Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Saldo JHT BPJS Bisa Dicairkan sebelum Resign, Begini Caranya

    Saldo JHT BPJS Bisa Dicairkan sebelum Resign, Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pekerja yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan tidak harus menunggu sampai resign. Program Jaminan Hari Tua (JHT) memungkinkan peserta yang masih aktif bekerja untuk melakukan pencairan sebagian, yakni sebesar 10% atau 30%.

    Dana 30% tersebut dapat dimanfaatkan khusus untuk membeli rumah, baik secara tunai maupun melalui pulsa. Sementara itu, pencairan penuh atas sisa saldo baru bisa dilakukan ketika pekerja sudah tidak lagi bekerja, meski belum memasuki usia pensiun.

    Ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi agar saldo JHT dapat dicairkan.

    Berikut daftarnya, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa dengan target tersebut sebanyak 25% BPU nantinya akan terlindungi Jamsostek.

    “Kalau kita bicara jumlah informal itu dari 100 juta itu 50 juta (pekerja). Berarti kurang lebih 12,5 juta yang harus kita cover untuk pekerja informal,” kata dia, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Anggoro menjelaskan, untuk mengejar target tersebut pihaknya akan menyasar desa-desa di Indonesia. Sebab saat ini pekerja BPU paling banyak terdapat di pedesaan.

    Untuk itu lanjutnya diperlukan edukasi agar mereka selaku pekerja BPU bersedia mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Yang penting setelah mendaftar mereka malanjutkan kepesertaannya. Banyak dari mereka mendaftar baru tiga bulan lalu berhenti kepesertaannya. Mungkin karena lupa,” papar Anggoro.

    Cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan:

    Bagi Anda yang baru bergabung atau sudah lama bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan ingin mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan dari HP menggunakan.

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari.

     

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Perusahaan asal Jerman, Robert Bosch berencana memangkas 13.000 karyawannya. Raksasa pemasok otomotif dunia itu terus berjuang menghadapi kondisi pasar yang lesu, biaya tinggi, serta tekanan dari para pesaingnya.

    Perusahaan menyebut adanya beban biaya berlebih tahunan sekitar 2,5 miliar euro yang harus segera ditutup. Bosch menegaskan langkah efisiensi ini tidak hanya melalui pemutusan hubungan kerja, tetapi juga lewat pemangkasan biaya material dan operasional, pengurangan investasi fasilitas dan bangunan, serta penyederhanaan logistik dan rantai pasok.

    Pemangkasan karyawan akan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi di Jerman hingga 2030. Perusahan beralasan ada kelebihan kapasitas di bidang administrasi, penjualan, pengembangan, maupun produksi akibat permintaan yang melemah.

    “Kami harus segera memperkuat daya saing di sektor mobilitas dan terus memangkas biaya secara permanen,” ujar Stefan Grosch, anggota dewan manajemen Bosch, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    “Keputusan ini memang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain,” tambah dia.

    CEO Stefan Hartung sebelumnya sudah memberi sinyal adanya penyesuaian struktural, meski Bosch masih memperkirakan pendapatannya bisa tumbuh sekitar 2% pada 2025 dibandingkan pendapatan tahun lalu yang sebesar 90,5 miliar euro. Saat ini, Bosch memiliki sekitar 418.000 karyawan di seluruh dunia.

    Sementara itu, ada sedikit kabar baik bagi industri otomotif Eropa setelah Washington mengonfirmasi implementasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Tarif impor kendaraan dan suku cadang asal Eropa dipangkas menjadi 15% sejak 1 Agustus.

    Namun, asosiasi industri otomotif Jerman (VDA) menilai hambatan dagang yang masih ada tetap menjadi tantangan besar, sehingga Uni Eropa perlu terus memperjuangkan perbaikan kondisi perdagangan trans atlantik.

    “Perkembangan geopolitik dan hambatan dagang seperti tarif menimbulkan ketidakpastian besar-kami, seperti semua perusahaan, harus menghadapi hal ini,” kata Markus Heyn, anggota dewan Bosch sekaligus ketua divisi Mobilitas.

    (ily/hns)

  • Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha dan buruh satu suara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak kembali bergulirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak.

    Program yang sudah digelar pemerintahan sebelumnya sebanyak dua kali kini memasuki babak baru setelah DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak masuk ke dalam longlist atau daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku setuju dengan cara pandang Purbaya yang menolak pelaksanaan program tax amnesty jilid III, sebab program itu ia anggap tak adil.

    Said lebih cenderung meminta pemerintah mereformasi kebijakan pajak seperti dinaikkannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan menghapus pajak pesangon serta pajak THR.

    “Reformasi pajak. Kami minta PTKP naik menjadi Rp 7,5 juta. Sepertinya Menteri Keuangan Pak Purbaya merespons itu dengan baik. Karena beliau juga menolak tax amnesty. Kami juga menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni, kami buruh pajaknya tetap dibebani. Masa orang kaya yang tidak bayar pajak diampuni, kami buruh yang sedang bekerja, suruh bayar pajak. Itu tidak adil,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers persiapan aksi damai pada 30 September, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Said Iqbal pun berharap Menteri Purbaya juga tidak seperti menteri-menteri lainnya yang dinilai terlalu kapitalis.

    “Maka kita menolak tax amnesty, sekaligus minta dinaikkan PTKP menjadi dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya, naik PTKP, ada data saving. Nah kalau data saving kita belanja. Purchasing power bisa naik, konsumsi naik, ekonomi growth naik, terbukalah lapangan kerja. Tidak ada PHK. Itu logisnya sederhana,” ucap Said Iqbal.

    Adapun penolakan program tax amnesty jilid III dari kalangan pengusaha disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam. Ia mengakui program tax amnesty dapat merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, saat ini yang lebih penting membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak.

    “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” ujar Bob Azam.

    Saat ini, Bob menilai masyarakat seperti terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Ketimbang membentuk sistem seperti itu, Bob menyebut lebih baik membangun iklim saling percaya, mengedepankan self-assessment system, serta pemberian insentif bagi yang konsisten membayar pajak.

    “Di luar negeri warga masyarakat yang menerima pengembalian pajak tanpa pengajuan dari mereka dan menjadi surprising bagi mereka. Sekarang hampir tidak pernah terjadi di kita hal seperti itu,” imbuh Bob.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang menambahkan, program tax amnesty selama ini belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

    Menurutnya, harus ada strategi khusus sebagai pengganti tax amnesty agar tingkat kepatuhan para wajib pajak lebih tinggi untuk membayar pajak atas pendapatan dari hasil usahanya.

    “Menyangkut kebijakan Menkeu yang tindakakan menerapkan tax amnesty, selama ini kita rasakan bahwa program itu masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” kata Sarman kepada detikcom.

    Sarman menjelaskan pelayanan pajak berbasis digital, seperti Coretax sebetulnya makin mudah diakses oleh pengusaha. Akses menggunakan Coretax yang lebih mudah ini kata dia dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk sukarela membayar pajak.

    “Komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan harus sering dilakukan kepada dunia usaha, dengan pelayanan yang prima dan ramah. Kita yakin jika tingkat kepatuhan semakin tinggi maka target penerimaan pajak untuk kas negara akan dapat tercapai,” ungkap Sarman.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Petinggi Starbucks Mundur di Tengah Restrukturisasi dan PHK Massal

    Petinggi Starbucks Mundur di Tengah Restrukturisasi dan PHK Massal

    Jakarta –

    Chief Technology Officer (CTO) Starbucks, Deb Hall Lefevre mengundurkan diri di tengah rencana restrukturisasi perusahaan yang mencakup penutupan gerai kopi di Amerika Utara dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan.

    Dikutip dari Reuters, pengunduran diri Lefevre karena rencana pensiunnya. Diketahui, Lefevre merupakan eks karyawan McDonald’s yang direkrut pada Mei 2022 untuk meningkatkan layanan drive-through, pesan online, dan beberapa sistem lainnya.

    Pengunduran diri Lefevre terjadi saat Starbucks mengumumkan gelombang PHK kedua yang efektif sejak Jumat. Langkah ini menjadi rencana restrukturisasi dari CEO Starbucks, Brian Niccol, yang mendorong perombakan teknologi untuk mengefisiensikan tenaga kerja.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemulihan perusahaan untuk mengembalikan penjualan yang lesu setelah merosot enam kuartal berturut-turut. Saat ini, manajemen Starbucks telah memilih Ningyu Chen sebagai kepala tugas teknologi pengganti Deb Hall Lefevre untuk sementara.

    Perombakan pada divisi teknologi juga dilakukan Starbucks dengan mengadopsi sistem AI yang saat ini dalam proses peluncuran di hampir semua gerai di Amerika Utara yang ditargetkan rampung pada akhir September.

    Inisiatif ini mencakup penghitungan inventaris, asisten AI barista, sistem titik penjualan baru, dan algoritma antrean. “Prioritas teknologi kami tidak berubah,” demikian isi memo tersebut, dikutip dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    “Kami fokus pada pekerjaan teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana Kembali ke Starbucks kami,” tambahnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, diketahui Starbucks berencana menutup kedai kopi dengan kinerja buruk di Amerika Utara dan memangkas beberapa posisi pekerjaan. Langkah ini menjadi bagian dari rencana restrukturisasi yang disetujui perusahaan di bawah Brian Niccol.

    Dikutip dari CNBC, perusahaan berencana mengembalikan penjualan dan laba. Starbucks juga telah merombak operasionalnya di Amerika Serikat (AS) sejalan dengan rencana Niccol untuk kembali ke ekosistem kedai kopi dengan memperkenalkan cangkir keramik, tempat nyaman, dan memangkas waktu tunggu.

    Starbucks juga berencana memangkas sekitar 900 posisi pekerjaan di tim pendukungnya dan menutup banyak posisi yang saat ini terbuka. Namun kabar PHK ini bukan isu baru yang menerpa Starbucks.

    Starbucks juga sempat mengumumkan PHK dalam skala besar pada akhir Februari 2025. Dalam surat tersebut, Niccol menyebut perusahaan akan melakukan PHK untuk 1.100 karyawan.

    Niccol mengatakan tujuan pemangkasan pekerja ini agar operasional perusahaan lebih efisien, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kompleksitas dan mendorong integrasi yang lebih baik.

    “Kami menyederhanakan struktur kami dengan menghilangkan duplikasi, serta menciptakan tim yang lebih kecil dan lebih gesit,” kata Niccol dalam surat kepada karyawan, dikutip dari Reuters, Selasa (25/2/2025).

    (eds/eds)

  • Sempat Kena PHK, Kemnaker: 3.000 Buruh Tekstil di Garut Kembali Bekerja

    Sempat Kena PHK, Kemnaker: 3.000 Buruh Tekstil di Garut Kembali Bekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja sektor manufaktur, khususnya tekstil, mulai membaik seiring adanya sejumlah perekrutan pekerja baru di daerah.

    Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker Surya Lukita Warman menyampaikan bahwa sebanyak 3.000 pekerja tekstil di Garut, Jawa Barat kembali mendapatkan pekerjaan setelah beberapa waktu lalu terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), kendati tak menyebutkan nama perusahaannya.

    “Kalau kami pantau di pasar kerja, ini perusahaan-perusahaan tekstil sudah mulai merekrut kembali. Seperti kemarin ada saya lihat barusan di Garut minta 3.000 orang kerja lagi,” kata Surya dalam media briefing di Gedung Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa permintaan tenaga kerja di sisi perusahaan mulai tampak positif, seiring investasi yang disebutnya mulai kembali berdatangan ke Tanah Air.

    Dia lantas memaparkan bahwa PHK pekerja di sektor manufaktur yang banyak terjadi sejak beberapa waktu terakhir banyak dipengaruhi dinamika global.

    Surya menukil kondisi konflik antara Rusia dan Ukraina, serta genosida yang terjadi di Palestina oleh Israel, berpengaruh terhadap ekspor hasil manufaktur dalam negeri.

    “Akhirnya pabrik-pabrik sepatu, garmen, tekstil dan alas kaki semuanya melakukan PHK di awal tahun. Nah ini alhamdulillah sekarang ekonominya kelihatan sudah mulai membaik,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker juga mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemnaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

  • Ini Solusi dari APINDO, Cegah PHK Industri TPT

    Ini Solusi dari APINDO, Cegah PHK Industri TPT

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sekaligus Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Unsur Pengusaha, Anne Patricia Sutanto, menegaskan bahwa solusi jangka panjang bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah.

    Dia menekankan bahwa solusi yang turut dibutuhkan melainkan juga pada keberanian pelaku usaha untuk berinvestasi pada modernisasi mesin dan riset pengembangan produk (R&D).

    Anne menilai tudingan bahwa Kementerian Perindustrian menjadi penyebab utama pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor TPT adalah tidak tepat. Menurutnya, persoalan TPT sangat kompleks, melibatkan banyak faktor global dan domestik, sehingga diperlukan solusi berbasis data dan inovasi teknologi.

    “Kalau kita lihat, banyak mesin di industri hulu masih tua. Kita seharusnya fokus melakukan investasi pada mesin-mesin terbaru agar lebih kompetitif. Dan meningkatkan product development agar dapat meningkatkan nilai tambah,” ujar Anne dalam rilisnya, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, peningkatan daya saing industri TPT tidak bisa lagi ditunda. Modernisasi mesin serta investasi R&D harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Langkah ini akan memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung penetrasi ke pasar global.

    Anne juga menekankan bahwa momentum perjanjian dagang Indonesia dengan Kanada dan Uni Eropa seharusnya dijadikan kesempatan untuk memperkuat daya saing TPT nasional.

    “Ini waktunya kita menyatukan persepsi dan bersama membenahi industri dari hulu sampai hilir, agar produk kita bisa diterima lebih luas di pasar internasional,” tambahnya.

    Selain aspek teknologi dan R&D, Anne juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan tata kelola perusahaan yang prudent agar industri TPT dapat beroperasi dengan lebih sehat dan berkelanjutan.

    “Apabila semua pihak pemerintah, pengusaha, pekerja secara sincere dan genuine serta berorientasi pada solusi, trust level bisa terbentuk. Dari situlah basis peningkatan TPT nasional yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun global,” tandas Anne.

  • DPR Usul Kaji Ulang Regulasi CHT Usai Cukai Rokok Tak Naik

    DPR Usul Kaji Ulang Regulasi CHT Usai Cukai Rokok Tak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berharap pemerintah mengkaji ulang seluruh aturan soal cukai hasil tembakau (CHT) untuk menekan praktik ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara.

    Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 menunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memahami permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau.

    “Menurut saya langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di 2026 itu adalah langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Dia berharap keputusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh terhadap regulasi cukai. Evaluasi yang komprehensif juga penting untuk memastikan potensi praktik ilegal bisa ditekan, penerimaan negara tetap terjaga, dan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau terlindungi.

    Ketua Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN), Samukrah menilai moratorium kenaikan CHT dinilai bisa meredakan industri hasil tembakau (IHT) dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kami harap dengan cukai tidak naik, tekanan pabrik rokok bisa berkurang dan mereka bisa kembali menyerap tembakau petani,” kata Samukrah dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, kondisi IHT tahun ini terpuruk akibat kebijakan cukai yang salah dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat munculnya ancaman PHK terhadap pekerja.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Purbaya telah menemui Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok lndonesia (Gappri) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/9/2025) siang.

    Menurutnya, Gappri menyatakan tarif cukai rokok 2026 tidak perlu diubah. Sesuai jawaban pengusaha rokok itu, Purbaya memutuskan tidak akan menaikkan maupun menurunkan cukai rokok.

    “Jadi, tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin,” jelasnya.

    Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal terutama rokok, baik rokok ilegal dari luar negeri maupun dalam negeri.

  • Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan tutup (shutdown) jika tidak ada kesepakatan anggaran. Hal ini disampaikan Presiden AS Donald Trump, Kamis malam waktu setempat.

    Ya, Gedung Putih meningkatkan taruhan dalam perseteruan dengan oposisinya Partai Demokrat. Pemerintahan Trump sendiri berasal dari Partai Republik.

    Trump dan Kongres Demokrat kini sedang dalam pertarungan sengit untuk menyepakati rencana pengeluaran menjelang tenggat waktu persetujuan anggaran fiskal, 30 September. Jika tidak dihalau keras oleh Demokrat, Trump mengancam pemecatan massal pekerja di pemerintahan federal.

    “Bisa jadi, ya,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya di Ruang Oval, Gedung Putih, dikutip AFP, Jumat (26/9/2025).

    “Karena Demokrat gila, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” klaim Trump lagi.

    Sebenarnya, Gedung Putih memang sudah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam memo yang diperoleh oleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Gedung Putih memberitahu lembaga-lembaga federal untuk “menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan pemberitahuan Pengurangan Tenaga Kerja (Reduction in Force/RIF) untuk semua karyawan”.

    Langkah ini akan menambah beban bagi pekerja pemerintah. Perlu diketahui, sebelumnya, pemecatan skala besar juga dilakukan oleh Department of Government Efficiency (DOGE) milik taipan Elon Musk awal tahun ini.

    Pembahasan anggaran fiskal Kongres AS terbentur rencana pemotongan pengeluaran dan subsidi perawatan kesehatan. Demokrat meminta pencabutan dua klausul itu.

    “Kami tidak akan diintimidasi,” katanya kepada wartawan, menggambarkan kepala OMB Russ Vought sebagai “benar-benar dan sepenuhnya di luar kendali”.

    “Pemerintahan Trump telah memperjelas niat mereka: Mereka ingin terus memecat pegawai negeri yang merupakan pembayar pajak Amerika yang bekerja keras.”

    Jika shutdown terjadi, hal ini akan menyebabkan operasi non-esensial terhenti dan ratusan ribu pegawai negeri untuk sementara waktu tidak menerima gaji. Memo Gedung Putih juga memerintahkan lembaga-lembaga untuk menyerahkan usulan rencana pengurangan staf, dan untuk memberitahu karyawan.

    Memo tersebut menyalahkan “tuntutan gila” oleh Demokrat dan menuduh mereka melanggar apa yang disebutnya sebagai tren 10 tahun “kesepakatan bipartisan untuk menghindari penutupan pada waktu yang sama setiap tahun”. Pertarungan seperti ini selalu terjadi setiap tahun di perpolitikan AS. 

    Dengan konsep dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Republik telah mengetok RUU pendanaan sementara pekan lalu. Namun hal ini harus dibahas di Kongres, di mana Demokrat solid menentangnya.

    Sebenarnya Republik memegang mayoritas tipis di kedua kamar baik DPR maupun Kongres. Tapi aturan AS mengharuskan dukungan dari oposisi.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tsunami PHK Menerjang, Raksasa Industri Ini PHK 13.000 Karyawan

    Tsunami PHK Menerjang, Raksasa Industri Ini PHK 13.000 Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa industri Jerman, Bosch, mengumumkan akan memangkas 13.000 karyawan di unit otomotifnya, seluruhnya di Jerman. Langkah ini menjadi pukulan terbaru bagi sektor otomotif Eropa yang tengah menghadapi permintaan lemah, persaingan ketat di China, serta transisi kendaraan listrik (EV) yang berjalan lebih lambat dari perkiraan.

    Pemangkasan ini mencakup sekitar 10% tenaga kerja Bosch di Jerman dan 3% dari total global. Perusahaan menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mencapai target penghematan tahunan sebesar 2,5 miliar Euro atau sekitar Rp42,5 triliun.

    “Permintaan untuk produk kami bergeser secara signifikan ke wilayah di luar Eropa. Kami perlu menyesuaikan diri dengan pasar dan pelanggan kami,” kata Stefan Grosch, Kepala Hubungan Industrial Bosch, seperti dikutip AFP, Jumat (26/9/2025).

    Bosch, pemasok otomotif terbesar dunia, sebelumnya sudah mengumumkan 9.000 PHK sejak tahun lalu. Perusahaan lain seperti Schaeffler, Continental, hingga Volkswagen juga melakukan langkah serupa akibat menurunnya penjualan dan laba.

    Tantangan utama bagi industri adalah lambatnya peralihan ke kendaraan listrik. Marco Zehe, Kepala Gerakan Elektrifikasi Bosch, mengatakan “elektromobilitas belum berkembang secepat yang diperkirakan. Itu berarti kami memiliki banyak kelebihan kapasitas, terutama di Eropa dan khususnya di Jerman.”

    Persaingan harga di China juga mempersempit margin keuntungan. “Ada tekanan harga dan persaingan yang besar pada seluruh industri otomotif, baik pada produsen mobil maupun pemasok mereka,” imbuh Zehe.

    Sementara itu, perwakilan pekerja menyatakan akan menolak keputusan Bosch. Mereka menyebut Bosch telah “mengkhianati kepercayaan” karyawannya dan meninggalkan “kehancuran sosial di banyak wilayah”.

    “Kami sepenuhnya menolak pemutusan hubungan kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya ini,” kata Frank Sell, Kepala Dewan Pekerja Bosch Mobility.

    Meski begitu, Bosch menegaskan Jerman tetap menjadi pusat masa depan perusahaan. “Kami mendukung Jerman sebagai lokasi dan mendukung Eropa. Kami terus berupaya meningkatkan daya saing dengan kemampuan kami sendiri,” ujar Grosch.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Udang Suarakan Problem Kasus Kontaminasi

    Pengusaha Udang Suarakan Problem Kasus Kontaminasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha udang meminta pemerintah menangani isu kontaminasi secara serius karena problem tersebut telah berdampak ke operasional para petambak.

    U.S. Food and Drug Administration (FDA) pada 14 Agustus 2025 menerbitkan advisory dan memasukkan PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) ke dalam Import Alert #99-51 karena ditemukan Cesium-137 dalam kiriman udang beku yang ditahan di pelabuhan Amerika Serikat.

    Produk dari BMS dianggap melanggar regulasi keamanan pangan terkait kemungkinan kontaminasi radioaktif. Recall juga telah dilakukan untuk beberapa lot produk udang beku merek Great Value yang dijual di Walmart.

    Amerika Serikat merupakan pasar terbesar untuk udang Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor udang nasional di tahun 2024 mencapai sekitar Rp27 triliun rupiah, dengan pasar Amerika Serikat menyerap lebih dari 60% dari total ekspor tersebut. Volume ekspor pada tahun 2024 tercatat sekitar 202.464 metrik ton, sedikit menurun dari puncaknya pada tahun 2021.

    Rizky Darmawan, Ketua Petambak Muda Indonesia (PMI), menyampaikan ketidakjelasan penyelesaian kasus ini telah menimbulkan efek domino yang luas, dan berdampak langsung ke petambak di lapangan.

    “Krisis ini sudah berjalan terlalu lama tanpa ada kejelasan dari pemerintah sebagai competent authority. FDA dan para pembeli internasional sedang menunggu langkah konkret dan jaminan bahwa masalah ini terkendali. Sementara itu, dampaknya langsung dirasakan oleh petambak kita di lapangan,” paparnya dalam siaran pers, Rabu (24/9/2025).

    Lebih jauh, Rizky menekankan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, jutaan lapangan kerja yang bergantung pada industri udang bisa terdampak. Petambak, pabrik pengolahan, pabrik pakan, pekerja tambak, hingga rantai distribusi berisiko kehilangan mata pencaharian.

    Rizky Darmawan menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah strategis. PMI menegaskan bahwa pemerintah perlu bertindak hati-hati dan terukur. Langkah yang diambil harus bisa memulihkan kepercayaan pembeli, bukan memperburuk situasi.

    “Jika tidak ada penyelesaian cepat dan koordinasi yang jelas antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha, risiko kehilangan kepercayaan pasar global akan semakin besar—dan hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kontribusi ekspor udang Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar sektor perikanan,” tuturnya.
     
    Suara petambak yang tergabung dalam Petambak Muda Indonesia (PMI) menegaskan betapa berat dampak yang sudah dirasakan di lapangan. Dari Aceh, Irwan Tandiah menjelaskan bahwa BMS merupakan pembeli utama dari wilayah tersebut.

    “Sejak kasus ini mencuat, harga udang jatuh drastis. Untuk size 30, harga hanya mencapai sekitar Rp57.000 per kilogram. Banyak petambak akhirnya menjual hasil panennya dengan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi dan mengalami kerugian” ujarnya.

    Dari Jawa Timur, Bryant Basuki menambahkan bahwa banyak petambak kini takut untuk memulai siklus budidaya baru. Menurutnya, risikonya terlalu besar jika panen nanti tidak bisa dijual. Akhirnya, banyak yang memilih menghentikan operasi sementara sambil menunggu kejelasan situasi.

    “Hal ini mengakibatkan kecenderungan PHK serta penurunan produktivitas rantai pasok lain seperti pabrik pakan dan benur,” imbuhnya.

    Di Bangka Belitung, George Samuel menyebutkan bahwa beberapa rencana ekspansi dan pembangunan tambak baru mulai ditunda Investor atas kekhawatiran jika pasar internasional benar-benar menutup akses untuk udang dari Indonesia.

    Di Jawa Barat, Guntur Mallarangeng mengungkapkan bahwa beberapa pabrik processing udang sudah mulai membatasi pembelian bahan baku dan proses produksi.

    “Mereka takut jika ada kebijakan lanjutan dari Amerika, seperti pembatasan Certificate of Origin (COO), yang bisa membuat produk tertahan di pelabuhan dan merugikan semua pihak,” jelasnya.

    Gerry Kamahara, salah satu pengurus PMI, mengingatkan bahwa industri tambak udang sudah menghadapi serangan penyakit yang semakin sulit dikendalikan.

    “Dengan tambahan masalah pasar seperti ini, risiko kerugian bagi petambak semakin besar dan bisa menyebabkan banyak yang gulung tikar,” ujarnya.