Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Harga Avtur, Rumah Gratis, dan Serangan API Bayangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Harga Avtur, Rumah Gratis, dan Serangan API Bayangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan tarif tiket pesawat dapat diturunkan sebelum periode Natal dan Tahun Baru 2025. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah harga avtur. 

    Avtur merupakan salah satu beban operasional yang dianggap menjadi biang masalah dari tingginya tiket pesawat domestik. Kendati bukan satu-satunya sebab, instrumen ini berkontribusi sekitar 25%—30% dari beban operasional yang ditanggung oleh maskapai. 

    Di dalam negeri, pemain utama avtur di Indonesia dikuasai oleh PT Pertamina (Persero). Perusahaan pelat merah itu memasok hasil produksi avtur ke bandara-bandara di Tanah Air melalui PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading perseroan. 

    Ulasan tentang polemik harga avtur dan tiket pesawat menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (22/11/2024):

     

    Siap-siap Ekonomi Lewati Kerikil Tajam Jelang 2025

    Laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 bakal terimpit oleh daya beli masyarakat yang masih lemah dan gejolak politik global. Sayangnya, kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan masih belum optimal. 

    Kenaikan harga bahan pokok yang dibarengi dengan serangkaian aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi cerminan bahwa daya beli sedang lesu. Sementara itu, kinerja manufaktur juga terjebak dalam zona kontraksi sejak Juli akibat permintaan luar negeri yang sepi lantaran kondisi ekonomi global yang juga serba tak pasti. 

    Celah pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia pada sisa tahun ini mulai pudar lantaran kondisi mata uang yang masih bergejolak.   

    Institute For Development of Economics and Finance atau Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5% pada 2025 mendatang, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%.

     

    Bukti Harga Avtur Rute Domestik Lebih Mahal dari Internasional

    Harga avtur menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan untuk menekan tiket pesawat terutama untuk rute dalam negeri. Terlebih, tarif avtur untuk perjalanan domestik lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional akibat instrumen pajak.

    Dari situs resmi Pertamina, harga avtur mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Menariknya, kategori avtur per liter untuk rute domestik dan internasional dipisah menjadi harga berbeda. Khusus avtur untuk rute domestik, situs Pertamina Aviation memberi keterangan harga termasuk PPN dan pajak pemerintah. 

    Di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng misalnya, harga avtur untuk rute domestik dipatok pada level Rp12.265 per liter untuk periode 1—30 November 2024. Sedangkan, avtur untuk perjalanan internasional ditetapkan pada level US$72.6 sen atau setara Rp11.512 per liter (kurs Rp15.858 per US$).

    Begitu pun avtur untuk perjalanan dalam negeri dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dikenai ongkos Rp14.302 per liter. Sedangkan untuk perjalanan luar negeri, harga avtur yang ditetapkan yakni US$84,7 sen ekuivalen Rp13.511 per liter.

     

    Kontroversi Program Bagi–bagi Rumah Gratis Menteri Maruarar

    Program rumah gratis yang digaungkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menuai dampak negatif terhadap penjualan rumah pada kuartal IV/2024.

    Pada 1 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar bersama dengan Chairman Agung Sedayu Group dan Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Sugianto Kusuma atau Aguan dan Komisaris Utama PT Bumi Samboro Sukses Antonio melakukan groundbreaking proyek perumahan rakyat gratis beserta isinya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di atas lahan seluas 2,5 hektare di kawasan Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Rumah gratis yang dibangun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, seperti guru, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negera (ASN), milenial yang bergaji rendah, serta masyarakat penghasilan tidak tetap.

    Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Maruarar berharap dapat memberikan rumah gratis pada Pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan sertifikat tanah gratis. 

    Pemberian rumah gratis Menteri Maruarar dilakukan dengan skema gotong royong berupa donasi maupun corporate sosial responsibility (CSR) baik berupa lahan maupun konstruksi bangunan dari perusahaan swasta termasuk pengembang properti. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai target program 3 juta rumah per tahun. 

     

    Ekspektasi Multifinance Melaju di Pembiayaan Baru

    Sejumlah multifinance memiliki ekspektasi positif terhadap piutang pembiayaan baru pada 2025 kendati bisnis terhitung masih menantang. 

    Misalnya saja PT Mandiri Utama Finance (MUF). Direktur MUF Rully Setiawan mengatakan BFI berharap pembiayaan baru dapat tumbuh, mencapai Rp25 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 13,63% secara year-on-year (YoY).

    “Tahun 2025 kami menargetkan untuk dapat menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp25 triliun,” kata Rully kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Rully menilai bahwa captive market masih memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan penyaluran pembiayaan dengan kualitas yang baik. Adapun yang dimaksud captive market mencakup konsumen atau segmen pasar yang sudah menjadi bagian dari ekosistem.

    Potensi ini dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan volume pembiayaan secara berkelanjutan, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis.

     

    Serangan API Bayangan, Ancaman Baru yang Mengintai Sektor Keuangan

    Adopsi teknologi API (Application Programming Interface) di era digitalisasi bisnis menjadi tulang punggung bagi banyak sektor, termasuk layanan keuangan. Namun, di balik manfaat besarnya, ancaman baru mulai bermunculan—serangan API bayangan.

    Dalam laporan State of the Internet (SOTI) dari Akamai berjudul Navigating the Rising Tide: Attack Trends in Financial Services, fenomena tersebut menjadi sorotan penting, khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ).

    API bayangan mengacu pada API yang tidak terdokumentasi atau tidak diketahui oleh tim keamanan suatu perusahaan. API ini sering kali muncul karena pengembang memperkenalkan fitur baru tanpa proses pencatatan yang tepat. 

    Akibatnya, API tersebut tidak terpantau dan tidak terlindungi, menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku serangan. Dalam konteks lembaga keuangan, serangan API bayangan dapat menyebabkan pengambilan data sensitif, bypass autentikasi, hingga gangguan besar pada layanan digital.

    Lembaga keuangan mengelola data sensitif dalam jumlah besar dan nilai transaksi yang sangat tinggi, sehingga mereka menjadi target utama bagi pelaku serangan siber.

  • PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati Penguatan APBN – Espos.id

    PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati Penguatan APBN – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat menyampaikan pernyataan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), menjelang pertemuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Esposin, JAKARTA — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12% bukan harga mati atau jalan satu-satunya untuk menguatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     
    PKB memahami bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan penguatan APBN saat ini. Akan tetapi, kata Dita Indah Sari, situasi ekonomi sekarang belum tepat.

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    “Apabila kenaikan PPN terjadi, berpotensi mengganggu rantai produksi manufaktur dan padat karya yang bisa berujung PHK pekerja,” kata Dita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (21/11/2024). 
     
    Untuk menggenjot APBN, PKB fokus mendorong ide opsi-opsi jangka pendek lain untuk dikaji. Jika dilakukan, dampaknya tidak akan luas seperti PPN.

    Dita lantas mencontohkan penyesuaian royalti dan bagi hasil produk tambang serta komoditas yang sedang bagus harganya di dunia, atau cukai ekspor komoditas lain yang sedang baik harganya dan cukai impor barang mewah.
     
    Dengan pilihan-pilihan tersebut, menurut dia, negara memiliki pemasukan lain, tetapi tidak mengganggu daya beli yang sedang merosot. Apalagi, hingga Oktober 2024, PHK terlapor sudah 64.947 orang dan belum ditambah dengan data yang tidak dilaporkan.

    Selain itu, Komisi XI DPR pada hari Rabu (20/11/2024) telah menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen tidak perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021. Hal ini berarti prosesnya bisa diakomodasi dalam peraturan pemerintah (PP) saja.
     
    Dalam jangka menengah, PKB berharap lebih banyak upaya efisiensi dan penegakan hukum guna mencegah kebocoran anggaran dalam pemasukan dan pengeluaran seperti yang menjadi fokus Presiden RI Prabowo Subianto.
     
    Ia mencontohkan aktivitas illegal mining, fishing, dan logging. Ditambah lagi impor ilegal yang lolos cukai dan penyelewengan BBM bersubsidi.
     
    Semua itu, kata Dita, berpotensi memusnahkan atau menghilangkan penghasilan negara sebanyak ratusan triliun rupiah.
     
    Selain efisiensi di BUMN yang wajib agar dividen meningkat, lanjut dia, penyediaan kepastian hukum dan aturan guna menarik investor dalam serta luar juga suatu keharusan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PKB berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Industri Petrokimia Menanti Momentum Pemulihan Tekstil

    Industri Petrokimia Menanti Momentum Pemulihan Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) tengah menantikan pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dinilai dapat mendorong peningkatan permintaan bahan baku aromatik petrokimia.

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil. Kendati demikian, utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50%, bahkan banyak yang menutup pabriknya. 

    “Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” kata dalam Bisnis Indonesia Forum: Dukungan Pemerintah Baru Genjot Manufaktur Petrokimia, Kamis (21/11/2024).

    Bahkan, PPN dari produk impor sudah tercatat lebih besar dibandingkan pajak yang diterima dari industri dalam negeri. Hal ini menandakan barang impor yang lebih banyak mendominasi pasar domestik. 

    Pihaknya pun meminta pemerintah untuk segera melakukan antisipasi sehingga momentum Lebaran tahun depan dapat dimanfaatkan oleh industri lokal. Dalam hal ini dia pun menyoroti berbagai pabrik tekstil dan garmen yang tutup. 

    “Bahkan sekarang banyak industri-industri garmen yang ada di lokasi dan lain, tutup semua. Nanti kalau tidak diantisipasi, gelombang PHK akan terus. Padahal peluang ada karena China sudah mulai di-banned untuk produk tekstilnya di mana-mana dan mereka harus relokasi ke luar China,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia juga menyebut konsumsi listrik untuk sektor tekstil mengalami penurunan 23%. Kondisi ini menunjukkan volume produksi mengalami penurunan. Meskipun, secara nilai barang hanya sedikit turun dikarenakan kenaikan harga jual akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS. 

    “Ini juga sudah dikonfirmasi lagi, data konsumsi listrik untuk sektor tekstil itu turun sampai 23%, artinya secara volume produksi sudah mulai turun banyak,” imbuhnya. 

    Fajar mengakui industri tekstil memang terlihat mengalami pertumbuhan permintaan 5% – 6%, tetapi pertumbuhan tersebut justru dipasok oleh produk-produk impor. 

    “Kenapa impor bisa masuk ke Indonesia? Itu banyak sekali yang tidak bayar wajar juga PPN, kemudian ada pelarian HS Code, HS tekstil itu ada yang tidak kena sehingga jadi celah,” tuturnya. 

    Akibat dari pelemahan tekstil tersebut, industri hulu juga mulai terimbas sehingga utilisasi industri kini berada di level 60% – 70% dan akan terus mengalami tren penurunan apabila industri hilir tidak mendapatkan perlindungan. 

  • Fakta-fakta Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Petisi Muncul, Dinilai Cekik Daya Beli Masyarakat

    Fakta-fakta Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Petisi Muncul, Dinilai Cekik Daya Beli Masyarakat

    TRIBUNJATIM.COM – Masyarakat Indonesia ramai-ramai memprotes kenaikan PPN 12 persen yang dicanangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Tak ayal, petisi pun dikerahkan untuk menolak kebijakan itu.

    Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengesahkan pemberlakuan PPN 12 persen pada Januari 2025.

    Belum juga berjalan, hal ini dikecam publik karena dinilai menurunkan daya beli masyarakat.

    Selengkapnya, simak fakta-fakta protes kenaikan PPN 12 persen di bawah ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Fakta-fakta protes kenaikan PPN 12 persen

    Warganet Ramai-ramai Serukan Petisi 

    Akibat rencana tersebut, warganet ramai-ramai menandatangani petisi penolakan PPN 12 persen. 

    Petisi penolakan PPN 12 persen pun menggema di media sosial X (dulu Twitter) pada Kamis (21/11/2024). 

    Mengutip akun media sosial X @barengwarga, tautan petisi ini dimulai sejak 19 November 2024 dan telah ditandatangani 1.996 orang. 

    Bahkan per Kamis ini, sudah ada 1.644 tanda tangan di petisi tersebut. 

    “Pemerintah, segera batalkan kenaikan PPN!” tulis petisi @barengwarga.

    “Kalau keputusan menaikan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

    Untuk itu sudah selayaknya kita menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN seperti yang tertera dalam UU HPP. Kita semua dapat ikut menuntut melalui petisi yang tertera pada tautan di bawah ini,” sambungnya.

    PPN 12 Persen Mencekik Buruh 

    Kritik juga datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. 

    Selain itu, Said juga meyakini kenaikan PPN akan meningkatkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. 

    “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Ia menilai, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh. 

    Terlebih, menurut Said, rencana kenaikan PPN muncul di tengah minimnya upah buruh. 

    Said meyakini, kebijakan ini justru akan menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. 

    “Akibatnya, daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” tuturnya.

    Pengamat: Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Ujian

    Di sisi lain, pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli mengatakan Prabowo Subianto harus memiliki keberanian untuk mengentas kemiskinan di Indonesia. 

    Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janji pengentasan kemiskinan. 

    “Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.” 

    “Kenaikan PPN menjadi ujian pertama, apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).

    Namun, Pieter mengakui kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung target ambisius Prabowo. 

    Termasuk, target menaikkan perekonomian 8 persen per tahun. 

    Kowantara Turut Beri Kritik 

    Kritik selanjutnya datang dari Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara). 

    Ketua Kowantara, Mukroni menganggap kenaikan PPN sebesar 12 persen di awal 2025 akan berdampak serius ke usaha kecil, termasuk warung Tegal. 

    Kowantara menilai bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan harga bahan baku, sehingga berpotensi menaikkan harga jual makanan. 

    Akibatnya, daya beli konsumen, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pelanggan utama warteg berisiko menurun.

    “Warteg sebagai bisnis kecil juga menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksi yang meningkat dan penyesuaian harga yang diperlukan untuk mempertahankan margin keuntungan,” terang Mukroni.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • PKB: Kenaikan PPN bukan harga mati untuk penguatan APBN

    PKB: Kenaikan PPN bukan harga mati untuk penguatan APBN

    Apabila kenaikan PPN terjadi, berpotensi mengganggu rantai produksi manufaktur dan padat karya yang bisa berujung PHK pekerja.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    PKB memahami bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan penguatan APBN saat ini. Akan tetapi, kata Dita Indah Sari, situasi ekonomi sekarang belum tepat.

    “Apabila kenaikan PPN terjadi, berpotensi mengganggu rantai produksi manufaktur dan padat karya yang bisa berujung PHK pekerja,” kata Dita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Untuk menggenjot APBN, PKB fokus mendorong ide opsi-opsi jangka pendek lain untuk dikaji. Jika dilakukan, dampaknya tidak akan luas seperti PPN.

    Dita lantas mencontohkan penyesuaian royalti dan bagi hasil produk tambang serta komoditas yang sedang bagus harganya di dunia, atau cukai ekspor komoditas lain yang sedang baik harganya dan cukai impor barang mewah.

    Selain itu, Komisi XI DPR pada hari Rabu (20/11) telah menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen tidak perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021. Hal ini berarti prosesnya bisa diakomodasi dalam peraturan pemerintah (PP) saja.

    Dalam jangka menengah, PKB berharap lebih banyak upaya efisiensi dan penegakan hukum guna mencegah kebocoran anggaran dalam pemasukan dan pengeluaran seperti yang menjadi fokus Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ia mencontohkan aktivitas illegal mining, fishing, dan logging. Ditambah lagi impor ilegal yang lolos cukai dan penyelewengan BBM bersubsidi.

    Semua itu, kata Dita, berpotensi memusnahkan atau menghilangkan penghasilan negara sebanyak ratusan triliun rupiah.

    Selain efisiensi di BUMN yang wajib agar dividen meningkat, lanjut dia, penyediaan kepastian hukum dan aturan guna menarik investor dalam serta luar juga suatu keharusan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, PKB berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Soal Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Libatkan Seluruh Pihak

    Soal Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Libatkan Seluruh Pihak

    Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa merek. Sebelumnya, Kemenkes mendapatkan kritik akibat minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan PP 28/2024 tersebut.
     
    Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo mengatakan, akan melibatkan seluruh pihak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Isu yang bergulir atas penyusunan Rancangan Permenkes diakui memang sangat berkaitan dari dua sektor tersebut, sehingga pelibatannya harus seimbang untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat win-win solution.
     
    “Kebijakan yang sedang disusun pasti akan menyerap seluruh pemangku kepentingan. Hari ini akan banyak aspirasi untuk menentukan kebijakan ke depan,” ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau” dilansir, Kamis, 21 November 2024.
    Menurut Sundoyo, pelibatan pihak-pihak yang terkait merupakan upaya agar terjadi harmonisasi dalam pembentukan kebijakan. Sundoyo mengkonfirmasi bahwa Rancangan Permenkes saat ini masih dalam proses internalisasi di Kemenkes, namun pihaknya mencatat segala masukan yang disampaikan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.
     
    “Kita harus mencari keseimbangan, arahnya kesana, belum ada titik temunya. Jadi masih dikaji terus. Teman-teman dari masyarakat, asosiasi tembakau bisa kasih masukkan ke situ (hotline yang disediakan Kemenkes),” katanya.
     

     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyebutkan Kemenaker sampai saat ini belum diajak berdiskusi bersama untuk membahas perumusan aturan yang akan mengancam keberlangsungan pekerja itu. 
     
    “Kami concern bahwa PP 28/2024 dan turunannya akan berpotensi meningkatkan PHK. Kalau aturan ini terlalu kencang sesuai dengan keinginan teman-teman Kemenkes, akan ada 2,2 juta orang ter-PHK, baik dari industri tembakau maupun industri kreatif yang mendukung industri tembakau,” kata dia.
     
    Indah menegaskan untuk bersama-sama mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen yang telah digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini dapat dilakukan dengan melindungi kelompok rentan, dalam hal ini pekerja tembakau yang mayoritas berasal dari keluarga berpendidikan terbatas dan termasuk bagian pekerja kategori lemah.
     
    “Kita perlu selamatkan sektor tembakau ini, mitigasinya dari kami tentu serap aspirasi. Izin juga untuk Kemenkes, kalau rapat kami juga perlu diundang. Karena sebelumnya Kemenkes dikritik kurang public hearing, kedepannya kami siap untuk mendukung dan diajak berdiskusi,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Pentingnya Pemahaman Fikih Sosial di Era Medsos guna Menghindari Kesalahan Pemahaman Beragama

    Pentingnya Pemahaman Fikih Sosial di Era Medsos guna Menghindari Kesalahan Pemahaman Beragama

    Liputan6.com, Garut – Banyaknya informasi yang salah kaprah mengenai pemahaman beragama di media sosial (Medsos), menuntun cendekiawan muda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, aktif mengkampanyekan fikih sosial di era medsos.

    “Selama ini fikih kita itu fikih ibadah, ada orang yang alim secara ritual, tetapi secara sosial bermasalah. Seakan akan semakin dia alim, semakin beragama, semakin jauh dari masyarakat,” ujarnya saat ngaji bareng Gus Nadir ‘Memahami Peran Medsos dan Fiqih Sosial di Era Digital, di Pesantren Fauzan, Garut, Rabu (20/11/2024)

    Menurutnya, ajaran islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW penuh kasih sayang dan perhatian kepada sesama, sehingga dibutuhkan pemahaman keagamaan yang menyeluruh terutama di era medsos saat ini. “Belajar agama itu untuk membersihkan hati kita, orang mau membersihkan hati, karena dia mengakui ada yang kotor di hatinya, sehingga perlu dibersihkan. Kalau sudah merasa suci tidak usah dibersihkan,” ujar dia.

    Saat ini ujar dia, medsos kerap dijadikan menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat, tanpa penjelasan yang lengkap dan benar sesuai dengan ajaran agama.”Masyarakat harus bijak, harus cerdas. Misalnya soal boikot (produk) ini menjadi fenomena yang luar biasa,” kata dia.

    Ia mencontohkan bagaimana emosi masyarakat Indonesia kerap tersulut persoalan perang Palestina dan Israel di wilayah Gaza, yang akhirnya menyebar menjadi isu ekonomi akibat banyaknya produk yang diboikot. “Jangan sampai emosi kita itu menimbulkan kemadaratan, merespons masalah dengan masalah baru, rekan-rekan kita banyak yang di-PHK, tokonya tutup, jangan-jangan terjadi perang dagang dibalut dengan boikot,” kata dia.

    Efeknya dari tidak lengkapnya yang disampaikan, ada perusahaan menutup sekian gerai dan memPHK ribuan karyawan, sehingga berdampak pada penurunan kesejahnteraan warga di Indonesia yang bekerja di perusahaan itu.

    “Saya bukan tidak setuju dengan boikot, tapi harus boikot yang cerdas sehingga tidak ada efek merugikan bagi saudara-saudara kita,” terang Gus Nadir.

    Tidak hanya itu, ketika MUI bilang harus boikot, jelas Gus Nadir, akhirnya timbul persoalan baru yang berkembang di masyarakat seiring timbulnya persoalan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan baru, akibat persoalan yang tidak jelas itu.

    “Apa hukumnya orang yang ikut-ikutan boikot yang efeknya banyak orang yang kena PHK, kita ikut dosa tidak? Ini fenomena sosial dan kita harus hati-hati,” jelasnya.

    Untuk itu, Gus Nadir meminta semua pihak menahan diri dan tidak terbawa informasi yang tidak jelas sebelum hadirnya verifikasi seluruh produk yang diboikot itu produk zionis Israel, termasuk perusahaan yang membuka  bisnisnya di Israel.

    “Jangan sampai salah sasaran boikot karena MUI tidak mengeluarkan daftar list perusahaannya, lalu siapa yang mensuplai data list perusahaan itu?,” tandas dia.

    Melihat fenomena itu, Gus Nadir meminta masyarakat lebih bijak dan jangan menjadikan informasi di medsos, sebagai pijakan utama dalam menentukan sebuah keputusan. “Seakan-akan disebut benar kalau sharenya banyak, sementara kita diajarkan di pondok tidak seperti itu, harus tabayun (konfirmasi), kekuatan dalil,” ujar salah satu guru besar Fakultas Hukum, Universitas Melbourne, Australian itu.

    Kemudian, untuk mengingatkan masyarakat, tercatat dalam beberapa tahun terakhir, sosok muda NU itu, getol mengkampanyekan pentingnya pemahaman fikih sosial dalam menerapkan ajaran islam yang penuh kasih sayang.

    “Saya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan saya sendiri, saya datang tidak dengan jawaban, tetapi saya mengajak ayo kita pikirkan (solusi dalam menyelsaikan persoalan sosial),” ujar dia.

  • Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan persoalan pengangguran masih jadi perhatian pemerintah. Menyusul jumlah pengangguran di Indonesia yang hampir menyentuh 7,5 juta orang.

    Menurutnya masalah pengangguran salah satunya disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

    “Pengangguran, tentu ini adalah masalah yang tidak hanya beban tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan, kondisi ekonomi kita saat ini memang, kalau meminjam istilah dari bu Sri Mulyani sedang tidak baik-baik saja,” kata Yassierli dalam Jaknaker Expo 2024, di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Hal itu ditunjukkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi nasional. Misalnya, adanya deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei-Oktober 2024. Belum lagi, adanya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Selain itu secara nasional kita juga dihadapkan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 4,8 atau 4,9 (persen) dengan jumlah sekitar 7,5 juta orang se-Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, Yassierli melihat upaya job fair seperti Jaknaker Expo 2024 menjadi upaya positif untuk menyambungkan para pencari kerja dengan sejumlah perusahaan.

    “Jadi tentu kami dari oemerintah saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi kegiatan ini, ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa dan bagi BUMD tentu dibawah koordinasi Disnakertrans dan dari industri,” bebernya.

     

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    Ilustrasi BAS

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen per Januari 2025. Jika itu terjadi, pengamat memprediksi daya beli masyarakat bakal turun.

    Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui mengatakan harga barang akan naik. Jika PPN naik.

    Ketika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli tidak akan turun.

    “Apabila PPN dinaikkan berarti akan terjadi kenaikan harga, namun apabila kenaikan harga diikuti dengan kenaikan pendapatan tidak terjadi penurunan daya beli,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Tapi realitas hari ini, kata dia tidak demikian. Saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana.

    Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak meningkat. Karenanya daya beli akan turun.

    “Namun sebaliknya harga naik tapi terjadi PHK, peningkatan pengangguran atau tidak terjadi peningkatan pendapatan itu berakibat daya beli turun,” terangnya.

    Diketahui sebelumnya, tarif PPN 10%. Lalu pada 1 April 2022 naik 11 pesen, sesuai aturan Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

    Kemudian tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang.

    Kemudian, diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN dan penjelasannya, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. (Arya/Fajar)

  • Potret Pencari Kerja di Jakarta Padati Job Fair, Antre Sampai Lesehan

    Potret Pencari Kerja di Jakarta Padati Job Fair, Antre Sampai Lesehan

    Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, sejak awal tahun hingga 15 November 2024, ada sekitar 64.288 tenaga kerja yang terkena PHK di Indonesia. Jumlahnya naik dari akhir Oktober yang tercatat sebesar 63.947 tenaga kerja. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)