Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Bos Telkom (TLKM) Bicara Masa Depan Industri Telekomunikasi

    Bos Telkom (TLKM) Bicara Masa Depan Industri Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menilai industri telekomunikasi akan makin sehat dengan jumlah pemain tersedia yang meramping dari 4 operator seluler menjadi 3 operator seluler, menyusul merger PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang makin dekat. 

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan merger XL dan Smartfren akan membuat kondisi industri telekomunikasi yang lebih sehat, seiring dengan persaingan yang makin baik. 

    “Ini kan ada persaingan juga meskipun tiga. Merger semoga baik untuk industri,” kata Ririek, Senin (16/12/2024). 

    Sekadar informasi, persaingan di industri telekomunikasi berjalan cukup ketat dengan 4 operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren. Keempatnya bersaing untuk menarik pelanggan, sementara itu jumlah pengguna internet tumbuh perlahan. 

    Persaingan yang ketat tersebut membuat operator seluler menawarkan promo berkepanjangan, yang berdampak pada pendapatan tumbuh melandai.

    Padahal, operator harus terus berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan. Mereka juga harus membayar ongkos regulator yang rasionya terhadap pendapatan telah menembus 12%, lebih tinggi dari rerata global yang sekitar 5%-7%. 

    Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot menilai ada potensi persaingan tidak sehat atau oligopoli seiring dengan mengerucutnya jumlah operator di Indonesia dari 4 menjadi 3 jika merger terealisasi. Kondusifitas persaingan industri telekomunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan di balik merger tersebut. 

    “Untuk aspek kompetisi ini ada baiknya, Komdigi juga melibatkan KPPU,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi lebih menyorot kepada potensi PHK perusahaan pascamerger. Apalagi, Heru melihat saat ini sudah ramai di media sosial yang menyebutkan akan adanya PHK besar-besaran yang tidak berpihak pada pekerja.

    “Menkomdigi harus memastikan PHK adalah pilihan terakhir dari proses merger ini,” ujar Heru.

    Jika nantinya memang terjadi PHK, Heru menuturkan karyawan yang terkena PHK harus diberikan golden handshake, serta diberlakukan secara baik dan beradab.

    Apalagi, Heru menyampaikan bahwa nilai konsolidasi antara pihak XL dan Smartfren tidak sedikit, karena mencapai Rp104 triliun. 

    “Jadi kalau tidak jelas roadmap perusahaan baru akan ke mana, nasib karyawan tidak diperhatikan dan dilakukan PHK tanpa golden handshake, ya baiknya Menkomdigi menahan untuk memberikan persetujuan terhadap konsolidasi XL Axiata dan Smartfren ini,” ucapnya.

  • Tok! Pemerintah Beri Paket Stimulus Kebijakan Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Produktif

    Tok! Pemerintah Beri Paket Stimulus Kebijakan Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengumumkan enam paket stimulus kebijakan ekonomi sebagai stimulus pada 2025 yang didesain untuk merespons guncangan ekonomi. Salah satunya terkait pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah.

    “Oleh karena itu pemerintah merespons, kami mendesain paket stimulus kebijakan ekonomi ini mempertimbangkan secara seimbang, sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Sri Mulyani menjelaskan, paket stimulus kebijakan ekonomi tersebut diberikan kepada enam sektor produktif, yakni pertama, rumah tangga. Sektor rumah tangga mendapatkan bantuan pangan atau beras, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak subsidi (Minyakita), serta diskon listrik sebesar 5%.

    Kedua, pekerja. Pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang diberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.

    Keempat, industri padat karya. Pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya.

    Kelima, mobil listrik dan hybrid. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan bermotor hybrid.

    “Terakhir, untuk sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” pungkas Sri Mulyani yang merilis paket stimulus kebijakan ekonomi. 

  • Perbandingan Gaji dan Karyawan XL-Smartfren Sebelum Merger

    Perbandingan Gaji dan Karyawan XL-Smartfren Sebelum Merger

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT Smart Tel mengumumkan penggabungan usaha (merger) dengan nilai mencapai Rp104 triliun. 

    Penggabungan yang terjadi beberapa hari lalu ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (“XLSmart”). 

    Bergabungnya dua perusahaan ini seakan membawa peringatan pemberhentian kontrak kerja (PHK) bagi karyawan di dua entitas tersebut.

    Namun, Group CEO & Managing Director Axiata Vivek Sood menuturkan kedua pemegang saham sudah berdiskusi terkait nasib karyawan di dua perusahaan. Pihaknya mempersilakan pekerja untuk bergabung kembali. 

    “Kita akan mengajak semua orang untuk bergabung. Tidak akan ada restrukturisasi, tidak akan ada apa-apa,” kata Vivek dalam sesi konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

    Lalu berapa jumlah karyawan yang berada di dua perusahaan tersebut?

    Jumlah Gaji dan Karyawan di XL dan Smartfren 

    Melansir dari laporan keuangan EXCL XL Axiata dan entitas anak memiliki 2.163 karyawan per kuartal III/2024 dan 2.046 karyawan pada kuartal III/2023. Angka ini naik 5,71% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Adapun, jumlah karyawan EXCL kuartal III/2023 juga mengalami kenaikan 5,79% yoy dibanding kuartal III/2022 yang berjumlah 1.934 karyawan.

    Jika dilihat dari sisi gaji, XL Axiata mencatat pos beban gaji dan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan alih daya) mencapai Rp1,2 triliun pada kuartal III/2024 dan Rp1,05 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Beban gaji yang dipikul XL Axiata naik 18,6% yoy.

    Pada kuartal III/2024 tercatat pada pos gaji dan tunjangan mencapai angka Rp1,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 19,8% yoy dibandingkan kuartal III/2023 yang hanya mencapai Rp1,03 triliun.

    Adapun, beban gaji dan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan alih daya) pada kuartal III/2023 juga mengalami kenaikan sebesar 18,7% yoy dibandingkan kuartal III/2022 yang berada diangka Rp892,8 miliar.

    Sementara itu untuk Smartfren, berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024 jumlah karyawan tidak diaudit yang termasuk karyawan kontrak sampai 30 September 2024 mencapai 1.786 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 36,7% yoy dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya yang mencapai 2.829 karyawan.

    Pada kuartal III/2023, jumlah karyawan Smartfren yang berjumlah 2.829 juga menurun dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya 2.834 karyawan. 

    Tercatat, beban karyawan alias gaji karyawan yang ditanggung emiten telekomunikasi bersandi saham FREN mencapai Rp557,7 miliar pada 30 September 2024.

    Angka tersebut turun sekitar 36% yoy daripada periode yang sama di 2023, dimana Smartfren mampu membayar gaji karyawan mencapai Rp672 miliar.

    Adapun, penurunan beban gaji karyawan yang dibayarkan oleh Smartfren memang terus mengalami penurunan. Tercatat, beban gaji pada kuartal III/2023 juga mengalami penurunan dibanding beban gaji kuartal III/2022. Smatfren mampu membayar beban gaji karyawan pada kuartal III/2022 mencapai Rp673,9 miliar.

  • Daya Saing Industri Motor RI Melemah, hingga Terjadi PHK

    Daya Saing Industri Motor RI Melemah, hingga Terjadi PHK

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) memberikan gambaran dampak yang terjadi dari diberlakukannya opsen pajak mulai tahun depan. Selain bisa membuat harga motor naik signifikan, opsen pajak dinilai bisa membuat penjualan turun, dan daya saing industri sepeda motor di Indonesia melemah.

    AISI mencatat pada periode Januari hingga November tahun 2024, pasar sepeda motor domestik membukukan angka penjualan sebesar 5,9 juta unit atau tumbuh tipis 2,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Fungsi produktif sepeda motor yang menjanjikan efektivitas dan efisiensi bagi kegiatan sehari-hari masyarakat membuat asosiasi semula optimis pasar motor tahun depan bisa mencapai 6,4 juta unit hingga 6,7 juta unit.

    “Namun karena faktor opsen pajak ini, kami khawatir pasar justru akan tertekan hingga 20% tahun depan, ” kata Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala, dalam keterangan resminya.

    Lanjut Sigit menjelaskan, terkoreksinya penjualan di pasar domestik berpotensi menimbulkan dampak bergulir yang terjadi di sisi hulu maupun hilir dari industri sepeda motor di Tanah Air. Penurunan permintaan dari pasar akan memaksa produsen sepeda motor memangkas produksinya sehingga ini akan berdampak pada permintaan mereka ke industri suku cadang yang berada di rantai bisnisnya. Jika dampaknya sangat besar, tidak tertutup kemungkinan akan timbul PHK di industri ini.

    Dampak bergulir ini juga sangat potensial terjadi di rantai bisnis industri yang ada di sisi hilir, baik itu yang ada di sisi penjualan maupun layanan purna jual atau juga industri pembiayaan dan asuransi.

    Kondisi pasar yang memberatkan konsumen dan pelaku industri ini berpotensi menekan daya saing industri di kancah ekonomi global, terutama di kawasan ASEAN. Pasalnya,
    dalam situasi persaingan yang sama, negara tetangga yang tercatat sebagai salah satu pasar otomotif yang sedang tumbuh di ASEAN, justru mempertahankan kebijakan
    pengurangan PPN dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Sementara itu, Indonesia menambahkan PPN jadi 12%, ditambah kenaikan PKB dan BBNKB, dan pungutan tambahan pajak atau opsen.

    “Jika ini semua diberlakukan dan dipertahankan dalam jangka panjang, kami khawatir daya saing industri kita melemah. Ini kurang positif untuk iklim investasi,” ungkap Sigit khawatir.

    (lua/riar)

  • Pimpinan Komisi XI Anggap PPN 12 Kurang Adil untuk Masyarakat Kecil

    Pimpinan Komisi XI Anggap PPN 12 Kurang Adil untuk Masyarakat Kecil

    Pimpinan Komisi XI Anggap PPN 12 Kurang Adil untuk Masyarakat Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XI DPR
    Hanif Dhakiri
    menilai, rencana menaikkan
    pajak
    pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen pada 2025 kurang adil dan dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
    Hanif menuturkan, kebijakan itu kurang adil karena masyarakat berpenghasilan rendah karena mesti membayar pajak yang sama dengan kelompok berpenghasilan tinggi.
    “Ini tidak cukup adil. Kebijakan pajak seharusnya lebih progresif agar tidak memperburuk ketimpangan,” kata Hanif dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Hanif tidak memungkiri, menaikkan PPN merupakan salah satu cara paling mudah untuk mendongkrak penerimaan negara.
    Sebab, kenaikan PPN sebesar 1 persen diperkirakan dapat menambah penerimaan negara hingga Rp70-80 triliun.
    “Secara substansi, negara memang membutuhkan penerimaan pajak yang lebih baik karena
    tax ratio
    kita masih rendah, hanya sekitar 10,5 persen,” ujar Hanif.
    Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan bahwa pelaksanana kebijakan itu harus mempertimbangkan kondisi
    ekonomi
    dan kemampuan masyarakat.
    “Saat ini, daya beli masih lemah, PHK terjadi di berbagai sektor, dan industri manufaktur kita sedang mengalami penurunan,” kata Hanif.
    Hanif juga menyinggung lambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja.
    Ia menyebutkan, saat ini banyak pekerja yang hanya mendapatkan pekerjaan jangka pendek dengan upah di bawah minimum.
    “Beban kenaikan pajak ini akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang mayoritas masih miskin,” kata Hanif.
    Oleh sebab itu, Hanif mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak, memperbaiki tata kelola, dan memaksimalkan digitalisasi pajak, ketimbang sekadar menaikkan PPN.
    “Perluasan wajib pajak dan obyek pajak adalah langkah yang lebih adil daripada hanya mengandalkan kenaikan PPN. Digitalisasi juga dapat membantu memaksimalkan potensi pajak yang belum tergarap,” kata dia.
    Seperti diketahui, PPN 12 persen bakal berlaku mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    Namun, belakangan, pemerintah memutuskan agar PPN 12 persen hanya berlaku pada barang-barang mewah.
    Pemerintah mengeklaim, PPN 12 persen itu tidak akan diberlakukan bagi kebutuhan pokok yang biasa diakses masyarakat kecil.
    Menurut rencana, pemerintah bakal merilis ketentuan soal PPN 12 persen dan paket kebijakan ekonomi pada Senin (16/12/2024) lusa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Ritel Ancang-ancang Efisiensi Tahun Depan, Sinyal PHK?

    Pengusaha Ritel Ancang-ancang Efisiensi Tahun Depan, Sinyal PHK?

    Bisnis.com, TANGERANG – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mewanti-wanti 2025 sebagai tahun yang berat bagi pengusaha ritel.

    Menurutnya, hal itu seiring dengan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Alhasil, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di semua daerah pun rata-rata naik sebesar angka tersebut.

    Menurut Solihin, kenaikan UMP ini belum sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi global. Kendati, dia tak bisa menolak jika UMP memang naik.

    “Kalau ditanya [tanggapan kenaikan UMP], pasti berat gitu. Tapi kalau Anda di posisi saya, apa bisa menolak UMP? Itu saja pertanyaannya,” kata Solihin usai menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo periode 2024-2029 di Tangerang, Sabtu (14/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) itu memprediksi para pengusaha ritel bakal melakukan efisiensi tahun depan. Namun, menurutnya efisiensi itu bukan selalu berarti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia mencontohkan efisiensi itu bisa saja dengan cara menutup gerai. Kendati demikian, Solihin tak memerinci nasib pekerja dari penutupan gerai yang dia maksud.

    “Efisiensi itu banyak hal bukan hanya seperti itu [PHK]. Jadi bukan hanya sekadar itu. Kan tadi saya bilang toko tutup,” tutup Solihin. 

    Dia pun mencontohkan kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha ritel. Dia menyebut, Alfamart telah menutup ratusan gerai tahun ini lantaran merugi. Adapun, salah satu kerugian itu terjadi karena biaya sewa yang tinggi sementera penjualan melemah.

    “Saya bekerja di ritel, 300-400 toko saya tahun itu tutup. Karena apa? Ya karena ya, Kalau untung pasti kita buka terus,” katanya.

    Solihin menuturkan, penutupan gerai merupakan keputusan yang berat. Namun, langkah itu perlu diambil karena tidak ada jalan lain.

    Di satu sisi, Solihin pun mengatakan, pihaknya akhirnya tetap membuka gerai di daerah lain. Dia mengeklaim pembukaan gerai baru tahun ini lebih banyak dibanding jumlah yang tutup.

    “Artinya, diharapkan ada yang tutup dan ada yang buka. Jadi ada substansi, misalnya saling menopang gitu ya,” katanya.

  • Resmi Diumumkan Pemerintah Daerah, UMP 2025 Jabar Senilai Rp2.191.232,18

    Resmi Diumumkan Pemerintah Daerah, UMP 2025 Jabar Senilai Rp2.191.232,18

    Sebelumnya, dilansir Kanal Regional, Liputan6, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat menyambut baik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen secara nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta, kenaikan besaran UMP 2025 itu dianggap sudah masuk mendekati ideal meski belum sempurna.

    “Jadi menurut hitung-hitungan saya tuh (kenaikan UMP) 6-10 persen tuh idealnya. Sudah masuk ke ideal lah itu. Intu antara 6,5-10 persen itu idealnya, kalau 10 persen itu ideal sekali ada range-nya lah gitu. Jadi angka 6-10 persen itu semua buruh kalau ditanya itu pasti nerima. Saya lagi tidak nyari popularitas ini tetapi harus realistis,” ujar Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSP LEM SPSI saat menghubungi Liputan6.com.

    Lebih lanjut Sidarta mengatakan skala kenaikan UMP 2025 yang ditargetkan buruh yaitu 6 persen masuk kategori mendekati ideal, 8 persen ideal dan 10 persen sempurna. Besaran UMP 2025 diputuskan oleh Prabowo dianggap oleh Sidarta telah berpihak kepada buruh.

    Tandanya keputusan ini banyak protes dari kalangan pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    “Asosiasi pengusaha kan marah enggak terima, berarti kan bagus. Ke depan kita ajak Apindo juga realistislah. Kata saya tadi bahwa 2019 itu upahnya bagus. Itu faktanya ekonomi hidup, jalan,” kata Sidarta.

    Apindo diminta Sidarta menyadari jika kelompok buruh diberikan upah layak maka penjualan barang dan jasa akan lancar.

    Sidarta menerangkan pada 2019 penjualan barang dan jasa tidak terjadi deflasi. Namun, usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir terjadi deflasi.

    “Harus realistis, pengen bayar murah, untungnya gede, tetapi dampaknya barang enggak laku. Kan percuma juga. Kalau ada isu akan ada PHK massal dan relokasi karena naiknya upah, itu hanya akal-akalan pengusaha sejak 2015-2020 untuk memengaruhi kebijakan pemerintah,” ucap Sidarta.

    Kenaikan upah sebut Sidarta, bukan satu-satunya faktor pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi banyak lagi faktor lainnya seperti persaingan usaha dan peredaran barang ilegal.

    Sidarta juga meminta pemerintah agar segera melindungi para pengusaha dari barang luar negeri yang datang ke Indonesia secara ilegal.

    “Saya minta pemerintah pro melindungi perusahaan juga. Itu barang-barang ilegal di Tanjung Priok ditertibkan. Jangan sampai ada barang ilegal lagi. Yang harga kalau sekarang di Tik Tok beli celana dua Rp100 ribu kan,” sebut Sidarta.

    Sidarta menegaskan relokasi, PHK dan pindah (lokasi perusahaan) tidak sekadar kenaikan upah buruh. Sidarta mencontohkan di daerah Solo upah buruh sangat murah dan besarannya tidak setengahnya dari Jawa Barat.

    “Namun realitanya banyak perusahaan yang bangkrut. Dibayar pun tetap tutup kalau soal PHK. Tetapi mampu bersaing tidak, jadi persoalan lain jika soal PHK,” ungkap Sidarta.

    Sidarta menjelaskan keputusan Prabowo sebagai Presiden RI dalam memutuskan besaran UMP 2025 melebihi yang diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni 6 persen.

    Selain itu, upah sektoral yang kini diberlakukan kembali menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh.

    “Tinggal menunggu aturan dari Menteri Tenaga Kerja implementasinya. Rabu depan atau pekan ini mereka janjinya akan mengeluarkan aturannya. Nanti kita lihat di dewan pengupahan tingkat provinsi realisasinya,” pungkas Sidarta.

  • 10 Startup Ini Pernah Berjaya di RI, Kini Hanya Tinggal Nama

    10 Startup Ini Pernah Berjaya di RI, Kini Hanya Tinggal Nama

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak perusahaan rintisan atau startup bertebaran di Indonesia. Namun, tidak semua memiliki umur yang panjang.

    Beberapa startup menyerah dan gulung tikar seperti Zenius, Airy Room dan JD.ID. Penyebabnya beragam, mulai dari kehabisan modal hingga dihantam pandemi Covid-19.

    Berikut ini merupakan beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup, seperti dirangkum oleh CNBC Indonesia.

    1. Zenius

    Startup edutech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    2. Rumah.com

    PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

    “Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengan mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

    3. JD.ID

    JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

    “Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

    Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

    4. Airy Rooms

    Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

    Bisnis hotel agregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

    CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

    5. Fabelio

    Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

    Sementara itu, akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

    6. Sorabel

    Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

    “Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

    Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

    7. Stoqo

    Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to business, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

    Pandemilah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

    Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

    8. Qlapa

    Qlapa tutup pada 2019 karena perusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

    “Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini,” tulis manajemen Qlapa di situs resminya ketika itu.

    “Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati.”

    9. CoHive

    CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

    CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

    10. Beres.id

    Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

    Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi.

    Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan. Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

    (luc/luc)

  • Penjualan Motor Minus 20 Persen 2025 dan Ada PHK

    Penjualan Motor Minus 20 Persen 2025 dan Ada PHK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penjualan sepeda motor baru tahun depan diprediksi merosot 20 persen dibanding tahun ini lantaran penerapan opsen untuk kendaraan.

    Ketua bidang komersial Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala mengatakan penurunan ini imbas kenaikan harga yang dipengaruhi opsen.

    Pada tahun depan ada dua opsen yang dibebankan untuk kendaraan yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masing-masing opsen itu besar tarifnya 66 persen.

    “Penurunan penjualan hingga 20 persen akan terjadi karena dipicu oleh naiknya harga sepeda motor baru akibat pemberlakuan pungutan pajak tambahan atau opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang besarnya mencapai 66 persen,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (13/12).

    AISI mencatat penjualan motor pada Januari-November 2024 sudah mencapai 5,9 juta unit atau tumbuh 2,06 persen dari periode sama 2023. AISI menargetkan tahun ini total penjualan bisa berada di kisaran 6,35 juta hingga 6,45 juta unit.

    Mulanya AISI optimis pasar roda dua bisa mencapai 6,4 juta unit hingga 6,7 juta unit pada 2025, namun karena faktor opsen pajak ini Sigit khawatir justru akan tertekan hingga 20 persen.

    Penurunan penjualan juga memiliki dampak turunan dari rantai pasar otomotif. Sigit menilai produsen berpotensi memangkas produksi hingga dampaknya bisa terjadi pengurangan permintaan kepada industri suku cadang.

    Lebih jauh Sigit memprediksi apabila pengiriman sepeda motor terus terkoreksi akibat opsen maka akan timbul dampak yang sangat besar yaitu PHK di industri otomotif.

    “Jika dampaknya sangat besar, tidak tertutup kemungkinan akan timbul PHK di industri ini. Dampak bergulir ini juga sangat potensial terjadi di rantai bisnis industri yang ada di sisi hilir, baik itu yang ada di sisi penjualan maupun layanan purna jual atau juga industri pembiayaan dan asuransi,” tutur Sigit.

    Kondisi pasar yang memberatkan konsumen dan pelaku industri ini, kata Sigit, berpotensi menekan daya saing industri ekonomi global, terutama di kawasan ASEAN.

    “Pasalnya, dalam situasi persaingan yang sama, negara tetangga yang tercatat sebagai salah satu pasar otomotif yang sedang tumbuh di ASEAN, justru mempertahankan kebijakan pengurangan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025,” kata dia.

    Sementara pemerintah Indonesia menambahkan PPN menjadi 12 persen, ditambah kenaikan PKB dan BBNKB dan tambahan pajak atau opsen.

    “Jika ini semua diberlakukan dan dipertahankan dalam jangka panjang, kami khawatir daya saing industri kita melemah. Ini kurang positif untuk iklim investasi,” tegasnya.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemnaker hadirkan bursa kerja sebagai solusi kurangi pengangguran

    Kemnaker hadirkan bursa kerja sebagai solusi kurangi pengangguran

    Elshinta.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar bursa lowongan kerja `Naker Fest` sebagai upaya menghadirkan solusi terkait persoalan pengangguran di Tanah Air.

    Naker Fest Jakarta bertema ‘Creating More and Better Jobs’ ini melibatkan lebih dari 50 perusahaan, menyediakan total 34.264 lowongan kerja (loker) secara luring dan daring.

    “Naker Fest ini juga ada booth Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Saya harapkan dan yakin pencari kerja atau masyarakat dapat terinspirasi untuk menjadi wirausaha baru, dan dapat belajar dari TKM dan seterusnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Jumat.

    Kepada pencari kerja dan masyarakat serta serikat pekerja, gelaran ini berlangsung pada 13 – 14 Desember 2024 di halaman gedung Kemnaker di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta.

    Kemnaker, kata dia, siap hadir membuka diri dan memberikan solusi kepada masyarakat tentang PR besar menuju Indonesia Emas.

    Yassierli menjelaskan, saat ini kondisi ekonomi sedang tak kondusif. Salah satu indikatornya adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terbatasnya loker di industri.

    Ia berharap melalui perhelatan Naker Fest yang memfasilitasi pertemuan pencari kerja dengan perusahaan, masyarakat dapat melakukan walk in interview, open house dari Balai-Balai milik Kemnaker dan menikmati layanan lain yang dimiliki Kemnaker.

    Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam laporan penyelenggaraan menegaskan, bahwa salah satu tujuan Naker Fest adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.

    Anwar Sanusi menambahkan, untuk mendukung program pembangunan ketenagakerjaan juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemnaker dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Pelita Harapan. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara Ditjen Binapenta dan Ditjen Binwasnaker dengan Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.