Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Kisah Pat Gelsinger di Intel, Diharapkan Jadi Penyelamat Malah Kena Skakmat

    Kisah Pat Gelsinger di Intel, Diharapkan Jadi Penyelamat Malah Kena Skakmat

    Jakarta –

    Pat Gelsinger kena skakmat dari dewan direksi Intel, dalam rapat dengan dewan direksi untuk melaporkan perkembangan Intel untuk bisa mengejar Nvidia dan ketertinggalan pangsa pasarnya, Gelsinger diberi opsi, pensiun atau dipecat.

    Gelsinger memilih opsi pertama, yaitu untuk pensiun setelah sebelumnya sempat bekerja selama 30 tahun di Intel. Gelsinger baru menjadi CEO sejak Februari 2021, mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang oleh Bob Swan.

    Awalnya, banyak yang menganggap Gelsinger bisa menjadi penyelamat Intel. Bergabung ke Intel pada umur 18 tahun dan menghabiskan waktu 30 tahun — dari 1979 sampai 2009 –, pindah ke EMC untuk menjadi CEO pada September 2009, kemudian menjadi CEO VMware pada 2012, dan baru kembali ke Intel pada Februari 2021 untuk menjadi CEO Intel.

    Pernah dengar prosesor 486 yang sangat tenar pada 1989? 486 adalah prosesor x86 pertama yang punya transistor lebih dari sejuta. Dan, Gelsinger adalah lead architect untuk 486. Ia kemudian menjadi vice president termuda Intel dalam sejarah.

    Gelsinger menjadi CTO Intel pada 2001, dan membantu pengembangan berbagai teknologi yang kemudian menjadi standar global, seperti USB dan WiFi, sembari tetap mengembangkan desain chip Intel. Ia juga menjadi pencetus konferensi tahunan Intel Developer Forum.

    Dengan sederet pencapaian tersebut, tak aneh jika kemudian banyak yang berharap banyak pada Gelsinger saat ia menjadi CEO Intel. Ia diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Intel.

    Ia disukai karena berlatar belakang sebagai engineer chip, dan dianggap bisa memperbaiki masalah teknologi yang mengakar dan tak bisa diperbaiki oleh CEO sebelumnya.

    Namun sayangya, kondisi Intel saat Gelsinger mulai menjabat CEO juga memang tak bagus. Seperti masalah penundaan perkembangan chip, standar kualitas, dan salah satu yang paling parah adalah: ditinggal Apple yang memilih untuk memakai chip buatan sendiri, yaitu Apple Silicon, untuk deretan Mac-nya.

    Ditambah lagi, Intel punya satu kesalahan besar. Yaitu tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli mesin EUV pembuat chip canggih dari ASML, perusahaan asal Belanda. Mesin tersebut menjadi salah satu kunci sukses TSMC dalam memproduksi chip canggih yang dipakai di mayoritas perangkat mobile di seluruh dunia.

    Padahal Intel sempat mempercayai ASML. Mereka sempat menggelontorkan dana sebesar USD 4,1 miliar ke ASML. Namun kemudian memutuskan untuk tidak memesan mesin EUV tersebut.

    Gelsinger juga mengakui kesalahan tersebut sebagai kesalahan yang sangat fundamental. “Kami malah memilih melawan itu. Seberapa bodohnya kami?” kata Gelsinger, seperti dikutip detikINET dari The Verge, Rabu (4/12/2024).

    Akhirnya Intel juga memesan mesin EUV itu untuk mengejar ketertinggalannya dari TSMC. Mereka juga menggelontorkan dana tak terbatas ke divisi teknologinya agar bisa menyalip TSMC.

    “Anda punya dana tak terbatas, dan anda harus bisa menghasilkan lima node dalam empat tahun,” jelasnya.

    Gelsinger mau membangun fasilitas produksi yang bisa memproduksi chip canggih tersebut dalam jumlah besar. Menginvestasikan puluhan, bahkan ratusan miliar dolar dalam bentuk pabrik baru di Amerika Serikat, dan menawarkan jasa pembuatan chip ke para rivalnya.

    Namun dalam prosesnya itu, kondisi Intel makin memburuk. Moral pegawai merosot setelah PHK besar-besaran terhadap 15 ribu pegawai dan menyetop semua divisi yang tidak penting. Saham Intel juga anjlok karena menghabiskan uang yang terlalu banyak untuk pengembangan produksi chip.

    Niat mengembangkan divisi pembuatan chip itu juga berdampak buruk pada chip yang sedang dikembangkan, karena dana pengembangannya disunat. Misalnya Meteor Lake dan Arrow Lake, yang sejatinya punya cache spesial bernama Adamantine dan dipercaya membuat prosesor itu bisa mengalahkan pesaingnya.

    “Ini akan membuatnya jauh lebih kompetitif untuk mengalahkan (AMD) Zen 5, namun dibatalkan karena masalah biaya,” kata dua orang mantan pegawai Intel.

    Akhirnya dewan direksi pun kehilangan kepercayaan terhadap Gelsinger, ia kena skakmat dan dipaksa pensiun.

    “Direktur merasa rencana ambisius dan mahal Gelsinger tidak berjalan dan perkembangannya tak cukup cepat. Gelsinger ditendang setelah dewan direksi kehilangan kepercayaan terhadap rencananya untuk mengembalikan kejayaan,” tulis Reuters, yang mengutip seorang sumber yang tak disebut namanya.

    (asj/afr)

  • Segini Uang Pesangon CEO Intel Pat Galsinger Usai Dipaksa Pensiun

    Segini Uang Pesangon CEO Intel Pat Galsinger Usai Dipaksa Pensiun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pat Galsinger tetap mendapatkan pesangon setelah dipaksa mundur dari posisinya sebagai CEO Intel. Besarannya mencapai US$9,7 juta (Rp 154,8 miliar).

    Pesangon itu terungkap dalam pengajuan pasar saham perusahaan. Gelsinger disebut memenuhi syarat pembayaran pesangon dari tiga bagian, dikutip dari The Register, Rabu (4/12/2024).

    Pesangon itu terdiri dari 18 bulan gaji pokok sekarang sebesar US$1,25 juta (Rp 19,9 miliar) atau setara US$1,875 juta (Rp 29,9 miliar). Adapula 1,5 kali lipat dari target bonus sebesar 275% dari gaji pokok menjadi US$5,16 juta (Rp 82,3 miliar).

    Gelsinger juga tercatat bisa membawah 11/12 bonus tahunan pada 2024. Jumlahnya mencapai US$2,9 juta (Rp 46,2 miliar).

    Selain pesangon, Gelsinger juga memiliki saham yang cukup besar di Intel dan VMWare. Nilainya diperkirakan lebih dari US$80 juta (Rp 1,2 triliun).

    Gelsinger mengundurkan diri pada 1 Desember 2024. Anggota dewan komisaris perusahaan merasa rencananya gagal dalam membawa pertumbuhan bagi perusahaan. 

    Akhirnya mereka memberikan dua pilihan pada Gelsinger, antara pensiun atau dipecat. Intel juga telah mendapatkan penggantinya di kursi CEO.

    Untuk jangka pendek, pimpinan Intel akan dikerjakan David Zinsner selaku EVP dan CFO, serta Michelle Johnston Holthaus yang merupakan CEO Intel Products. Keduanya akan tetap sebagai CEO hingga pengganti Galsinger ditemukan.

    Selama setahun terakhir, kondisi intel memang terus memburuk. Perusahaan berusaha tetap bertahan dengan melakukan PHK ribuan pegawai hingga meminta subsidi ke pemerintah Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

  • Won Korea Stabil Usai Kebijakan Darurat Militer Dicabut – Page 3

    Won Korea Stabil Usai Kebijakan Darurat Militer Dicabut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Won Korea Selatan stabil setelah sempat jatuh ke level terendah dalam dua tahun pada hari Selasa (3/12), menyusul pengumuman darurat militer secara mendadak oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan darurat militer itu kemudian dibatalkan selang beberapa jam.

    Mengutip US News, Rabu (4/12/2024) para pedagang melaporkan bahwa bank sentral negara itu mungkin telah mendukung Won pada pembukaan hari Rabu dengan menjual dolar miliknya.

    Won Korea Selatan mencapai level 1.414,58 terhadap Dolar pada hari Rabu (4/12) waktu setempat.

    Sementara itu, Dolar AS juga pulih dari level terendah selama tiga pekan terhadap Yen Jepang dan bertahan terhadap mata uang utama lainnya karena para pedagang mempertimbangkan kemungkinan pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan ini.

    Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama termasuk yen dan euro, naik 0,07% menjadi 106,39 pada Rabu (4/12).

    Dolar AS menguat 0,18% ke kisaran 149,90 Yen, melanjutkan pemulihannya setelah merosot ke 148,65 Yen pada sesi sebelumnya.

    Dolar AS mendapat dukungan setelah data menunjukkan lapangan pekerjaan AS meningkat secara moderat pada bulan Oktober sementara PHK menurun, bahkan ketika pejabat Federal Reserve pada hari itu tidak memberikan panduan pasti tentang apa yang akan mereka lakukan pada akhir pertemuan kebijakan berikutnya dalam waktu dua pekan.

    Sedangkan Yuan China melemah mendekati level terendahnya dalam lebih dari setahun di perdagangan luar negeri, tertekan oleh dampak tarif impor baru dari Presiden Terpilih AS Donald Trump.

  • Nissan Umumkan Krisis Gawat Darurat, CFO-nya Dikabarkan Mundur

    Nissan Umumkan Krisis Gawat Darurat, CFO-nya Dikabarkan Mundur

    Jakarta –

    Nissan Motor Corporation (NMC) melalui Chief Executive Officer (CEO) Makoto Uchida telah mengumumkan, kondisi krisis yang dialami perusahaan memasuki level ’emergency mode’ atau gawat darurat. Situasi itu membuat Stephen Ma yang menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO) dilaporkan mau undur diri!

    Disitat dari Reuters dan Carscoops, Selasa (3/12), hingga saat ini belum ada kejelasan, apakah Stephen Ma mengundurkan diri dari Nissan atau sekadar meninggalkan jabatannya. Sebab, produsen asal Jepang itu kabarnya belum mau menjawab pertanyaan-pertanyaan media.

    Stephen Ma telah menjabat sebagai CFO NMC sejak 2019 dan mampu melalui momen-momen pandemi yang berat. Ketika itu, dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Hiroshi Karube. Kini, setelah lima tahun, Ma dikabarkan mau undur diri.

    Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

    Situasi yang dialami Nissan saat ini memang benar-benar berat. Sebelum kabar pengunduran diri Ma beredar, mereka dilaporkan akan melakukan PHK terhadap 9 ribu karyawannya. Nominal tersebut mencapai 6,7 persen dari total pegawai mereka di seluruh dunia (133.580 orang).

    Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20 persen kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida sebagai CEO perusahaan.

    Menurut laporan yang diumumkan bulan lalu, kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90 persen selama periode April hingga September 2024.

    Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

    Khusus di China, kemunculan nama baru seperti BYD menggantikan banyak produsen tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang telah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih.

    “Kami tidak dapat menyangkal bahwa rencana penjualan kami terlalu berlebihan mengingat perubahan pasar yang begitu cepat. Ini menunjukkan ketidakmampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu,” kata Uchida.

    Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Nissan sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lain.

    (sfn/dry)

  • LPEM UI Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Gelombang PHK Besar-besaran pada 2025

    LPEM UI Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Gelombang PHK Besar-besaran pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen F Rezki memprediksi, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen diikuti dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pada 2025.

    Jahen F Rezki menilai, kenaikan tarif PPN sebesar satu persen dari 11 persen menjadi 12 persen ini bukan hanya membebani masyarakat, tetapi juga kalangan pengusaha. Biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih tinggi, sehingga memaksa pengusaha mengefisiensikan pengeluaran, salah satunya dengan cara melakukan PHK pekerja.

    “Peluang PHK pasti selalu ada, karena cost yang harus dibayarkan pengusaha semakin besar. Pertama, tentunya barang yang dihasilkan akan lebih mahal, terus di sisi kedua maka perusahaan perlu meningkatkan cost untuk gaji. Kalau misalnya konsumsi masyarakat turun, salah satu pilihan kebijakan yang bisa diambil dengan mengurangi jumlah pegawai, tetapi kita tidak berharap hal itu berlaku,” jelas Jahen F Rizki dalam diskusi Beritasatu Special The Forum bertajuk “Simalakama Rencana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen” pada Kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Selasa (3/12/2024).

    Jahen menilai, pemerintah seharusnya menggali potensi penerimaan negara dari sumber lain selain menaikkan tarif PPN. Beberapa di antaranya yakni meningkatkan basis pajak (tax base) dengan mengurangi sektor informal dalam perekonomian.

    “Terus yang kedua, pemerintah harus inisiatif mencari sumber pajak. Jadi enggak hanya PPN, PPN mungkin bisa jadi alternatif yang terakhir nanti. Misalnya, tadi ada perampasan aset, meningkatkan tax base, atau juga mencoba untuk melihat sektor yang masih shadow ekonomi atau underground ekonomi,” tandasnya.

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Menaker Yassierli Sebut Aturan UMP 2025 Terbit Rabu, 4 Desember 2024 – Page 3

    Menaker Yassierli Sebut Aturan UMP 2025 Terbit Rabu, 4 Desember 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman kenaikan UMP 2025 ini dilakukan di Kantor Presiden pada Jumat 29 November 2024. 

    Kalangan pengusaha menilai kenaikan UMP 2025 ini akan berdampak kepada beban biaya yang lebih besar ke dunia usaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, beban perusahaan untuk tenaga kerja bertambah.

    Dalam hitungannya, beban biaya di sektor tersebut bertambah hingga 9,5 persen.

    “Ya pasti. Paling tidak multiplier effect-nya bisa sampai dengan kenaikan 7,5-9,5 persen labor cost-nya,” kata Bob, dihubungi Liputan6.com, Sabtu (30/11/2024).

    Dengan demikian, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar. Padahal UMP 2025 hanya naik 6,5 persen. Adanya peningkatan biaya ini, kata Bob, akan berdampak pada rencana ekspansi perusahaan.

    Mau tidak mau, perusahaan akan menahan lebih dahulu rencana tersebut. Ketika beban biaya naik, langkah efisiensi jadi suatu langkah yang tak bisa dipungkiri.

    “Pastilah langkah efisiensi menjadi keharusan, bukan pilihan lagi,” ujarnya.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan karyawan, Bob menyebut itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing perusahaan. Namun, dia menegaskan, PHK akan menjadi opsi paling terakhir.

    “Itu kebijakan perusahaan masing-masing. Sedapat mungkin kita hindari, jadi pilihan terakhir. Perusahaan itu bapaknya karyawan dan buruh,” pungkas Bob.

     

     

  • Segini Uang Pesangon CEO Intel Pat Galsinger Usai Dipaksa Pensiun

    CEO Intel Dipaksa Mundur, Ini Alasan Raksasa Chip AS Hancur Lebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Intel Pat Gelsinger dipaksa mundur karena dinilai gagal memulihkan kinerja raksasa chip komputer tersebut. Intel menyerahkan kendali perusahaan ke dua wakil CEO sambil mencari pengganti Gelsinger. 

    Gelsinger akhirnya hanya bertahan kurang dari 4 tahun di pucuk kepemimpinan Intel. Ia resign pada 1 Desember 2024, beberapa hari setelah bertemu dengan dewan komisaris perusahaan.

    Para anggota dewan komisaris dikabarkan merasa rencana Gelsinger gagal karena tak menghasilkan perubahan dengan cukup cepat. Gelsinger diberikan dua pilihan, pensiun atau dipecat. Akhirnya, ia memilih untuk melepaskan jabatan CEO.

    Gelsinger menempati posisi CEO di Intel berbekal rencana 4 tahun untuk mengembalikan posisi perusahaan sebagai produsen chip tercepat dan terkecil di seluruh dunia. Kini, teknologi Intel sudah ketinggalan jauh dari produsen chip asal Taiwan yaitu TSMC.

    TSMC juga merupakan vendor yang memproduksi chip untuk perusahaan saingan utama Intel, Nvidia. Selama 4 tahun era kepemimpinan Gelsinger, kapitalisasi pasar Intel menyusut dan tertinggal jauh dari Nvidia. Nvidia, yang disebut sebagai perusahaan paling dominan di era AI, memiliki kapitalisasi pasar 30 kali lipat Intel.

    Intel dalam setahun terakhir mati-matian mempertahankan bisnisnya lewat pemutusan hubungan kerja (PHK) atas ribuan pegawai hingga mengemis minta subsidi ke pemerintah Amerika Serikat.

    Kondisi Intel begitu buruk sehingga ada kabar raksasa semikonduktor itu bakal dicaplok saingan utamanya, Qualcomm. Menurut sumber Wall Street Journal, dikutip Sabtu (21/9/2024), ini akan menjadi yang terbesar dan paling penting di industri teknologi global dalam beberapa tahun terakhir.

    Valuasi Intel saat ini mencapai US$90 miliar. Jika terealisasi, akuisisi Intel bakal melampaui akuisisi Activision Blizzard senilai US$69 miliar oleh Microsoft. Namun, kabar terakhir menyatakan Qualcomm urung mencaplok Intel.

    Intel juga sudah memohon bantuan pemerintah Amerika Serikat untuk mendekati perusahaan seperti Apple, Nvidia dan lainnya.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, Gelsinger menyuarakan rasa frustrasinya atas ketergantungan besar perusahaan-perusahaan AS pada TSMC. Mereka meminta bantuan pemerintah Amerika untuk menarik konsumen TSMC beralih memesan chip ke Intel.

    Intel tertinggal

    Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Intel sehingga tertinggal dari pesaingnya termasuk Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, dan AMD.

    Permasalahan utama Intel saat ini adalah bisnis manufaktur chip mereka yang disebut sebagai foundry. Unit foundry milik Intel diberi nama IFS.

    Sebelum mendirikan IFS, Intel selama fokus dalam bisnis pengembangan, desain dan pemasaran chip. Keputusan untuk memproduksi chip adalah bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan industri teknologi tinggi ke dalam negeri.

    Foto: Intel (REUTERS/Mike Blake)

    Perusahaan AS memang sudah jauh tertinggal dari perusahaan asal Taiwan, TSMC, dalam proses produksi chip. Dominasi TSMC telah bertahan sejak krisis finansial 2008-2009. Pada saat itu, pendiri TSMC memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran saat perusahaan semikonduktor lain memangkas belanja modal dan melakukan PHK.

    Hasilnya, kini TSMC adalah produsen chip untuk nyaris semua merek mulai dari Intel, Qualcomm yang fokus mendesain chip untuk smartphone, hingga untuk Apple yang mulai mendesain chip sendiri untuk iPhone dan MacBook.

    Pemerintah AS tidak ingin tergantung dengan negara lain. Dengan dukungan pemerintah AS, Intel langsung mendirikan tiga fasilitas foundry di AS dan tiga pusat manufaktur di luar negeri. Mereka juga membangun fasilitas produksi pengujian dan perakitan di Asia dan Amerika Latin.

    Namun ambisi tersebut tak direalisasikan. Menurut Vox, misalnya, Intel menahan diri dan tidak mau mengeluarkan biaya besar untuk membeli mesin ultraviolet. Dampaknya, sekitar 30 persen dari pesanan chip Intel tetap diserahkan ke TSMC.

    Foto: REUTERS/Eason Lam

    Produk utama yang produksinya diserahkan ke TSMC adalah Core Ultra, yang digadang-gadang Intel sebagai chip penunjang teknologi AI di PC. Tak ingin ketinggalan dalam bisnis AI, Intel meminta TSMC mempercepat produksi Core Ultra sehingga membayar lebih.

    Permasalahannya, Intel kini bukan lagi pemain tunggal di bisnis komponen untuk komputer dan laptop. Qualcomm yang selama ini fokus di smartphone dan tablet mulai memasuki bisnis PC.

    Artinya, pendapatan yang telah ditargetkan Intel meleset jauh. Kucuran dana subsidi senilai US$ 8,5 miliar juga tidak cukup untuk menutupi selisih antara pendapatan dan biaya yang makin lebar.

    Intel juga menghadapi permasalahan yang lebih mendasar. Kemampuan riset dan pengembangan mereka sudah tertinggal jauh. CEO Intel Pet Gelsinger misalnya pernah sesumbar bisa merealisasikan chip dengan 5nodesdalam 4 tahun. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terobosan sedikit pun.

    Di sisi lain, Nvidia ketiban “durian runtuh” karena GPU buatannya yang tadinya hanya digunakan untuk video game ternyata “ampuh” sebagai mesin teknologi AI. Nvidia telah mengembangkan teknologi GPU-nya sejak 2018, jauh sebelum ChatGPT menggebrak.

    Meskipun Intel berusaha meninggal ketertinggalan, para produsen perangkat pintar sudah move on. Apple yang selama ini adalah pelanggan setia Intel, sudah mulai memproduksi chip sendiri

    (dem/dem)

  • KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen

    KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen

    Sumber foto: Eko Purnomo/elshinta.com.

    KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Terkait kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen yang telah diumumkan oleh presiden Prabowo Subianto. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), wilayah Bekasi Jawa Barat menilai, keputusan tersebut sangat adil baik untuk pekerja maupun pengusaha bahkan mampu meningkatkan daya beli bagi pekerja.

    Ketua KSPSI wilayah Bekasi Jawa Barat. Abdulah mengatakan. Pihaknya menyambut baik sekaligus mengapresiasi keputusan presiden Prabowo Subianto yang menaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen, karena jika dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun terkakhir, para pekerja cukup sulit ditambah kenaikan upah jauh dari harapan yang hanya berkisar 1,06 persen.

    “Di kala itu bisa dibayangkan kenaikan upah hanya 1,06 persen, sekarang 6,5 persen ini sangat kami apresiasi, bisa meningkatkan daya beli,” ujar Abdullah, Senin (2/12)

    Selain itu menurut Abdulah. Apabila ada sebagian kalangan pengusaha yang keberatan ditambah akan melakukan PHK terhadap pekerja, hal itu dinilai mengada ada yang tentunya berdampak makin tidak kondusifnya dunia ketenagakerjaan di indonesia. Jangan sampai upaya PHK dilakukan karena kita ingin semuanya baik pekerja dan pengusaha sama sama meraih kesejahteraan kedepan.

    Lebih lanjut Abdullah menambahkan bahwa. Wilayah Bekasi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan banyaknya kawasan industri yang ada, tentu perlu adanya kondusifitas dunia ketenagakerjaan sehingga dengan sudah diputuskannya kenaikan upah 6,5 persen bisa dijalankan di seluruh daerah termasuk khususnya di wilayah Bekasi.

    “Kita perlu kerjasama yang erat antara serikat pekerja, pengusaha serta pemerintah daerah demi keberlangsungan dan kesejahteraan bersama,” terang Abdullah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Senin (2/12). 

    Sementara itu. Abdullah juga menghimbau agar pengusaha yang benar-benar mampu menjalankan putusan upah 2025 dapat menjalankan secara konsisten sesuai aturan yang berlaku, namun bagi pengusaha yang memang betul-betul tidak mampu bisa mengajukan keberatan tanpa adanya saling mempengaruhi agar dunia kerja dan dunia usaha bisa berjalan makin lebih baik ditahun 2025.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, [perusahaan] melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.