Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com
– Manajer PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PMM) berinisial GM masih ditahan polisi atas dugaan penyekapan terhadap seorang ibu dan anaknya di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.
Kuasa hukum PT PMM, Tian Handoko, menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan.
Penahanan tersebut dianggap mengganggu operasional perusahaan dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Hari ini kami ajukan penangguhan penahanan. Harapannya bisa menjadi tahanan kabupaten karena yang bersangkutan diperlukan untuk operasional perusahaan,” ujar Tian, Senin (9/12/2024).
Tian menyebut tuduhan perampasan kemerdekaan atau penyekapan tidak memiliki dasar kuat.
Menurutnya, ibu dan anak tersebut berada di lokasi perusahaan selama 19 jam, dari Kamis (5/12/2024) pukul 17.00 WIB hingga Jumat siang.
“Kalau hitungannya sehari 24 jam, ini tidak sampai,” katanya.
Tian juga menegaskan, mereka tidak berada di kandang anjing seperti yang diberitakan sebelumnya.
Lokasinya adalah bekas kantor administrasi yang dilengkapi bantal, kasur, makanan, minuman, dan susu untuk anak.
Tian memperingatkan, penahanan GM berdampak besar pada perusahaan minyak sawit tersebut. Saat ini, lebih dari 100 karyawan bekerja di PT PMM.
“Penahanan ini dapat mengganggu operasional perusahaan dan berpotensi menimbulkan PHK massal,” ujarnya.
Bermula dari Pencurian
Kasus ini berawal dari dugaan pencurian solar oleh suami ibu tersebut, yang juga karyawan PT PMM. Ketika pihak perusahaan mencari pelaku, pria itu melarikan diri.
“Hanya anak dan istrinya yang ditemukan. Mereka datang ke perusahaan untuk meminta kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum,” jelas Tian.
Kini, proses hukum terhadap GM masih berjalan. Kuasa hukum berharap pihak kepolisian mempertimbangkan dampak sosial dan operasional dari kasus ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: PHK
-
/data/photo/2024/12/08/675506a116dcc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "4
Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal
Regional")
4 Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal Regional
-
3.500 Buruh Sritex Dirumahkan Imbas Krisis Bahan Baku
Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group mengungkap buruh pabrik yang dirumahkan bertambah menjadi 3.500 pekerja lantaran krisis bahan baku sejak perusahaan diputus pailit.
Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan jumlahny bertambah dari sebelumnya 2.500 buruh pada pertengahan November lalu. Hingga saat ini pihaknya belum melihat titik terang penyelesaian polemik Sritex.
“Sudah bertambah karena 3500-an buruh [dirumahkan] karena bahan baku sudah pada habis, kapas habis,” kata Slamet kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).
Perusahaan tekstil tersebut masih menunggu hasil pengajuan kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA) pada 25 Oktober 2024 untuk membatalkan putusan pailit. Pasalnya, perusahaan masih berproduksi memenuhi pesanan pasar.
Stastus pailit Sritex membuat aktivitas perdagangan dibekukan. Sritex telah mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan going concern atau kelangsungan usaha. Namun, hal tersebut terganjal oleh pihak kurator.
Slamet menerangkan bahwa sikap kurator tidak kooperatif dan mangkir dalam agenda mediasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dan pihak Sritex pekan lalu.
“Wamenaker bersedia menjadi mediator antara perusahaan dengan kurator berbicara mengenai going concern ini, atas permintaan kurator. Namun, rencana mediasi tersebut batal dikarenakan kurator sendiri yang membatalkan,” jelasnya.
Slamet beserta ribuan pekerja Sritex sangat kecewa kepada kurator karena dinilai mempermainkan nasib karyawan yang menggantungkan nasib nya pada pekerjaan di pabrik.
“Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya dan kami ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” tuturnya.
Slamet menegaskan, pemerintah memang sudah menunjukkan upaya untuk membantu karyawan Sritex, namun kesejahteraan kerja belum dirasakan oleh karyawan keseleruhan akibat kepailitan.
Sementara itu, manajemen Sritex telan berupaya mengajukan kasasi ke MA untuk membatalkan putusan Pailit PN Semarang dan meminta kepada kurator serta hakim pengawas yang ditunjuk PN Semarang untuk memberikan izin going concern agar perusahaan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
Faktanya, pada hari ke 45 sejak putusan pailit, tanda-tanda dukungan tidak terjadi. Slamet menuturkan bahwa baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang berhenti, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas.
“Belum lagi informasi yg kami terima bahwa rekening bank telah diblokir kurator. Lantas bagaimana dengan pembayaran gaji kami?” ujarnya.
Terlebih, terdapat ancaman pemutusan listrik PLN karena tidak bisa membayar akibat rekening perusahaan di blokir kurator. Kondisi ini menambah kekecewaan.
Dia pun cemas apabila tidak ada perbaikan, maka bukan tak mungkin akhir tahun 2024 ini di masa awal pemerintahan prabowo akan menjadi kelam karena bertambahnya kasus PHK akibat ketidakberdayaan negara terhadap oknum yang bermain untuk menghancurkan industri atas nama hukum.
-
Kabar Buruk Sritex di Ujung Tanduk Usai Pailit & Janji Diselamatkan
Jakarta –
Kondisi raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di ujung tanduk. Kondisi ini terjadi usai Sritex pailit berdasarkan putusan PN Niaga Semarang pada Oktober lalu.
Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.
Lantas, seperti apa kondisi terkini Sritex? Di bawah ini kabar terbarunya:
1. Bahan Baku Menipis, Mesin Setop Produksi, Rekening Diblokir
Menurut Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, nasib karyawan setelah 45 hari Sritex berstatus pailit kini tidak jelas. Bahkan menurutnya rekening bank milik perusahaan kini sudah diblokir kurator.
“Namun apa yang menjadi harapan karyawan saat ini di hari ke-45 sejak putusan pailit tanda-tanda going concern itu tidak terjadi. Bahan baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang setop, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (7/12/2024).
“Belum lagi informasi yang kami terima bahwa rekening bank telah diblokir kurator. Lantas bagaimana dengan pembayaran gaji kami,” sambung dia.
2. Mediasi antara Sritex dan Kurator Gagal
Menurut Slamet Kemnaker sudah menyatakan bersedia menjadi mediator antara Sritex dengan kurator soal keberlangsungan operasional perusahaan. Namun rencana mediasi tidak terlaksana karena dibatalkan pihak kurator.
“Mengetahui hal tersebut kami merasa sangat kecewa, benar-benar kecewa kepada kurator. Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” terang Slamet.
Ia menilai jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan menjadi rapor merah bagi pemerintahan awal Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin besar imbas ketidakberdayaan negara terhadap oknum yang disebut Slamet menghancurkan industri atas nama hukum.
Slamet masih menaruh harapan kepada Prabowo menyelamatkan para karyawan Sritex. Ia juga berharap karyawan tetap bisa bekerja demi membiayai kebutuhan hidup keluarga.
Ia juga mendengar ada ancaman pemutusan aliran listrik oleh PLN akibat pemblokiran rekening oleh kurator. Slamet lantas menyampaikan kegeramannya terhadap kurator mengingat situasi seperti ini berpotensi memperkeruh keadaan.
“Ini semakin menambah geram kami dan suasana akan makin mencekam. Apakah akan ada sejarah yang mencatat jika pembunuh buruh Sritex adalah para kurator yang menangani kepailitan Sritex ini, jika tidak segera memberikan kepastian akan going concern,” tegasnya.
3. Permintaan Karyawan Sritex dan Jawaban Kemenaker
Menurut Kaswanto, karyawan Sritex ingin pemerintah segera menjadi fasilitator antara manajemen perusahaan dan pihak kurator. Sebab kepastian soal keberlangsungan operasional di Sritex belum bisa diwujudkan.
“Karyawan ingin pemerintah segera menjadi fasilitator yang baik untuk keberlangsungan kerja. Going concern belum juga bisa diwujudkan karena belum ada izin dari kurator dan hakim pengawas yang menangani pailit ini,” katanya kepada detikcom, Sabtu (7/12/2024).
Karyawan juga mempertanyakan Mahkamah Agung (MA) belum juga memutuskan nasib status pailit Sritex. Padahal jika hanya menunggu kondisi seperti ini, buruh tidak akan bisa bekerja dan menerima gaji.
“Putusan MA tentang kepastian pembatalan pailit atau menguatkan putusan pailit juga tidak segera diputuskan MA. Semua menunggu batasan-batasan waktu yang ditentukan UU. Kalau seperti ini ya buruh tidak kerja tidak gajian. Apakah pemerintah bertanggung jawab membayar gaji buruh jika rekening perusahaan tidak dibuka blokirnya oleh kurator,” beber Slamet.
“Buruh Sritex berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan MA agar segera diputuskan perkara kasasi,” tuturnya.
Terkait kondisi Sritex, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri buka suara.
Ia menyebut bahwa Sritex sedang ditangani oleh manajemen dan kurator. Indah menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan intervensi sebab ada kurator yang sedang menangani Sritex.
“Sedang di-handle kurator dan manajemen. Karena selama masa ada kurator, kami tidak bisa mencampuri,” kata Indah kepada detikcom, Sabtu (7/12/2024).
(ily/hns)
-
Cuma Karena Air Galon Jutaan Warga Kelas Menengah RI Jatuh Miskin
Jakarta, CNBC Indonesia – Tren masyarakat kelas menengah di Indonesia turun kasta telah terjadi sejak masa krisis Pandemi Covid-19, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.
Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Karena, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.
Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.
“Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari Pandemi Covid-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah,” ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dikutip Sabtu (7/12/2024).
Selain turun kelas, penduduk kelas menengah di Indonesia juga rentan miskin selama 10 tahun terakhir. Tercermin dari modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan dan semakin mendekati batas bawahnya.
Hal itu mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas, dan rentan untuk jatuh ke kelompok aspiring middle class atau kelompok kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin.
Amalia mengatakan, batas atas pengelompokkan kelas menengah per 2024 ialah 17 x dari garis kemiskinan (Rp 582.932 per kapita per bulan) atau senilai Rp 9,90 juta. Sementara itu, batas kelompok menengah bawahnya adalah 3,5 x Rp 582.932 atau senilai Rp 2,04 juta.
Adapun modus pengeluarannya sebesar Rp 2,05 juta pada 2024, atau semakin dekat dengan batas bawah ukuran kelas menengah yang sebesar Rp 2,04 juta. Padahal, pada 2014, modus pengeluarannya sebesar Rp 1,70 juta dengan batas bawah senilai Rp 1,05 juta dan batas atas hanya sebesar Rp 5,14 juta.
Konsumsi Air Galon Bikin Warga Kelas Menengah RI Jadi Miskin?
Ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia tidak hanya terjadi karena pandemi Covid-19 dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melainkan juga akibat kebiasaan sehari-hari kebutuhan terhadap air kemasan, seperti galon.
“Selama ini secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol dan segala macamnya,” kata Bambang di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menekankan, kebiasaan mengkonsumsi air dalam kemasan tidak terjadi di semua negara.
Di negara maju misalnya, warga kelas menengah terbiasa menenggak air minum yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum. Dengan adanya fasilitas air minum massal itu, masyarakat negara maju tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minum.
“Daya beli kelas menengahnya aman karena untuk air pun mereka tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak,” kata dia.
Meski begitu, Bambang mengatakan faktor kebutuhan air minum hanyalah satu dari banyak faktor lain yang menyebabkan banyak kelas menengah turun ‘kasta’ ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Bambang menduga faktor utama tumbangnya kelas menengah RI adalah pandemi Covid-19.
“Penyebabnya itu variatif. Karena kan kita lihat datanya dari 2019 ke 2023. Jadi penyebab pertama adalah Covid,” ujar dia.
Selama Covid-19, kata dia, banyak kelas menengah kehilangan pekerjaan. Sementara sebagian lainnya, mengalami kebangkrutan bisnis. “Jangan lupa loh Covid itu terjadi 2 tahun dan yang terjadi pada waktu itu ada kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan kelas menengah yang bisnisnya berhenti atau bangkrut,” ungkapnya.
Apesnya, kata dia, setelah pandemi mereda masyarakat kembali dihantam problem lainnya seperti tingkat suku bunga yang tinggi. Kenaikan suku bunga itu, kata dia, mau tak mau turut mempengaruhi perekonomian.
“Jadi saya melihatnya kombinasi yang dimulai dari Covid, kemudian diperpanjang dengan tingkat bunga tinggi, nilai tukar melemah, apa-apa jadi mahal,” kata dia.
Tak cuma suku bunga tinggi, Bambang mengatakan upaya kelas menengah untuk bangkit dari Covid-19 juga dihantam oleh naiknya harga beras karena efek El Nino. Meskipun inflasi secara umum stabil, Bambang mengatakan kenaikan harga beras itu membuat daya beli kelas menengah menurun.
“Kombinasi itulah yang membuat sebagian kelas menengah itu turun ke aspiring middle class,” kata dia.
Bambang turut mengingatkan, fenomena judi online juga amat mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang karena sifatnya yang sangat adiktif. Menurut dia, karena itu kegiatan ini sangat menguras kantong masyarakat. “Karena sifatnya adiktif, itu cepat sekali menghabiskan income kita,” kata dia.
(fsd/fsd)
-
Kadin Ingatkan 3 Dampak Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot memastikan, sebagai mitra pemerintah, KADIN menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.
“Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).
Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5.
Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.
“Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.
Risiko Kenaikan UMP
Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut.
Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.
“Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.
Insentif Pemerintah
Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha. Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.
Sementara bagi perusahaan skala besar yang terdampak, Subchan mengusulkan diberikannya relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan pengurangan tarif untuk masa tertentu. Serta penghapusan pinalti bunga keterlambatan pembayaran pajak.
Sebelumnya Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, meminta para pengusaha anggotanya untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir imbas dari ditetapkannya kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.
“Kami mengimbau agar melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK karena hanya akan menambah populasi masyarakat yang kehilangan pendapatan,” kata Anindya. Ia juga berharap Satuan Tugas (Satgas) PHK yang akan dibentuk pemerintah bisa membantu pengusaha mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.
“Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari,” ucap Airlangga.
-
Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo menyarankan agar Kemenhub mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan terhadap truk-truk logistik sumbu 3 ke atas beroperasi saat liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.
Pasalnya, kebijakan ini bisa menyebabkan keterlambatan pasokan dan kelangkaan barang yang dapat mengurangi kepuasan konsumen dalam mengakses produk, terutama di sektor makanan dan minuman.
“Saat ini, sektor manufaktur di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti tercermin dari rendahnya Purchasing Managers’ Index atau PMI dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya, Jumat (6/12/2024).Dikatakannya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini untuk mempertahankan operasi.
Akibat kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.
Seperti diketahui, industri manufaktur ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional.
“Jadi, kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi pada saat Nataru nanti jelas-jelas akan menambah tekanan pada sektor manufaktur yang sudah melemah, sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan dampaknya bagi sektor-sektor kritis seperti industri manufaktur,” ucapnya.
Apalagi, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.
Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Diantaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik.Disebutkan, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.
“Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.
Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. -
PPN 12 Persen Tetap Berlaku 2025, API Singgung Kemunduran Industri Tekstil 3 Tahun Terakhir
Jakarta, Beritasatu.com – Bagai menelan pil pahit, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sudah banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), harus menanggung beban imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Meski tidak masuk daftar kenaikan PPN 12 persen, API meyakini akan ada efek domino akibat kebijakan ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan garmen telah mengalami kemunduran dalam 3 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK.
“Bapak ibu bisa melihat bagaimana kemunduran industri tekstil ini, PHK sudah terjadi. Kita sudah kehilangan hampir 180.000-200.000 tenaga kerja di industri tekstil dan garmen selama 3 tahun terakhir,” kata Danang Girindrawardana dalam “Investor Market Today” di IDTV, Kamis (5/12/2024).
Dikatakan Danang, pada 2024 saja, ada 38.000 tenaga kerja yang terkena PHK di sektor tekstil yang tergolong industri padat karya ini. Seharusnya, kata dia, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kenaikan PPN 12 persen pada 2025 akan semakin menekan industri tekstil.
“Saya kira pastilah (dampaknya) akan terasa, kita sudah merapatkan itu di tingkat asosiasi dan semua pengusaha tekstil anggota kita, termasuk garmen, mereka mengeluhkan implementasi ini dilakukan pada saat yang tidak tepat,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan PPN sebesar 12 persen akan tetap dijalankan pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, penerapan PPN 12 persen tidak diterapkan dalam satu tarif, melainkan selektif hanya pada barang mewah.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah akan menerapkan struktur PPN yang tidak seragam dalam satu tarif. Meski demikian, kebijakan tersebut masih dikaji mendalam.
“Ini nanti masih dipelajari pemerintah, PPN tidak berlaku dalam satu tarif,” kata Misbakhun setelah menemui Presiden Prabowo Subianto, bersama perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Misbakhun mengatakan, pemerintah hanya memberikan beban PPN 12 persen ke konsumen pembeli barang mewah. “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.
-
Puan ingatkan Pemerintah kendalikan harga komoditas jelang Tahun Baru
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Puan ingatkan Pemerintah kendalikan harga komoditas jelang Tahun Baru
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 06 Desember 2024 – 23:10 WIBElshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok menjelang momentum Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Kami mengimbau Pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/12).
Salah satu yang menjadi sorotan Puan adalah harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang belakangan dikeluhkan masyarakat sebab melesat tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
“Kita hargai upaya Pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga minyak goreng rakyat, tapi juga harus dipastikan pasokan MinyaKita merata ke seluruh daerah, bahkan sampai ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan),” ujarnya.
Selain masalah harga MinyaKita yang melebihi HET, Puan mengingatkan soal adanya manipulasi minyak goreng yang dilakukan oleh oknum nakal dengan menjualnya ke luar luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah dengan harga lebih tinggi.
Hal itu dilakukan karena harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional cukup tinggi, yakni berkisar Rp18.000 per liter. Kecurangan tersebut menyebabkan stok minyak goreng rakyat yang seharusnya melimpah menjadi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian Pemerintah, penegak hukum, dan stakeholders terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” tuturnya.
Untuk itu, dia meminta adanya intervensi untuk mengatasi manipulasi atau penyelewengan minyak seperti itu “Kelangkaan juga membuat harga minyak jadi lebih tinggi. Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang menjadi korban,” katanya.
Selain itu, Puan mengingatkan soal kenaikan harga sejumlah barang komoditas, meski Perum Bulog menyatakan pasokan dan harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 cukup aman. Misalnya, bawang merah, tepung terigu curah, cabai rawit merah, hingga telur ayam ras.
“Momen akhir tahun biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah agar bagaimana bisa menjaga tren kenaikan harga-harga komoditas,” ucapnya.
Puan lantas mengingatkan pentingnya kerja sama Pemerintah dengan produsen untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan memastikan distribusinya merata sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga komoditas.
Saat ini, rakyat menghadapi gejolak perekonomian yang masih cukup membebani. Mulai dari, daya beli masyarakat menurun, fenomena PHK massal yang meningkatkan jumlah pengangguran, hingga inflasi.
“Kalau harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi, tentunya hal ini akan semakin memberatkan beban hidup rakyat. Maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah menjawab tantangan-tantangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia mendorong pula adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap tren harga dan permintaan barang komoditas utama demi memastikan kebijakan tetap efektif dan relevan dengan kondisi pasar.
Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dalam pengawasan harga dan penanggulangan inflasi di tingkat lokal, khususnya untuk mendukung masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat di momen-momen akhir tahun,” urainya.
Terakhir, Puan menekankan pentingnya Pemerintah membuat kebijakan yang efektif agar tidak ada dampak terhadap kehidupan masyarakat yang membuat beban hidup mereka semakin berat.
“Kemudian pastikan semua dalam kondisi stabil, baik perekonomian, sosial, politik, dan keamanan sehingga masyarakat dapat merasakan momen Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan tenteram,” kata dia.
Sumber : Antara
-
Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.
“Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan),” kata Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
“Kementerian Sosial pun sudah sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja upahan,” tegasnya.
Ia menekankan pemberian bansos ke depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia).
Budiman mengklaim aspirasi serupa juga dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.
“Ada persoalan-persoalan teknis di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?” beber Budiman soal isi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.
“Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak,” sambungnya.
Ia juga mencontohkan kasus lain, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan tol.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.
(skt/pta)
-
Video: PMI Manufaktur Indonesia Ambles 5 Bulan, PHK Mengintai
Jakarta, CNBC Indonesia –Aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur RI menjadi lima bulan beruntun. lalu bagaimana?
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (06/12/2024).