaan komponen berskala kecil hingga berstatus industri semi padat karya.

    “Berdasarkan informasi anggota, pengurangan karyawan sebenarnya mulai terjadi di pertengahan 2024. Berdasarkan info per Juli kemarin pengurangan karyawan bervariasi 3-23 persen tergantung dari jenis perusahaan masing-masing,” kata Rachmat dikutip dari CNN Indonesia.

    Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gaikindo, jumlah kendaraan yang sudah terdistribusi sebanyak 435.390 unit sepanjang Januari-Juli 2025, capaian itu menyusut 10,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Isu lain yang disoroti ialah mobil listrik impor. Tanpa komponen lokal, mobil tersebut bisa menekan industri komponen lokal. Ditambah lagi meningkatnya impor truk CBU untuk kebutuhan pertambangan turut menekan pasar.

    “Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa ekspor mengurangi karyawannya,” ucap dia.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan dampak penurunan penjualan ini sudah terasa pada rantai pemasok.

    “Kami mendapat banyak pertanyaan, walaupun ini bukan lingkupnya Gaikindo, karena komponen,” kata Kukuh.

    “Perusahaan mengeluhkan, Pak kalau terus-terusan volume-nya seperti ini, kita berat. Karena supply semakin menurun,” katanya.

    “Saya belum mengkonfirmasi angkanya, ada perusahaan yang mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, karena volume penjual turun dalam negeri, supply mereka juga menurun,” terang dia lagi.

    (riar/rgr)

  • Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut video TikTok yang mengklaim rakyat terkena peluru nyasar saat demo DPR adalah hoax. Hal ini ditegaskan Komdigi dalam siaran berita di laman komdigi.go.id fdengan judul ‘[HOAKS] Warga Terkena Peluru Nyasar Saat Demo Buruh di DPR’.

    “Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya warga yang terkena peluru nyasar saat Demo Buruh di kawasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 28 Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax,” tulis Komdigi.

    Sebelumnya, ditulis oleh detikcom, sebanyak 4.969 personel gabungan telah ditugaskan untuk mengamankan demo buruh di Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, aparat tidak membawa atau menggunakan senjata api (senpi) saat mengawal demo buruh.

    Polisi menegaskan, pengawalan aksi demonstrasi dilakukan dengan mengedepankan sisi humanis, preventif, dan imbauan.

    Pada 28 Agustus silam, telah terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Aksi ini membawa pesan dan tuntutan penting untuk pemerintah.

    Di depan kompleks parlemen, Jakarta, aksi awalnya digelar oleh buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB). Aksi membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh mminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan tuntutan lain.

    (ask/ask)

  • Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah melemah pagi ini. Di tengah gejolak yang terjadi di Tanah Air, rupiah menguat ke level Rp 16.400-an per dolar AS pada Senin (1/9).

    Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Negeri Paman Sam melemah ke Rp 16.468. Nilai tukar dolar AS melemah 31,5 poin atau sekitar 0,19% pukul 09.15 WIB.

    Saat pembukaan, dolar AS sudah melemah di level Rp 16.475. Diperkirakan pergerakan dolar AS hari ini di antara Rp 16.470-Rp 16.479.

    Kemudian, berdasarkan data Reuters, pada pembukaan perdagangan, nilai tukar dolar AS menguat pada level Rp 16.449.

    Kemudian pergerakan kini melemah 2,7 poin atau 0,02% ke level Rp 16.446. Sepanjang hari ini, rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp Rp 16.446-16.485.

    Untuk diketahui, gelombang demonstrasi pecah pada beberapa titik di Jakarta selama beberapa ini. Aksi makin panas terjadi usai insiden meninggalnya seorang mitra ojek online (ojol) yang dilindas mobil rantis milik Mako Brimob.

    Kericuhan terus terjadi hingga membuat sejumlah fasilitas transportasi umum mulai dari Halte Transjakarta dan MRT hangus terbakar. Keadaan juga semakin tegang dengan aksi penjarahan yang dilakukan kepada sejumlah rumah pejabat negara atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Gelombang demonstrasi mulanya muncul sebagai protes terhadap kebijakan tunjangan anggota DPR. Kalangan buruh juga sempat melakukan aksi dengan membawa beberapa tuntutan mulai dari kenaikan upah minimum hingga menuntut janji Presiden untuk membuat Satgas PHK.

    (ada/fdl)

  • Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Daftar Isi

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul unggahan tuntutan rakyat di media sosial baru-baru ini menyusul serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota dan juga secara online. Unggahan itu diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan serangkaian tuntutan dengan deadline 5 September 2025 serta 31 Agustus 2026.

    Pada Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum partai politik memberikan sejumlah keterangan termasuk terkait larangan anggota DPR untuk berkunjung ke luar negeri dan mencabut besaran tunjangan anggota DPR. Selain itu juga meminta proses pemeriksaan kepada aparat yang melanggar dan menyebabkan korban jiwa dilakukan secara transparan.

    Pernyataan itu ramai ditanggapi oleh banyak pengguna media sosial. Termasuk di kolom komentar unggahan terkait kegiatan yang sama di akun Prabowo.

    Beberapa pengguna menyuarakan tuntutan mereka usai pidato tersebut. Salah satunya menyinggung tak ada permintaan maaf dalam keterangan tersebut.

    Selain itu juga ada yang mendesak mencabut pendapatan pensiun DPR seumur hidup. Mereka juga menilai sejumlah tuntutan rakyat tidak didengar dan minta untuk dipertimbangkan.

    “Tuntutan 17+8” juga beredar di media sosial X. Banyak pengguna langsung me-mention akun Prabowo serta DPR untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

    Salah satu unggahan terlihat dalam akun Instagram youtuber Jerome Polin. Dalam postingan disebutkan masyarakat menunggu dan meminta dibuktikan jika suara rakyat didengar.

    Masyarakat juga diminta berfokus pada poin tuntutan dan mengawal serta memperjuangkannya. Selain itu diminta tidak terpecah fokusnya oleh narasi lain.

    Dalam unggahan disebutkan semuanya adalah hasil rangkuman sejumlah tuntutan yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Berikut daftar tuntutan tersebut yang dilihat CNBC Indonesia pada Senin (1/9/2025):

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:

    Tugas Presiden Prabowo

    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

    Tugas Ketua Umum Partai Politik

    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

    Tugas Kepolisian Republik Indonesia

    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:

    Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

    Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

    Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

    DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

    Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]