Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Pan Brothers (PBRX) Pastikan Tak Ada PHK usai Perpanjangan PKPU

    Pan Brothers (PBRX) Pastikan Tak Ada PHK usai Perpanjangan PKPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten garmen PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) memastikan kondisi operasional pabrik tetap berjalan meskipun proses perdamaian penyelesaian utang dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU masih berlangsung.

    GM Investor Relation Boedi Satrio mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melakukan finalisasi proposal perdamaian yang dijadwalkan awal minggu depan.

    “Perusahaan tetap berjalan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja,” kata Boedi kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024). 

    Berdasarkan laporan terbaru, proses PKPU tersebut diperpanjang selama 17 hari mendatang atau tenggat waktu hingga 23 Desember 2024 berdasarkan hasil keputusan Sidang Permusyawartan Majelis Hakim hari ini, tertanggal 6 Desember 2024, pada perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Nomor 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

    Di samping itu, PBRX mengungkap perusahaan yang mengelola 15 pabrik di Tangerang dan Jawa Tengah itu juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk menyelesaikan restrukturisasi dengan baik. 

    Dengan demikian, pihaknya dapat melakukan kesepakatan dengan seluruh kreditur dan menjaga seluruh 27.000 karyawan. Adapun, kondisi produksi di pabrik PBRX tetap berjalan normal dengan utilisasi mencapai 80%—85%.

    “Perusahaan tetap berkomitmen kepada customer untuk melakukan produksi dan men-deliver semua pesanan tanpa ada gangguan,” ujarnya. 

    Direktur PBRX Fitri Ratnasari Hartono mengatakan perseroannya bakal mengikuti proses dan mekanisme PKPU sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan hukum yang berlaku. 

    “Perseroan belum menerima salinan putusan resmi terkait dengan perpanjangan PKPU tersebut,” kata Fitri lewat keterangan resmi, Jumat (6/12/2024). 

    Di tengah masa PKPU, PBRX fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait dengan skema restrukturisasi utang perseroan. 

    Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. 

    Adapun, untuk pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral, direncanakan restrukturisasi melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB). 

    Dengan begitu, utang yang ada di liabilitas Pan Brothers setelah konversi menjadi sekitar US$140 juta.

    Pan Brothers sendiri memiliki utang kepada suplier dengan outstanding sekitar US$7 juta. Utang kepada suplier tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

  • Cara Cerdas Media Cetak Melawan Media Digital

    Cara Cerdas Media Cetak Melawan Media Digital

    pengelola media cetak harus mengikuti arus digitalisasi dengan perlawanan yang adaptif

    Surabaya (ANTARA) – Sejarah membuktikan era digital telah menumbangkan banyak media cetak karena semakin banyak informasi di kanal digital yang bisa diakses masyarakat secara gratis.

    Yang tumbang itu bukan hanya media cetak nasional, bahkan media cetak global sekelas National Geographic (NatGeo) yang berdiri 1888 atau 136 tahun lalu pun melakukan PHK terhadap 19 penulis pada 28 Juni 2023.

    Secara nasional, data SPS (Serikat Perusahaan Pers) mencatat masih ada 593 media cetak yang terdaftar pada 2021 tapi setahun kemudian sudah tersisa 399 media cetak. Artinya, hampir 200 media cetak yang guling tikar hanya dalam setahun (194 media cetak pada 2021-2022).

    Akhirnya, sejumlah media cetak nasional pun harus beralih ke format media digital, diantaranya Koran Sindo, Harian Republika, Koran Tempo, Tabloid Nova, Suara Pembaruan, Indopos, Tabloid Bola, Tabloid DeTik, Harian Sinar Harapan, Majalah Hai, dan sebagainya.

    Tinggal Harian Kompas yang berusia 60 tahunan (lahir 28 Juni 1965) yang masih memiliki versi cetak, namun Kompas juga sudah menyiapkan versi daring yakni Kompas.id sebagai antisipasi bila media cetak benar-benar harus tamat riwayatnya. Selain itu ada pula media daring Kompas Grup/KKG yakni Kompas.com dan Tribunnews.com.

    Yakin tetap bertahan

    Sekjen SPS yang juga Anggota Dewan Pers (2022-2025) Asmono Wikan meyakini media cetak akan tetap bertahan di era digital, meski oplah mengalami penurunan drastis dalam 10 tahun terakhir dari 24 juta tiras pada 2014 menjadi 4,5 juta pada 2024.

    Tidak hanya tiras yang turun, tapi jumlah halaman turun atau semakin tipis untuk menyiasati tingginya biaya cetak. Meski demikian, menurut CEO Humas Indonesia itu, media cetak akan tetap tak tergantikan, karena media cetak itu kasta tertinggi dari media.

    Disebut sebagai “kasta tertinggi” itu menurut Asmono, karena platform digital itu bisa pasang-surut, seperti SMS yang sudah tiada, sedangkan kertas tetap menjadi bukti tertulis, bahkan semakin kuno pun, media cetak tetap menjadi dokumen bersejarah atau manuskrip, jadi tidak sirna.

    Hal itu juga diakui oleh praktisi media DR Abdul Choliq Baya saat menjadi pembicara pada “Prasetya Media Summit 2024” di Surabaya, akhir November 2024.

    Menurut Dosen Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember itu banyak media cetak yang kolaps karena era digital mendorong adanya perubahan literasi baca pada masyarakat dari cetak ke medsos.

    Choliq Baya menegaskan era digital itu pasti menang kalau dilawan dengan oplah/omzet, karena itu perlu strategi mengalahkan era digital dengan inovasi digital juga.

    Literasi masyarakat memang sudah berubah sehingga pengelola media cetak harus menyiapkan juga inovasi digital juga, baik digitalisasi maupun literasi digital.

    Digitalisasi ASSSIC

    Choliq Baya mengatakan, pengelola media cetak harus mengikuti arus digitalisasi dengan perlawanan yang adaptif melalui digitalisasi berupa teknologi/aplikasi dan inovasi/kreasi. Apalagi, media cetak juga punya modal atau keunggulan yang tak tersaingi yakni akurasi.

    Untuk teknologi/aplikasi digital adalah beralih ke format media daring. Satu lagi teknologi yang penting adalah aplikasi administrasi digital dimana pekerja tidak perlu masuk kantor, melakukan rapat secara daring sehingga terjadi efisiensi pengeluaran.

    Untuk inovasi/kreasi adalah inovasi konten, namun konten yang berbasis digital yang bukan hanya berita lempang atau straight news seperti pakem media cetak selama ini. Inovasi konten berbasis digital itu menggunakan rumus ASSSIC sebagai terobosan di era digital.

    ASSSIC adalah Accurate (akurat), Solid (kuat), Speed (cepat), Smart (cerdas), Innovative (inovatif), dan Commitment (komitmen/tekad). ASSSIC merupakan kebijakan manajemen yang mengarah pada budaya era disrupsi (budaya serba digital) dalam teknologi/aplikasi dan konten.

    Penerapan konsep ASSSIC yang sudah dilakukan antara lain pada Zona Expo (pameran virtual, misalnya pameran properti yang diubah menjadi online dengan menggunakan kamera 360 dan diunggah di aplikasi Zona Expo).

    Selain Zona Expo, juga ada media digital yang mengintegrasikan media berbasis website dengan platform media sosial/medsos (Instagram, Facebook, TikTok, X/Twitter, Snap Video, WhatsApp, Telegram, Pinters, BiP, dan YouTube). Integrasi website-medsos memungkinkan iklan bundling yang menguntungkan pembaca/pemirsa, karena multi-platform.

    Inovasi dalam media digital bukan hanya website dan platform medsos, namun juga ada e-koran yang justru menarik tokoh dan pelaku usaha untuk dipublikasikan, karena e-koran dapat di-share sendiri dan juga dicetak seukuran pigura untuk dipampang di dinding secara eksklusif.

    Inovasi juga bisa dengan “QR code” menjadi “koran bisa bicara” karena terhubung video. Ada pula inovasi Berita Bebas Hoaks.

    Satu lagi inovasi yang tak kalah pentingnya, selain pameran virtual dan media digital (website-medsos) adalah inovasi iklan untuk menjaga pendapatan dari iklan tetap stabil atau kalau bisa meningkat.

    Salah satu nafas penting media adalah pendapatan iklan karena tanpa pemasukan iklan yang bisa menutupi biaya operasional maka media daring sekalipun akan kolaps.

    Sementara harga iklan di media cetak saat ini sangat ditentukan oleh seberapa populer nama media itu dan oplahnya atau jika media cetak sudah mengemas juga dalam tampilan daring maka ditentukan dengan page view yang bisa dihasilkan. Inilah peran penting karya jurnalistik agar tetap dipercaya dengan menyajikan konten yang akurat, cepat dan menarik, sehingga tidak ditinggalkan pembaca.

    Salah satu inovasi iklan yang perlu dikembangkan antara lain iklan quote yaitu kutipan ucapan dan foto yang bisa disiarkan dalam bentuk video.

    Inovasi iklan yang lainnya, adalah penawaran iklan melalui medsos, teaser (video pendek), dan iklan kolaborasi (kerja sama dengan imbalan pelatihan jurnalistik, magang, dan tayangan prestasi di media digital).

    Hasilnya, inovasi pameran virtual, inovasi media digital, dan inovasi iklan membuat media bisa bersaing dengan media sosial, bahkan pola yang “jalan berseiring” antara digitalisasi (teknologi dan inovasi) dan literasi digital (standar jurnalistik dan kode etik/kesalehan) justru meningkatkan omzet di era digital.

    Media cetak tidak akan mampu bertahan dengan hanya mengandalkan pembaca klasik yang butuh bahan cetakan tetapi harus mengikuti era digital dengan memperluas sasaran pembaca dari generasi telepon pintar.

    Demikian juga untuk menjaring iklan mau tak mau harus berinovasi dengan memperluas sasaran dari jejaring di media sosial dan event organizer sehingga tetap mendapatkan kue iklan yang mampu menghidupkan sebuah media.

    Tapi sampai kapan media cetak mampu bertahan sejarahlah yang akan membuktikan.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Beberkan Kondisi Sritex Terbaru

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Beberkan Kondisi Sritex Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Wamenaker Immanuel Ebenezer mengunjungi Solo pada Kamis 5 Desember 2024. Selain berkunjung ke rumah Jokowi, ia juga melihat kembali kondisi Sritex.

    Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Noel ini mengatakan jika saat ini perusahaan Sritex masih beroperasi seperti biasa.

    Manajemen perusahaan juga melaksanakan kewajibannya, terutama soal membayar gaji karyawan.

    “Ya, perkembangan dari kasus Sritex yang pasti perusahaan tetap berjalan. Kewajiban perusahaan terhadap buruhnya juga berjalan terkait gaji yang masih lancar,” katanya kepada wartawan di Solo, Kamis 5 Desember 2024.

    Noel juga kembali menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin ada manajemen Sritex melalukan PHK kepada karyawannya.

    “Perusahaan atau manajemen harus tahu bahwa kita tidak mau adanya PHK,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer juga menyambangi PT Sritex untuk bertemu dengan buruh pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

    Dia mengatakan bahwa semangat patriotik harus dimiliki oleh pengusaha dan buruh untuk membangun suasana kerja yang positif.

    “Kita butuh pemimpin yang patriotik, yang tidak hanya nemikirkan soal cuan. Kita juga butuh buruh yang patriotik yang gigih memperjuangkan keadilan,” ucap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Immanuel juga memastikan nasib para buruh PT Sritex dijamin oleh manajemen. Dia mengutip pernyataan Iwan Lukminto yang menyebut “PHK adalah hal yang tabu dan haram.”

    Menurut Immanuel ucapan tersebut menjadi angin segar bagi pekerja yang dilanda kekhawatiran pasca putusan pailit PT Sritex.

    “Kata PHK itu ibarat monster bagi pekerja. Saya senang dan lega sekali mendengar pernyataan dari Pak Iwan (PHK haram),” ujar Immanuel saat itu.

  • Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, pemerintah masih terus memberi perhatian kepada persoalan yang membelit PT Sri Rejeki Isman (
    Sritex
    ). 
    Hal ini diungkapkan, setelah melakukan kunjungan dan bertemu karyawan Sritex di Kabupaten Sukorharjo, pada Kamis (5/12/2024).
    “Yang pasti perusahaan tetap berjalan, kewajiban perusahaan terhadap buruhnya harus juga berjalan,” kata Noel saat ditemui seusai bertemu mantan presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Kemudian, perhatian khusus juga diberikan pemerintah kepada karyawan PT Sritex yang dirumahkan.
    Tak kurang dari 2.500 karyawan yang dirumah setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.  
    Noel berharap perusahaan memahami bahwa pemerintah menginginkan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Semoga perusahaan atau manajemen paham bahwa kita tidak mau PHK,” katanya. 
    Terkait Sritex yang mulai kehabisan bahan baku produksi sehingga harus merumahkan sebagian karyawan, Noel mengatakan itu bisa didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
    “Biar kawan-kawan Sritex menyampaikan problemnya ke Bea Cukai, yang pasti negara punya komitmen jangan sampai ada PHK. Kami enggak mau dampak PHK ada problem sosial yang tidak diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.
    Noel meminta pihak Bea Cukai lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang dialami oleh Sritex. 
    “Mereka kan bahan baku banyak ekspor impor ya, semoga Bea Cukai lebih bisa bijak melihat problem ini. Menko Perekonomian juga meminta perusahaan harus jalan,” katanya.
    Disinggung soal karyawan PT Sritex yang dirumahkan terus bertambah, pihaknya juga meminta penjelasan ke Sritex. 
    “Kami minta penjelasan, kenapa dirumahkan, ternyata itu memang tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan. Daripada mereka tidak produktif di pabrik,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Bisnis.com, SOLO – Wamenaker Immanuel Ebenezer akhirnya buka suara tentang alasan Sritex merumahkan sejumlah karyawannya di tengah isu pailit.

    Menurutnya, Sritex terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena tidak ada bahan baku yang harus dikerjakan.

    “Kita juga minta penjelasan juga ke Sritex, kenapa ini ada yang dirumahkan. Dia menjelaskan, bahwa dirumahkan karena tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan akhirnya dirumahkan daripada tidak produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis 5 Desember 2024, di Solo.

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Noel ini meminta masyarakat bijak membedakan arti diPHK dan di rumahkan.

    Status karyawan Sritex saat ini adalah dirumahkan dan bukan diPHK. Oleh sebab itu, perusahaan masih melakukan kewajibannya dengan membayar gaji karyawan.

    “Satu lagi yang harus saya jelaskan bahwa tolong bedakan antara PHK dan dirumahkan. Kalau PHK kan tidak ada hubungan kerja lagi. Kalau dirumahkan, masih ada status hubungan kerja,” tambahnya.

    Wamenaker Noel juga menjelaskan bahwa perusahaan masih memenuhi kewajiban karyawan soal gaji, namun berapa besarannya, Wamenaker Noel meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada Sritex.

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawannya meski di tengah situasi kepailitan.

    Hal tersebut ditegaskan Iwan ditengah informasi yang beredar bahwa Sritex telah melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya.

    “Saat ini Sritex tidak lakukan PHK satu orang pun dalam status kepailitan ini,” kata Iwan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (13/11/2024).

    Alih-alih melakukan PHK, Iwan menyebut bahwa perusahaan telah meliburkan 2.500 karyawan imbas minimnya bahan baku. Dia mengungkap, ketersediaan bahan baku kemungkinan hanya cukup untuk tiga minggu ke depan.

  • Industri Tekstil Minta Pemerintah Tak Paksakan PPN 12 Persen Berlaku Tahun Depan

    Industri Tekstil Minta Pemerintah Tak Paksakan PPN 12 Persen Berlaku Tahun Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku industri tekstil mendesak pemerintah untuk menunda implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan mulai Januari 2025. Mereka khawatir kebijakan ini akan semakin menekan sektor industri tekstil yang tengah berjuang pulih pasca-pandemi.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini dinilai tidak tepat waktu jika tetap diterapkan pada tahun depan. Ia berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini dan menundanya hingga kondisi perekonomian kembali stabil.

    “Kami berharap pemerintah bisa mereview kembali dan menunda kenaikan PPN ini agar dapat diterapkan pada waktu yang lebih tepat,” ungkap Danang dalam dialog IDTV, program Investor Market Today, Kamis (5/12/2024).

    Danang mengungkapkan kekecewaan pelaku industri tekstil terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai memaksakan diri untuk menaikkan tarif PPN, padahal industri tekstil domestik masih terpuruk dan menghadapi tantangan berat selama beberapa tahun terakhir.

    “Kami heran mengapa pemerintah bersikeras menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025, sementara kondisi industri tekstil dalam negeri sedang mengalami tekanan berat. Kami ingin mengetahui alasan di balik kebijakan ini,” ujar Danang.

    Menurut Danang, pemerintah seharusnya menyadari betul kondisi sulit yang tengah dihadapi oleh industri tekstil, mulai dari dampak impor yang merugikan hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan mencapai sekitar 200.000 pekerja.

    “Jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, kami khawatir akan ada motif tertentu di balik pemaksaan implementasi PPN 12 persen. Pemerintah sudah mengetahui dampaknya, namun kami tidak tahu alasan sebenarnya,” pungkasnya.

  • Pabrik di Solo Nunggak Gaji 1.500 Buruh Selama 10 Bulan, Kemnaker Turun Tangan

    Pabrik di Solo Nunggak Gaji 1.500 Buruh Selama 10 Bulan, Kemnaker Turun Tangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menerima aduan dari perwakilan pekerja PT Kusumahadi Santosa, di Solo, Jawa Tengah. Salah satu poin yang diadukan ialah terdapat sekitar 1.500 pekerja yang belum menerima gaji selama 10 bulan.

    Selain perkara gaji, pekerja juga mengadukan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tak aktifnya BPJS Kesehatan akibat iuran yang menunggak.

    “Upah adalah hak dasar pekerja dan kewajiban pengusaha. Kami tidak nyaman mendengar situasi ini. Negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini, dan posisi Kemnaker jelas, kami berada di sisi pekerja,”kata Noel dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Di tengah-tengah diskusi, Noel juga sempat menghubungi manajemen PT Kusumahadi Santosa melalui telepon untuk meminta klarifikasi terkait persoalan yang diadukan para pekerja. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Setelah komunikasi tersebut, ia memastikan kepada para pekerja bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan ini. Ia juga menekankan pentingnya manajemen segera menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja.

    “Kami sangat peduli dengan kejadian di PT Kusumahadi ini. Kami tidak menutup mata, situasi ini terus kami pantau dan monitor. Saya tegaskan, posisi saya dan posisi Kementerian Ketenagakerjaan jelas berada di pihak para pekerja,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua KSPN Karanganyar, Haryanto, menyampaikan terima kasih kepada Noel atas kesediaannya menemui para pekerja. Ia juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

    “Kami mohon bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan agar hak-hak kami, termasuk gaji, THR, dan BPJS Kesehatan, segera dipulihkan,” ujar Haryanto.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR interupsi di rapat paripurna minta kenaikan PPN dibatalkan

    Anggota DPR interupsi di rapat paripurna minta kenaikan PPN dibatalkan

    Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI RIeke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk meminta pembatalan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menurut dia, PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.

    “Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” katanya.

    Rieke mengingatkan bahwa persoalan fiskal dan moneter dari kehidupan masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan deflasi selama 5 bulan yang terjadi harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

    Ia berharap pembangunan infrastruktur wajib mempertimbangkan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang.

    Menurut dia, banyak inovasi dan kreativitas untuk mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara.

    “Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden RI Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” kata dia.

    Di samping itu, dia juga meminta Pemerintah menerapkan self assessment monitoring system (sistem pemantauan penilaian mandiri) dalam tata kelola perpajakan.

    Selain menjadi pendapatan utama negara, menurut dia, pajak juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara.

    “Sistem ini insyaallah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan nonkeuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir. 

    “Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/12/2024).

    Mirah menyebut keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP 6,5% hanya dapat terwujud jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

    “Ketika pemerintah menurunkan harga, maka upah yang tadi naik 6,5% itu sedikit membantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Aktivitas orang berbelanja di Pasar Tanah AbangPerbesar

    Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang menyampaikan, pelaku usaha baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo akan mencoba melakukan konsolidasi terlebih dahulu menanggapi kenaikan UMP 6,5%. 

    Sejauh ini, kalangan pengusaha kurang puas dengan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai asal muasal upah minimum ditetapkan naik 6,5%. Padahal, pelaku usaha ingin meminta penjelasan secara rinci mengenai perhitungan dari kenaikan tersebut.

    Kendati begitu, pelaku usaha tengah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diantisipasi seiring adanya kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan UMP dan UMK dipukul rata sebesar 6,5% pada 2025.

    “Kalau pukul rata itu gimana? Nasibnya industri-industri padat karya gimana? Yang sudah melakukan PHK, ini kan harus ada penanganan khusus, gimana nasib UMKM kita? Nah ini kan harus diantisipasi, jadi ya kita nanti akan coba cermati kira-kira apa dampak-dampaknya,” tutur Sarman.

    Di sisi lain, pelaku usaha mengusulkan adanya opsi penundaan kenaikan upah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum sampai dengan 6,5%. Hal ini, rencananya akan disampaikan dalam rapat bersama dengan Kemnaker dan Dewan Pengupahan Nasional.

    Mengingat aturan ini bersifat ‘perantara’, Sarman mengharapkan agar pemerintah dalam menetapkan aturan pengupahan ke depan dapat berpihak dan mengakomodir masukan dari kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh/pekerja.

    “Bagaimanapun upah itu adalah tanggung jawab pengusaha, sehingga inspirasi pengusaha itu juga harus sangat didengar,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota tahun depan minimal 6,5%.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam aturan itu, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indah menyebut, penetapan upah sektoral harus lebih tinggi dari UMP.

    “Upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP,” ujarnya. 

    Buruh bekerja di pabrik tekstilPerbesar

    Sama seperti UMP dan UMK, upah minimum sektoral untuk provinsi paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 11 Desember 2024, sedangkan kabupaten kota paling lambat 18 Desember 2024. UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu, karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” pungkasnya. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga.

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

  • Dolar AS Banyak Pendukung, Rupiah Bisa Tembus Rp16 Ribu/USD

    Dolar AS Banyak Pendukung, Rupiah Bisa Tembus Rp16 Ribu/USD

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Rabu, 4 Desember 2024. Rupiah semakin mendekati level Rp16 ribu per USD.
     
    Mengacu data Bloomberg, Rabu, 4 Desember 2024 pada pagi ini rupiah melemah 40 poin atau 0,2 persen menjadi Rp15.969 per USD.
     
    Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 35 poin atau 0,2 persen menjadi Rp15.959 per USD.
    Pada hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran Rp15.929-Rp15.969 per USD.
     

    Indeks dolar AS menguat
    Melansir Channel News Asia, Rabu, 4 Desember 2024, indeks dolar AS, yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama termasuk yen dan euro, naik 0,07 persen menjadi 106,39 pada pukul 01.20 WIB.
     
    Dolar mendapat dukungan setelah data menunjukkan pembukaan lapangan kerja AS meningkat secara moderat pada bulan Oktober sementara PHK menurun.
     
    Data itu keluar ketika para pejabat Federal Reserve pada hari itu tidak memberikan panduan pasti tentang apa yang akan mereka lakukan pada akhir pertemuan kebijakan berikutnya dalam waktu dua minggu.
     
    Para trader menunggu data gaji bulanan yang penting pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang prospek suku bunga, sementara laporan gaji swasta yang akan dirilis pada hari Rabu akan memberikan sedikit gambaran.
     
    Adapun peluang yang tersirat di pasar untuk penurunan suku bunga seperempat poin pada 18 Desember lalu mencapai 73 persen, menurut FedWatch Tool CME.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)