Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Ombudsman Sebut Nasib Sritex Ditentukan 3 Minggu Lagi

    Ombudsman Sebut Nasib Sritex Ditentukan 3 Minggu Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ombudsman RI memberikan peringatan terkait nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Menurut Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika nasib Sritex akan ditentukan dalam 3 minggu mendatang.

    Yeka melihat pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran bisa saja terjadi di Sritex. Apalagi katanya terjadi pemblokiran arus masuk bahan baku dan keluarnya barang di pabrik tekstil Sritex, imbas dari adanya proses appraisal yang dilakukan kurator, membuat bahan baku yang tersisa hanya mampu untuk menopang produksi hingga tinggal 3 minggu ke depan.

    “Mengapa tiga minggu? Kan sekarang karena ada keputusan dari kurator, areal Sritex kan diblokir. Artinya diblokir itu tidak boleh ada aktivitas keluar masuk barang,” kata Yeka kepada CNBC Indonesia ditulis Kamis (14/11/2024).

    Konsekuensinya, Sritex meliburkan 2.500 karyawannya. Meski masih ada sejumlah karyawan yang masih mengerjakan pesanan, Yeka melihat adanya potensi PHK jika perusahaan tekstil itu tak segera mendapat tambahan bahan baku.

    Foto: dok Sritex
    Sritex

    “Kalau sudah tiga minggu, (dan) bahan baku sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, ya sudah. Mau apa lagi kan? Berarti akan terjadi PHK besar-besaran tuh,” ujarnya.

    Ia pun menyoroti situasi ini memerlukan intervensi cepat dan ekstraordinary dari pemerintah untuk menyelamatkan Sritex dan mencegah potensi PHK massal bagi ribuan pekerja. Yeka juga mengkritik lambatnya langkah penanganan pemerintah, yang menurutnya lebih banyak memperlihatkan kepedulian simbolis tanpa solusi konkret.

    “Jangan terlalu banyak drama untuk memperlihatkan peduli terhadap Sritex, tapi nggak tahu bahwa ada persoalan yang lebih besar, dan waktunya nggak lama, yaitu tiga minggu lagi,” ucap dia.

    Menurut Yeka, langkah pemerintah dalam menangani proses pailit Sritex ini harus cepat, agar tidak berlarut-larut seperti halnya kasus PT Garuda Indonesia (Persero) yang memakan waktu tahunan.

    “Proses penyelesaian pailit ini kalau tidak ditangani secara ekstraordinary, (maka) prosesnya lama. Contohnya Garuda. Tahunan kan menyelesaikan proses pailit Garuda ini. Nah, Garuda kebetulan prosesnya tidak membuat aktivitas penerbangan dihentikan, kalau (Sritex) ini kan aktivitas barang yang dihentikan, jantungnya,” pungkasnya.

    (wur)

  • Top 5 News: Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga Bakteri Langka yang Menyerang Inul Daratista

    Top 5 News: Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga Bakteri Langka yang Menyerang Inul Daratista

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel di Beritasatu.com menjadi perhatian pembaca dari Rabu (13/11/2024) malam hingga Kamis (14/11/2024) pagi WIB. Artikel yang diminati beragam mulai dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT, hingga bakteri langka yang menyerang pedangdut Inul Daratista.

    Berikut top 5 news artikel Beritasatu.com:

    1. Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Paksa 13.116 Warga Mengungsi
    Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tidak hanya menewaskan 9 jiwa tetapi juga membuat ribuan orang mengungsi. Saat ini warga pengungsi mencapai 13.116 Jiwa. Ribuan warga terdampak dari dua kecamatan mengungsi di enam posko yang disiapkan BNPB.

    Maria Goreti Koten, salah satu pengungsi menjelaskan, saat ini dia bersama keluarga serta warga yang lain hanya bisa bertahan hidup di posko pengungsian agar terhindar dari ancaman erupsi yang terus mengancam. 

    Dia menambahkan, hingga saat ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh petugas penanganan bencana baik dari pemerintah maupun pihak lain yang berpusat di lokasi posko.

    2. 90 Penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Batal Imbas Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
    Sebanyak 90 penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali batal pada Rabu (13/11/2024) imbas dampak dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, penerbangan yang dibatalkan terdiri dari penerbangan domestik dan internasional.

    “Untuk Rabu hingga pukul 13.00 Wita, terdapat 26 penerbangan domestik, 64 penerbangan internasional yang terdampak,” ucapnya dikutip dari keterangannya, Rabu (13/11/2024).

    3. 8 Fakta Inul Daratista, Ratu Goyang Ngebor yang Terserang Bakteri Langka Clostridium Difficile
    Inul Daratista terserang bakteri langka Clostridium difficile. Penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang ngebor ini mulai jarang tampil di layar kaca karena sedang fokus pemulihan. 

    “Jadi, aku itu terkena bakteri langka. Penyakit ini semacam Covid-19 zaman now. Obatnya kayak kena Covid-19. Aku dirawat 10 hari, bahkan satu bulan harus memulihkan kesehatan. Makanya ini kenapa aku menghilang dari televisi,” kata Inul Daratista dikutip dari video di YouTube, Selasa (12/11/2024). 

    Clostridium Difficile merupakan bakteri yang hidup di usus besar dan bisa berkembang meski tidak ada oksigen. Bakteri tersebut bisa menyebabkan perdagangan usus besar. Penderitanya bisa mengalami diare akut dan kram perut.

    4. Liburkan 2.500 Karyawan, Sritex Pastikan Tidak Ada PHK
    PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menegaskan, sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebanyak 2.500 karyawan saat ini memang tengah diliburkan, tetapi bukan PHK.

    Hal tersebut disampaikan Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan saat memenuhi panggilan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, di gedung Kemenaker, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    “Sritex tidak melakukan PHK dalam status kepailitan ini. Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” ujar Iwan.

    5. Presiden Prabowo Siapkan Perpres Penyaluran Pupuk Langsung ke Petani
    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto kini tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penyaluran pupuk bersubsidi sehingga mempermudah distribusi langsung kepada petani. 

    “Penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke petani merupakan langkah konkret dalam mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

    Perpres ini akan menjadi dasar hukum yang menyederhanakan alur pemberian pupuk subsidi, yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

  • Gelombang PHK Makin Besar, DPR Ingatkan Jangan Sampai IHT Ikut Tertekan

    Gelombang PHK Makin Besar, DPR Ingatkan Jangan Sampai IHT Ikut Tertekan

    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa jangan sampai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menjadi ancaman bagi industri hasil tembakau (IHT) nasional sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
     
    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pemerintah perlu melihat kontribusi sektor IHT melalui penerimaan cukai yang sangat besar bagi negara, sebelum merumuskan kebijakan. Ia menegaskan, pemerintah perlu belajar dari kegagalan dalam melindungi sektor tekstil yang menyebabkan banyaknya pengangguran baru.
     
    “Ada satu kepentingan lebih besar yang harus dirujuk. Kita harus belajar dari kasus Sritex, banyak pengangguran, terus kita mau buat perundang-undangan yang semena-mena? Jangan pak,” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi di Senayan, dilansir, Rabu, 13 November 2024.
    Willy menekankan jangan sampai aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang didorong oleh Kemenkes justru menimbulkan dampak baru yang melahirkan banyak praktik ilegal, seperti yang marak terjadi di negara lain. Jika aturan ini disahkan, semua pihak terkait dalam mata rantai pertembakauan akan celaka, baik dari hulu maupun hilir.
     
    “Di era deindustrialisasi jangan sampai negara justru mematikan industri nasional di tengah krisis yang melanda. Keberpihakan itu penting, meletakkan basis-basis kompetitif kita. Kita hidup di bumi Pancasila, ini Tanah Air kita, jadi tidak ada yang bisa semena-mena. Kita duduk bareng-bareng, kalau tidak bisa, kita cari jalan lain,” tegasnya.
     

    Ancaman PHK
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga belum diajak berdiskusi oleh Kemenkes, padahal dampak terhadap tenaga kerja terlihat sangat nyata dari adanya Rancangan Permenkes. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dikeluarkan, Kemenaker menerima laporan potensi PHK hingga 2,2 juta pekerja di sektor tembakau.
     
    “Kami concern bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 dan turunannya akan berpotensi meningkatkan PHK. Kalau aturan ini terlalu kenceng sesuai teman-teman Kesehatan, akan ada 2,2 juta orang ter-PHK, baik dari tembakau maupun industri kreatif yang mendukung industri tembakau,” ungkap Dirjen Hubungan Industrial Kemenaker Indah Anggoro Putri.
     
    Indah memaparkan dari enam juta pekerja tembakau, hampir 89 persen adalah pekerja wanita, bahkan 85 persen di antaranya adalah kelompok rentan. Indah mengatakan negara perlu hadir untuk melindungi kelompok ini karena apabila angka pengangguran meningkat, dampak sosialnya akan sangat besar hingga berujung pada peningkatan kriminalitas.
     
    Tak hanya itu, Indah menyoroti banyaknya para pekerja yang bekecimpung di industri kreatif semestinya dilindungi. Ia menekankan agar Kemenkes mempertimbangkan keseimbangan pengusaha agar sama-sama dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen dari Presiden Prabowo.
     
    “Kita perlu selamatkan sektor tembakau ini, mitigasinya dari kami tentu serap aspirasi. Izin juga untuk Kemenkes, kalau rapat kami juga perlu diundang. Karena sebelumnya Kemenkes dikritik kurang public hearing, jadi kedepannya kami siap untuk mendukung dan diajak berdiskusi,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Pengamat Puji Wamenaker Serius Jaga Komitmen Prabowo di Tengah Isu PHK Buruh Sritex

    Pengamat Puji Wamenaker Serius Jaga Komitmen Prabowo di Tengah Isu PHK Buruh Sritex

    Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.

    Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.

    “Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.

    Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

    Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.

    Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.

    “Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.

    Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.

    Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.
     
    Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.
     
    “Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.
    Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar
     
    Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.
     
    Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.
     
    Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.
     
    “Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.
     
    Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Sritex Pailit, Wamenaker: Kita Butuh Pengusaha dan Buruh yang Patriotik

    Sritex Pailit, Wamenaker: Kita Butuh Pengusaha dan Buruh yang Patriotik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan melakukan pengawasan atau monitoring kepada buruh maupun perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex menyusul keputusan pailit perusahaan.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, pengawasan terkait Sritex merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan buruh dan pengusaha yang patriotik. 

    “Narasinya Bapak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik,” tambah Noel sapaan akrabnya dalam konferensi pers di gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

    Dia mengatakan, Kemenaker akan tetap melakukan monitoring karena ini terkait kebutuhan buruh. “Negara harus benar-benar hadir. Jangan sampai kita abai. Ini persoalan buruh kepentingan nasional juga,” ujar Immanuel 

    Noel menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan meski Sritex dinyatakan pailit. Hal ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

    Adapun penyelematan Sritex ini dilakukan dalam kurun waktu kurang 100 hari seperti yang diminta Prabowo kepada empat kementeriannya, termasuk Kemenaker.

    “Sampai sekarang itu belum sampai 100 hari (sejak Sritex dinyatakan pailit). Bahkan belum juga sebulan. Ini bentuk tanggung jawab kita (bahwa) negara hadir (membantu industri tekstil),” ucapnya.

    Sritex dinyatakan pailit setelah PN Niaga Semarang mengabulkan permohonan salah satu kreditur, PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

  • Forum Bahtsul Masail Jawa-Madura Putuskan Sikap Terkait Boikot McDonald

    Forum Bahtsul Masail Jawa-Madura Putuskan Sikap Terkait Boikot McDonald

    Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.

    “Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.

    Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
     

    Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.  

    Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
      
    “Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.

    Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).   

    Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat  Islam.

    Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.

    Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.
     
    “Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.
     
    Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
     

    Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.  
    Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
      
    “Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.
     
    Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).   
     
    Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat  Islam.
     
    Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • 2.500 Karyawan Diliburkan, Bos Sritex Jamin Gaji Tetap Dibayar – Page 3

    2.500 Karyawan Diliburkan, Bos Sritex Jamin Gaji Tetap Dibayar – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyebut Presiden Prabowo Subianto tak ingin buruh menderita. Ini berkaitan dengan kepastian pekerjaan bagi buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

    Dia mengatakan, buruh membutuhkan kepastian pekerjaan. Hal ini bisa dipastikan jika Sritex memiliki bahan baku yang cukup untuk menjalankan produksinya.

    “Karena begini, buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum dan negara harus hadir, negara harus hadir Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritex itu perintah Presiden langsung,” kata Noel, sapaan akrabnya, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    “Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin tidak ingin ada yang namanya PHK, dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita,” sambungnya.

    Dia juga menyinggung terkait kepastian bahan baku ke Sritex. Diketahui, bahan baku tekstil untuk produksi Sritex tertahan hingga rekening perusahaan yang terblokir. Saat ini, bahan baku Sritex disebut hanya cukup untuk produksi 3 pekan kedepan.

    “Karena sebuah kebijakan yang tadi disampaikan Pak Iwan (Direktur Utama Sritex) ada akunnya yang di blokir, kemudian ada ekspor-impornya yang terblokir juga ya, akhirnya mengganggu operasional perusahaan,” jelas dia.

    Dia berharap, perusahaan tetap menjalankan operasional pabriknya untuk menjamin kewajiban terhadap karyawan bisa terpenuhi. Sementara itu, negara bertugas untuk menjamin agar tersedia lapangan pekerjaan yang cukup.

    “Kita juga menginginkan pengusaha itu tetap melakukan operasional perusahaannya, agar apa, kewajiban-kewajibannya terkait kebutuhan kawan-kawan pekerja, gaji dan sebagainya itu ya berjalan dengan baik. Karena sekali lagi saya tekankan, bekerja itu adalah hak, kewajiban negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya agar tidak menjadi negara yang cuman omon-omon,” pungkas Immanuel Ebenezer.

  • Singgung Bahan Baku Sritex, Wamenaker: Prabowo Tak Ingin Buruh Menderita – Page 3

    Singgung Bahan Baku Sritex, Wamenaker: Prabowo Tak Ingin Buruh Menderita – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto menegaskan perusahaannya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Namun, 2.500 orang karyawan tersebut diliburkan sementara.

    Dia menuturkan, hal ini sekaligus menjawab kabar yang beredar di masyarakat. Menurut dia, langkah itu dilakukan imbas dari kurangnya bahan baku.

    “Sritex tidak melakukan PHK, dan dalam status kepailitan ini, tetapi Sritek telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” kata Iwan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Dia menegaskan, manajemen perusahaan masih berusaha agar Sritex tetap bisa melakukan produksi dengan pasokan bahan baku yang cukup. 

    “Manajemen itu selalu melihatnya adalah keberlangsungan usaha dan melanjutkan usaha ini dan tidak ada PHK, jadi jelas,” tegas Iwan.

    Tak Ada PHK Massal

    Ditempat yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan kembali tidak ada PHK massal Sritex.

    “Tadi dipertegas lagi bahwa tidak ada PHK, artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK,” ucapnya.

    Sebagai tindak lanjut usai menerima keterangan tadi, Immanuel berencana menyambangi pabrik Sritex pekan ini. Tujuannya, memastikan tidak adanya PHK karyawan di perusahaan tekstil raksasa tersebut.

    “Saya mau memastikan pak nanti, Saya akan datang ke tempat bapak ya untuk memastikan bahwa benar tidak ada, karena saya tidak mau, ini tanggung jawab publik saya nih, tanggung jawab publik saya cuman hanya, kemarin saya memastikan tidak ada, saya panggil Bapak sekarang, saya nanti datang kesana ya,” tuturnya.

     

  • 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

    7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

    Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memanggil Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa perusahaan tersebut. Pemanggilan dan pertemuan berlangsung di Jakarta, Rabu 13 November 2024. 

    Sebelumnya beredar kabar Sritex melakukan PHK. Padahal sebelumnya, Sritex disebut berkomitmen tidak melakukan PHK.

    Berikut adalah tujuh fakta penting terkait pertemuan itu:
    1. Pemanggilan untuk Klarifikasi Isu PHK 
    Immanuel Ebenezer memanggil pihak Sritex untuk membahas isu PHK yang beredar setelah kunjungannya ke perusahaan tersebut. Immanuel menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari kepastian terkait kabar tersebut. 

    “Kenapa saya memanggil beliau? Karena ada berita simpang siur pas kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak,” ujar Immanuel dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu 13 November 2024.

    Baca juga: Sritex Dinyatakan Pailit, Ini Perbedaan Pailit dan Bangkrut

    2. Wamenaker Terganggu 
    Immanuel sebelumnya telah menerima komitmen dari Sritex bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK. Namun, beberapa hari setelah kunjungannya, ia mendapat informasi bahwa terdapat isu PHK.
    ?
    “Ini membuat saya terganggu, artinya kok seorang pejabat negara berbohong selama ini, tidak ada PHK ternyata ada PHK,” ucap Immanuel.
    3. Terus Pantau Buruh Sritex agar Tidak Ada PHK
    Immanuel menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau kondisi perusahaan yang sedang dalam status pailit ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bagi karyawan Sritex. 

    “Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir,” jelas Immanuel.
    4. Sritex Tegaskan Tidak Melakukan PHK, Hanya Meliburkan Karyawan 
    Dalam pertemuan ini, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa Sritex tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ia menyatakan bahwa perusahaan hanya meliburkan sekitar 2.500 karyawan karena kendala bahan baku. 

    “Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku, ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi,” jelas Iwan.
    5. Karyawan yang Diliburkan Masih Digaji 
    Meski karyawan diliburkan akibat kendala bahan baku, Iwan memastikan bahwa mereka tetap menerima gaji. Ia berharap agar masalah administrasi ini segera terselesaikan, sehingga operasional dapat kembali normal. 

    “Para karyawan yang dirumahkan itu masih tetap digaji,” kata Iwan.
    6. Kondisi Bahan Baku Hanya Cukup untuk Tiga Minggu 
    Iwan juga mengungkapkan bahwa stok bahan baku di Sritex hanya cukup untuk produksi selama tiga minggu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah karyawan yang diliburkan jika izin usaha tidak segera diterbitkan. 

    “Bahan baku di Sritex hanya cukup untuk tiga minggu ke depan,” ungkap Iwan.
    7. Pentingnya Keputusan Kurator dan Hakim Pengawas 
    Iwan menekankan bahwa keberlanjutan usaha Sritex sangat bergantung pada keputusan kurator dan hakim pengawas. Jika izin beroperasi kembali dikeluarkan, perusahaan berharap dapat berproduksi normal. 

    “Jadi ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas. Karena ini akan membantu kami dalam keberlanjutan,” jelasnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memanggil Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa perusahaan tersebut. Pemanggilan dan pertemuan berlangsung di Jakarta, Rabu 13 November 2024. 
     
    Sebelumnya beredar kabar Sritex melakukan PHK. Padahal sebelumnya, Sritex disebut berkomitmen tidak melakukan PHK.
     
    Berikut adalah tujuh fakta penting terkait pertemuan itu:

    1. Pemanggilan untuk Klarifikasi Isu PHK 

    Immanuel Ebenezer memanggil pihak Sritex untuk membahas isu PHK yang beredar setelah kunjungannya ke perusahaan tersebut. Immanuel menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari kepastian terkait kabar tersebut. 
    “Kenapa saya memanggil beliau? Karena ada berita simpang siur pas kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak,” ujar Immanuel dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu 13 November 2024.
     
    Baca juga: Sritex Dinyatakan Pailit, Ini Perbedaan Pailit dan Bangkrut

    2. Wamenaker Terganggu 

    Immanuel sebelumnya telah menerima komitmen dari Sritex bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK. Namun, beberapa hari setelah kunjungannya, ia mendapat informasi bahwa terdapat isu PHK.
    ?
    “Ini membuat saya terganggu, artinya kok seorang pejabat negara berbohong selama ini, tidak ada PHK ternyata ada PHK,” ucap Immanuel.

    3. Terus Pantau Buruh Sritex agar Tidak Ada PHK

    Immanuel menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau kondisi perusahaan yang sedang dalam status pailit ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bagi karyawan Sritex. 
     
    “Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir,” jelas Immanuel.

    4. Sritex Tegaskan Tidak Melakukan PHK, Hanya Meliburkan Karyawan 

    Dalam pertemuan ini, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa Sritex tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ia menyatakan bahwa perusahaan hanya meliburkan sekitar 2.500 karyawan karena kendala bahan baku. 
     
    “Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku, ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi,” jelas Iwan.

    5. Karyawan yang Diliburkan Masih Digaji 

    Meski karyawan diliburkan akibat kendala bahan baku, Iwan memastikan bahwa mereka tetap menerima gaji. Ia berharap agar masalah administrasi ini segera terselesaikan, sehingga operasional dapat kembali normal. 
     
    “Para karyawan yang dirumahkan itu masih tetap digaji,” kata Iwan.

    6. Kondisi Bahan Baku Hanya Cukup untuk Tiga Minggu 

    Iwan juga mengungkapkan bahwa stok bahan baku di Sritex hanya cukup untuk produksi selama tiga minggu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah karyawan yang diliburkan jika izin usaha tidak segera diterbitkan. 
     
    “Bahan baku di Sritex hanya cukup untuk tiga minggu ke depan,” ungkap Iwan.

    7. Pentingnya Keputusan Kurator dan Hakim Pengawas 

    Iwan menekankan bahwa keberlanjutan usaha Sritex sangat bergantung pada keputusan kurator dan hakim pengawas. Jika izin beroperasi kembali dikeluarkan, perusahaan berharap dapat berproduksi normal. 
     
    “Jadi ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas. Karena ini akan membantu kami dalam keberlanjutan,” jelasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Liburkan 2.500 Karyawan, Sritex Pastikan Tidak Ada PHK

    Liburkan 2.500 Karyawan, Sritex Pastikan Tidak Ada PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menegaskan, sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebanyak 2.500 karyawan saat ini memang tengah diliburkan, tetapi bukan PHK.

    Hal tersebut disampaikan Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan saat memenuhi panggilan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, di gedung Kemenaker, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    “Sritex tidak melakukan PHK dalam status kepailitan ini. Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” ujar Iwan.

    Iwan menegaskan, Sritex masih memberikan gaji kepada 2.500 karyawan yang saat ini diliburkan. Dia berharap agar proses kelangsungan usaha dapat segera dijalankan untuk mencegah penambahan karyawan yang harus diliburkan.

    Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan keputusan untuk tidak melakukan PHK ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Proses penyelamatan Sritex dijalankan dalam jangka waktu kurang dari 100 hari sesuai arahan Prabowo kepada empat kementerian terkait, termasuk Kemenaker.

    “Ini bentuk tanggung jawab kita (bahwa) negara hadir (membantu industri tekstil),” kata Immanuel Ebenezer.