Xcloud.id

Kasus: PHK

  • ‘Era Kegelapan’ Para Raksasa Otomotif, Tutup Pabrik-PHK 10.000 Pekerja

    ‘Era Kegelapan’ Para Raksasa Otomotif, Tutup Pabrik-PHK 10.000 Pekerja

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir tahun 2024 bisa dibilang menjadi era kegelapan industri otomotif dunia. Bagaimana tidak? Ada 3 pabrikan otomotif raksasa yang dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap ribuan karyawannya.

    Tiga produsen mobil itu adalah Nissan, Volkswagen dan Stellantis.

    Berikut ini merupakan informasi seputar badai PHK yang menghantam para ‘raksasa’ tersebut.

    Nissan PHK 9.000 Karyawan

    Raksasa otomotif Jepang, Nissan, mengumumkan rencana PHK ke 9.000 karyawannya. Pemecatan ini dilakukan seiring dengan perkiraan anjloknya angka penjualan.

    Manajemen Nissan menyatakan perlu mengambil langkah-langkah mendesak. Mereka menggambarkan kondisi saat ini sebagai ‘situasi yang parah’.

    Dalam pernyataan pers perusahaan melaporkan penurunan laba bersih sebesar 93% pada semester pertama 2024. CEO Nissan Makoto Uchida mengatakan kepada wartawan bahwa lemahnya penjualan di pasar Amerika Utara merupakan faktor utama.

    Nissan dan rival domestiknya juga kesulitan mempertahankan posisi mereka di China. Berkembangnya perusahaan kendaraan listrik yang didukung oleh pemerintah Xi Jinping menjadi penyebabnya.

    “Menghadapi situasi yang parah, Nissan mengambil langkah-langkah mendesak untuk memperbaiki kinerjanya dan menciptakan bisnis yang lebih ramping dan tangguh yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di pasar,” demikian pernyataan perusahaan, dikutip dari AFP, Minggu, (10/11/2024).

    “Nissan akan mengurangi kapasitas produksi global sebesar 20% dan mengurangi tenaga kerja global sebanyak 9.000 orang,” kata dia lagi.

    Sementara itu secara khusus, Uchida sendiri secara sukarela menghapus 50% kompensasi bulanannya mulai November 2024. Anggota komite eksekutif lainnya juga akan secara sukarela melakukan pengurangan gaji.

    Nissan memperkirakan penjualan bersih sebesar 12,7 triliun yen (Rp 1.296 triliun), turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 14 triliun yen. Namun Nissan tidak mengeluarkan perkiraan laba bersih baru setelah menurunkannya pada bulan Juli menjadi 300 miliar yen di mana dalam enam bulan hingga September, laba bersih hanya 19,2 miliar yen.

    “Laba bersih akan ditentukan berdasarkan penilaian berkelanjutan atas biaya yang diperlukan untuk upaya penyelesaian yang direncanakan,” kata Uchida lagi.

    Selain itu, Nissan juga akan mengurangi kepemilikannya di Mitsubishi Motors. Perusahaan akan menjual kembali sahamnya. Dengan begitu, kepemilikan Nissan di Mitsubishi akan turun menjadi sekitar 24% dari 34% saat ini. Nissan menyebut akan tetap menjalin hubungan dekat dengan perusahaan tersebut.

    Nissan telah mengalami dekadi yang penuh dengan gejolak. Salah satunya adalah peristiwa penangkapan mantan bosnya, Carlos Ghosn pada 2018. Carlos keluar penjara dengan jaminan dan melarikan diri dari Jepang dengan bersembunyi di dalam kotak peralatan musik.

    Carlos masih menjadi buronan internasional di Lebanon dan membantah tuduhan terhadapnya. Dia mengatakan meninggalkan Jepang karena dia tidak percaya dia bisa mendapatkan pengadilan yang adil.

    Stellantis PHK 1.100 Karyawan

    Kabar buruk juga datang dari perusahaan manufaktur otomotif Stellantis. Stellantis menyatakan akan melakukan PHK ke sekitar 1.100 karyawan di pabrik Jeep Gladiator di Toledo, Ohio, Amerika Serikat (AS). Rencana PHK ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi inventaris di seluruh operasinya di Amerika Utara.

    “Ini adalah tindakan yang sulit untuk diambil, tetapi diperlukan untuk memungkinkan perusahaan mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya dan akhirnya mengembalikan produksi ke tingkat sebelumnya,” kata Stellantis dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

    Produsen mobil tersebut baru-baru ini merombak manajemen senior sebagai upaya untuk memulihkan penjualan yang merosot di wilayah tersebut. Stellantis juga telah memangkas tenaga kerja bergaji dan per jam selama setahun terakhir.

    Keputusan CEO Carlos Tavares untuk memangkas pekerja manufaktur, seperti yang ada di Toledo, telah membuat marah serikat pekerja United Auto Workers (UAW), yang mewakili para karyawan ini.

    Presiden UAW Shawn Fain telah mengancam akan melakukan aksi mogok nasional di pabrik-pabrik Stellantis hanya setahun setelah pemogokan selama enam minggu di produsen mobil tersebut dan para pesaingnya di Detroit.

    Volkswagen Tutup Tiga Pabrik

    Raksasa Jerman, Volkswagen (VW), juga terus mengalami hambatan dari segi keuangan dan operasional karena lemahnya penjualan. Awal November perusahaan melaporkan penurunan laba Q3 sebesar 42% ke level terendah dalam tiga tahun.

    Akibat situasi ini, karyawan VW mengalami pemotongan gaji sebesar 10%. Manajemen beralasan, itu adalah satu-satunya cara bagi produsen mobil terbesar di Eropa itu menyelamatkan lapangan kerja.

    “Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pengurangan biaya yang signifikan dan peningkatan efisiensi,” kata kepala keuangan Arno Antlitz dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

    Pernyataan ini adalah konfirmasi resmi pertama dari langkah-langkah pemotongan biaya yang ingin diterapkan VW untuk membalikkan keadaan. Kinerja melemah karena biaya tinggi dan permintaan yang lemah di China.

    Antlitz mengatakan ia yakin bahwa perusahaan dapat mencapai kesepakatan dengan para pekerja. Namun ia realistis dengan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan pemogokan, dengan perusahaan mempertimbangkan pemotongan biaya lebih dari 10 miliar euro (Rp 169 triliun).

    Perusahaan juga disebut akan menutup pabrik. Meski tak mengumumkan langsung rencana itu, perwakilan buruh mengatakan bahwa opsi itu ada, dengan perusahaan mempertimbangkan menutup tiga di antaranya yang pasti mempengaruhi karyawan.

    “Dari sudut pandang perusahaan, penutupan pabrik masih menjadi pertimbangan, yakni belum sepenuhnya dikesampingkan,” ungkap kepala dewan pekerja Volkswagen Daniela Cavallo.

    “Hari ini merupakan sinyal awal untuk maraton di mana kedua belah pihak akhirnya memahami bahwa mereka harus melewati garis finis bersama-sama,” tambahnya.

    Pasar mobil Eropa telah menyusut sekitar 2 juta kendaraan sejak pandemi, yang mengakibatkan penjualan VW berkurang sekitar 500.000 unit per tahun. Model yang lebih murah dari Tesla dan produsen mobil China telah memperoleh pangsa pasar di Eropa.

    (luc/luc)

  • Kenaikan UMR 2025 hingga 10 Persen Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Kenaikan UMR 2025 hingga 10 Persen Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economics and Law Studies (Celios) menyatakan kenaikan UMR atau upah minimum regional 2025 hingga 10% akan mendorong konsumsi nasional. Kenaikan konsumsi tersebut menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat sebagai dampak langsung upah yang lebih tinggi.

    “Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari dampak berganda dari kenaikan konsumsi pekerja. Pelaku UMKM mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar,” ujar Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

    Dia mengatakan, kenaikan UMR 2025 akan menentukan apakah pertumbuhan ekonom Indonesia mampu tumbuh di atas 5% atau justru semakin mengalami tekanan dan memicu gelombang PHK. Momentum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya dijadikan game changer dalam mendorong permintaan domestik melalui instrumen upah.

    Jika dilihat setelah UU Cipta Kerja berlaku, kenaikan UMR dinilai terlalu rendah sehingga terjadi pelemahan upah riil pekerja. Dampaknya, kemampuan kelas menengah turun dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.  “Ada kaitan antara rendahnya UMR dengan jumlah kelas menengah yang menurun,” kata dia.

    Dia mengatakan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir belum pernah menggunakan upah minimum sebagai kebijakan countercylical. Padahal UMR yang lebih baik akan mendorong konsumsi rumah tangga dan menguntungkan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, skenario kenaikan UMR 2025 sekitar 10% akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94% dibanding formula sebelumnya hanya berpengaruh sebesar 0,01%.  

    “Pertimbangan beberapa skenario lembaga penelitian sebaiknya dijadikan referensi pemerintah agar tidak mengambil langkah salah dan dapat memperburuk kondisi perekonomian,” kata Huda.

    Dari hasil modelling menunjukkan produk domestik bruto (PDB) akan naik Rp 122,2 triliun apabila kenaikan UMR 2025 sebesar 10% atau lebih tinggi dari formulasi PP 51/2023 yang membatasi alpha. 

    Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pascaputusan MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serikat buruh meminta adanya formulasi baru dalam penetapan UMR 2025.

    Sebelumnya, pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum. Dengan dicabutnya Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja, maka PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam kenaikan UMR 2025.

    “Kenaikan UMR 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan nilai indeks tertentu (α) sebesar 1,0 hingga 2,0,” ucap Said.

  • Buruh Sebut Pengetatan Aturan Tembakau Bisa Picu Badai PHK

    Buruh Sebut Pengetatan Aturan Tembakau Bisa Picu Badai PHK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM-SPSI) Sudarto mengungkapkan serikat pekerja tembakau yang sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” kata Sudarto, dalam keterangannya ditulis Minggu (10/11/2024).

    Tidak hanya itu, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini juga berpotensi menghilangkan pendapatan dari sektor tembakau hingga ratusan triliun. Hal ini juga diungkapkan dalam salah satu unggahan di media sosial terkait kemungkinan adanya kehilangan penerimaan ini.

    “Kenapa sih punya hobby menggerus rakyat kecil? aturan #KemenkesBikinPolemik terus sampai aturan barunya ini bisa hilangkan 308 triliun rupiah loh. Krisis Industri Tembakau makin menjadi kalo gini sih,” tulis akun @beautifyuul dengan ratusan interaksi dan lebih dari 5 ribu pembaca.

    Pernyataan ini ikut diterangkan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

    “Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.

    Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.

    Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.

    Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.

    Mudi mengatakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi atau aturan yang tidak menekan industri tembakau agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya aneh apabila sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya, terus diberikan tekanan regulasi di saat kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

    “Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” ujar dia.

    Sebelumnya pembahasan terkait pengetatan aturan tembakau ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan. Padahal, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis nasional, penyumbang penerimaan negara, serta penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

    Sejumlah unggahan mengungkapkan pernyataan sikap serikat pekerja tembakau yang terus menolak adanya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai salah satu aturan dari Rancangan Permenkes, yang kerap menjadi topik hangat di publik akhir-akhir ini.

    “Kalo dipikir-pikir #KemenkesBikinPolemik terus sih, aturan barunya bikin masyarakat makin tertekan aja. menurutku wajar aja klo serikat pekerja terus menolak penyeragaman kemasan ini. Beneran makin Krisis Industri Tembakau nih sih,” tulis akun @alepyou_ yang mendapat ratusan interaksi dan lebih dari 9 ribu pembaca.

    (kil/kil)

  • Mendag buka peluang perpanjang masa kerja Satgas impor ilegal

    Mendag buka peluang perpanjang masa kerja Satgas impor ilegal

    Harapannya (Satgas impor ilegal) diterusin dong

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso membuka peluang adanya perpanjangan masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satgas pengawasan barang impor ilegal.

    Diketahui, saat dibentuk pada Juli 2024 lalu, Satgas impor ilegal direncanakan akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

    “Kenapa dulu (ditetapkan) sampai Desember? Kan harapannya setelah itu tidak ada (impor) ilegal ya. Nah, nanti kita evaluasi. Sekiranya memang belum ada (pencapaian), kita perpanjang. Memang harapan kita dengan Satgas itu, sudah enggak ada lagi (impor ilegal). Tapi kita evaluasi nanti ya,” kata Budi saat acara ‘UMKM Gathering Indogrosir se-Jabodetabek’ yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan yang sama, Executive Director Operational Indogrosir Anton Prasetyo mengatakan bahwa para pelaku usaha berharap pemerintah memperpanjang Satgas impor ilegal ini. Sebab, salah satu penyebab kinerja sektor ritel Indonesia lesu yakni karena maraknya impor ilegal di Indonesia.

    “Harapannya (Satgas impor ilegal) diterusin dong. Diterusin, impor ilegal dan judi online pun harus berakhir. Karena salah satu penyebab (ritel) kita turun itu,” ujar Anton.

    Menurutnya, barang-barang impor yang masuk secara ilegal ke Tanah Air merusak harga pasar yang berimbas pada para pedagang ritel lokal yang kian susah untuk bersaing.

    “Kita harus bisa jaga karena mereka merusak harga juga, kan kalau barang-barang dari Malaysia dari Singapura masuk ilegal, ya kasihan pedagang kita juga,” jelasnya.

    Adapun Satgas impor ilegal resmi dibentuk pada 19 Juli 2024. Jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

    Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas ini adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas ini untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor.

    Adapun tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasib Pilu 9 Ribu Karyawan Produsen Mobil Jepang

    Nasib Pilu 9 Ribu Karyawan Produsen Mobil Jepang

    Jakarta –

    Salah satu raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan di seluruh dunia. Langkah PHK massal ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

    Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

    Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

    Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

    Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hybrid yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hybrid.

    “Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini,” kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

    “Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu,” jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

    (hns/hns)

  • Aturan Terbaru PHK Sesuai Keputusan Terbaru MK

    Aturan Terbaru PHK Sesuai Keputusan Terbaru MK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi pada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Gugatan tersebut diajukan termasuk oleh Partai Buruh.

    Salah satunya yang dituntut adalah terkait mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 151 Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 lampiran UU Ciptaker.

    Menurut MK, frasa pada pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yakni terkait ‘pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian hubungan industrial’.

    Pasal itu berisi soal pekerja yang terkena PHK namun menolak keputusan. Saat melakukan perundingan bipartit berakhir buntu, maka PHK dilakukan dengan melalui penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

    “Menyatakan frasa ‘pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial’ dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945,” seperti dikutip dari salinan putusan MK.

    Dalam putusan terbarunya, MK mengubah aturan tersebut. Yakni dengan memperjelas mekanisme yang harus dilewati saat perusahaan melakukan PHK pada karyawannya.

    Menurut MK, PHK baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keputusan tersebut sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum.

    “…tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,” tulis MK.

    (hsy/hsy)

  • Karyawan Booking.com Terancam Kena PHK

    Karyawan Booking.com Terancam Kena PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Booking.com berpotensi mengurangi jumlah karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari rencana reorganisasi perusahaan.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (9/11/2024), perusahaan travel online yang merupakan bagian dari Booking Holdings tersebut mengatakan tengah mengevaluasi ulang struktur organisasinya, tetapi masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final terkait PHK.

    “Langkah ini merupakan tindakan proaktif yang sulit, tetapi penting untuk menjaga Booking.com tetap kompetitif dalam industri yang sangat dinamis, serta memungkinkan inovasi berfokus pada pelanggan secara lebih cepat,” tulis pernyatan perusahaan.

    Menurut laporan tahunan hingga akhir 2023, Booking Holdings mempekerjakan sekitar 23.600 orang, tetapi laporan tersebut tidak memerinci jumlah karyawan untuk Booking.com.

    Dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/11/2024), Booking Holdings mengindikasikan bahwa mereka akan memberikan perincian tambahan terkait waktu, dampak potensial bagi karyawan, serta aspek finansial dari reorganisasi ini pada waktunya.

    Juru bicara perusahaan menambahkan, tinjauan ini hanya mencakup Booking.com, tidak termasuk merek lain di bawah naungannya, seperti Priceline, Agoda, Kayak, dan OpenTable.

    Langkah reorganisasi ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Booking Holdings melaporkan kenaikan biaya operasional sebesar 13,6% pada kuartal III 2024. 

  • Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.
    Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).
    “Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam,” kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).
    Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.
    “Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar,” kata dia.
    Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.
    “Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin,” kata dia.
    Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.
    Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.
    “Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan,” katanya.
    Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.
    “Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami),” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.
    Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.
    “Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan,” paparnya.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Program Sekolah Swasta Gratis Dikhawatirkan Tak Bisa untuk Beli Keperluan Belajar Megapolitan 9 November 2024

    Program Sekolah Swasta Gratis Dikhawatirkan Tak Bisa untuk Beli Keperluan Belajar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tidak semua warga
    kelas menengah ke bawah
    di Jakarta rupanya mendukung program sekolah swasta gratis. Ada hal yang menghantui mereka.
    Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) misalnya.
    Ia sebenarnya lebih memilih agar program Kartu Jakarta Pintar (
    KJP
    ) dilanjutkan dibandingkan anggarannya dialihkan ke program sekolah swasta gratis.
    “Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada,” ungkap Dian saat dijumpai
    Kompas.com
    di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024). 
    Sebab, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah, bahkan bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan gizi anak.
    Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.
    Wulan sungguh merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.
    “Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang,” ujar Wulan. 
    Pilihan kembali bekerja pun sulit bagi Wulan dan sang suami. Pasalnya mereka terbentur dengan aturan banyak perusahaan soal batas atas usia kerja.
    Dian berharap, kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tetap mendapatkan KJP.
    “Penginnya berjalan beriringan sih ya,” kata dia.
    Sang suami yang hanya bekerja sebagai pedagang, tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.
    “Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin,” kata dia.
    Baik Dian atau Wulan mengaku, belum mengetahui secara persis seluk beluk program sekolah swasta gratis yang diwacanakan akan berlaku pada tahun ajaran baru Juni 2025.
    “Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan bagus,” kata Dian.
    Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta bersama DPRD Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
    Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program
    sekolah swasta gratis di Jakarta
    yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
    Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta. 
    Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis ini pun telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.
    Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
    “Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP,” ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Perusahaan Nyaris Bangkrut Kini Bernilai Rp 57.226 Triliun

    Kisah Perusahaan Nyaris Bangkrut Kini Bernilai Rp 57.226 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa chip Nvidia berhasil mengalahkan Apple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia dengan kapitalisasi pasar US$3.652 triliun atau setara Rp 57.226 triliun.

    Apple tergeser ke posisi ke-2 dengan kapitalisasi pasar US$3.438 triliun atau Rp 53.873 triliun. Di bawahnya secara berurutan ada Microsoft, Alphabet (Google), dan Amazon.

    Bloomberg menyebut kapitalisasi pasar Nvidia yang meroket menunjukkan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini menjadi sektor ‘seksi’ di mata Wall Street.

    Nvidia adalah perusahaan yang paling diuntungkan dengan popularitas AI sejak ChatGPT diperkenalkan OpenAI pada 2022 silam. Perusahaan yang digawangi Jensen Huang tersebut merupakan produsen chip canggih untuk AI yang dipakai raksasa teknologi seperti Meta, Google, Microsoft, OpenAI, dkk.

    Keberhasilan Nvidia mengalahi Apple dari segi kapitalisasi pasar sebelumnya sudah terjadi pada 18 Juni 2024. Namun, dalam kurun waktu sepekan, Nvidia terlempar ke posisi ke-3.

    Prospek bisnis yang menjanjikan, ditambah optimisme pasar terhadap chil Blackwell teranyar dari Nvidia, terbukti mendorong raksasa Amerika Serikat (AS) tersebut kembali ke takhta nomor satu pada pekan ini.

    Pencapaian Nvidia menjadi perusahaan nomor satu tentu tak mudah. Bahkan, Nvidia sempat nyaris bangkrut di masa lalu.

    Nvidia didirikan pada 1993. Mulanya, perusahaan fokus menggarap GPU untuk pasar gaming. Lalu pada 1996, perusahaan hampir tumbang, menurut penuturan Huang.

    Ia mengatakan kala itu menghadapi kemungkinan 50-50 antara perusahaan bisa lanjut atau harus berhenti beroperasi. Bahkan, setengah karyawan terpaksa harus di-PHK.

    Juru selamat Nvidia kala itu adalah chip grafis Riva 128 yang dirilis pada April 1997. Chip itu berhasil mendorong pendapatan perusahaan, sehingga bisa melanjutkan riset dan pengembangan (RnD) untuk menjadi perusahaan GPU kawakan.

    Meski Nvidia sudah keluar dari kegelapan, namun cerita nyaris bangkrut di masa lalu tak bisa dilupakan Huang. Ia juga memastikan para karyawan untuk tidak melupakannya.

    Dalam banyak presentasinya, Huang kerap menyebut “perusahaan kita [pernah] 30 hari menuju kebangkrutan”.

    Cerita ini menjadi motivasi Nvidia agar terus berinovasi dan menjawab kebutuhan pasar. Relevansi itu yang kini membuat Nvidia bisa mengalahkan Apple.

    Di kala banyak pihak meragukan masa depan AI, Nvidia tanpa ragu menggarap chip AI dan mengambil posisi pertama untuk menancapkan dominasinya di pasar tersebut.

    Saham Nvidia sudah tumbuh lebih dari 200 tahun sepanjang tahun ini dan lebih dari 2.700% selama 5 tahun terakhir.

    (fab/fab)