Jakarta, CNBC Indonesia – PT BFI Finance Indonesia Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.167 karyawan atau lebih dari 10% dari total tenaga kerja dalam enam bulan terakhir. Pemangkasan tersebut terdiri dari 471 karyawan tetap dan 516 karyawan tidak tetap.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Jumat, 15/11/2024).
Perbesar
ESPOS.ID – Ilustrasi PHK. (Dok. Solopos.com)
Esposin, JAKARTA — Direktur Jaminan Sosial Institute (JSI), Andy William Sinaga, mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker) perlu diperbaiki untuk mengatasi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif dan diprediksi akan terjadi hingga akhir 2024.
“Kami mencatat bahwa fenomena PHK medio Oktober 2024 ini hampir menyentuh 60.000 pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan. Fenomena PHK tersebut akan berdampak pada tergerusnya keberadaan jamsosnaker, dalam hal ini jaminan hari tua (JHT), karena sudah tentu para pekerja yang terkena PHK akan mengambil JHT-nya,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Promosi
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi
Andy menyebutkan sektor yang terkena dampak paling parah menurut catatan JSI adalah sektor manufaktur, yakni tekstil, garmen, dan alas kaki.
Menurut dia, penyebab PHK tersebut salah satunya akibat situasi nasional yang belum stabil pascatransisi pergantian pemerintahan, yang belum menunjukkan adanya perubahan signifikan, terutama dalam perbaikan dan perubahan tata kelola ketenagakerjaan.
“Selain itu, tata kelola yang juga belum siap dalam menerapkan kebijakan PHK yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021. Dalam PP tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan menerima tiga manfaat, yaitu uang tunai, pelatihan, dan akses pasar kerja,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Namun, kata dia, hingga saat ini, dalam hal penerimaan manfaat JKP, mayoritas yang dapat diikuti dan bermanfaat bagi para pekerja hanya manfaat uang tunai 45% dari upah sebelumnya pada tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.
“Akan tetapi, manfaat pelatihan dan akses kepada pekerjaan baru belum secara maksimal terpenuhi,” ucap Andy.
Untuk itu, JSI menilai perlu ada akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa revitalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker) yang terintegrasi dengan pelatihan tenaga kerja dengan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang ada.
Selain itu, BLK baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) maupun yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga perlu segera direvitalisasi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini.
“JKP adalah hak pekerja yang terkena PHK, sehingga eksistensinya perlu dinamis mengikuti kebutuhan pasar kerja saat ini yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tingkat tinggi (high skill) dan keterampilan non-teknis (soft skill) yang mumpuni,” demikian Andy William Sinaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.
Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom dan Head of Research Group Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena sebagian pertumbuhan ekonomi Tanah Air disumbang dari konsumsi rumah tangga.
“Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12% karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga. Jelas kenaikan tarif PPN bukan solusi menaikkan pendapatan negara,” ucap Bhima kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).
Ia melanjutkan, jika konsumsi melambat, maka pendapatan negara dari berbagai pajak, termasuk PPN akan berdampak. Ia pun memberikan saran untuk rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan.
“Kalau bisa dibatalkan, karena menaikkan tarif pajak itu sama saja dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” ucap Bhima.
Selain masyarakat, kenaikan PPN ini juga akan berimbas kepada masyarakat, khususnya para pengusaha. Menurut Bhima, kenaikan PPN 12% ini dapat menghambat produktivitas dunia usaha.
“Imbas lain tentu ke pelaku usaha karena penyesuaian harga akibat naiknya tarif PPN dan kana berimbas ke omzet. Pada akhirnya, akan ada penyesuaian kapasitas produksi hingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurun. Khawatir tarif PPN naik, bisa jadi PHK di berbagai sektor,” tambah Bhima.
Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa mempertimbangkan pajak kekayaan (wealth tax) yang berpotensi menghasilkan Rp 86 triliun per tahun.
Kemudian, pajak keuntungan komoditas tak terduga (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon juga bisa menjadi opsi dibandingkan kebijakan PPN 12%.
“Untuk mendorong rasio pajak, lebih baik memperluas objek pajak, bukan mengutak-atik tarif,” ucap Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang. Ia menegaskan, pihaknya akan berhati-hati dan memastikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.
“UU sudah ada. Kami perlu mempersiapkan agar kebijakan PPN 12% dapat diterapkan dengan baik,” pungkasnya.
Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perluasan objek pajak lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara daripada menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Ia menilai, pemerintah bisa mempertimbangkan pajak kekayaan (wealth tax) yang berpotensi menghasilkan Rp 86 triliun per tahun. Kemudian, pajak keuntungan komoditas tak terduga (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon juga bisa menjadi opsi dibandingkan kebijakan PPN 12 persen.
“Untuk mendorong rasio pajak, lebih baik memperluas objek pajak, bukan mengutak-atik tarif,” papar Bhima kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).
Bhima berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN di tengah kondisi ekonomi saat ini bukan solusi optimal untuk meningkatkan pendapatan negara.
Jika tarif PPN naik menjadi 12 persen, hal ini berarti terjadi kenaikan total sebesar 20% dalam empat tahun terakhir, yakni dari 10 persen ke 11 persen lalu ke 12 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata kenaikan inflasi tahunan.
Kenaikan PPN sebesar 12 persen juga dapat berdampak langsung pada inflasi dan menyebabkan kenaikan harga barang, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang sudah menghadapi berbagai tekanan, seperti naiknya harga pangan dan sulitnya lapangan kerja.
Selain itu, Bhima memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan penjualan produk sekunder, seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, karena kelompok konsumen utama dari produk ini adalah kelas menengah.
Dampaknya juga bisa terasa pada pelaku usaha, yang mungkin harus menyesuaikan harga, yang pada akhirnya memengaruhi omzet dan kapasitas produksi, hingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, yang dapat berujung pada risiko PHK di berbagai sektor.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang didukung konsumsi rumah tangga,” ungkap Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang.
Kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi pertimbangan utama dalam hal ini, agar APBN dapat tetap responsif terhadap krisis.
Namun, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan berhati-hati dan memastikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.
“UU sudah ada. Kami perlu mempersiapkan agar kebijakan PPN 12 persen dapat diterapkan dengan baik,” pungkasnya.
Warga mengakses aplikasi belanja daring melalui perangkat elektronik di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital per 31 Oktober 2024 mencapai Rp29,97 triliun dengan rincian dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,55 triliun. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.
Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital
Dalam Negeri
Novelia Tri Ananda
Jumat, 15 November 2024 – 07:19 WIB
Elshinta.com – Sepuluh tahun yang lalu, para pelajar atau masyarakat Indonesia mungkin tidak pernah membayangkan akan bisa mendapatkan penghasilan dari saluran digital dan juga teknologi yang ada seperti saat ini. Derasnya perkembangan teknologi dan digital membuat insan muda Indonesia kini dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital. Mereka dapat menghidupkan ekonomi secara mandiri sejak dini.
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (WamenEkraf/WakaBekraf) Irene Umar mengungkapkan bahwa berbagai kemudahan untuk menambah pundi-pundi penghasilan melalui jaringan digital dan teknologi kini tidak lagi memandang usia dan juga pendidikan akhir.
Selagi masyarakat mau berusaha dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengarah ke era digitalisasi, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari industri tersebut. Bahkan, ada anak usia delapan tahun sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri melalui permainan gim Roblox yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa teknologi tidak lagi memandang usia seseorang untuk menciptakan penghasilan.
Orang tua si anak pun terheran-heran ketika putranya tersebut sudah bisa menghasilkan pendapatannya sendiri. Hanya saja, masyarakat perlu mendewasakan diri dalam memanfaatkan fasilitas digital ataupun teknologi yang di dalamnya sangat bergantung pada jaringan internet. Tidak menyalahgunakan internet menjadi kunci penting dalam mendapatkan “cuan” yang halal.
Kerja sama dengan pihak luar
Indonesia memang harus rajin untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu melesat dalam hal pemanfaatan teknologi dan juga digital, seperti Polandia yang sedang berusaha menjadi basis utama dalam industri gim di dunia. Pendekatan bilateral yang baik dapat membuka peluang yang besar untuk menstimulasi perkembangan industri digital yang ada Indonesia. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bersaing di tingkat global.
Polandia yang sedang berusaha untuk menjadi pusat industri gim di Eropa dan dunia menjadi peluang Sumber Daya Manusia (SDM) berbakat Indonesia guna meraih kesuksesan dengan hal tersebut. Mereka bakal banyak membutuhkan talenta berbakat. Dengan jalinan hubungan yang baik antara Indonesia dan Polandia, tidak menutup kemungkinan SDM Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam hal itu.
Meski begitu, talenta muda Indonesia juga perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam hal bahasa, ketrampilan digital dan pengembangan jaringan yang baik di industri tersebut agar nantinya mereka bisa “go international”. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bakal mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan industri tersebut yang akan dibawa ke Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian juga menginginkan untuk mendorong percepatan pengembangan industri gim nasional di tingkat daerah. Menurut dia, gim sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa sekalipun.
Hanya saja, sampai saat ini Indonesia belum menggali potensi tersebut dengan begitu maksimal, meski menjadi negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan juga India. Ketika Indonesia dapat memanfaatkan ekonomi kreatif secara maksimal, penghasilan tambahan serta peluang lapangan kerja baru, juga bakal tercipta. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia luar.
Tidak hanya mendorong SDM untuk ikut bersaing dalam industri tersebut, negara juga dituntut untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat menjembatani kalangan anak muda untuk berkreasi demi terciptanya industri tersebut di Indonesia. Meski begitu, keterbatasan infrastruktur bukan menjadi alasan talenta muda Indonesia untuk tidak kreatif. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk talenta muda lebih kreatif.
Peluang lapangan kerja baru
Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan lapangan kerja baru akan tersebar di berbagai industri. Hampir semua perusahaan tidak terlepas dari peran teknologi dan juga digital. Sehingga, berbagai kebutuhan lapangan kerja untuk mereka yang mendalami ilmu tersebut dapat menerima pekerjaan dengan mudah ketiak mereka benar-benar menguasai hal tersebut.
Salah satunya adalah penggunaan Artificial Intelegent (AI) atau kecerdasan buatan yang banyak membutuhkan SDM berbakat yang mendalami bidang tersebut agar teknologi tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan yang membutuhkan. Dengan begitu, masyarakat Indonesia harus lebih akrab dengan teknologi tersebut untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan dunia yang banyak membutuhkan untuk memelihara teknologi tersebut.
Salah satu peluang pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk memelihara kedewasaan AI ini adalah Prompt Enginering. Tugas dari pekerjaan ini adalah mengoperasikan suatu teknik yang digunakan dalam sistem AI untuk memberikan instruksi secara jelas sehingga sistem AI dapat menampilkan hasil optimal.
Teknik ini memiliki kemiripan dengan mesin pencari yang menampilkan hasil berdasarkan dengan keyword yang sudah dituliskan oleh manusia dalam mencari yang mereka butuhkan. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Januari sampai dengan Agustus 2024 sebanyak 46.240, bisa dilibatkan dalam memanfaatkan program tersebut.
Oleh karena itu, Wamenaker sedang mempersiapkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital saat ini. Terciptanya ekonomi mandiri dan ekonomi kreatif merupakan salah satu dari cita-cita besar pemerintah Prabowo-Gibran melalui Astacita. Dengan upaya serius semua pihak, tekad untuk mewujudkan ekonomi mandiri, optimistis bisa terwujud.
Sumber : Antara
Jakarta –
BRI membantu para pelaku usaha mengembangkan potensi pasar internasional dengan bekal keterampilan ekspor melalui Pelatihan Ekspor bagi UMKM. Salah satu nasabah sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai Ade Ariyanti mengaku bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Lebih lanjut, Ade menceritakan mengenai usahanya tersebut. Ia memulai usaha sambal tradisional setelah terkena PHK saat pandemi COVID-19, untuk menyambung hidupnya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, muncullah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.
Ia menjelaskan selama pandemi COVID-19, banyak orang membutuhkan makanan dengan vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai yang tinggi vitamin C menginspirasi Ade untuk membuat sambal sebagai produk bisnisnya.
“Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini,” cerita Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
Ade pun berharap lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omzet yang semakin besar.
Hal senada sampaikan Teuku Akmal. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyennya pada tahun 2019. Berkat kecintaannya pada fesyen dan keindahan Indonesia, ia menciptakan produk yang menonjolkan kearifan lokal.
“Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable,” ucapnya.
Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku menyebut dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan dalam mendorong ekspansi bisnis, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.
Teuku menyampaikan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang baru mulai mempelajari dunia ekspor, termasuk mencari negara tujuan dan menghitung biaya yang dibutuhkan.
“Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar,” imbuhnya.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.
“Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi,” kata Catur.
Ia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.
Lihat juga video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM
(akn/ega)
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu) Ghufron Mustaqim menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 kurang sensitif terhadap situasi yang dihadapi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini.
Ghufron menjelaskan, banyak perusahaan dan UMKM yang masih berjuang bertahan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Sebagian bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bangkrut.
“Kenaikan PPN menjadi 12% tidak sensitif terhadap dinamika dunia usaha dan justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan,” ujar Ghufron Mustaqim, Jumat (15/11/2024).
Menurutnya, tarif PPN yang lebih rendah dapat mempercepat perputaran transaksi penjualan dan menjadikan harga produk lebih bersaing, sehingga berpotensi membuka lebih banyak peluang kerja.
Menurutnya, kebijakan ini akan membuat tarif PPN Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Sebagai perbandingan, PPN di Malaysia hanya 6 persen, sedangkan Singapura dan Thailand menetapkan tarif 7 persen. Peningkatan pajak ini akan menambah beban pelaku usaha, termasuk di sektor UMKM.
“Di negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos, tarif PPN berada di angka 10%. Sebaiknya, tarif PPN di Indonesia kembali diturunkan ke 10 persen, dan secara bertahap dikurangi hingga 6-7 persen untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 64.221 orang per 13 November 2024. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 274 orang dibanding bulan lalu sebanyak 63.947 orang.
“Per 13 November 2024 total jumlah pekerja yang ter-PHK mencapai 64.221 orang,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/11/2024).
Kendati begitu, Indah tidak memaparkan lebih lanjut, provinsi dan sektor dengan kasus PHK terbanyak.
Sementara itu, total kasus tenaga kerja yang ter-PHK hingga Oktober 2024 mencapai 63.947 orang. Kemnaker mencatat, kasus PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta yakni sebanyak 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 12.489 orang, Banten 10.702 orang, Jawa Barat 8.508 orang, dan Jawa Timur 3.694 orang.
Lalu, Bangka Belitung 1.894 orang, Sulawesi Tengah 1.812 orang, DI Yogyakarta 1.245 orang, Sulawesi Tenggara 1.156 orang, Riau 1.068 orang, Kalimantan Barat 786 orang, dan Kalimantan Tengah 785 orang.
Dalam catatan Bisnis, Indah belum dapat memastikan apakah tahun ini jumlah tenaga kerja yang ter-PHK akan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kendati begitu, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.
“Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkap Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).
Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang di PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 orang hingga akhir 2024.
Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.
“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).
Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati.
Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.
“…karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.
Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.
Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).
Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.
“Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.
Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.
“Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.
Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.
Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.
“Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.
Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.
“Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.
Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.
“Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.
Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.
“Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.
(arj/mij)
Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi kemarin (13/11) yang menarik perhatian pembaca dan layak dibaca pagi ini, di antaranya pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap 2.500 pekerja di PT Sri Rejeki Isman (Sritex), dan pembangunan pipa hidrogen ruas Indonesia-Singapura.
Berikut berita selengkapnya.
Bandara Bali: 90 penerbangan batal dalam sehari dampak erupsi
General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Ahmad Syaugi Shahab mengumumkan hingga Rabu siang dalam sehari sudah ada 90 penerbangan dibatalkan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur.
TGI teken kerja sama pembangunan pipa hidrogen Indonesia-Singapura
PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), Sembcorp Utilities Pte Ltd, dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani joint development framework agreement (JDFA) pembangunan pipa hidrogen ruas Indonesia-Singapura di sela penyelenggaraan COP29 di Baku, Azerbaijan, Rabu.
Sritex tegaskan tidak ada PHK pada pekerja
PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu.
BRI siapkan kebijakan agar penghapusan utang UMKM tepat sasaran
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan kebijakan internal Perusahaan sebelum menerapkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menguat di 2024 hingga dua digit
Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengungkapkan dalam riset terbaru yang dilakukan Google, bersama Temasek serta Bain and Company terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menguat di 2024 dengan persentase pertumbuhan hingga dua digit.
AS dukung Indonesia percepat permohonan aksesi OECD
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024