Xcloud.id

Kasus: PHK

  • 30 Pabrik Tekstil RI Tutup-PHK 11.200 Buruh, Ini Nama Perusahaannya

    30 Pabrik Tekstil RI Tutup-PHK 11.200 Buruh, Ini Nama Perusahaannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 30 pabrik tekstil di Indonesia terpaksa tutup dan mem-PHK ribuan buruh. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir, sudah banyak pabrik tutup.

    Dia menyebut, ada 30 pabrik bergerak di sektor TPT yang sudah tutup.

    “Terbaru ada BUMN, PT Primissima, yang baru tutup kemarin. Jadi sudah ada 30 pabrik tutup, berhenti produksi. Ada memang yang merelokasi sebagian pabriknya,” kata Redma kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (17/11/2024).

    “Masih banyak industri yang terdampak namun tidak melaporkan,” imbuhnya.

    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.207 orang pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui.

    Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Berikut data detail 30 perusahaan TPT yang tutup-berhenti produksi sejak triwulan II tahun 2022, mengutip data APSyFI:(nama PT Primissima belum sempat tercatat):

    PT LAWE ADYAPRIMA
    PT GRAND PINTALAN
    PT CENTEX – SPINNING MILLS
    PT DAMATEX
    PT ARGO PANTES -BEKASI
    PT ASIA CITRA PRATAMA
    PT KAHA APOLLO UTAMA
    PT MULIA CEMERLANG ABADI
    PT LUCKY TEKSTIL (PHK 100 ORG)
    PT GRAND BEST (PHK 300 ORG)
    PT DELTA MERLIN TEKSTIL I DUNIATEX GRUP (PHK 660 ORG)
    PT DELTA MERLIN TEKSTIL II DUNIATEX GRUP (PHK 924 ORG)
    PT PULAUMAS TEKSTIL (PHK 460)
    PT TUNTEX (TUTUP & PHK 1163 orang)
    AGUNGTEX GRUP (2000-an orang dirumahkan)
    PT KABANA (PHK 1200-an)
    PT PISMATEX (PAILIT & PHK 1700-an)
    PT SAI APAREL (relokasi sebagian)
    PT ADETEX (500-an dirumahkan)
    PT NIKOMAS (bertahap ribuan pekerja)
    PT CHINGLUH (2000-an pekerja)
    PT HS APAREL (ttutup)
    PT STARPIA (tutup)
    PT DJONI TEXINDO
    PT EFENDI TEXTINDO
    PT FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL
    PT WISKA SUMEDANG (tutup & PHK 700-an)
    PT ALENATEX (tutup & PHK 700-an)
    PT KUSUMA GROUP (3 perusahaan tutup & PHK 1500-an)

    Industri tekstil patut mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bisnis padat karya. Artinya, saat pabrik tutup, bisa ribuan orang kehilangan pekerjaan secara bersamaan.

    Secara kuartalan industri tekstil dari yang terkontraksi 2,63% qoq menjadi tumbuh 5,37% qoq. Sementara secara tahunan, industri tekstil dari yang terkontraksi 0,03% yoy menjadi tumbuh 7,43% yoy. Sebagai catatan pertumbuhan industri tekstil kali ini juga terjadi akibat low base secara kuartalan.

    Sebagai catatan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah PHK sejak Januari-Oktober 2024 sebanyak 59.796 pekerja.

    Selain itu ada sejumlah perusahaan tekstil yang tengah menunggu keputusan dari Pengadilan untuk Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), dan PT Pan Brothers Tbk.

    “Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” ucap Yassierl dalam Rapat Koordinasi (Rakor), di Jakarta, Kamis (31/10/2024) dalam keterangan resmi diterima CNBC Indonesia

    (dce/wur)

  • Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Picu Gelombang PHK Besar pada 2025

    Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Picu Gelombang PHK Besar pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom menilai keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 dari saat ini 11% akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin besar.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan, kenaikan PPN akan memberi efek domino, seperti harga kebutuhan meningkat, inflasi terkerek, daya beli masyarakat melemah seiring penurunan pendapatan, hingga penurunan permintaan.

    “Potensinya ke arah sana (gelombang PHK makin besar), karena kenaikan PPN menjadi 12% ini juga akan cenderung menurunkan ekspor sekitar 1,41%. Kemudian, pendapatan riil akan menurun sebesar 0,96%, angka pengangguran akan meningkat 0,94%. Ini adalah hasil hitungan dari Indef,” ungkapnya, saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).

    Esther mengungkapkan, potensi gelombang PHK ini akan terjadi merata di seluruh sektor. Pasalnya, kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% ini akan menambahkan biaya produksi perusahaan, sehingga memengaruhi harga produk dan permintaan masyarakat.

    “Berdampak ke semua sektor karena tarif pajak 1% itu ditambahkan ke harga produk tersebut. Nah ini dampaknya ke sektor jasa perusahaan misalnya 0,81%. Kemudian ke sektor akomodasi makanan minuman itu 0,71%. Ke manufaktur industri ya itu 0,60%, d an seterusnya,” ujarnya.

    Menurut Esther, kenaikan PPN ini memicu perekonomian semakin terkontraksi. Berkaca pada keputusan pemerintah pada April 2022, kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% mendorong inflasi sebesar 0,95%. “Jadi peningkatan PPN 1% itu berpotensi mendorong inflasi pada tahun 2025 nanti,” katanya.

    Kemudian, tingginya inflasi berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat terpangkas karena masyarakat cenderung menahan belanja.

    “Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi rumah tangga akan melambat karena ada kenaikan PPN menjadi 12%,” tambahnya.

    Apabila konsumsi rumah tangga menurun, pengangguran berpotensi bertambah karena perusahaan tidak mampu bertahan.

    “Perusahaan demand-nya akan turun, karena daya beli masyarakat, mereka akan mengurangi produksi dan kemungkinan akan melakukan lay off tenaga kerja atau efisiensi dalam bentuk lain,” jelasnya.

  • Boikot Tarif PPN 12%, Warganet Usul Kurangi Belanja di Minimarket

    Boikot Tarif PPN 12%, Warganet Usul Kurangi Belanja di Minimarket

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk memboikot kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun depan dengan mengurangi belanja.

    Seruan boikot ini setidaknya ramai di media sosial X (dulu Twitter). Salah satu netizen pun mengajak netizen lainnya untuk hemat belanja minimal untuk satu tahun saja.

    Netizen lain pun mengamini saran itu. Netizen mengajak untuk cermat dalam belanja dan mengajak berbelanja di warung tetangga saja alih-alih di minimarket demi menghindari PPN.

    Menanggapi protes netizen tersebut, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku tak heran. Namun, dia berpendapat boikot PPN 12% dengan tidak berbelanja malah merugikan banyak pihak, bukan pemerintah saja.

    Fajry mengatakan jika masyarakat memboikot kebijakan PPN dengan tidak berbelanja bisa menjadi senjata makan tuan. Sebab, hal itu bisa merugikan pelaku usaha.

    Di sisi lain, pelaku usaha tersebut mempekerjakan banyak orang. Alhasil, jika pendapatan usaha berkurang, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan pun tak terhindarkan.

    “Kalau menahan konsumsi, yang kena pelaku usaha juga. Padahal, pelaku usaha ini mempekerjakan pegawai,” jelas Fajry kepada Bisnis dikutip Minggu (17/11/2024).

    Fajry pun mengatakan masyarakat memang berhak untuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dia mengingatkan agar protes dengan cara yang benar dan tak merugikan masyarakat itu sendiri.

    Menurutnya, salah satu protes yang bisa dilakukan dengan kampanye di media sosial atau turun ke jalan.

    “Jangan merugikan kita juga, bisa cara lain, bisa protes di sosial media atau bahkan turun ke jalan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai boikot kebijakan PPN 12% dengan mengurangi belanja tak akan berpengaruh banyak untuk pemerintah.

    Dia menjelaskan objek PPN itu tidak sekadar dari konsumsi dalam negeri. Transaksi impor juga merupakan objek PPN.

    Adapun pada pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dua jenis objek PPN di atas berkontribusi cukup signifikan. Prianto mencapat kontribusi PPN dalam negeri sepanjang 2024 mencapai 24,6%. Sementara, kontribusi PPN impor untuk periode yang sama mencapai 14,7%.

    Prianto mengatakan jika masyarakat mengurangi konsumsi tidak terlalu berpengaruh. Sebab, tidak semua konsumsi masyarakat merupakan objek PPN yang harus dipungut PPN-nya. 

    Dia mengingatkan sebagian konsumsi masyarakat merupakan objek bebas PPN.

    “Dengan demikian, dampak masyarakat mengurangi konsumsi sehari-hari sepertinya kurang berdampak,” kata Prianto.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu. 

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Isu Ekonomi Sepekan: Harga Emas Antam Anjlok hingga Sritex Rumahkan 25.000 Karyawan

    Isu Ekonomi Sepekan: Harga Emas Antam Anjlok hingga Sritex Rumahkan 25.000 Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Harga emas Antam mengalami tekanan serta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex meliburkan 2.500 karyawannya, menjadi berita ekonomi terhangat sepanjang pekan ini.

    Berita lain yang menarik pembaca adalah harga Dogecoin meroket setelah Donald Trump menunjuk Elon Musk kepala Department of Government Efficiency yang disingkat DOGE,  Wamildan Tsani Panjaitan jadi direktur utama (dirut) Garuda Indonesia menggantikan Irfan Setiaputra, hingga  neraca perdagangan Oktober 2024 kembali surplus sebesar US$ 2,48 miliar.

    Berikut lima berita terpopuler ekonomi selama sepekan di Beritasatu.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    1. Harga Emas Catat Penurunan Mingguan Terbesar dalam 3 Tahun
    Harga emas Antam mengalami tekanan sepanjang pekan ini mengikuti pergerakan harga emas global. Harga emas pada perdagangan Jumat (15/11/2024) jatuh dan mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 3 tahun karena ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tidak terlalu agresif.

    Hal ini membuat dolar menguat sehingga mengurangi daya tarik emas di kalangan investor.

    Analis pasar modal yang juga direktur utama PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee saat dihubungi Beritasasatu.com, Rabu mengatakan, harga emas saat ini masih dalam tren melemah dipicu kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serkat (AS) sehingga membuat dolar AS menguat, inflasi lebih tinggi, dan suku bunga bank sentral The Fed tetap tinggi.

    2. Sritex Liburkan 2.500 Karyawan karena Krisis Bahan Baku
    Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, perseroan hanya meliburkan 2.500 karyawannya akibat krisis bahan baku, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Sritex tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) dalam status kepailitan ini. Namun, Sritex telah meliburkan 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” ujar Iwan dalam konferensi pers di gedung Kemnaker, Rabu (12/11/2024).

    3. Wamildan Tsani Panjaitan Jadi Dirut Baru Garuda Indonesia
    Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Jumat (15/11/2024) resmi mengangkat Wamildan Tsani Panjaitan sebagai direktur utama (dirut) Garuda Indonesia. Wamildan menggantikan Irfan Setiaputra yang sudah menjabat sebagai dirut Garuda Indonesia sejak 2020.

    Nama Wamildan Tsani Panjaitan belakangan memang ramai disebut-sebut akan menggantikan Irfan Setiaputra sebagai dirut Garuda Indonesia. Sebelum ditunjuk sebagai dirut Garuda Indonesia, Wamildan menjabat sebagai plt direktur utama PT Lion Air sejak 2023.

    4. Neraca Perdagangan Oktober 2024 Surplus US$ 2,48 Miliar
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 kembali surplus sebesar US$ 2,48 miliar. Hasil ini diperoleh dari surplus transaksi perdagangan sektor nonmigas sebesar US$ 4,80 miliar, sementara  sektor migas defisit sebesar US$ 2,32 miliar.

    5. Harga Dogecoin Meroket setelah Trump Tunjuk Musk Pimpin DOGE
    Harga Dogecoin, mata uang kripto yang maskotnya seekor anjing superimut meroket, sejak Donald Trump memenangi Pilpres AS minggu lalu. 

    Nilainya makin melonjak setelah Trump menunjuk CEO Tesla dan X Elon Musk sebagai salah satu kepala “Departemen Efisiensi Pemerintah” atau Department of Government Efficiency, yang disingkat DOGE.

  • Bos Sritex Sebut Pekerja yang Dirumahkan Bisa Bertambah Karena Hal Ini

    Bos Sritex Sebut Pekerja yang Dirumahkan Bisa Bertambah Karena Hal Ini

    Sukoharjo,CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan, bahwa pemerintah terus memperjuangkan hak dan nasib para pekerja PT Sritex.

    Hal ini disampaikan Wamenaker Noel, ketika menghadiri istighosah bersama seluruh pekerja PT Sritex, di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/11).

    Noel menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar pekerja Sritex tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

  • Pakar Kritisi PPN 12%, Kelas Menengah Makin Terjepit

    Pakar Kritisi PPN 12%, Kelas Menengah Makin Terjepit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 dikritisi lantaran berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian.

    Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kebijakan tersebut akan menekan masyarakat kelas menengah dan kalangan pengusaha, meskipun tujuannya memperbaiki penerimaan negara.

    “Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR adalah kelompok yang paling terdampak,” kata Achmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

    Kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak pada tinggi nya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan rokok. Padahal, daya beli kelompok menengah akan tergerus sehingga memicu pengurangan konsumsi barang penting.

    Apabila daya beli menurun, konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melemah.

    “Peningkatan biaya hidup akan semakin terasa berat karena pendapatan kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan,” ujarnya.

    Menurut Achmad, gaji UMR bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tambahan beban dari kenaikan PPN ini dinilai akan menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

    Di sisi lain, PPN 12% juga akan memicu inflasi yang merupakan ancaman besar bagi stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi tak hanya merugikan masyarakat tetapi juga sektor usaha kecil dan menengah (UKM). 

    “Dengan biaya produksi dan operasional yang meningkat akibat kenaikan PPN, UKM harus memilih antara menaikkan harga produk mereka atau mengorbankan margin keuntungan,” terangnya. 

    Kondisi ini dapat memengaruhi keberlanjutan usaha mereka dan berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN juga bisa menghambat investasi. 

    “Investor mungkin ragu untuk menanamkan modalnya di pasar yang kurang stabil, mengingat daya beli yang menurun dan prospek ekonomi yang melambat,” terangnya. 

    Padahal, dia menilai pemerintah seharusnya berfokus pada memperluas basis pajak dan memperbaiki efisiensi penerimaan pajak. Masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum digarap secara optimal, terutama dari sektor-sektor ekonomi besar yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.

    Lebih lanjut, pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran negara yang tidak produktif, termasuk penggunaan anggaran untuk proyek-proyek mercusuar yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat seharusnya dikurangi. 

    “Reformasi fiskal yang fokus pada efisiensi anggaran akan lebih efektif daripada sekadar menaikkan pajak,” ujarnya. 

  • Wamenaker: Lebih Baik Saya Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Sritex Dipecat

    Wamenaker: Lebih Baik Saya Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Sritex Dipecat

    Solo, Beritasatu.com– Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, pihaknya selalu berada di garis terdepan untuk memperjuangkan nasib puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak di-PHK menyusul putusan pailit pengadilan.

    “Saya lebih baik kehilangan jabatan daripada harus melihat kawan-kawan buruh harus dipecat. Saya lebih ikhlas kehilangan jabatan daripada melihat saudara-saudara saya di-PHK. Saya tidak akan pernah ikhlas dan saya tetap di garis depan memperjuangkan nasib ibu-ibu dan bapak-bapak semua,” kata dia di hadapan ribuan karyawan Sritex yang mengikuti istigasah akbar di lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (15/11/2024).

    Ebenezer mengaku kagum sebab baru pertama kali buruh dan pengusaha satu tujuan. “Jujur saya merinding, saya tidak membayangkan bagaimana saudara-saudara saya yang patriotik ini duduk memperjuangkan nasibnya bersama bergandengan tangan dengan pengusaha, DPR kawan saya, dengan saya sebagai pemerintah,” ujarnya.

    Ia menegaskan, negara akan hadir memastikan nasib 50 .000 karyawan PT Sritex tidak akan di-PHK. Apalagi PT Sritex ada ketergantungan sosial, khususnya di Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah.

    “Ada sebuah ketergantungan sosial dan jangan sampai dipertaruhkan. Jangan sampai diperjudikan hanya gara-gara empat orang kurator kemudian nasib 50.000 buruh Sritex harus hancur,” kata dia.  

    Ebenezer mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepadanya untuk terus memperjuangkan karyawan PT Sritex.

    “Presiden Prabowo menyampaikan ke saya jangan pernah letih, jangan pernah lelah, kita negara harus benar-benar hadir. Jadi sekali lagi tidak ada namanya kalah, dalam perjuangan ini kita harus menang karena Sritex adalah wajah tekstil Indonesia,” pungkasnya. 

  • Sritex Harap Dapat Izin Keberlanjutan Usaha agar Tetap Berproduksi

    Sritex Harap Dapat Izin Keberlanjutan Usaha agar Tetap Berproduksi

    Solo, Beritasatu.com– Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRI) atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto berharap izin keberlanjutan usaha atau going concern bisa segera keluar sehingga pabrik bisa tetap produksi dan jumlah karyawan yang dirumahkan tidak bertambah.

    “Sudah 3 minggu kami mengajukan izin keberlanjutan usaha, teapi belum ada respons positif dari mereka (kurator). Padahal hal yang kami mintakan ke hakim pengawas dan kurator itu sangat-sangat penting. Keputusan mereka untuk keberlanjutan usaha ini urgent bagi kami,” ujarnya seusai istigasah akbar karyawan PT Sritex di lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/11/2024).

    Ia menambahkan, pertemuan dengan empat kurator di Semarang tidak banyak membawa dampak positif lantaran hanya sebatas perkenalan.

    “Hanya perkenalan (dengan kurator) dan perkenalan dengan kreditur. Hal itu tidak sesuai dengan harapan, karena kami ingin sudah ada putusan izin keberlanjutan usaha,” kata Wawan, sapaan akrabnya.

    Dalam pertemuan itu, kata dia, kurator hanya meminta data dan waktu untuk mereviu. “Jadi hati belum tenang mengenai nasib kita,” kata dia.

    Wawan mengatakan, jika belum ada izin keberlanjutan usaha, tidak menutup kemungkinan karyawan yang dirumahkan akan bertambah mengingat saat ini ada 25.000 karyawan tidak bekerja lantaran bahan baku menipis dan hanya cukup untuk 3 minggu.

    “Kalau dari hakim pengawas tidak mengizinkan keberlanjutan usaha atau going concern , dalam 3 minggu ke depan kita sudah kehabisan bahan baku, 2.500 karyawan yang kami rumahkan jumlahnya akan bertambah dengan berjalannya waktu,” tandasnya.

    Terkait 2.500 karyawan yang dirumahkan, Wawan mengatakan saat ini perusahaan masih menjalankan kewajibannya karena hanya dirumahkan dan bukan PHK.

    “Kami tetap memperjuangkan agar tidak ada PHK, tetapi ke depannya kalau keputusan-keputusannya itu sudah di luar kontrol kami, kami tidak bisa menjamin ke depan. Namu, saat ini kami masih komitmen tidak ada PHK,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan pengertian PHK dan dirumahkan berbeda.

    “Ini salah definisi ya, jangan sampai sesat opini. Dirumahkan itu berarti tidak ada yang bisa diproduksi artinya mereka diistirahatkan di rumah karena tidak ada yang bisa diproduksi, kalau PHK kan putus hubungan kerja. Nah itu jangan salah definisi soal itu biar masyarakat tidak salah paham mana PHK mana dirumahkan,” pungkasnya. 

  • Status pailit buat PT Sritex kesulitan bahan baku, bekal operasional tersisa 3 minggu saja

    Status pailit buat PT Sritex kesulitan bahan baku, bekal operasional tersisa 3 minggu saja

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Status pailit buat PT Sritex kesulitan bahan baku, bekal operasional tersisa 3 minggu saja
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 23:22 WIB

    Elshinta.com – Ditengah putusan pailit pabrik garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, bahan baku produksi tersisa paling lama tiga minggu kedepan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh akibat tingginya beban biaya operasional. Pabrik garmen spesialis produksi seragam militer terbesar di Asia Tenggara ini juga mulai merumahkan 2.500 buruhnya.

    Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, putusan pailit Pengadilan Niaga Kota Semarang per 21 Oktober 2024 lalu mulai menyulitkan perusahan mendapatkan bahan baku produksi. Barang yang dihasilkan hanya untuk memenuhi pesanan yang sudah diterima sebelum putusan pailit, sementara pabrik tidak bisa membeli atau melakukan transaksi pembelian bahan baku.

    Produk garmen bisa keluar tetapi bahan baku yang dibeli tidak bisa masuk. Operasional yang dilakukan pabrik hingga saat ini hanya menghabiskan stok bahan yang masih dimiliki. “Ya kan barang bisa keluar tetapi bahan baku tidak bisa masuk. Saat ini yang bisa kami lakukan mengerjakan sisa bahan yang ada,” kata Iwan Kurniawan.

    Dia menyebutkan, dampak tersendatnya operasional lantaran terkendala bahan baku ini langsung terhadap para tenaga kerja. Apabila mesin produksi berhenti maka aktivitas buruh juga dihentikan atau dirumahkan. Saat ini saja sekitar 2.500 buruh PT Sritex terpaksa diberhentikan karena tidak ada pekerjaan. Dikhawatirkan puluhan ribu buruh yang masih bekerja juga bakal mengalami nasib yang sama yakni PHK masal.

    “Kalau tidak ada bahan apa yang mau digarap,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (15/11).

    Iwan Kurniawan Lukminto menegaskan, perusahaan hanya berharap pada putusan banding Mahkamah Agung (MA) yang sudah dilayangkan pihak perusahaan. Meminta putusan pailit dibatalkan. Upaya hukum ini masih dalam proses sedangkan kondisi di lapangan mendesak mendapatkan solusi. PT Sritex juga berharap hakim pengawas dan kurator yang sudah turun langsung ke pabrik melakukan monitoring tetap memberikan izin pabrik beroperasi seperti semula. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kuasa Hukum Jelaskan Kondisi Duta Palma Group Usai Kejagung Sita Rp1,1 Triliun

    Kuasa Hukum Jelaskan Kondisi Duta Palma Group Usai Kejagung Sita Rp1,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Duta Palma Group menjelaskan kondisi perusahaan usai penyitaan sejumlah aset yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Kuasa Hukum Duta Palma Group, Handika Honggowongso mengatakan kondisi perusahaan tengah goyah akibat kasus TPPU dengan tindak pidana korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group.

    Menurutnya, apabila Kejagung menganggap semua perusahaan yang terafiliasi Duta Palma Group sebagai skema TPPU, maka akan berdampak pada puluhan ribu karyawannya.

    “Kalau semua proses bisnis Duta Palma group dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang di sita dan rekening di blokir mohon kejagung mempetimbangkan nasib 21.000 karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/24).

    Jika kondisi itu berlanjut, kata Handika, maka perusahaan kliennya itu bisa saja bakal melakukan PHK besar-besaran.

    Dengan demikian, Handika meminta agar Kejagung bisa mempertimbangkan penindakan lain untuk menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme lain, seperti denda administratif.

    Sebab, apabila mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Group, maka persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

    “Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika. 

    Sebagai informasi, Kejagung telah menyita Rp822 miliar dalam kasus dugaan TPPU kegiatan usaha Duta Palma Group. Teranyar, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita Rp301 miliar. Alhasil, secara total Kejagung telah menyita Rp1,1 miliar dalam kasus ini.