Kasus: PHK

  • IHSG menguat di tengah pelemahan bursa kawasan Asia

    IHSG menguat di tengah pelemahan bursa kawasan Asia

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi bergerak menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG dibuka menguat 12,14 poin atau 0,14 persen ke posisi 8.652,34. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,10 poin atau 0,01 persen ke posisi 853,84.

    “Secara keseluruhan, kombinasi sentimen domestik dan global memberikan peluang bagi IHSG, bergerak positif pada akhir pekan ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan data cadangan devisa dan uang primer (M0) periode November 2025 dari Bank Indonesia (BI), sebagai indikator penting ketahanan likuiditas dan stabilitas eksternal jelang akhir tahun.

    Sentimen jangka menengah turut diperkuat oleh proyeksi optimistis JP Morgan, yang memperkirakan IHSG berpotensi mencapai level 10.000 pada 2026.

    Prospek ini didukung oleh ekspektasi peningkatan belanja pemerintah melalui fiskal dan Danantara, perbaikan konsumsi domestik, pelonggaran suku bunga BI hingga 50 basis poin (bps), serta potensi meningkatnya arus dana institusi ke pasar saham Indonesia.

    Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati laporan PHK dari Challenger yang menunjukkan pemangkasan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh 1 juta sepanjang 2025, serta data ADP yang melemah yang menandakan pasar tenaga kerja mulai melunak.

    Kondisi itu membuat peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed sebesar 25 bps pada 10 Desember 2025 melonjak menjadi 87 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2025

    KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat Megapolitan 4 Desember 2025

    KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wena menjelaskan alasan menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Andi menyebut Listyo memiliki rekam jejak panjang dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan
    buruh
    .
    “Sebetulnya persahabatan saya dengan Pak Kapolri sudah sangat panjang sebelum beliau jadi Jenderal, dan perhatian beliau terhadap masalah buruh itu memang sangat luar biasa, bukan hanya pada saat Kapolri,” ucap Andi Gani saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Andi mengatakan Listyo pernah ikut membantu dalam beberapa isu penting terkait buruh, termasuk saat pembahasan Omnibus Law.
    Menurutnya, beberapa hal yang dilakukan Listyo tidak bisa diceritakan ke publik, namun sangat berarti bagi para pekerja.
    “Ada beberapa langkah strategis beliau untuk membantu buruh yang tidak dapat saya ceritakan,” lanjut dia.
    Selain itu, Polri juga membantu menyalurkan pekerja yang terkena PHK.
    “Pak Kapolri, membantu perjuangan buruh. Karena itulah, sepakat para pimpinan federasi resmi melantik beliau untuk menjadi Ketua
    Dewan Penasihat

    KSPSI
    ,” ungkap Andi.
    Andi menegaskan jabatan ini bukan karena Listyo seorang jenderal dan berada di posisi Kapolri.
    Pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi Listyo.
    “Lalu penyaluran tenaga kerja ter-PHK juga beliau lakukan. Karena itu kita mengangkat,” ungkap Andi.
    Adapun penunjukan Listyo diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani, Rabu.
    Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Listyo Sigit diangkat jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI

    Kapolri Listyo Sigit diangkat jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Dengan begitu, ujarnya, pesan yang disuarakan buruh selama ini bisa tersampaikan dan tidak timbul distorsi iklim perusahaan.

    “Kenyamanan perusahaan tetap terjaga. Itu yang tentunya terus kita dorong,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sigit juga mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri bisa bekerja lebih maksimal dalam menyelesaikan sengketa industrial yang terjadi antara buruh dan pengusaha.

    “Ini semua untuk menjaga agar keadilan tetap terjaga,” ujarnya.

    Selain itu, ia memastikan akan mencari solusi bagi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar bisa mendapatkan kesempatan melalui lapangan pekerjaan baru.

    “Tentunya saya dan seluruh anggota jajaran akan selalu siap untuk menjadi fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan buruh, pengusaha, maupun pemerintah sebagai semua yang diperjuangkan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gena Nena Wea mengatakan bahwa Listyo Sigit merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan buruh.

    “Ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk perjuangan buruh karena beliau bukan hanya saat ini, ada beberapa hal yang beliau dorong. Bahkan, jauh sebelum jadi Kapolri, beliau sudah bersama kami berjuang untuk buruh,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI sebagai pribadi, bukan sebagai Kapolri.

    “Kalaupun beliau pensiun nanti, pada saatnya nanti beliau akan tetap menjadi Ketua Dewan Penasihat,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jenis Mobil yang Diusulkan Dapat Insentif biar Harganya Lebih Murah

    Jenis Mobil yang Diusulkan Dapat Insentif biar Harganya Lebih Murah

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif masih butuh suntikan insentif. Sebab, kondisi saat ini industri otomotif sedang tidak baik-baik saja. Jika tidak diselamatkan, dikhawatirkan dampaknya bisa sampai PHK di industri ini.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem industrinya dari hulu-hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23%. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Kemenperin menegaskan, insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    “Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan tertulis.

    Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    Adapun jenis mobil yang diusulkan mendapatkan insentif adalah mobil di segmen menengah-bawah. Selain itu, mobil produksi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi juga diutamakan.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.,” ungkap Febri.

    (rgr/dry)

  • Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Jakarta

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada insentif untuk industri otomotif tahun depan. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bilang industri otomotif perlu diselamatkan karena kondisinya sedang terpuruk.

    Airlangga menilai, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut baru-baru ini.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Dikutip Antara, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026. Namun, Kemenko Perekonomian membuka ruang untuk pembahasan jika ada usulan baru.

    “Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor,” kata Haryo.

    Haryo juga menilai, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.

    “Kami berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” ujar Haryo.

    Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen, sementara pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.

    “Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif,” sebutnya.

    Insentif buat Selamatkan Industri Otomotif

    Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif untuk memperkuat ekosistem industrinya dari hulu ke hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, memang penjualan mobil listrik meningkat signifikan. Namun kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari mobil listrik impor. Dari total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, 73 persennya merupakan kendaraan EV impor yang nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain. Sementara segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan, bahkan jauh di bawah jumlah produksi tahunan kendaraan pada segmen tersebut.

    “Jadi, keliru jika kita menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu. Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” ujar Febri dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Selain itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat-tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

    “Banyaknya pameran otomotif diberbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK. Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri.

    Kondisi Industri Otomotif

    Saat ini, industri otomotif mengalami penurunan penjualan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23%. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.,” ungkapnya.

    Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen. “Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

    (rgr/dry)

  • Industri Otomotif Berdarah-darah, Dampaknya Ngeri kalau Tak Diselamatkan

    Industri Otomotif Berdarah-darah, Dampaknya Ngeri kalau Tak Diselamatkan

    Jakarta

    Industri otomotif sedang tidak baik-baik saja. Diharapkan pemerintah dapat membantu keberlangsungan industri yang jadi penyumbang perekonomian negara ini.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem industrinya dari hulu sampai hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) juga menunjukkan produksi kendaraan mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23 persen. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Kemenperin menegaskan, insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    “Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/12/2025).

    Industri otomotif yang kondisinya sedang berdarah-darah perlu diselamatkan. Jika tidak, pelemahan pasar otomotif ini dampaknya tidak main-main. Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.

    “Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

    Febri mengatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN,” ungkapnya.

    Sementara itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat atau tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

    “Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK. Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri.

    (rgr/dry)

  • 82% Pekerja Rentan PHK, Kekhawatiran Makin Meluas

    82% Pekerja Rentan PHK, Kekhawatiran Makin Meluas

    Policy & Society Research Director Populix, Vivi Zabkie, menyebut mayoritas pekerja menilai proses PHK masih tidak manusiawi karena dianggap belum transparan dan adil. Menurutnya, banyak perusahaan belum mempertimbangkan kondisi pekerja, kinerja, kontribusi, dan masa kerja sebelum mengambil keputusan.

    Ia menambahkan, 82 persen pekerja merasa rentan terhadap risiko PHK, memperlihatkan lemahnya dukungan manajemen dalam menjaga stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan karyawan. Kondisi ini membuat kekhawatiran kian meluas, bahkan bagi pekerja yang belum terdampak.

    Studi Populix dan KitaLulus juga menemukan adanya mismatch persepsi antara pekerja dan praktisi HR terkait berbagai aspek PHK, mulai dari kepatuhan pada UU Ketenagakerjaan, alasan PHK, proses yang dianggap kurang manusiawi, hingga minimnya dukungan pasca-PHK.

    Plt. Direktur PPHI Kementerian Ketenagakerjaan, Imelda Savitri, ikut menyoroti tingginya kasus perselisihan industrial.

    “Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencatat per 31 Oktober 2025, jumlah perselisihan hubungan industrial secara nasional mencapai 2.684 kasus…”

     

  • Ironi Industri Kelapa RI: Banjir Ekspor ke China, Pasar Domestik Merana

    Ironi Industri Kelapa RI: Banjir Ekspor ke China, Pasar Domestik Merana

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut ekspor kelapa bulat dan kopra Indonesia meningkat tajam ke China, yang membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

    Imbasnya, banyak pabrik hanya beroperasi di kapasitas minim dan sebagian harus melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK).

    Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyebut tren ekspor kelapa bulat dan kopra selama 2–3 tahun terakhir meningkat signifikan.

    “Tren ekspor kelapa khususnya kelapa bulat dan kopra menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun kuantitasnya karena ada kenaikan permintaan global di tengah supply terbatas,” kata Eliza, Jumat (28/11/2025).

    Eliza mengungkap, lonjakan ekspor kelapa ini lebih banyak dipicu kenaikan harga internasional daripada peningkatan produksi domestik.

    “Karena harga ekspor lebih menarik, banyak yang memilih ekspor ketimbang pemenuhan dalam negeri. Makanya harga di dalam negeri melonjak,” ungkapnya.

    Core mencatat, pada 2024, volume ekspor kelapa bulat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Permintaan terbesar berasal dari China, terutama untuk kelapa butiran (whole coconut) dan kelapa muda, yang dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman seperti coconut water dan olahan kelapa lainnya.

    Kondisi ini, sambung dia, mendorong produsen China mengalihkan sebagian kebutuhan bahan baku dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

    Alhasil, Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga dengan tujuan ekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting saja kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ujarnya.

    Hal yang sama juga terjadi di Vietnam yang mengalami kenaikan harga kelapa domestik imbas peningkatan permintaan global. Di sisi lain, pasokan menurun akibat perubahan cuaca.

    Lebih lanjut, Eliza menuturkan sulitnya mendapatkan bahan baku kelapa ini membuat kapasitas produksi industri domestik tidak berjalan secara optimal.

    Dia menyebut beberapa perusahaan harus melakukan PHK, sementara sebagian industri hanya beroperasi di sekitar 33% dari kapasitas totalnya.

    “Industri kesulitan bahan baku, kapasitas idle-nya masih besar. Beberapa pabrik bahkan harus PHK pekerjanya,” ujarnya.

    Eliza mengungkap keterbatasan pasokan juga disebabkan oleh produksi di tingkat petani skala kecil. Sebab, mayoritas kebun kelapa dikelola secara tradisional dengan teknik konvensional, minim pupuk, dan terbatas teknologi.

    Dia menuturkan, sebagian besar petani belum menerapkan Good Agricultural Practice (GAP), sehingga produktivitas tetap stagnan. Di samping itu, lanjutnya, cuaca ekstrim seperti El Nino juga berpotensi menurunkan hasil panen.

    Untuk itu, Eliza menilai perlu adanya disinsentif bagi eksportir kelapa bulat dengan meningkatkan bea keluar agar mendorong penjualan ke industri dalam negeri, menjaga kontinuitas bahan baku, dan menambah pendapatan negara.

    “Jika tidak segera diterapkan kebijakan yang seperti itu, maka sampai kapanpun hilirisasi di dalam negeri akan menjadi angan-angan,” imbuhnya.

    Terlebih, kata dia, hilirisasi kelapa di Indonesia juga masih terbatas. Hal ini terbukti dari Indonesia yang masih mengekspor dalam bentuk kelapa bulat. “Atau jika diolah pun baru diparut atau dikeringkan, belum banyak mengekspor produk turunan lain,” lanjutnya.

    Pada 2024, Core mencatat Filipina mengekspor 986.000 ton minyak kelapa mentah, sementara Indonesia hanya 333.000 ton.

    Di sisi lain, Untuk produk turunan seperti kopra, Malaysia menempati posisi teratas, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-7, meski banyak mengimpor kelapa dari Indonesia.

    Lebih lanjut, dia memaparkan permasalahan lain adalah ketiadaan data valid terkait produksi dan kebutuhan kelapa domestik.

    Menurutnya, lebih dari 90% kelapa ditanam petani skala kecil, sehingga sulit mengetahui potensi produksi per wilayah, kebutuhan industri, dan sisa untuk ekspor.

    Imbasnya, ketika harga ekspor tinggi, produsen lebih terdorong mengekspor ketimbang memasok industri domestik.

    Selain itu, sambung dia, produktivitas kelapa juga relatif stagnan dan belum mencapai titik optimal lantaran komoditas ini mayoritas dikelola petani skala kecil.

    “Belum banyak perusahaan perkebunan kelapa, sehingga kelapa ini ditanam dan dikelola secara tradisional sebagai tanaman liar numbuh dengan sendirinya. Tidak seperti perkebunan kelapa sawit yang memang lahannya disediakan khusus untuk kelapa,” pungkasnya.

  • Anita Dewi Dipecat Setelah Kasus Tumbler Hilang di KRL Viral

    Anita Dewi Dipecat Setelah Kasus Tumbler Hilang di KRL Viral

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus hilangnya tumbler Tuku milik penumpang KRL, Anita Dewi, yang sempat viral dan memicu gelombang kritik publik akhirnya berbuntut panjang. PT Daidan Utama, perusahaan tempat Anita bekerja, mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari posisinya imbas polemik tersebut.

    Pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK) itu disampaikan melalui akun Instagram resmi perusahaan, @daidanutama, pada Kamis (27/11/2025). Dalam pernyataannya, manajemen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menelaah berbagai informasi yang berkembang serta melakukan proses investigasi internal.

    “Kami turut prihatin atas pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh karyawan perusahaan angkutan publik tersebut, dan mengapresiasi setiap tindakan empati serta solidaritas terkait kasus ini. Informasi kronologis kejadian, bukti-bukti thread dan percakapan, serta berbagai masukan yang masuk telah kami terima dan kami sikapi dengan serius,” tulis PT Daidan Utama dalam unggahan tersebut.

    Perusahaan menjelaskan bahwa tindakan Anita yang berujung pada viralnya kasus tumbler hilang itu menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap Argi, petugas PT KAI yang bertugas di Stasiun Rangkasbitung. Tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai dan budaya kerja perusahaan.

    “Kami telah melakukan proses investigasi dan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku. Per tanggal 27 November 2025, yang bersangkutan resmi tidak lagi bekerja di perusahaan kami,” lanjut pernyataan tersebut.

    Insiden ini sendiri bermula ketika Anita mengunggah keluhan di media sosial terkait hilangnya tumbler biru yang disimpan dalam cooler bag miliknya. Ia menaiki KRL Commuter Line rute Tanah Abang–Rangkasbitung pada Senin (24/11), sekitar pukul 19.00 WIB, dan turun di Stasiun Rawa Buntu pada pukul 19.40 WIB. Saat tiba di stasiun tujuan, Anita menyadari tasnya tertinggal di bagasi kereta.

    Tas tersebut sempat ditemukan oleh petugas dan difoto dalam kondisi lengkap. Namun, Anita diminta mengambil barang itu keesokan harinya di Stasiun Rangkasbitung. Ketika tas dibuka, tumbler yang dicari tidak lagi ada.

    Nama Argi Budiansyah kemudian ikut terseret setelah disebut-sebut sebagai petugas yang menangani penyerahan barang temuan. Argi mengaku menerima tas tersebut dari petugas lain tanpa mengecek isinya. Ia juga telah menawarkan penggantian tumbler, namun Anita menolak dan meminta pemeriksaan CCTV sesuai prosedur.

    Spekulasi bahwa Argi kehilangan pekerjaan akibat kejadian ini sempat heboh di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Banyak yang menilai bahwa kehilangan tumbler bernilai sekitar Rp300 ribu tidak seharusnya berdampak pada nasib pekerjaan seseorang.

    Menanggapi isu tersebut, pihak KAI Commuter akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka memastikan tidak ada pemecatan terhadap Argi. Perusahaan masih melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi untuk evaluasi lebih lanjut. (fyi/aje)

  • Bos Garuda Buka-bukaan soal Merger dengan Pelita Air

    Bos Garuda Buka-bukaan soal Merger dengan Pelita Air

    Jakarta

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal rencana merger atau penggabungan usaha dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), yakni PT Pelita Air Service. Diketahui, merger ini masuk rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam program streamlining dan konsolidasi BUMN.

    Wakil Direktur Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro menyebut rencana merger masih dalam pembahasan pemegang saham Seri A perseroan, yakni Danantara. Kajian merger juga dilakukan bersama Pertamina sebagai induk usaha Pelita Air.

    “Ya, itu adalah satu yang kita masih dalam tahap pembicaraan dengan pemegang sahamnya, yaitu Danantara, dan juga dengan Pertamina,” ungkap Thomas dalam acara Public Expose secara virtual, Kamis (27/11/2025).

    Thomas tak menjelaskan skema merger lebih lanjut. Pasalnya, masih terdapat banyak opsi dalam skema aksi korporasi tersebut.

    “Sekarang ini kita sedang menjalankan kajian dan melihat beberapa opsi untuk hal tersebut. Jadi, saya belum bisa jawab secara detail, tapi itu sedang kita lakukan sekarang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, isu konsolidasi maskapai pelat merah ini dikonfirmasi oleh Wamildan Tsani, yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ia menyebut isu merger masih dalam tahap awal penjajakan.

    “Terkait dengan wacana konsolidasi BUMN sektor penerbangan hingga saat ini masih berada di tahap awal penjajakan, dan terkait hal tersebut Perseroan masih terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait,” kata Wamildan dalam keterbukaan informasi dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Belum lama ini, Pj Corporate Secretary Pelita Air, Patria Rhamadonna, juga sempat menjawab nasib merger dengan Garuda. Pelita Air mengaku akan mengikuti keputusan Danantara terkait penggabungan tersebut.

    Menurutnya, langkah Danantara menggabungkan Pelita Air dengan Garuda Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Patria mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam pembahasan di Danantara.

    “Kami sih mengikuti arahan dari pemegang saham lah ya. Apapun itu kami percaya bahwa keputusan itu diambil untuk kepentingan bangsa lah gitu ya. Sekarang sih masih intens dibicarakan ya gitu. Jadi kalau untuk target sih yang pasti kalau targetnya secepatnya,” katanya dalam Media Briefing Satgas Nataru di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Tonton juga video “Efek Merger, Paramount Skydance akan PHK Seribu Karyawan”

    (ahi/ara)