Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Jakarta –

    Ratu Belanda Maxima melangsungkan kunjungan ke Indonesia selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Dalam kunjungan ini dirinya bicara mengenai pentingnya kesehatan finansial (financial health) bagi masyarakat dunia.

    Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator penting dalam melihat apakah seseorang berhasil masuk dalam kategori sehat secara finansial atau belum. Sebut saja ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan (inklusivitas), kemampuan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, memiliki rencana keuangan jangka panjang.

    Lebih dari itu, indikator lain apakah seseorang sudah sehat secara finansial jika sudah memiliki daya tahan yang cukup saat menghadapi tantangan keuangan. Sebut saja jika sewaktu-waktu, tanpa terduga, yang bersangkutan terkena PHK atau keadaan darurat lain yang membutuhkan banyak biaya, ia dapat bertahan dari kondisi tersebut.

    Secara khusus terkait indikator ketahanan ini, Maxima mengatakan saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum percaya diri dapat bertahan jika menghadapi kondisi-kondisi tak tertunda tadi tanpa harus berutang dengan orang lain. Menunjukkan kerentanan ekonomi yang perlu jadi perhatian.

    “Di Indonesia, kita tahu bahwa 82% orang mengatakan jika mereka mengalami guncangan, mereka merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Mereka perlu meminjam dari keluarga, teman, atau mungkin pemberi pinjaman uang,” kata Maxima dalam konferensi pers di Rumah Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya hanya 12% warga Indonesia yang memiliki cukup dana atau tabungan untuk menghadapi guncangan tak terduga. Namun masalah kesehatan finansial ini turut dirasakan warga negara Belanda dan banyak negara lain di dunia.

    “Kesehatan finansial merupakan isu di Indonesia, di Belanda juga. 22% penduduk Belanda tidak sehat secara finansial, dan 25% di antaranya rentan secara finansial. Artinya mereka hanya satu langkah untuk mengalami masalah. Di Amerika, hanya 41% penduduknya yang dianggap sehat secara finansial. Jadi, ini merupakan isu yang terus berkembang di banyak tempat,” terangnya.

    Menurut Maxima, untuk mengatasi masalah ini pendekatan personal untuk masing-masing individu menjadi sangat penting, bagaimana meningkatkan kemampuan setiap orang untuk bisa mengelola dengan baik pemasukan dan pengeluarannya masing-masing.

    Sebab masalah kesehatan finansial akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu. Bukan terkait besaran biaya hidup atau upah minimal di suatu wilayah, tapi lebih kepada bagaimana mereka dapat hidup nyaman dengan memanfaatkan segala yang mereka punya.

    “Masalahnya adalah bagaimana membantu orang untuk membuat anggaran yang lebih baik dan membangunnya ke dalam sistem Anda pribadi, untuk bisa mengawasi semua yang Anda miliki,” jelasnya.

    “Bisa melihat batas kredit yang baik, berapa banyak kredit (cicilan) yang bisa ditangani, dan bagaimana cara Anda tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak utang, sehingga itu sebenarnya akan mengambil begitu banyak gaji Anda untuk benar-benar membayarnya kembali,” pungkas Maxima.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sambut Ratu Maxima di Istana Merdeka”

    (igo/fdl)

  • HP Akan PHK 6.000 Karyawan Gara-gara AI

    HP Akan PHK 6.000 Karyawan Gara-gara AI

    Jakarta –

    HP akan memutus hubungan kerja ribuan karyawan di seluruh dunia dalam tiga tahun ke depan. Produsen laptop dan printer terkemuka ini akan mengadopsi AI untuk mempercepat pengembangan produk.

    Dalam conference call dengan media, HP mengatakan mereka akan memangkas antara 4.000 dan 6.000 karyawan sampai akhir Oktober 2028. Saat ini HP memiliki 56.000 karyawan di seluruh dunia, yang artinya sekitar 10% karyawan HP akan terkena PHK.

    “Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif,” kata CEO HP Enrique Lores dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/11/2025).

    Lores menambahkan tim yang akan kena dampak PHK paling besar adalah pengembangan produk, operasi internal, dan customer support. PHK ini akan membantu HP berhemat hingga USD 1 miliar per tahun hingga tahun 2028, tapi akan menelan biaya sebesar USD 650 juta.

    “Ke depannya, kami melihat peluang signifikan untuk mengadopsi AI ke dalam HP guna mempercepat inovasi produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendongkrak produktivitas,” ujar Lores.

    Tiga tahun yang lalu, HP mengumumkan program efisiensi lain yang juga bertujuan memangkas 4.000 hingga 6.000 karyawan. Saat itu, HP mempekerjakan sekitar 61.000 karyawan. HP mengatakan bahwa rencana tersebut membantu perusahaan melakukan penghematan kotor sebesar USD 2,2 miliar.

    HP menambah panjang daftar perusahaan yang melakukan PHK dengan menggunakan adopsi AI sebagai alasannya. Pada Oktober lalu, Salesforce mengumumkan akan memangkas 4.000 karyawan customer support yang akan digantikan dengan AI.

    Pada bulan Januari, Meta mengumumkan rencana untuk memangkas 5% total tenaga kerjanya untuk merampingkan operasi perusahaan dan membangun bisnis AI-nya. Bulan lalu, Amazon mengumumkan akan memangkas 14.000 orang untuk fokus ke beberapa proyek, termasuk AI.

    Menurut analisis dari Challenger, Gray & Christmas, karyawan perusahaan teknologi yang terdampak PHK sejak awal tahun 2025 mencapai 141.159 orang, naik 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Namun beberapa pakar mempertanyakan apakah AI benar-benar menjadi penyebab PHK di sejumlah perusahaan, atau apakah perusahaan menggunakan teknologi yang sedang populer ini sebagai kambing hitam.

    Peter Capelli, profesor manajemen dan direktur Center for Human Resources di The Wharton School mengatakan bukti bahwa AI memangkas lapangan kerja tidak begitu besar, dan menggunakan AI untuk menggantikan pekerja manusia sangat rumit dan memakan waktu.

    (vmp/vmp)

  • Harga Emas Dunia Makin Berkilau, Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed jadi Pemicu

    Harga Emas Dunia Makin Berkilau, Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed jadi Pemicu

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas dunia menguat dan mendekati level tertinggi lebih dari satu minggu pada perdagangan Rabu, 26 November 2025 waktu setempat. Kenaikan harga emas terjadi setelah  harapan the Federal Reserve (the Fed) akan memangkas suku bunga bulan depan membuat emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil tetap menjadi aset favorit.

    Mengutip CNBC, Kamis (27/11/2025), harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi USD 4.162,90 per ounce pada pukul 15.00 ET, setelah mencapai level tertinggi sejak 14 November pada awal sesi perdagangan. Harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember naik 0,5% menjadi USD 4.160,10 per ounce.

    “Fokus telah bergeser dari dolar AS ke arah penurunan suku bunga pada Desember,” ujar Analis Marex, Edward Meir.

    Ia mencatat, emas menguat meski indeks dolar AS stabil.

    Spekulasi penurunan suku bunga “sedikit membantu emas, begitu pula pembicaraan mungkin akan segera mencalonkan ketua Fed dan kandidat terdepan adalah Kevin Hassett dari Komite Penasihat Ekonomi presiden.”

    Hassett, seperti Presiden AS Donald Trump, telah mengatakan suku bunga seharusnya lebih rendah daripada saat Ketua Fed Jerome Powell menjabat. Emas, aset non-imbal hasil yang berkembang pesat di lingkungan suku bunga rendah, menerima dorongan tambahan dari berita ini.

    Para pedagang melihat peluang 83% penurunan suku bunga Fed bulan depan, dibandingkan dengan 30% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch.

    Sementara itu, jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran turun minggu lalu, menunjukkan PHK yang masih rendah, meskipun pasar tenaga kerja sedang berjuang untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi mereka yang menganggur di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih ada.

     

     

  • Laporan The Fed: Ekonomi AS Mandek, Hanya Orang Kaya yang Pesta Pora

    Laporan The Fed: Ekonomi AS Mandek, Hanya Orang Kaya yang Pesta Pora

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed melaporkan bahwa perekonomian AS nyaris tidak bergerak dan belanja konsumen kembali turun, kecuali pada kelompok berpendapatan tinggi.

    Menurut laporan survei The Fed terhadap pelaku usaha yang dinamakan Beige Book, kondisi lapangan kerja sedikit menurun dan harga naik secara moderat.

    “Prospek secara umum tidak banyak berubah. Sejumlah kontak mencatat meningkatnya risiko perlambatan aktivitas dalam beberapa bulan mendatang, sementara beberapa produsen justru menunjukkan optimisme,” tulis The Fed dalam laporan itu, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/1/2025).

    Sejumlah distrik, termasuk New York, Atlanta, dan Minneapolis, melaporkan bahwa belanja konsumen berpendapatan tinggi masih tangguh. Namun, pengeluaran rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah terus melemah.

    “Pelanggan berpendapatan tinggi tidak terlalu terpengaruh, tetapi ‘pelanggan di level menengah ke bawah mulai mengencangkan ikat pinggang’,” menurut laporan The Fed Minneapolis mengutip salah satu kontak.

    Para pembuat kebijakan moneter The Fed saat ini terbelah mengenai keputusan menahan atau menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember. Laporan ini memberikan amunisi bagi kedua kubu dalam perdebatan tersebut.

    Pembekuan Rekrutmen Tenaga Kerja di AS

    Meski terdapat peningkatan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK), lebih banyak distrik melaporkan bahwa perusahaan memilih strategi penghematan tenaga kerja seperti pembekuan rekrutmen dan tidak mengganti pegawai yang keluar, dibandingkan melakukan pemutusan hubungan kerja langsung.

    Terkait harga, tarif impor masih menjadi kekhawatiran, khususnya bagi sektor manufaktur dan ritel yang melaporkan tekanan biaya input yang meluas. Beberapa perusahaan menghadapi pengetatan margin atau tekanan keuangan akibat tarif, meskipun ada juga yang melaporkan harga turun karena permintaan melemah atau tarif ditunda/dikurangi.

    “Ke depan, pelaku usaha umumnya memperkirakan tekanan biaya tetap meningkat, tetapi rencana kenaikan harga dalam jangka pendek beragam,” tulis The Fed.

    Kenaikan upah dalam beberapa bulan terakhir secara umum sejalan dengan target inflasi The Fed, tetapi perusahaan di sektor manufaktur, konstruksi, dan layanan kesehatan masih mencatat tekanan upah yang “moderat”.

    Sebuah perusahaan jasa perekrutan di distrik Philadelphia menyatakan bahwa kebijakan imigrasi yang memperlambat masuknya tenaga kerja baru memaksa banyak manajer menaikkan upah demi bersaing mendapatkan pekerja.

    Dampak Government Shutdown AS

    Laporan tersebut sebagian besar disusun saat penutupan pemerintahan (government shutdown) AS, yang berakhir pada 12 November 2025. Beberapa peritel menyampaikan bahwa penutupan tersebut berdampak negatif terhadap konsumsi.

    Organisasi komunitas juga mencatat meningkatnya permintaan bantuan pangan akibat tertundanya penyaluran manfaat SNAP selama pemerintah tidak beroperasi.

    Minimnya data ekonomi resmi akibat penutupan pemerintah membuat laporan anekdotal ini mendapat perhatian lebih besar. The Fed tidak akan memiliki sebagian besar data ketenagakerjaan dan inflasi bulan Oktober dan November 2025 hingga setelah pertemuan Desember 2025.

    Keterbatasan data tersebut turut memperlebar perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai keputusan pemangkasan suku bunga bulan depan.

    Di pasar, ekspektasi untuk pertemuan Desember 2025 terus berfluktuasi antara pemangkasan dan penahanan suku bunga. Saat ini peluang pemangkasan diperkirakan sekitar 80% setelah dua pejabat The Fed yang biasanya sejalan dengan Ketua Jerome Powell memberi sinyal dukungan untuk memangkas suku bunga.

  • Pengusaha Minta Kelonggaran, Purbaya Kukuh Pangkas Kuota Domestik Kawasan Berikat

    Pengusaha Minta Kelonggaran, Purbaya Kukuh Pangkas Kuota Domestik Kawasan Berikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di Kawasan Berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran.

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal Kawasan Berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    “Ketika normal lagi malah harusnya nol [kuota domestik]. Kami baru turunkan ke 25% itu sudah cukup,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di Kawasan Berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya.

    “Biar bagaimanapun, Kawasan Berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya.

    Selain alasan persaingan usaha, Purbaya juga menyoroti maraknya kebocoran barang dari Kawasan Berikat ke pasar lokal secara ilegal.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan arus barang keluar dengan memodernisasi sistem teknologi informasi, termasuk penggunaan kecerdasan imitasi alias artificial itelligence/AI dalam pengawasan impor.

    “Katanya banyak bocor barang-barang dari situ. Jadi kita perkuat pengawasan. Sekarang kita taruh sistem IT yang lebih canggih, kita pakai AI,” tutup Purbaya.

    Sebelumnya, wacana penurunan kuota pasar dalam negeri industri di Kawasan Berikat disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama.

    Purnawirawan perwira TNI ini mengungkapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tengah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Dia meyakini aturan baru akan terbit sebelum pergantian bulan.

    “Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terealisasi,” ujar Djaka dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (25/11/2025).

    Wanti-wanti Pengusaha

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti dampak dari pemangkasan kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri dari sebelumnya 50% menjadi 25%. 

    Adapun, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat disebutkan bahwa kawasan tersebut menjadi fasilitas bagi industri pengolahan yang berbasis ekspor. Namun, beberapa tahun terakhir industri di kawasan tersebut diberikan kuota 50% produksi untuk dijual ke pasar domestik. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah terkait kebijakan pemangkasan kuota ini untuk menjaga level playing field antara industri di kawasan berikat dan industri non-KB. 

    “Namun, Kadin menilai bahwa pemangkasan kuota menjadi 25% perlu dilaksanakan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi setiap sektor industri,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025). 

    Sebab, Saleh menyebut, tak semua perusahaan di kawasan berikat tersebut mendapatkan permintaan ekspor yang stabil atau cukup besar untuk menyerap seluruh produksi di pabrikannya.

    Dia mencontohkan beberapa sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur masih menggunakan pasar domestik sebagai penyangga ketika permintaan ekspor melemah. 

    “Dalam situasi normal pun, kapasitas ekspor industri-industri ini tidak selalu dapat mencapai 100% output, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi global,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, menurut dia, kemampuan untuk mengekspor seluruh produksi sangat bergantung pada dinamika pasar dunia dan tidak semua pelaku industri siap untuk sepenuhnya mengandalkan ekspor.

    Senada, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mewanti-wanti rencana pemerintah untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%. 

    Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan kebijakan pemangkasan kuota domestik memang dapat mengembalikan marwah kawasan berikat sebagai fasilitas yang berorientasi ekspor. 

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa saat ini kondisi pasar ekspor mebel dan kerajinan sedang tidak normal dan belum menunjukkan lonjakan berarti di tengah perlambatan permintaan global. 

    Dalam catatannya, nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia tahun 2023 sekitar US$2,46 miliar, dan tahun 2024 US$2,59 miliar. Bahkan jika dibandingkan 2021, kinerja ekspor furnitur turun sekitar 20%—30% tergantung subsektor.

    “Tidak semua perusahaan di kawasan berikat siap mengalihkan 75% produksinya ke ekspor dalam waktu singkat,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025). 

    Terlebih, industri furnitur memiliki ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang sangat tinggi atau 53% ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia masih bergantung pada pasar AS, disusul Jepang dan beberapa negara Eropa. 

    Artinya, ketika pasar utama melemah atau terjadi gangguan tarif/non-tarif, pabrik sangat bergantung pada penjualan domestik untuk menjaga utilisasi dan menghindari PHK.

    Menurut Sobur, banyak anggota Himki di kawasan berikat yang struktur bisnisnya hybrid yaitu sebagian besar output untuk ekspor, tetapi tetap membutuhkan pasar domestik untuk proyek hotel, apartemen, retail modern, dan government procurement untuk menutup fluktuasi order luar negeri.

    “Kami mendukung penguatan orientasi ekspor Kawasan Berikat sebagai prinsip, tetapi meminta kebijakan yang sektoral dan bertahap, bukan pemotongan seragam dari 50% ke 25% dalam satu langkah untuk semua sektor,” jelasnya. 

  • Produsen Laptop HP Bakal PHK 6.000 Karyawan, Digantikan dengan AI

    Produsen Laptop HP Bakal PHK 6.000 Karyawan, Digantikan dengan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — HP Inc mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) global sebanyak 4.000 hingga 6.000 karyawan hingga tahun fiskal 2028. Saham HP sempat turun 5,5% dalam perdagangan setelah jam bursa usai pengumuman tersebut.

    Melansir laman Reuters pada Rabu (26/11/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk merampingkan operasional serta mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat pengembangan produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menggenjot produktivitas.

    Pengumuman tersebut disampaikan CEO HP, Enrique Lores, dalam sesi jumpa pers pada Selasa, 25 November 2025 waktu setempat. Dia mengatakan langkah efisiensi ini ditargetkan menghemat biaya operasional hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,6 triliun dalam tiga tahun ke depan.

    Lores menjelaskan tim yang menangani pengembangan produk, operasi internal, dan dukungan pelanggan akan menjadi bagian yang terdampak. 

    Pada Februari lalu, HP juga telah melakukan PHK tambahan terhadap 1.000–2.000 pegawai sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi sebelumnya.

    Sementara itu, permintaan perangkat PC berkemampuan AI terus meningkat dan telah berkontribusi lebih dari 30% terhadap total pengiriman produk HP pada kuartal yang berakhir 31 Oktober.

    HP turut menghadapi tekanan dari lonjakan harga chip memori global, yang dipicu tingginya permintaan pusat data seiring agresifnya investasi Big Tech di infrastruktur AI. Kenaikan harga chip DRAM dan NAND ini diperkirakan akan membebani biaya dan margin keuntungan produsen elektronik seperti HP, Dell, dan Acer.

    Lores mengatakan dampak kenaikan harga diperkirakan mulai terasa pada paruh kedua tahun fiskal 2026. Untuk memitigasi tekanan tersebut, HP menyiapkan sejumlah langkah, termasuk memilih pemasok dengan biaya lebih rendah, mengurangi konfigurasi memori, dan menyesuaikan harga produk.

    Dari sisi kinerja, pendapatan HP pada kuartal IV tercatat US$14,64 miliar atau sekitar Rp241,6 triliun, melampaui perkiraan analis sebesar US$14,48 miliar atau sekitar Rp238,9 triliun. Namun, perusahaan memproyeksikan laba per saham yang lebih rendah dari ekspektasi pasar, baik untuk kuartal pertama maupun proyeksi tahun fiskal 2026.

    Untuk tahun fiskal 2026, HP memprediksi laba per saham berada pada rentang US$2,90–US$3,20, atau sekitar Rp47.850–Rp52.800, di bawah perkiraan analis sebesar US$3,33 atau sekitar Rp54.945. 

    Proyeksi laba pada kuartal pertama juga diperkirakan berada di kisaran US$0,73–US$0,81, atau sekitar Rp12.045–Rp13.365, dengan titik tengah lebih rendah dibanding ekspektasi pasar sebesar US$0,79 atau sekitar Rp13.035 per saham.

  • 70.244 Pekerja Kena PHK, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan

    70.244 Pekerja Kena PHK, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat 70.244 orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memaparkan bahwa PHK memang masih banyak terjadi, terutama di sektor padat karya dalam beberapa waktu terakhir.

    “Bahwa di industri-industri seperti industri padat karya, garmen, tekstil, itu masih ada PHK. Namun, kita tidak mau berkutat hanya kepada itu,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Dia melanjutkan, yang lebih penting bagi dunia usaha saat ini adalah mengupayakan revitalisasi industri padat karya dan mendorong berbagai stimulus dari pemerintah.

    Shinta menekankan bahwa geliat sektor padat karya amat bergantung pada aspek permintaan. Menurutnya, stimulus dapat diberikan pemerintah ketika permintaan menurun, baik dari luar negeri berupa permintaan ekspor maupun dari dalam negeri berupa daya beli masyarakat.

    “Ini berarti kan harus dibantu, di-boost dari segi daya belinya untuk pasar domestik,” ujarnya.

    Selain itu, Shinta berujar terkait adanya faktor lain seperti impor ilegal yang dinilai menggerus permintaan yang ada. Terkait hal ini, dia menekankan pentingnya peran pengusaha dalam menjaga keberlanjutan pasar.

    Menurutnya, upaya pengusaha telah mencakup peningkatan teknologi sebuah perusahaan, hingga upskilling dan reskilling bagi para pekerjanya. Namun, dia menekankan bahwa dunia usaha juga mesti menjaga efektivitas dari sisi suplai, utamanya terkait biaya logistik, biaya kerja, dan biaya industri.

    “Jadi, kita harus lihat dari dua sisi, dari supply dan dari demand. Kita mesti efektif juga dari segi supply-nya dengan kondisi seperti ini. Itulah caranya agar kita bisa mengurangi, jangan sampai ada pengangguran,” tutur Shinta.

    Adapun, Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK sebanyak 70.244 orang sepanjang Januari–Oktober 2025. Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 22,29% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian keterangan data tersebut yang dikutip pada Selasa (25/11/2025).

    Menilik perinciannya, Provinsi Jawa Barat melaporkan total tenaga kerja dirumahkan sebanyak 15.657 orang sepanjang sepuluh bulan 2025. Jawa Tengah bertengger di posisi kedua PHK terbanyak dengan jumlah 13.545 orang, disusul Banten dengan 6.863 pekerja, DKI Jakarta sebanyak 5.149 pekerja, dan Jawa Timur sebanyak 4.142 pekerja.

  • INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

    “Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja,” kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

    “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

    INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

    “Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

    Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

    Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

    Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHK Paling Banyak di Jawa Barat, 15 Ribu Orang Jadi Korban!

    PHK Paling Banyak di Jawa Barat, 15 Ribu Orang Jadi Korban!

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Oktober 2025. Berdasarkan situs Satudata Kemnaker, angka PHK pada periode tersebut tembus 70.244 orang.

    Sejumlah daerah berkontribusi terhadap jumlah PHK yang terjadi periode Januari-Oktober 2025. Provinsi Jawa Barat masih menjadi penyumbang terbesar dengan angka PHK mencapai 15.657 atau mencakup 22,29% dari total PHK.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 22,29 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis situs Satudata Kemnaker, Senin (24/11/2025).

    Jawa Barat memang menjadi penyumbang PHK terbanyak dalam beberapa bulan terakhir, misalnya pada periode Januari-September, Januari-Agustus, dan Januari-Juli. Sementara itu, kontributor terbanyak PHK periode Januari-Juni dan Januari-Mei adalah Jawa Tengah.

    Untuk periode Januari-Oktober 2025, Jawa Tengah ada di posisi ke-2 dengan jumlah PHK 13.545 orang. Posisi ke-3 ada Provinsi Banten dengan jumlah PHK 6.863 orang, lalu DKI Jakarta sebanyak 5.149 orang.

    Berikut 5 besar provinsi dengan jumlah PHK terbanyak periode Januari-Oktober 2025:

    1. Jawa Barat: 15.657 orang kena PHK
    2. Jawa Tengah: 13.545 orang kena PHK
    3. Banten: 6.863 orang kena PHK
    4. DKI Jakarta: 5.149 orang kena PHK
    5. Jawa Timur: 4.142 orang kena PHK

    (ily/kil)

  • 70.244 Orang Kena PHK hingga Oktober 2025, Lebih Banyak dari Tahun Lalu

    70.244 Orang Kena PHK hingga Oktober 2025, Lebih Banyak dari Tahun Lalu

    Jakarta –

    Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data terbaru jumlah PHK untuk bulan Oktober.

    Berdasarkan catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, jumlah orang yang terkena PHK tembus 70.244. Jumlah tersebut merupakan pegawai yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

    “Pada periode Januari s.d. Oktober 2025 terdapat 70.244 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP,” tulis situs Satudata Kemnaker, dilihat detikcom Senin (24/11/2025).

    Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode Januari-Oktober 2024 yang sebanyak 63.947 orang, atau lebih tinggi 6.297.

    Lalu, PHK periode Januari-Oktober 2025 naik dibanding PHK periode Januari-September 2025 yang sebanyak 69.064 orang. Artinya ada peningkatan PHK sebanyak 1.180 orang dalam periode satu bulan.

    “Pada periode Januari s.d September 2025 terdapat 69.064 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP,” terang Kemnaker.

    Kemudian jika dibandingkan periode Januari -Agustus 2025, ada peningkatan PHK sebanyak 4.593 orang. Kemnaker mencatat jumlah PHK periode Januari-Agustus 2025 sebanyak 65.651 orang.

    (ily/kil)