Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Tim Pemenangan RIDO yakin menang satu putaran

    Tim Pemenangan RIDO yakin menang satu putaran

    Jakarta (ANTARA) –

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yakin akan memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran mengingat hasil beberapa survei elektabilitas RIDO tertinggi dibandingkan pasangan lainnya.

     

    Dewan Penasihat Tim Pemenangan RIDO, Arief Rosyid Hasan menilai hasil survei itu wajar karena pasangan RIDO dalam debat perdana menghadirkan solusi yang konkret terhadap permasalahan di Jakarta.

     

    “Di semua sesi RIDO unggul dibanding pasangan lain,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

    Dalam survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan elektabilitas pasangan RIDO menempati posisi teratas yakni 52,6 persen.

    Sementara dua rival RIDO dalam survei yang dilakukan pada 21-27 September 2024 dengan teknik wawancara itu, yakni Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3) berada di angka 27,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2) hanya 2,7 persen.

    Baca juga: Pesan terakhir Prof Danisworo untuk RK agar membangun warga Jakarta 

     

    Arief melanjutkan, sosok pemimpin yang dibutuhkan Jakarta adalah mereka yang punya pengalaman. Hal tersebut ada pada sosok Ridwan Kamil yang pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.

     

    Bukan hanya itu saja, Arief juga melihat sosok Ridwan Kamil adalah pilihan tepat bagi kaum milenial dan Gen Z. Kelompok tersebut paling membutuhkan keberpihakan dari pemerintah.

     

    “Program RIDO memberi kepastian kepada mereka bahwa pemerintah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Juga untuk yang terkena PHK akan ada bantuan 3 bulan agar bisa merintis usaha atau mencari pekerjaan baru,” katanya.

    Karena itu, dia percaya kontribusi suara milenial dan Gen Z yang besar dalam mendukung RIDO, bisa membuat menang satu putaran.

     

     

    Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan berdasarkan elektabilitas pasangan RIDO cukup unggul dibanding pesaing lainnya. Karena itu, peluang RIDO menang satu putaran terbuka lebar.

     

    “Peluang RIDO memenangi satu putaran terbuka lebar,” katanya.

     

    Selain itu, peluang kemenangan RIDO makin besar karena dari sisi tingkat keyakinan pemilih RIDO mencapai lebih dari 80 persen. “Ini artinya pergeseran suara RIDO turun itu akan sulit,” kata Dedi.

    Berdasarkan hasil undian pengambilan nomor urut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ada Ancaman Badai PHK Tahun Depan Gara-gara Deflasi Lima Bulan Beruntun

    Ada Ancaman Badai PHK Tahun Depan Gara-gara Deflasi Lima Bulan Beruntun

    Jakarta –

    Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

    Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

    “Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu,” ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

    Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

    “Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi,” katanya.

    Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

    Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

    “Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin,” papar Sutrisno.

    “Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Lingkaran Setan Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sengeri Ini Dampaknya

    Lingkaran Setan Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sengeri Ini Dampaknya

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024 Indonesia sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

    Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

    Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan deflasi selama lima bulan berturut-turut ini dapat terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama adalah karena turunnya daya beli masyarakat.

    “Penyebab deflasi itu kan ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu kan daya beli masyarakat yang turun ya,” kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

    “Artinya kalau daya beli masyarakat turun, berarti kan permintaan kepada barang dan jasa itu kan turun Karena orang nggak bisa belanja Nah akibatnya harga-harga kan turun karena yang belinya berkurang gitu,” terangnya lagi.

    Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebab deflasi ini dikarenakan memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok. Semisal beras, telur, daging ayam, dan sebagainya.

    “Kemungkinan ketiga pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan tinggi gitu. Bermain di angka-angka gitu, tidak riil,” jelas Sutrisno.

    Sutrisno mengatakan jika deflasi ini benar terjadi karena kemungkinan pertama yakni penurunan daya beli, maka kondisi ini dapat menyebabkan penurunan atas permintaan barang dan jasa.

    “Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu,” ucapnya.

    Menurutnya penurunan permintaan atas barang dan jasa ini dapat menyebabkan ekosistem bisnis dalam negeri kian lesu hingga berpotensi menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa sektor bisnis atau industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik dan manufaktur lainnya.

    “Misalnya sektor tekstil, yang pakaian jadi, alas kaki dan produk-produk yang sejenis dengan alas kaki lain itu kan banyak sudah mengalami persoalannya,” kata Sutrisno.

    “Sehingga PHK di sektor itu kan cukup signifikan. Kemudian juga ada di elektronik, ada di kompor gas itu atau dari manufakturing Itu memang banyak yang mengalami kesulitan,” jelasnya lagi.

    Simak: Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

    (fdl/fdl)

  • Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Kelas Menengah Turun Kasta

    Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Kelas Menengah Turun Kasta

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal jumlah kelas menengah yang turun kasta. Bendahara Negara itu menyebut penurunan kelas menengah terjadi karena tertekan oleh kenaikan harga atau inflasi yang sempat tinggi.

    “Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2024).

    Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyebut ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

    “Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun,” tuturnya.

    Sri Mulyani melihat ekonomi saat ini telah mengalami transformasi. Meski banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu sektor, ia menyebut banyak lapangan kerja terbuka di sektor lainnya.

    “Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi ada PHK. Jadi ini semuanya harus dilihat secara keseluruhan,” ucapnya.

    “Kalau sekarang banyak FDI pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labour intensive seperti alas kaki, tekstil, garmen, yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another think munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan masalah penurunan kelas menengah akan menjadi PR besar pemerintahan mendatang. Sampai saat ini pemerintah terus mencermati fenomena ini.

    “Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo. Utamanya bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi,” kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, ditulis Kamis (26/9).

    Menurut keponakan Prabowo itu, fenomena merosotnya kelas menengah tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Salah satunya karena peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi kelas menengah bukan karena kebijakan yang kurang, kita harus melihat ini dari konteks pandemi,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

    (aid/ara)

  • Buruh Surabaya Diadili Karena Tanyakan UMK Kowlon Palace Bebas

    Buruh Surabaya Diadili Karena Tanyakan UMK Kowlon Palace Bebas

    Surabaya (beritajatim.com) – Dwi Kurniawati, buruh yang menjadi terdakwa lantaran menanyakan UMK di PT Mentari Nawa Satria (Kowlon Palace International Club) diputus bebas. Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Taufan Mandala.

    Buruh asal Surabaya ini dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsukan berkas pengalaman kerja yang dikeluarkan Koperasi Karyawan (Kopkar) Rumah Sakit William Booth, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

    Vonis dari hakim Taufan Mandala ini jauh dari harapan Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya Darwis yang sebelumnya menuntutnya dengan tuntutan pidana selama 6 bulan penjara.

    “Mengadili, menyatakan terdakwa Dwi Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Memulihkan hak dan martabatnya seperti sediakala,” kata ketua majelis hakim Taufan Mandala di ruang sidang Candra, PN. Surabaya. Rabu (25/9/2024).

    Sebelumnya, Jaksa Darwis dalam surat dakwaannya menjelaskan, terdakwa memalsukan berkas pengalaman kerja yang dikeluarkan Koperasi Karyawan (Kopkar) Rumah Sakit William yang ditandatangani oleh Sunali, selaku Ketua Pengurus.

    “Dengan surat tersebut terdakwa bisa bekerja di sebagai staff accounting sejak 28 November 2022 dengan masa percobaan selama 6 bulan sampai 28 Mei 2023. Pemalsuan itu terungkap pada 11 Mei 2023 lalu. Saat itu terdakwa tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi. Ketika dilakukan pengecekan dan evaluasi kinerja didapatkan temuan terdakwa sering melakukan kesalahan terhadap perhitungan kerja karyawan,” kata Darwis.

    Mengetahui hal itu, Eko Purnomo bersama Fransisca selaku General Affair, dan Galuh sebagai HRD melakukan pengecekan data lamaran kerja terdakwa.

    Kemudian para saksi ini curiga terhadap salah satu berkas lamaran kerja terdakwa yang dikeluarkan Kopkar Rumah Sakit William Booth. Lalu saksi melakukan pengecekan ke rumah sakit tersebut dan diketahui jika lembar fotocopy surat keterangan kerja yang dikeluarkan Rumah Sakit William Booth adalah palsu.

    Supali sebagai Kepala Koperasi Karyawan Rumah Sakit William Booth pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah bertanda tangan dalam surat pengalaman kerja milik terdakwa.

    Namun terdakwa Dwi memang pernah bekerja kontrak di Koperasi Karyawan Sejahtera RS William Booth sebagai staf administrasi sejak tahun 2005 sampai 2014. Ia berhenti bekerja dengan status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Bahwa dengan menggunakan surat keterangan kerja yang tidak benar/palsu akhirnya Dwi Kurniawati bisa dapat diterima dan bekerja sebagai staf accounting di PT Mentari Nawa Satria,” ucap Darwis.

    Darwis melanjutkan seharusnya terdakwa saat itu tidak bisa diterima kerja sebagai accounting karena yang dibutuhkan adalah seorang yang berpengalaman. Hingga akhirnya terbukti ketika terdakwa berkerja tidak cakap dalam menjalankan tugas, yaitu salah dalam menghitung gaji karyawan. Sehingga tempat usaha hiburan malam di Jalan No 31-37 Surabaya itu mengalami kerugian kisaran Rp24 juta.

    Rinciannya gaji selama 6 bulan dikali Rp.3 juta yaitu Rp.18 juta. Lalu, kelebihan bayar karyawan atas nama Sasongko dan Massun sebesar Rp4,7 juta. Ditambah lagi, Tunjungan Hari Raya (THR) yang diterima terdakwa senilai Rp.1,5 juta. [uci/beq]

  • Soal Aturan Kemasan Rokok Polos, DPR: Redupkan Industri Hasil Tembakau

    Soal Aturan Kemasan Rokok Polos, DPR: Redupkan Industri Hasil Tembakau

    Jakarta –

    Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terkait pengetatan pada produk rokok masih menimbulkan banyak kritik. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Industri Hasil Tembakau (IHT).

    “Alih-alih membuka lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam hajat hidup orang banyak. Alih-alih menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha khususnya industri hasil tembakau,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2024).

    Willy mengatakan potensi PHK itu menjadi suatu keniscayaan yang akan terjadi karena PP 28/2024 mengatur banyaknya pengetatan terhadap produksi rokok, termasuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

    “Aturan yang dibangun secara sepihak, dan tidak melibatkan banyak stakeholder serta tidak komprehensif pasti akan berekses negatif,” tuturnya.

    Jika aturan standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan, Willy menyebut akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

    “Dan kebijakan ini pasti menekan dari sisi produksi IHT. Akhirnya, industri akan melakukan efisiensi di mana-mana, khususnya tenaga kerja. Maka potensi PHK massal jadi keniscayaan,” ungkap Willy.

    Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memperkirakan PHK massal tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan juga ke industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Willy mengingatkan, banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tembakau.

    Ia juga memaparkan bahwa industri tembakau merupakan bagian dari identitas nasional yang harus dijaga dan dipertahankan. Karena masih banyak masyarakat yang bergantung dari sektor ini, seperti petani, produsen, pedagang kecil, serta pihak distributor.

    “Kalau kita tidak memiliki keberpihakan terhadap tembakau sebagai identitas nasional, apalagi di tengah industrialisasi yang gila-gilaan dan susahnya lapangan pekerjaan, kita mau ngapain?” sambung Willy.

    Terlebih banyak pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri mengeluhkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berdampak luas bagi industri rokok nasional.

    Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik disinyalir memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau alternatif dengan referensi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat berdampak besar bagi pelaku usaha rokok kretek atau industri rokok UMKM atau rumahan.

    Pengusaha media luar-griya lewat AMLI diketahui mengeluhkan terkait aturan ini. Willy mengatakan, bukan hanya IHT saja yang terimbas tapi juga industri kreatif dan lainnya.

    “Potensi pendapatannya akan menggerus 80 persen pendapatan mereka. Belum lagi para penggiat industri kreatif. Semua itu niscaya akan terimbas,” terang Legislator dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.

    Willy juga mengingatkan, pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), CHT mencapai Rp 210,29 triliun pada tahun 2023. Meskipun dalam kurun lima tahun ke belakang angkanya terus menurun, tapi industri ini adalah salah satu penyumbang pendapatan negara yang besar atau 10 persen dari APBN di tahun 2023.

    “Padahal, iklim ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Sama dengan yang terjadi di dunia. Di tengah situasi seperti ini, industri tembakau memiliki peran dan fungsi strategi,” ungkap Willy.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan negara itu pun menyoroti pernyataan pihak Kemenperin yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut. Willy menegaskan, kebijakan yang dibuat seharusnya mempertimbangkan dari sisi industri termasuk pengusaha kecil dan UMKM di sektor tembakau.

    “Tapi karena kebijakan yang tidak partisipatif ini, beberapa sektor usaha jadi bergejolak. Lebih-lebih terhadap buruh di IHT,” sebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

    Willy memahami PP 28/2024 dibuat dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Walau begitu, ia mengingatkan kebijakan juga harus mempertimbangkan pada aspek lain, apalagi banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini.

    Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter.

    “Saya berharap Pemerintah bisa lebih arif dan peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Apalagi ini masa transisi,” kata Willy.

    “Tidak semestinya lahir kebijakan-kebijakan yang malah melahirkan gejolak di tengah warga masyarakat,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Kemenperin juga telah menyampaikan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Kemenperin pun menyoroti beberapa pasal yang melarang penjualan rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah serta pembatasan iklan yang berpotensi berdampak dari sisi pembelian atau ekosistem pasar industri rokok. Pasal tersebut dinilai sebagai upaya menciptakan stigma negatif terhadap industri kretek. Sedangkan ekosistem dari industri tersebut melibatkan 5,9 juta jiwa.

    Kritik juga disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Rokok Perusahaan Indonesia (GAPPRI) yang mengatakan bahwa industri kretek ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, mulai dari petani hingga pengecer tembakau. Dengan adanya regulasi ini malah membuat industri semakin sulit, padahal saat pandemi IHT salah satu yang bisa bertahan tanpa PHK.

    Mereka mempertanyakan kebijakan tersebut apakah tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya. Menurut mereka terlalu banyak peraturan yang dibuat untuk IHT yaitu PP 109 tahun 2022.

    Willy meminta Pemerintah untuk segera mencari solusi dari dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurutnya diperlukan solusi saling menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak.

    “Kita butuh solusi triple win, tidak hanya satu atau dua pihak yang diuntungkan, tetapi juga secara strategis lingkungan dan ekosistem yang lebih luas,” pungkas Willy.

    (anl/ega)

  • Akhirnya! The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5% Setelah 4 Tahun

    Akhirnya! The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5% Setelah 4 Tahun

    Jakarta –

    Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) akhirnya memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%. Momentum ini banyak ditunggu karena yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi COVID-19.

    Pemangkasan sebesar 50 bps lebih besar dari ekspektasi pasar yang memperkirakan 25 bps. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja dan meyakini inflasi AS sudah bergerak dalam kisaran.

    “Komite telah memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2% dan menilai bahwa risiko untuk mencapai sasaran ketenagakerjaan dan inflasi seimbang,” kata The Fed dikutip dari CNBC, Kamis (19/9/2024).

    Komite mengindikasikan melalui dot plot-nya setara dengan 50 bps pemotongan lagi pada akhir tahun, mendekati harga pasar. Matriks ekspektasi masing-masing pejabat menunjukkan adanya satu poin persentase penuh dalam pemangkasan pada akhir tahun 2025 dan satu setengah poin pada tahun 2026.

    Perdagangan bergejolak setelah keputusan tersebut dengan Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 375 poin setelah dirilis, sebelum sedikit mereda karena investor mencerna berita tersebut dan mempertimbangkan apa yang ditunjukkannya tentang keadaan ekonomi.

    Pejabat The Fed menaikkan tingkat pengangguran tahun ini menjadi 4,4%, dari proyeksi 4% pada pembaruan terakhir di Juni 2024 dan menurunkan prospek inflasi menjadi 2,3% dari 2,6% sebelumnya. Mengenai inflasi inti, komite menurunkan proyeksinya menjadi 2,6%, penurunan 0,2 poin persentase dari Juni 2024.

    The Fed dalam beberapa hari terakhir telah menyatakan kekhawatiran tentang pasar tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, hingga perekrutan telah melambat secara signifikan.

    (aid/kil)

  • Apple PHK Karyawan Lagi, Kali Keempat dalam Setahun

    Apple PHK Karyawan Lagi, Kali Keempat dalam Setahun

    Jakarta –

    Apple kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari pergeseran prioritas di perusahaan. Setidaknya 100 karyawan di divisi layanan digital Apple terdampak PHK kali ini.

    Menurut laporan Bloomberg, sebagian besar karyawan yang terdampak PHK berasal dari tim yang menjalankan aplikasi Apple Books dan Apple Bookstore. PHK juga terjadi di layanan lainnya seperti Apple News.

    Meski begitu, PHK ini bukan indikasi bahwa Apple akan mengalihkan fokusnya dari layanan seperti Apple Books. Aplikasi Apple Books juga akan tetap menerima update berisi fitur baru di masa depan.

    Aplikasi Apple Books pertama kali diumumkan oleh co-founder Apple Steve Jobs pada tahun 2010 bersamaan dengan peluncuran iPad. Aplikasi ini diluncurkan sebagai pesaing Kindle namun popularitasnya tidak bisa mengalahkan layanan milik Amazon itu.

    Jumlah karyawan Apple yang bekerja di divisi layanan digital tidak diketahui. Menurut laporan tahunan terbarunya, produsen iPhone ini diketahui memiliki sekitar 161.000 karyawan penuh waktu per 30 September 2023.

    Divisi layanan digital merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Apple. Dalam laporan keuangan terbarunya, divisi layanan digital yang terdiri dari Apple TV+, Apple Music, Apple News, dan lain-lain menyumbangkan pendapatan sekitar 28% dari total cuan Apple.

    Namun sebagian besar pendapatan yang diperoleh divisi layanan digital datang dari pembelian di dalam aplikasi dan langganan App Store. Apple kabarnya tidak mempertimbangkan Apple Books sebagai bagian utama dari lini produk digitalnya, seperti dikutip dari The Verge, Jumat (30/8/2024).

    CEO Apple Tim Cook sebelumnya mengatakan PHK akan menjadi opsi terakhir bagi perusahaannya. Jika dibandingkan perusahaan teknologi lain, PHK yang dilakukan Apple terbilang lebih jarang dan jumlah karyawan yang terdampak jauh lebih kecil.

    Ini merupakan PHK keempat yang dilakukan Apple tahun ini. Sebelumnya, perusahaan yang bermarkas di Cupertino memangkas 600 karyawan di divisi riset dan pengembangan microLED dan proyek mobil listrik otonom, serta memangkas 121 karyawan di divisi AI.

    (vmp/fay)

  • Masuk APBN 2025, Kartu Prakerja Bakal Dilanjutkan Prabowo!

    Masuk APBN 2025, Kartu Prakerja Bakal Dilanjutkan Prabowo!

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan program Kartu Prakerja bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dimulai Oktober 2024. Airlangga menyatakan program ini sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025.

    Hanya saja Airlangga enggan menjelaskan dan merinci berapa anggaran yang disiapkan untuk meneruskan program ini tahun depan. Yang jelas dia memastikan program Prakerja tidak akan berhenti di tahun 2024 ini.

    “Iya (lanjut). Itu (Prakerja) kan sudah ada di RAPBN 2025,” tegas Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Dalam catatan detikcom, sejak program Prakerja diluncurkan pada 2020 lalu hingga akhir 2023 kemarin, pemerintah sudah melatih sekitar 17,5 juta penerima manfaat dari 147 juta angkatan kerja di Indonesia.

    Adapun sepanjang 2024 ini, Prakerja ditargetkan akan melatih 1.148.800 orang penerima manfaat. Sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun, di mana setiap penerima manfaat akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta per orang.

    Program Kartu Prakerja merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan dan pemberian insentif. Program ini bertujuan membantu para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan mereka yang ingin meningkatkan keterampilan.

    Dengan adanya Kartu Prakerja, peserta dapat mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang disediakan mitra pelatihan, serta mendapatkan insentif uang tunai.

    (hal/das)

  • Ada Ancaman Badai PHK Tahun Depan Gara-gara Deflasi Lima Bulan Beruntun

    Dihantam Badai PHK, Jumlah Buruh Tekstil Sisa Segini

    Jakarta –

    Industri tekstil dalam negeri dihantam badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan bulan ini ada 500 buruh tekstil yang terkonfirmasi kena PHK.

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Adie Rochmanto Pandiangan menyebut jumlah pekerja sektor tekstil terus mengalami penurunan. Tercatat ada penurunan jumlah tenaga kerja tekstil sebesar 7,5% dari 2023 ke 2024.

    “Jadi jumlah tenaga kerja pada sektor tekstil dan pakaian jadi pada 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Tenaga kerja pada tekstil turun sebesar 7,5%, dan sektor industri pakaian jadi mengalami penurunan 0,85%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Dalam data yang dipaparkan, jumlah tenaga kerja sektor tekstil tersisa 957.122 orang pada 2024. Jumlah ini turun jauh dibanding 2015 sebanyak 1.248.080 orang.

    Sementara jumlah pekerja industri pakaian jadi pada 2024 sebanyak 2.916.005 orang. Meski menurun 0,85% dibanding tahun lalu, jumlah pekerja sektor ini terpantau meningkat dibanding 2015 yang sebanyak 2.167.426 orang.

    “Kita bisa lihat, dan memang sesuai dengan keadaan pasar bahwa ya itu tadi kalau kita hubungkan dengan PHK dan sebagainya memang mengalami penurunan dia.

    Tertekannya sektor tekstil juga terlihat dari rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kemenperin pada Juli. Sektor tekstil mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut dari Juni hingga Juli, setelah sebelumnya ekspansif pada April dan Mei.

    “Perkembangan IKI kita bisa kita lihat, indeks kepercayaan industri, yang saya katakan bahwa sempat ekspansi kita di April kemudian Mei, tapi kemudian Juni kita terjadi kontraksi kembali,” imbuhnya.

    Sebelumnya, KSPN mencatat ada ratusan buruh dibayangi ancaman PHK. Presiden KSPN Ristadi menyatakan, Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di empat perusahaan yang terkena PHK. Tak hanya itu, 500 buruh juga terancam PHK pada Agustus mendatang.

    “Ada 4 perusahaan KSPN melakukan PHK sekitar 750-an pekerja dan rencana Agustus 1 perusahaan terkonfirmasi PHK 500-an pekerja,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2024).

    (ily/ara)