Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen – Page 3

    Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku pada awal 2025. 

    Kebijakan PPN 12 persen ini merupakan bagian dari amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai, daya beli masyarakat sulit untuk diseimbangkan dengan ada kenaikan PPN menjadi 12 persen. Lantaran, kenaikan tersebut juga berlaku bagi sejumlah barang kebutuhan rumah tangga.

    “Satu-satunya jalan adalah batalkan kenaikan PPN 12 persen itu,” ujar Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Bhima juga melihat, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperpanjang periode penyaluran stimulus dalam rangka meringankan beban masyarakat dari naiknya PPN menjadi 12 persen. 

    Salah satunya, Pemerintah merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan pada Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan pada Januari-Februari 2025 bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    “Sementara dampak dari kenaikan tarif PPN 12 persen ini bisa sangat panjang,” ucap Bhima.

    Bhima memaparkan studi yang dilakukan Celios menemukan pengeluaran kelas menengah berisiko naik hingga Rp 300,000 per bulan akibat kenaikan PPN 12 persen.

    “Sedangkan untuk masyarakat miskin ada kenaikan hingga lebih dari Rp 100,000 per bulannya karena PPN naik dari 11 persen jadi 12 persen,” ujar dia.

    “Jadi antara dampak PPN 12 persen dengan stimulus ekonominya belum sebanding, maka ini akan menurunkan daya beli masyarakat lebih dalam lagi serta memicu PHK massal di berbagai sektor,” Bhima menambahkan.

     

     

  • Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    TRIBUNJATIM.COM – Simak siapa saja pekerja padat karya yang akan bebas pajak penghasilan di 2025.

    Diketahui pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk para pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta, mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    Adapun penetapan PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Dari Rp 4,8 juta–Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah sektor padat karya.

    Pasalnya, kondisi daya beli dari masyarakat kelas menengah dalam beberapa waktu ke belakang juga sedang menurun.

    Lantas, siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok pekerja padat karya yang dibebaskan PPh pada 2025?

    Kelompok pekerja padat karya yang bebas PPh

    Istilah “padat karya” mengacu pada suatu proses atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasanya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sektor padat karya yang dimaksud mencakup industri, seperti:

    Industri tekstil dan pakaian jadi
    Industri furnitur
    Industri alas kaki atau sepatu dan sebagainya.

    Dia menegaskan, rincian lengkap mengenai industri yang akan menerima fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.

    Tak hanya memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah juga memberi insentif berupa pembiayaan industri padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk revitalisasi mesin guna mendukung produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen.

    Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada sektor padat karya selama enam bulan.

    Ilustrasi gaji. (Tribunnews.com)

    Diketahui kenaikan PPN 12 persen disoroti sejumlah media asing.

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024), pemerintah Indonesia mengumumkan tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Senin.

    Lantas, apa kata media asing soal tarif PPN 12 persen di Indonesia?

    Reuters: PPN tidak jadi hanya untuk barang-barang mewah

    Melalui artikel berjudul “Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods”, Reuters menyoroti langkah pemerintah yang tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN.

    “Secara hukum, tarif PPN dijadwalkan naik satu poin persentase menjadi 12 persen mulai 1 Januari, tetapi ada tekanan publik yang semakin besar untuk menundanya, sehingga mendorong anggota parlemen untuk mengusulkan kenaikan PPN selektif,” tulis Reuters.

    Namun, pemerintah Indonesia tidak jadi memberlakukan kenaikan tarif PPN selektif hanya pada barang-barang mewah saja, melainkan di seluruh sektor.

    Bahkan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk pertama kalinya PPN akan dikenakan pada makanan dan layanan berkualitas premium, termasuk sekolah internasional dan rumah sakit kelas atas.

    Guna meringankan dampak kenaikan tarif PPN, kantor berita dunia itu menuliskan, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Beberapa di antaranya adalah pembebasan PPN atas properti tertentu, perluasan insentif pajak kendaraan elektronik, dan pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

    Selain itu, pemerintah Indonesia turut menurunkan tarif listrik hingga 50 persen selama dua bulan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Bloomberg: Kenaikan PPN dilanjut di tengah pelemahan daya beli dan PHK

    Media Bloomberg juga menyoroti kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dalam artikel bertajuk “Indonesia to Hike VAT Next Year, Offers Perks to Soften Blow”.

    Kantor berita yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini mengungkapkan, Indonesia akan melanjutkan kenaikan PPN pada 2025, sembari menawarkan sejumlah insentif untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keputusan untuk meneruskan kenaikan PPN ini muncul di tengah-tengah reaksi publik dan politik dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pelemahan daya beli dan serentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur,” tulisnya.

    Bloomberg menyebutkan, protes publik juga meningkat saat pemerintah melontarkan gagasan amnesti pajak atau kebijakan pengampunan pajak baru.

    Hal itu memicu persepsi bahwa kebijakan pajak hanya membebani kelas bawah dan menengah, dan berpihak pada orang-orang superkaya.

    “Kita harus menjaga APBN tetap sehat, sehingga menjadi sumber solusi, bukan sumber krisis,” tulis media asing tersebut, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, konsumsi menyumbang lebih dari separuh produksi domestik Indonesia dan merupakan mesin pertumbuhan penting bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Pertumbuhan produk domestik bruto pun merosot ke level terendah dalam satu tahun, sebesar 4,95 persen pada kuartal ketiga.

    Sementara itu, inflasi merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan November.

    “Namun, menangguhkan kenaikan pajak secara langsung akan berisiko mengikis pendapatan negara, dengan PPN menyumbang lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak tahun lalu,” kata Bloomberg.

    Di sisi lain, menurut estimasi Kementerian Keuangan, putaran terbaru dari pembebasan dan insentif diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 40 triliun dari pendapatan negara, dan meningkatkan total biaya menjadi Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB pada 2025.

    Meski demikian, mengutip Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Indonesia dapat mempertahankan target defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB untuk tahun depan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Jakarta: Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria menyatakan, sudah sepatutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi. Apalagi, industri tembakau telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara melalui penerimaan cukai.
     
    Merrijantij menjelaskan, industri tembakau memiliki kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional, misalnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang telah dimanfaatkan sebesar 40 persen untuk mendukung biaya kesehatan.
     
    Hal ini menurutnya, menunjukkan industri tembakau telah memberikan kontribusi langsung pada mitigasi persoalan kesehatan masyarakat.
    “Yang utama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia terkait bahaya merokok dan kembali kepada hak masing-masing apakah memutuskan untuk merokok atau tidak,” ungkap Merrijantij dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Di tengah upaya jajaran Kemenkes untuk terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes, Merrijantij mengungkapkan hingga saat ini, Kemenperin belum dilibatkan secara resmi oleh Kemenkes.  Hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antarkementerian dalam pembahasan regulasi tersebut.
     
    Padahal, Merrijantij mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data mengenai potensi atau risiko dampak negatif dari Rancangan Permenkes untuk menjadi bahan diskusi dengan Kemenkes dan kementerian terkait lainnya.
     
    Selain itu, Kemenperin memastikan suara industri juga akan dapat didengar ketika pembahasan antar kementerian resmi dimulai oleh Kemenkes. “Kalau pada saatnya nanti diskusi dibuka, kita sudah menyiapkan posisi industri secara lebih komprehensif,” imbuh dia.
     
    Di samping itu, Merrijantji telah memperingatkan Rancangan Permenkes dapat menurunkan serapan hasil tembakau dan mengancam stabilitas tenaga kerja di sektor tembakau. 
     

     

    Kebijakan rokok polos jadi polemik

    Adapun, polemik mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek terus menjadi persoalan.
     
    Ketidakselarasan di jajaran internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi sorotan, terutama karena proses pembahasan regulasi ini tetap berjalan meski Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pembahasan aturan ini akan ditunda.
     
    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza telah menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi secara matang.
     
    Sementara itu, pihak jajaran Kemenkes sendiri mengakui Rancangan Permenkes ini masih berada pada tahap internalisasi. Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Sundoyo menjelaskan proses ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi pasca disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
     
    Namun, langkah internalisasi ini memunculkan pertanyaan terhadap tujuan utama dari jajaran Kemenkes yang terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes ini, mengingat Menkes Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan pembahasan rancangan regulasi tersebut ditunda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Cerita Keruntuhan Intel, Tolak Inovasi hingga CEO Dipecat

    Cerita Keruntuhan Intel, Tolak Inovasi hingga CEO Dipecat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejayaan Intel kian terpuruk karena sengitnya persaingan di industri chip. Sepanjang tahun 2024, bisnis Intel terus merosot dan berujung pada turunnya Pat Gelsinger dari jabatan CEO.

    Intel dulunya dikenal sebagai raja chip dunia yang selalu menghadirkan inovasi terbaru. Namun, Intel kian terpuruk karena terlambat terjun ke pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Alhasil, sektor tersebut sudah dikuasai pesaingnya, Nvidia. Saat ini, Nvidia menjadi perusahaan paling bernilai ke-3 di dunia yang mengantongi nilai lebih dari US$3 triliun atau sekitar 32 kali kapitalisasi pasar Intel senilai US$89 miliar.

    Reuters mengutip empat sumber yang menyebutkan Intel sebenarnya punya kesempatan untuk membeli saham di OpenAI sekitar tujuh tahun lalu.

    Saat itu, pembuat ChatGPT tersebut masih menjadi organisasi penelitian nirlaba baru dan kurang dikenal publik. Obrolan dua perusahaan cukup aktif untuk bekerja sama.

    Bahkan ada berbagai opsi yang muncul. Salah satunya, Intel membeli 15% saham senilai US$1 miliar secara tunai.

    Selain itu, ada juga penawaran 15% saham lagi bagi Intel jika membuat perangkat keras untuk startup yang didirikan Sam Altman.

    Sinyal positif untuk bekerja sama datang dari OpenAI yang ingin lepas dari ketergantungannya terhadap chip Nvidia. OpenAI juga ingin membangun infrastruktur sendiri.

    Gagal Menangkap Momentum

    Namun, Intel tak melanjutkan rencana kerja sama itu. Penyebabnya adalah CEO kala itu, Bob Swan, yang tidak cukup visioner menangkap peluang.

    Swan dilaporkan tidak berpikir model AI generatif bakal dipasarkan dalam waktu dekat. Tiga sumber mengatakan Intel tak yakin OpenAI bisa mengembalikan investasi perusahaan jika kesepakatan diteken, dikutip dari Reuters.

    Selain itu, unit pusat data milik Intel tidak ingin membuat produk dengan biaya mahal. Belum ada komentar dari juru bicara Intel dan Swan, sementara OpenAI menolak berkomentar.

    Ternyata ketakutan Swan tak terbukti. Keputusannya kala itu salah besar dan kini membuat Intel tertinggal jauh dalam kompetisi AI. OpenAI berubah menjadi perusahaan besar berkat keberhasilan ChatGPT dalam waktu singkat.

    Intel tertinggal dari dari Nvidia hingga Meta yang sudah mengembangkan AI di dalam perusahaannya. 

    Bisnis Kian Anjlok

    CNBC Internasional melaporkan setengah dari nilai Intel hilang pada tahun ini. Laporan pendapatannya juga jadi yang terburuk selama 50 tahun terakhir.

    Sementara itu, Intel berencana untuk memisahkan divisi manufaktur dari bisnis inti perancangan dan penjualan prosesor komputer. Qualcomm dilaporkan telah menghubungi untuk mengambil alih.

    Tidak jelas apakah Intel ikut dalam percakapan dengan Qualcomm. Namun perwakilan keduanya menolak untuk berkomentar.

    Di tengah gempuran kompetisi, Intel terpaksa melakukan PHK besar-besaran. Perusahaan memangkas 15 ribu pekerja atau lebih dari 15% tenaga kerjanya.

    Namun, Intel terus mempertahankan pabriknya, sembari menyiapkan unit internal terpisah untuk pabrik pengecoran. Nantinya tim itu akan memiliki dewan direksi dan struktur tata kelola sendiri, selain juga bisa mencari modal dari eksternal perusahaan.

    Perusahaan juga tengah bersiap meluncurkan proses manufaktur bernama 18A tahun depan. Akan ada 7 produk dalam pengembangan dan telah mendapatkan pelanggan besar, termasuk Amazon yang berencana menggunakan pabriknya.

    CEO Dipecat

    Pada awal Desember ini, Pat Galsinger mengumumkan pengunduran diri setelah dipaksa oleh dewan direksi. Ia tetap mendapatkan pesangon mencapai US$9,7 juta.

    Pesangon itu terungkap dalam pengajuan pasar saham perusahaan. Gelsinger disebut memenuhi syarat pembayaran pesangon dari tiga bagian, dikutip dari The Register.

    Pesangon itu terdiri dari 18 bulan gaji pokok sekarang sebesar US$1,25 juta. Adapula 1,5 kali lipat dari target bonus sebesar 275% dari gaji pokok menjadi US$5,16 juta.

    Gelsinger juga tercatat bisa membawah 11/12 bonus tahunan pada 2024. Jumlahnya mencapai US$2,9 juta.

    Selain pesangon, Gelsinger juga memiliki saham yang cukup besar di Intel dan VMWare. Nilainya diperkirakan lebih dari US$80 juta.

    Gelsinger mengundurkan diri pada 1 Desember 2024. Anggota dewan komisaris perusahaan merasa rencananya gagal dalam membawa pertumbuhan bagi perusahaan.

    Akhirnya mereka memberikan dua pilihan pada Gelsinger, antara pensiun atau dipecat. Intel juga telah mendapatkan penggantinya di kursi CEO.

    Selama setahun terakhir, kondisi intel memang terus memburuk. Perusahaan berusaha tetap bertahan dengan melakukan PHK ribuan pegawai hingga meminta subsidi ke pemerintah Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

  • Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 250.000 karyawan.

    Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan perusahaan tekstil tersebut tutup dipicu maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sementara pengendalian arus impor dinilai tak dijaga ketat oleh pemerintah. 

    “Tahun 2024 sudah banyak pabrik yang tutup. Sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250.0000 karyawan mengalami PHK,” kata Redma dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/12/2024). 

    Redma menuturkan, maraknya impor ilegal memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini disebut tengah memasuki fase deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

    Selain itu, dia bercerita bahwa industri tekstil pernah mengalami pemulihan ketika impor dari China berhenti pada 2021 ketika pandemi berlangsung. Setelah kebijakan lockdown berhenti, impor kembali dibuka dan produk impor ilegal kembali membanjiri pasar, alhasil perusahaan menghentikan operasional. 

    “Kondisi ini juga berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA), yang merupakan bahan baku utama tekstil,” jelasnya. 

    Redma berpendapat apabila produksi PTA terganggu, maka permintaan listrik untuk sektor tekstil juga turun. Dalam hal ini, dia melihat impor ilegal yang menjadi penyebab utama terpuruknya industri TPT dan turunan. 

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” jelas Redma.

    Industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

    “Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40% barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi,” jelasnya.

    Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk segera mengatasi masalah impor ilegal ini untuk menyelamatkan pasar domestik dan memungkinkan industri tekstil lokal agar kembali pulih dan berkontribusi menyumbang 8% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    Sejumlah langkah yang disarankan yaitu pembatasan impor yang lebih ketat dan perbaikan sistem di pelabuhan lantaran masih terdapat kelemahan sistem.

    “Ada kelemahan sistem di pelabuhan, terutama terkait penggunaan scanner dan data manifest import (dokumen resmi barang impor) yang tidak sinkron. Hal ini menjadi celah bagi masuknya barang ilegal,” ungkapnya.

  • Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

    Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

    “Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar asas gotong royong di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Meski demikian, pada saat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pembelian sejumlah barang mewah juga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.

    Contohnya, pemerintah mengumumkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar.

    “Jadi Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliar bayar,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Selain rumah miliaran rupiah, empat kebijakan PPN DTP untuk sektor otomotif juga diberikan. Pertama, PPN DTP 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap/completely knocked down (KBLBB CKD).

    Kedua, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15% untuk KBLBB impor dalam keadaan utuh/completely built up (CBU) dan CKD. Ketiga, PPnBM 0% untuk KBLBB CBU.

    Keempat, kebijakan diskon pajak sektor otomotif terbaru, yaitu bagi kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3%.

    Seperti diketahui, harga mobil listrik di Indonesia masih cukup tinggi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Artinya, insentif pemerintah bisa turut mencakup barang-barang berharga miliaran rupiah.

    Airlangga mengaku semua paket kebijakan insentif fiskal, termasuk untuk barang mewah, diberikan agar kenaikan tarif PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan Khusus Barang Mewah

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menekankan bahwa objek yang terkena tarif PPN 12% bukan cuma untuk barang mewah seperti narasi yang digembor-gemborkan pemerintah.

    Andri melihat pemerintah selama akan ingin menipu publik padahal PPN 12% tetap akan diterapkan kepada seluruh barang/jasa yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Malahan, Andi mengungkapkan jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Dia menjelaskan barang yang dibebaskan dari PPN 12% seperti beras hingga angkutan umum memang sejak lama sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak menjadi objek PPN alias bebas pajak konsumsi.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis: Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Andri menjelaskan bahwa barang yang tergolong sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin Covid-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang Tidak Dipungut PPN/PPN dan PPnBM adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan & perikanan, mesin & peralatan pabrik, hewan ternak, bibir & pakan, rumah susun milik, perak butiran & batangan, listrik di bawah 6.600 VA, air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    Bahkan, ujarnya, sejumlah barang tersebut sudah dari dulu tidak bebas PPN bahkan sebelum PP Nomor 49/2022 diterbitkan.

    “Barang-barang yang dibebaskan PPN sudah diatur setidaknya sejak PP 146 tahun 2000,” ujar Andri.

    Sebaliknya, dia menjelaskan sebagian barang-barang yang tadinya bebas PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12%. Andri mencontohkan beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, hingga sekolah internasional.

    “Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN,” lanjutnya.

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan tiga paket kebijakan ekonomi untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. 

    Pertama, kata Menaker, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

    Menaker menyampaikan bahwa pekerja di sektor padat karya (seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, lanjutnya dukungan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin (17/12/2024). 

    Melalui program JKP, lanjutnya mereka juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana sebesar Rp2.400.000. 

    Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.

    “Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK,” ucap Menaker.

    Ketiga, jelas Menaker relaksasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi tersebut berupa potongan 50 persen iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja. 

    Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.

    “Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta itu. 

    Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Kemudian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Lalu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

     

  • eFishery Ganti CEO di Tengah Kabar Fraud, 1 Dekade Kepemimpinan Gibran Berakhir

    eFishery Ganti CEO di Tengah Kabar Fraud, 1 Dekade Kepemimpinan Gibran Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Multidaya Teknologi Nusantara atau eFishery menunjuk Adhy Wibisono sebagai CEO sementara menggantikan Gibran Huzaifah, dengan tujuan memperbaiki tata kelola perusahaan yang belakangan menjadi sorotan karena diduga mengalami fraud. 

    Para pemangku kepentingan menaruh perhatian dengan dugaan fraud sehingga melakukan pergantian demi tata kelola yang lebih baik.  

    “Keputusan diambil bersama shareholder perusahaan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik,” kata Tim Komunikasi eFishery kepada Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Dalam beberapa waktu terakhir eFishery menjadi sorotan atas dugaan fraud di internal. Gibran yang menjadi nakhoda perusahaan sejak 2013 atau 11 tahun lalu sempat memberikan pernyataan kepada awak media mengenai fraud di internal pada September 2024. 

    Fraud 0,5%

    Gibran mengakui terjadi fraud dengan rasio 0,5% dari total pendapatan. Namun dia menegaskan fraud tersebut tidak akan membuat bisnis eFishery tumbang. Fraud atau penyimpangan dalam kategori wajar dan telah ditangani. 

    “Fraud memang ada di kita, tetapi fraud-nya di bawah 0,5% dari revenue. Jadi rendah. Banyak yang bilang eFishery mau mati karena fraud, kalau jumlahnya segitu nggak membunuh perusahaannya, kami memastikan di bagian itu,” kata Gibran di Parle Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

    Meski angka fraud yang terdeteksi tidak menyentuh 0,5%, Gibran menekankan angka itu tetap saja berbahaya. Sebab, kata dia, temuan fraud bertentangan dengan nilai yang diadopsi eFishery yang bertekad membantu para pembudidaya. 

    Untuk itu, perusahaan memastikan fraud harus dibasmi hingga tak ada sama sekali, termasuk menindak tegas pihak yang melakukan fraud.

    “Kalau ada yang melakukan fraud, kami punya tindakan tegas,” jelasnya.

    Gibran Huzaifah saat mengisi suatu acaraPerbesar

    Sementara itu, Vice President (VP) of Governance, Risk & Compliance (GRC) eFishery Mazlan Hashim mengatakan bahwa sejak awal berdirinya di Indonesia, eFishery telah mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

    Mazlan menyampaikan bahwa tim khusus anti-fraud dan sistem pengendalian internal eFishery telah dibangun sejak empat tahun lalu untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    Menurutnya, tata kelola perusahaan yang telah berjalan di eFishery dirancang sesuai dengan kerangka kerja global yang berlaku.

    “Kami terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal untuk memastikan seluruh risiko bisnis terkelola dengan baik,” ujarnya.

    PHK Karyawan 

    Pada Juli 2024, eFishery melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan perubahan stratagi. Startup yang tergabung dalam portofolio Northstar Group ini melakukan perampingan  struktur organisasi untuk jumlah yang tidak disebutkan. 

    “Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang berdasarkan restrukturisasi dan perubahan strategi bisnis perusahaan, dan eFishery memahami dampaknya terhadap para individu,” kata Vice President of Public Affairs eFishery Muhammad Chairil dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (26/7/2024). 

    Meski begitu, Chairil mengatakan eFishery tetap berkomitmen melakukan sederet upaya bagi karyawannya termasuk bantuan pencarian kerja. eFishery pun akan membantu karyawan yang terdampak dalam mencari peluang karir baru yang sesuai dengan minat dan keahlian.

    Selain itu, eFishery akan memberikan konseling dan dukungan kepada karyawan yang terdampak PHK. Dalam hal ini, eFishery menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk membantu karyawan yang terdampak melewati masa transisi ini. 

    eFishery merupakan startup aquatech yang menyediakan ekosistem terintegrasi meliputi marketplace pakan ikan serta udang, platform penjualan produk ikan dan udang segar secara business to business (B2B), hingga akses keuangan bagi pembudidaya ikan.

    Startup yang didirikan pada 2013 ini mendistrupsi industri akuakultur melalui sejumlah solusi digital seperti auto feeder berbasis internet of things (IoT).

    Logo eFisheryPerbesar

    Pada pertengahan tahun lalu, eFishery telah meraup pendanaan jumbo dari sejumlah investor. Pendanaan Seri D itu mencapai US$200 juta (sekitar Rp3 triliun). 

    Putaran pendanaan Seri D dipimpin oleh perusahaan modal ventura 42XFund, yang didukung oleh Association Wang Association, responsive Ability, 500Globals, serta beberapa investor baru lainnya. 

    Investor awal eFishery seperti Northstar, Temasek, dan Softbank pun turut berpartisipasi dalam putaran pendanaan tersebut. Selain itu, ada pula Goldman Sachs yang secara eksklusif bertindak sebagai penasihat pendanaan. 

    Dengan kucuran pendanaan tersebut, startup yang didirikan Gibran Huzaifah itu telah memiliki valuasi di atas US$1 miliar dan sah menjadi unicorn seperti Traveloka, OVO, hingga J&T Express.

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bansos alias bantuan sosial pemerintah PHK akan kembali diberikan kepada masyarakat pada bulan Desember 2024 ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal. Ia mengatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako sudah dicairkan pada Desember 2024.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Faisal menjelaskan bansos PKH yang cair Desember 2024 mencakup tahap III atau periode Juli, Agustus, September dan tahap IV untuk periode Oktober, November, dan Desember.

    Adapun, BPNT yang cair ialah untuk periode Juli-Desember 2024. Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan

    Untuk mengecek penerima bansos PKH bulan Desember 2024 ini, masyarakat bisa menggunakan NIK KTP saja.

    Cara cek bansos PKH bulan Desember 2024 dengan NIK KTP

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Besaran bantuan

    Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan. Kemudian pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan.

    Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.

  • Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen yang bakal dimulai pada 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, bauran kebijakan itu dirancang dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

    Airlangga merinci, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting itu cukup krusial guna menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

    Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Kemudian, bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar.

    PPN DTP kendaraan listrik (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) DTP EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK, serta disko sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya

    Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa beragam insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone perekonomian nasional.

    “Insentif tersebut berupa Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024,” jelasnya.

    Untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.

    Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium seperti antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12 persen.

    Sumber : Antara