Xcloud.id

Kasus: PHK

  • 1 Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P Nasional

    1 Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P Nasional

    Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk
    Pramono Anung
    sebagai calon gubernur Jakarta terbukti jitu.
    Megawati dinilai sengaja memilih sosok yang selama ini memiliki kedekatan personal dengan
    Joko Widodo
    dan
    Prabowo Subianto
    .
    “Sehingga, sel-sel politik keduanya juga tampaknya tidak dilepas untuk menghancurkan pilar-pilar politik Pramono,” kata Umam pada Kamis (28/11/2024).
    Adapun sebelum ditunjuk sebagai cagub Jakarta, Pramono Anung merupakan Sekretaris Kabinet di kabinet Jokowi.
    “Pemegang remote kekuasaan bisa dibuat gamang untuk menghabisi calon dari PDI-P yang dikeroyok rame-rame, mengingat kedekatan personal mereka selama ini,” imbuhnya.
    Di luar itu, Umam juga melihat sejumlah faktor lain yang membuat Pramono dan
    Rano Karno
    bisa unggul jauh dibandingkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.
    Pasangan usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu dinilai banyak melakukan blunder dan mengusung program-program yang dianggap “gimmick” rupanya tidak mempan untuk memilih Jakarta.
    “Materi-materi kampanye Ridwan Kamil di fase awal juga didominasi oleh materi-materi gimmick, laiknya Mobil Curhat, bantuan kopi untuk yang terkena PHK dll, model-model semacam ini sebelumnya berhasil ia gunakan di politik Bandung dan Jawa Barat, kini ternyata tidak mempan dijual di masyarakat Jakarta,” jelas Umam.
    “Slip of
    tounge
    Suswono tentang “janda” yang berhasil dipolitisir lawan dengan argumen teologis, mengindikasikan kandidat ini kurang disiplin,” ujar dia.
    Sementara itu, Pramono-Rano terlihat lebih disiplin dalam kampanye lapangan maupun narasi.
    Di saat yang sama, kedekatan Pramono-Rano dengan Anies yang menjadi simbol perlawanan terbuka pada kekuatan politik yang mengorkestrasi dominasi peta politik Jakarta.
    Hal itu mampu mengkonsolidasikan basis pemilih loyal Anies utk mendukung Pramono-Rano, yang banyak di antara mereka beririsan dengan basis pemilih loyal PKS.
    “Kemenangan sementara Pramono-Rano atas RK-Suswono mengindikasikan bahwa basis mesin politik KIM Plus tidak solid. Kekompakan KIM Plus bak kawin paksa, di mana aspirasi kepentingan partai-partai pengusung tampaknya kurang terakomodasi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil hitung cepat buktikan gimmick tak laku di Jakarta

    Hasil hitung cepat buktikan gimmick tak laku di Jakarta

    Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (tengah) didampingi istri Endang Nugrahani (kiri) dan putrinya Hanifa Fadhila Pramana (kanan) menunjukkan jari yang telah dicelup tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di TPS 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta, Rabu (27/11/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

    Pengamat: Hasil hitung cepat buktikan gimmick tak laku di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 23:27 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menilai hasil hitung cepat (quick count) sementara oleh beberapa lembaga survei untuk Pilkada 2024 di DKI Jakarta menunjukkan kampanye “gimmick” tak laku untuk sebagian besar pemilih di ibu kota.

    Dari hasil hitung cepat sementara tiga lembaga survei, yaitu Charta Politika, SMRC, dan Indikator, pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno unggul jika dibandingkan dengan pesaing kuatnya yaitu paslon nomor urut 02 Ridwan Kamil-Suswono, dan paslon nomor urut 01 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    “Masyarakat Jakarta relatif jauh lebih memiliki literasi politik yang lebih baik, sekaligus lebih pragmatis sehingga masyarakat DKI relatif paling mudah berubah-ubah pilihannya, sesuai basis isu dan narasi yang berkembang,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) A. Khoirul Umam saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menilai kampanye-kampanye “gimmick” yang salah satunya digunakan oleh Ridwan Kamil bukan strategi yang tepat untuk memenangkan pemilihan gubernur di Jakarta.

    “Materi-materi kampanye Ridwan Kamil di fase awal didominasi oleh materi-materi gimmick, antara lain Mobil Curhat, bantuan kop untuk yang terkena PHK, dan lain-lain, yang mana model semacam ini sebelumnya berhasil dia gunakan di Bandung dan Jawa Barat, tetapi ternyata tidak mempan dijual di masyarakat Jakarta,” kata Umam.

    Dia melanjutkan komentar Suswono soal “janda” juga berhasil dipolitisasi lawan politiknya. Situasi itu, menurut Umam, mengindikasikan sikap kurang disiplin dari pasangan calon nomor 01 tersebut.

    Di sisi lain, Umam menilai pasangan nomor 03 yaitu Pramono-Rano lebih disiplin saat berkampanye dan saat membangun narasi selama kampanye.

    Dia menambahkan dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono-Rano juga berhasil merapatkan barisan loyalis Anies di Jakarta yang beririsan dengan basis pemilih loyal PKS, partai asal Suswono.

    “Kondisi ini ditambah dengan kedekatan Pramono secara pribadi dengan Jokowi maupun Prabowo sehingga sel-sel politik keduanya juga tampaknya tidak dilepas untuk menghancurkan pilar-pilar politik Pramono. Ini menegaskan strategi Ketua Umum PDIP memasang Pramono di Jakarta sangatlah tepat,” kata Umam

    Dari berbagai faktor itu, Umam menilai Pramono-Rano sukses menjadi kuda hitam yang unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Dia melanjutkan hasil hitung cepat sementara itu juga menjadi dukungan moril politik yang positif bagi PDI Perjuangan dan bekal yang baik untuk pasangan Pramono-Rano jika nantinya pemilihan gubernur di Jakarta berlangsung dua putaran.

    Dari hasil hitung cepat sementara Indikator, Pramono-Rano memperoleh 49,87 persen suara, Ridwan Kamil-Suswono 39,53 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,61 persen.

    Sementara itu, hasil hitung cepat sementara Chara Politika menunjukkan Pramono-Rano memperoleh 50,15 persen suara, Ridwan Kamil-Suswono 39,25 persen, dan Dharma-Kun 10,60 persen suara.

    Terakhir, hasil hitung cepat sementara SMRC menunjukkan Pramono-Rano 51,03 persen, Ridwan Kamil-Suswono 38,80 persen, dan Dharma-Kun 10,17 persen suara.

    Hasil hitung cepat sementara yang diperoleh dari tiga lembaga survei itu berdasarkan data yang masuk sebesar 99,99 persen hingga pukul 20.50 WIB.

    Sumber : Antara

  • Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Jakarta: Proyeksi seputar kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja. Contohnya sektor manufaktur yang padat karya sedang menghadapi tekanan berat yang berimbas pada peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sepanjang semester I-2024 saja, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan, naik 21,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
     
    Sektor manufaktur yang paling parah mengalami PHK massal yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam dua tahun terakhir sudah sebanyak 30 pabrik tekstil yang tutup.
     
    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11 ribu orang kehilangan pekerjaannya. Pelemahan ini dipastikan meluas ke sektor lainnya seperti petrokimia yang berimbas pada penurunan permintaan bahan baku aromatik untuk industri tekstil.
    Menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), melemahnya industri tekstil pasti akan berdampak pada kinerja industri petrokimia.
     
    “Hal ini lantaran, industri petrokimia memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih hingga farmasi. Apalagi, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil,” kata Sekjen Inaplas Fajar Budiyono dalam sebuah diskusi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
     
    Saat ini, diperkirakan industri petrokimia menghadapi penurunan tingkat utilisasi pabrik hingga 50 persen. Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik, menambah tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional.
     
    Selain penetrasi barang impor, industri hulu petrokimia pun masih gamang merealisasikan investasi lantaran ketidakpastian kebijakan. Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu menopang kinerja, antara lain insentif harga gas bumi hingga kepastian insentif fiskal berupa tax holiday yang belakangan belum disahkan secara resmi.
     
    “Kondisi penurunan dan ketidakpastian petrokimia diperparah dengan penurunan yang terjadi di industri tekstil, sebagai penyerap produk hulu. Utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50 persen, bahkan banyak yang menutup pabriknya. Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” jelas dia.
     
    Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevaller turut meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan pajak bagi industri hulu petrokimia sehingga bahan baku yang diproduksi hilir dapat lebih terjangkau.
     
    “Berikan free tax untuk industri petrokimia agar kami bisa menyerap bahan baku yang murah dan menciptakan produk jadi plastik yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk jadi yang masuk Indonesia,” pinta Henry.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi BKPM Ikhsan Adhi Prabowo mengakui peran penting industri petrokimia layak diselamatkan. Dia mengharapkan dari segenap kebijakan yang ada, bisa merangsang kehadiran investasi baru petrokimia.
     
    “Petrokimia merupakan salah satu ibu industri, karena produknya menjadi bahan baku industri lain. Potensinya masih terbuka lebar, harus dimanfaatkan,” ungkap dia.
     

     

    Strategi pemerintah

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.
     
    “Kalau dengan neraca komoditas kita bisa melihat pasti selalu by data supply dan demand, kalau supply-nya rendah, demand-nya lebih rendah berarti masih ada potensi untuk impor,” kata Wiwik.
     
    Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi. 
     
    Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980 ribu ton.
     
    “Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir,” tutur dia. 
     
    Terlebih, Wiwik melihat terdapat rencana proyek industri kimia dengan investasi mencapai USD34 miliar hingga 2030. Terdekat, investasi dari PT Lotte Chemical Indonesia atau Lotte dan Petrokimia Gresik dapat beroperasi pada 2025. 
     
    “Harapannya tentu dengan beroperasinya Lotte tahun 2025 ini berarti sebagian kebutuhan petrokimia, khususnya polypropylene (PP) yang masih jauh supply dari demand-nya bisa mengisi permintaan lokal yang saat ini masih terpenuhi produk impor,” ujarnya. 
     
    Lebih lanjut, Wiwik menerangkan pemerintah telah berupaya untuk mengajukan usulan pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia, khususnya LPG yang saat ini dikenakan biaya lima persen.
     
    Di sisi lain, pihaknya juga tengah membuat peta jalan industri kimia dasar dengan melakukan pendalaman dan menyusun pohon industri berbasis minyak bumi, gas dan batu bara. Tak hanya itu, untuk memberikan kemudahan bagi industri kimia, pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa kemudahan tax holiday, tax allowance, maupun mini tax holiday, sekaligus perpanjangan masa pengkreditan PPN.
     
    Sejalan dengan Kemenperin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Susila Brata turut menuturkan bahwa pihaknya telah menerapkan beragam peraturan untuk menjaga industri di Indonesia termasuk industri petrokimia hulu dan hilir.
     
    Susila menyebutkan pemerintah telah menetapkan trade remedies untuk saat ini, “Trade remedies merupakan instrumen yang dapat dipergunakan oleh negara anggota WTO untuk mengendalikan Importasi barang dalam rangka melindungi produsen domestik dari dampak negatif perdagangan bebas,” beber dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Jual Buku Pakai Gerobak Usang, Mbah Husen Makan Sehari Sekali Bareng Cucunya, Untung Cuma Rp 5 Ribu

    Jual Buku Pakai Gerobak Usang, Mbah Husen Makan Sehari Sekali Bareng Cucunya, Untung Cuma Rp 5 Ribu

    TRIBUNJATIM.COM  – Sosok Mbah Husen penjual buku viral di media sosial.

    Mbah Husen jualan buku sejak pagi hingga malam hari di  sekitaran kawasan Senen, Jakarta Pusat.

    Kakek berusia 86 tahun ini jualan baku di gerobak yang sudah usang.

    Rodanya sudah rusak sehingga butuh tenaga lebih tiap kali mendorongnya.

    Mbah Husen ikhlas menjalani semua ini demi merawat sang cucu yang kini sudah sekolah.

    “Kakek Husen lansia berusia 86 yang tinggal di alamat Pasar Senen Dalam, Jakarta Pusat. Beliau sehari hari mendorong gerobak untuk menjual buku, profesi yang menjadi andalan beliau mencari nafkah,” dikutip dari Instagram @patners_in_goodness, Selasa (26/11/2024) via TribunJakarta.

    Adapun buku yang dijual Kakek Husen didominasi oleh buku gambar untuk anak-anak.

    Untuk tiap buku yang terjual, Kakek Husen akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5 ribu.

    “Gerobak tua, yang sudah rusak roda nya, sering kali terpaksa di betulkan di tengah jalan agar bisa berjalan lagi. Gerobak tersebut adalah teman Kakek Husen mencari nafkah. Beliau menjual buku dengan berkeliling, terkadang dari pasar baru sampai mangga dua. Namun sering kali buku yang beliau jual tidak laku dan Kakek pulang dengan tangan kosong. Padahal beliau hanya mengandalkan keuntungan 5 ribu rupiah saja,” sambung caption.

    Jika sudah begitu, Kakek Husen dan cucunya hanya bisa makan satu kali dalam sehari.

    Pilunya, satu bungkus nasi yang dibelinya akan dibagi dua untuk sang cucu.

    Lagi-lagi hal ini tak mengapa, apapun akan dilakukannya asalkan sang cucu bisa sekolah.

    “Kakek Husen pun masih harus menyisihkan penghasilan beliau untuk membayar kontrakan dan uang sekolah cucu beliau. Sedangkan cucu beliau lebih sering berangkat sekolah tanpa uang bekal atau jajan,” ungkap caption.

    Perjuangan Kakek Husen pun menyentuh hati banyak orang.

    Beberapa dari warganet tak segan menyisihkan uangnya untuk Kakek Husen dan sang cucu.

    Sementara itu, sebelumnya juga viral sosok penjual kopi kaget dapat umroh gratis dari Kapolres Cimahi.

    Sosok penjual kopi di Kota Cimahi, Jawa Barat itu bernama Yatno.

    Pria 75 tahun yang akrab disapa Abah Baron itu sudah jualan kopi selama 20 tahun.

    Ia ketiban rezeki setelah bertemu dengan Bripka Rizky Hikmat Setiawan yang bertugas di Unit Patwal Sat Lantas Polres Cimahi. 

    Dalam video yang dibagikan oleh Bripka Rizky, terlihat Abah Baron yang sedang membaca Al Quran di pinggir jalan.

    Ia tampak diam di depan sebuah ruko yang tutup sembari menungu pembeli kopi.

    “Pak Baron usia 75 tahun penjual kopi keliling, disela sela beliau berjualan kopi, selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran,” tulis Bripka Rizky, Kamis (21/11/2024), melansir dari TribunJabar.

    Bripka Rizky pun mengajak Abah Baron untuk makan bersama. 

    “Hayu sareng abi tuang hela (ayo sama saya makan dulu),” ajak Bripka Rizky.

    Sesampainya di tempat makan ternyata Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto juga mendatangi Abah Baron.

    Abah Baron bercerita sebelumnya ia sempat bekerja di pabrik tekstil.

    Namun di tahun 1999 itu zaman kritis moneter sehingga Abah Baron terkena PHK.

    Ia mengatakan nama aslinya adalah Yatno tapi dikenal sebagai Baron.

    “Nama asli Yatno, tapi dikenal Baron,” kata pria berusia 75 tahun tersebut.

    Tri Suhartanto pun memberikan uang untuk Abah Baron.

    “Bapak Kapolres memberikan uang agar Abah Baron bisa pulang, karena cuaca di luar hujan cukup deras,” kata Bripka Rizky.

    Abah Baron pun diantar pulang oleh Bripka Rizky menggunakan mobil patroli.

    Taka lama ternyata Kapolres Cimahi mendatangi rumah Abah Baron.

    Ia pun langsung disambut oleh istri Abah Baron dan anaknya.

    Kapolres Cimahi itu tampak berbincang-bincang dengan Abah Baron dan keluarga.

    Ia pun memutuskan untuk pamit dan memberi tahu bahwa ia akan memberangkatkan Abah Baron umroh.

    “Bapak ku abi diangkatkeun umroh (bapak sama saya diberangkatkan umroh),” kata Tri Suhartanto.

    Sontak saja kabar itu pun membuat Abah Baron dan keluarga terkejut.

    Abah Baron tidak berhenti berterima kasih kepada Kapolres Cimahi tersebit.

    Bahkan, anak Abah Baron pun menangis sesenggukan mengetahui ayahnya mendapatkan rezeki umroh.

    Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. 

    @wen***.
    Ikut nangis .sebagai anak saya juga belum bisa bahagiakan orang tua . Ibu lebih dulu di panggil, skrg tinggal BPK .semoga Allah mampukan saya untuk bisa membahagiakan bapak di usia tuanya 

    @yul***.
    MaayaAllah nangis terharu liatnya,semoga Bpk Kapolres Cimahi dan Bpk @bangrizky_goww selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,Aamiin ya Rabbal’alaamiin

    @tes***.
    MaashaAllaah tabarakallaah.. ikut bahagia melihat dN mendengar langsung rezeki abah baron, semoga abah, bapak kapolres dan bang @bangrizky_goww diberikan keberkahan rezeki dan umur panjang.

    @zea***.
    Bpk kapolresnya the best udah ganteng soleh berkharismatik semoga sehat selalu ya pak.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pengusaha Catat 28 Pabrik di Jabar Relokasi ke Jateng, Puluhan Ribu Pekerja di-PHK

    Pengusaha Catat 28 Pabrik di Jabar Relokasi ke Jateng, Puluhan Ribu Pekerja di-PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat mengungkap, sebanyak 28 pabrik di Jawa Barat melakukan relokasi ke Jawa Tengah sepanjang 2019-2022. Pabrik-pabrik tersebut utamanya berasal dari sektor padat karya.

    Ketua DPP Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyampaikan, jumlah tersebut terus bertambah di mana pada 2023 sebanyak 5 pabrik turut melakukan relokasi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Banyak lho itu, 28 pabrik padat karya, itu gede banget. Bahkan di 2023 ada juga 5 pabrik yang melakukan relokasi juga,” kata Ning dalam diskusi bersama media di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024).

    Imbas adanya relokasi tersebut, Apindo Jawa Barat mencatat sebanyak 91.450 pekerja mengalami PHK. Angka tersebut merupakan perhitungan sejak awal pandemi atau 2021 hingga Oktober 2023.

    Kendati begitu, jumlah tersebut diperkirakan lebih besar mengingat data yang ada berasal dari perusahaan-perusahaan anggota Apindo se-Jawa Barat.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 6,75% pada Agustus 2024. Persentase tersebut turun dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,44%.

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 orang hingga akhir 2024.

    Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

    “Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

    Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati.

    Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah. 

    “…karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

  • 63 Ribu Warga RI Kena PHK – Trump Tabuh Genderang Perang Dagang

    63 Ribu Warga RI Kena PHK – Trump Tabuh Genderang Perang Dagang

    Video

    63 Ribu Warga RI Kena PHK – Trump Tabuh Genderang Perang Dagang

    News

    9 menit yang lalu

  • Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan lembaga keamanan finansial bagi tenaga kerja yang memiliki fungsi untuk membantu para pekerja dalam mengelola dana BPJS ketenagakerjaan. Namun, bagaimana cara mudah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?

    Diketahui, untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan 2024 dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mudah. Proses pencairannya dapat diurus secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

    Proses pencairannya pun tidak rumit, Anda hanya perlu melakukan beberapa cara berikut ini untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024.

    1. Melalui laman Lapak Asik
    – Kunjungi Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    – Isi data awal dengan masukkan NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
    – Sistem akan melakukan verifikasi otomatis.
    – Ikuti instruksi untuk melengkapi data yang diperlukan.
    – Siapkan dan unggah dokumen persyaratan.
    – Tunggu notifikasi mengenai jadwal dan lokasi wawancara.
    – Siapkan dokumen asli untuk wawancara melalui video call.
    – Setelah proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang terdaftar.

    2. Mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
    – Cari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
    – Persiapkan dokumen yang diperlukan.
    – Lengkapi formulir pengajuan klaim yang disediakan.
    – Ikuti proses wawancara dan verifikasi data.
    – Setelah semua proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang telah didaftarkan.

    3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
    – Unduh aplikasi JMO di PlayStore atau App Store.
    – Pilih menu “Jaminan Hari Tua” dan “Klaim JHT”.
    – Pastikan semua data terisi dengan benar.
    – Unggah dokumen dan foto diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    – Masukkan informasi rekening untuk pencairan dana.
    – Pastikan semua informasi sudah benar sebelum mengirim pengajuan.

    Sebelum mencairkan, terdapat beberapa dokumen yang ketentuan yang harus Anda siapkan seperti berikut ini.

    – Kartu Peserta BPJamsostek.
    – E-KTP.
    – Buku tabungan.
    – Kartu keluarga (KK).
    – Surat keterangan berhenti bekerja (jika ada).
    – Surat pengalaman kerja atau surat perjanjian kerja.
    – NPWP (jika saldo lebih dari 50 juta atau jika mengajukan klaim sebagian).
    – Kriteria untuk mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) mencakup, usia pensiun 56 tahun, mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), cacat total tetap, meninggalkan Indonesia secara permanen, klaim sebagian dari JHT (10% atau 30%) setelah kepesertaan minimal 10 tahun.

    Dengan mengikuti cara-cara di atas dan memenuhi syarat yang ditentukan, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

  • Menaker Sebut Perlu Strategi Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Menaker Sebut Perlu Strategi Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Jakarta –

    Menaker Yassierli berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menciptakan terobosan untuk menjaring pekerja sektor informal mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya diperlukan strategi preventif untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja informal yang rentan risiko kerja.

    “BPJS Ketenagakerjaan sudah on the track. Langkah selanjutnya perlu strategi atau terobosan untuk mengajak pekerja informal yang pendapatannya tak menentu, tapi mereka bisa aktif membayar kewajiban sebagai peserta, ” kata Yassierli, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Social Security Summit Tahun 2024 bertema ‘Menyelamatkan Kelas Menengah & Kelompok Rentan Demi Indonesia Emas’ di Jakarta, Selasa (26/11).

    Selain itu, Yassierli menceritakan dari pengalamannya membantu menyusun rencana Kementerian Kesehatan tahun 2015, strategi preventif jauh lebih kuratif. Untuk itu, ia menginginkan konsep preventif ini diterapkan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Melalui strategi preventif menurut Yassierli, BPJS Ketenagakerjaan dapat membedah tingkat risiko kecelakaan di setiap industri dan penyebabnya. Pendataan tersebut dapat digunakan untuk melakukan intervensi agar kecelakaan di industri tersebut tidak terjadi.

    “Ongkos untuk melakukan upaya preventif jauh lebih kecil ketimbang harus membayar JKK. sehingga pengeluaran untuk JKK dapat berkurang,” ujarnya.

    Yassierli menambahkan strategi preventif juga bisa diimplementasikan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan sebagai Lembaga yang melakukan mitigasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Dibutuhkan mitigasi dan strategi yang disiapkan dengan dukungan berbagai pihak lewat data dan riset,” katanya.

    Selanjutnya, Yassierli juga menambahkan yang menjadi tantangan lainnya saat ini adalah bukan sekedar memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di sektor pekerja informal. Tetapi bagaimana jaminan sosial tersebut memberikan dampak penting ke para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Saya berharap tak hanya sebatas bagaimana meningkatkan kepesertaan dari (sektor) informal, walaupun saat ini masih menjadi tantangannya. Tapi benar-benar jaminan sosial ini menjadikan sesuatu buat mereka dan satu hal penting bahwa Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah merupakan hak asasi bagi semua pekerja,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan hingga saat ini keikutsertaan pekerja informal (Bukan Penerima Upah) baru mencapai 9,4 juta orang dari total 40,80 juta pekerja terlindungi jaminan sosial. Sementara pekerja formal yang terlindungi 31 juta orang dan 5,6 juta pekerja konstruksi.

    (prf/ega)

  • Menaker Usul Bentuk Satgas Demi Tangani Persoalan PHK

    Menaker Usul Bentuk Satgas Demi Tangani Persoalan PHK

    Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, pihaknya mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian untuk dibentuk satuan tugas (Satgas) khusus menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
     
    “Kita sudah angkat isu PHK itu ke Kemenko Perekonomian untuk sama-sama nanti dibentuk Satgas. Ini baru usulan ya,” ujar Yassierli saat ditemui usai membuka kegiatan Social Security Summit 2024 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 November 2024.
     
    Menaker mengungkapkan, usulan tersebut beberapa waktu ke depan akan kembali dibahas dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian.
     

    Rumusan UMP kelar akhir bulan ini

    Sementara saat ditanyai soal upah minimum provinsi (UMP) ia mengungkapkan, akan menyelesaikan rumusan pengupahan dalam akhir bulan ini. “Akhir bulan ini rumusannya akan keluar,” kata dia.
    Diakuinya, hingga kini proses finalisasi perumusan upah masih terus dilakukan usai ia menghadap Kepala Negara dan mendapatkan beberapa arahan. Setelah finalisasi rampung, kata dia, rumusan final pengupahan 2025 akan segera diumumkan.
     
    “Jadi biarkan kami merumuskan sesuai arahan beliau (Presiden Prabowo Subianto) sesudah itu kami akan menghadap beliau untuk terakhir kalinya sesudah itu kita akan edarkan peraturan menteri kepada pada gubernur,” ucap Yassierli.
     

    UMP 2025 dipastikan naik

    Sebelumnya, Menaker memberikan sinyal dan angin segar bagi para buruh mengenai UMP di 2025 yang akan mengalami kenaikan.
     
    Menurut dia, tidak mungkin UMP diturunkan karena pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak. “Iya dong (naik), masa enggak naik,” kata Yassierli.
     
    Secara umum, ia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan upah minimum tersebut. Namun ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Jakarta –

    Industri roda empat di Indonesia akan menghadapi tantangan berat tahun depan. Sebab, ketika penjualan mobil lesu akibat daya beli menurun, pekerja di sektor terkait tetap menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR).

    Kukuh Kumara selaku Sekretariat Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil di dalam negeri mengalami penurunan sejak setahun terakhir. Kondisinya bisa makin parah tahun depan karena PPN 12 persen dan opsen pajak.

    Namun, di tengah situasi tersebut, perusahaan makin dibuat pusing dengan tuntutan upah yang diserukan para pekerja di sektor terkait.

    “Sebagian besar (pekerja) di industri otomotif di Jawa Barat, ada tuntutan terkait kenaikan UMR. Itu berat bagi industri kita, cukup berat,” ujar Kukuh Kumara dalam forum diskusi yang digelar baru-baru ini di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Pekerja di pabrik mobil. Foto: Ruly Kurniawan

    Ketika penjualan mobil lesu, jangankan kenaikan upah, menjaga agar tak ada PHK besar-besaran saja sudah untung. Sebab, ketika produksi menurun, ada banyak pegawai yang tenaganya mulai tak dibutuhkan.

    “Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” ungkapnya.

    Kukuh menjelaskan, pengesahan PPN 12 persen dan opsen pajak membuat ‘perjuangan’ industri mobil akan lebih berat tahun depan. Bahkan, jika keduanya berjalan beriringan, bukan tak mungkin ada penurunan penjualan ekstrem ke level 500 ribu unit seperti era pandemi.

    “Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu unit. Dampaknya tentu ada penurunan produksi,” tuturnya.

    Penjualan mobil drop. Foto: Pradita Utama

    Opsen pajak kabarnya akan berlaku mulai 5 Januari 2025. Hal tersebut sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Berkat kebijakan itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara pemerintah kab/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Meski tujuan utamanya untuk menyelaraskan pembagian hasil, ketidakpastian terkait implementasi di tingkat daerah bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif.

    “Ketika terjadi kenaikan di suatu daerah, kan ada peluang beli di daerah lain. Kami sudah simulasikan, 1 persen dari opsen itu kira-kira berdampak penurunan penjualan 10 persen,” tuturnya.

    “Kalau kenaikannya lima persen, turunnya sampai 23 persen. Dalam kenyataannya kan naiknya lebih dari 5 persen. Ini di luar PPN tadi yang naik 1 persen ya,” kata dia menambahkan.

    Sementara kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN naik menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    (sfn/rgr)